Negara yang masih menggunakan sistem komando pada saat ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Sistem ekonomi komando adalah salah satu jenis sistem ekonomi yang dianut beberapa negara di dunia. Salah satu ciri sistem ekonomi komando adalah sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga individu hampir tidak punya hak kepemilikan.

Sederhananya, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam sistem ini, kontrol pemerintah sangat tinggi, yaitu mengatur semua aspek kegiatan ekonomi.

Sementara dikutip dari laman Gramedia, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang terpusat dan terdominasi. Sebagian besar sistem ekonomi komando akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya.

Baca juga: Daftar Lengkap Kode Bank Syariah di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Faktor dominasi sendiri jelas terlihat pada sumber daya berharga. Karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lainnya akan dikelola oleh rakyat.

Meski demikian jika pemerintah mampu membuat kebijakan yang tepat maka banyak keuntungan yang akan didapat seperti terciptanya pemerataan pembangunan dari pemanfaatan sumber daya milik negara tersebut.

Sistem ekonomi komando dibuat agar pemerintah bisa lebih kolektif secara mudah untuk mempunyai alat produksi yang tidak bergantung pada hukum permintaan atau penawaran yang bekerja dalam ekonomi pasar.

Baca juga: Kemenhub Sebut Layanan Teman Bus Sebentar Lagi Jadi Berbayar

Sistem ekonomi komando ini biasanya diabaikan dalam menuntun ekonomi tradisional. Selain itu, Sistem ekonomi komando ini juga dilakukan dengan melalui sebuah pembatasan-pembatasan pada aktivitas ekonomi yang dikerjakan bagi anggota masyarakat.

Negara yang menerapkan sistem ekonomi komando adalah di antaranya Korea Utara, Vietnam dan Kuba.

PIXABAY

sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi

Ciri-ciri sistem ekonomi komando

Mengutip dari Modul Pembelajaran Ekonomi SMA Kelas X yang disusun oleh Cucu Risa Asmarani, ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah sebagai berikut:

Baca juga: 3 Cara Cek Resi Lion Parcel dengan Cepat dan Mudah

• Kekuasan tertinggi sistem ekonomi komando dipegang oleh pihak pemerintah.
• Sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara.
• Individu hampir tidak punya hak kepemilikan dalam sumber daya ekonomi.
• Tingkat harga dan bunga ditentukan pemerintah.
• Kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat terbatas.
• Regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah.
• Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah.
• Semua warga negara maupun masyarakat ialah karyawan untuk negara.
• Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi.
• Pihak swasta tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar ataupun sumber daya yang ada.
• Hak individu tidak diakui sebab semua diatur oleh pihak pemerintah
• Produk yang diedarkan di beberapa pasar didasarkan atas keinginan pemerintah, bukan hasil kreasi dari masyarakat. Jadi akan ada kesenjangan dalam memenuhi kebutuhan. Karena akan produk yang tidak diproduksi namun dibutuhkan oleh masyarakat.
• Masyarakat yang berhubungan dalam aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi ini perlu untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
• Harga beserta tingkat bunga ditetapkan oleh penguasa yaitu pihak pemerintah

Baca juga: Cara Daftar SMS Banking Mandiri dan Format Transaksinya

Kelebihan sistem ekonomi komando

• Pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar.
• Pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain sebab berperan sebagai pengontrol.
• Pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi lebih stabil karena semua dijalankan berdasarkan desainnya.
• Tidak terjadi kesenjangan sebab semua masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil.
• Pemerataan pendapatan dapat tercapai dan lebih jarang mengalami krisis ekonomi
• Kesenjangan pendapatan, pengangguran, inflasi dapat ditangani dengan lebih baik.
• Mudah dikontrol aktivitas ekonominya tak hanya pada produksi, tapi juga distribusi, dan konsumsi karena pemerintah paham betul tentang arus barang dan jasa.

Baca juga: Tanggapan Mind ID Soal Buka-Tutup Ekspor Batu Bara

Kekurangan sistem ekonomi komando

• Hak individu tidak diakui, karenanya meski seseorang memiliki kreativitas, hal ini tidak diperbolehkan.
• Pemerintah memonopoli perekonomian hingga kemudian pihak lain tidak diberikan kesempatan untuk ikut terlibat. Hal ini amat merugikan warga untuk meningkatkan kapasitas dirinya.
• Pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, meski pemerataan pendapatan bisa dicapai. Karena perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang, maka kemajuan tidak kunjung dicapai.
• Sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahannya. Bila kualitas pemerintah baik, maka bagus pula kondisi perekonomian. Tetapi, bila pemerintah tidak memiliki kualitas yang cukup tinggi, maka akan berimbas pada perekonomian.
• Sistem ekonomi komando menghambat inovasi
• Praktik monopoli sering terjadi.
• Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya.

Baca juga: Pengguna Fitur PayLater Tokopedia Meningkat Dua Kali Lipat di 2021

PIXABAY

sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi

Itulah penjelasan mengenai sistem ekonomi komando, ciri-ciri, serta kelebihan dan kekurangannya. Istilah lain dari sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi terpusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di dunia saat ini terdapat tiga negara dengan praktik sistem ekonomi sosialis, yakni Korea Utara, Kuba, dan China.

Sistem ekonomi sosialis merupakan salah satu sistem ekonomi alternatif utama yang muncul di zaman modern.

Dikutip dari Investopedia, negara-negara yang menganut sistem ekonomi ini menempatkan setiap alat produksi, distribusi, dan alat tukar (dalam hal ini uang) dimiliki dan diatur oleh publik atau masyarakat secara keseluruhan. Pada praktiknya, hal tersebut artinya dimiliki dan diatur oleh pemerintah.

Negara dengan sistem ekonomi sosialis

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menempatkan barang dan jasa diproduksi untuk mendapatkan keuntungan atau laba serta akumulasi modal ketimbang kegunaan dan nilainya, negara dengan praktik ekonomi sosialis memposisikan barang dan jasa diproduksi berdasarkan nilai kegunaannya.

Nilai kegunaan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya produksi yang kurang atau kelebihan produksi.

Baca juga: Sistem Ekonomi Sosialis: Pengertian, Sejarah, dan Ciri-cirinya

Penerapan sistem ekonomi sosialis di Kuba bisa terlihat dari perencanaan ekonomi negaranya, di mana sebanyak 88 persen tenaga kerja bekerja di perusahaan milik pemerintah.

Data tersebut merupakan data per Desember 2017. Sebagai negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis, Kuba pun tidak memiliki bursa saham. Hal ini merupakan indikator penting dari sebuah negara bebas modal.

Pada tahun 2010, Kuba di bawah kepemimpinan Presiden Raul Castro yang saat itu berkuasa melakukan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk menggeser sistem ekonomi menjadi campuran.

Hal tersebut dilakukan dengan mengizinkan mekanisme pasar bebas, mengurangi kontrol pemerintah terhadap usaha kecil, melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa pegawai pemerintahan yang tak esensial, dan membuka izin usaha menjadi lebih mudah diakses.

Pergeseran sistem ekonomi sosialis murni menjadi campuran diperlukan lantaran ekonomi Kuba kala itu mengalami kekacauan.

Perekonomian Kuba atau PDB negara itu hanya tumbuh 2,4 persen pertahun dan mengalami stagnasi di 2 persen per tahun pada kepemimpinan Raul Castro sepanjang tahuhn 2008 hingga 2018.

Baca juga: Apa Itu Komunis: Definisi, Ciri, Sistem Ekonomi, dan Contoh Negara

Reformasi di Kuba pun terus dilakukan hingga saat ini dengan menerbitkan undang-undang yang mengizinkan lebih banyak investasi asing masuk ke negara tersebut.

Meski di sisi lain hingga saat ini Kuba masih merupakan negara dengan ekonomi yang sebagian besar dikelola pemerintah mulai dari program layanan kesehatan, pendidikan gratis oleh pemerintah untuk semua warga negara, rumah subsidi, utilitas, hiburan, bahkan bahan pangan.

Program sosial ini bertujuan untuk mengompensasi upah pekerja Kuba yang cnederung lebih rendah, dan membuat mereka lebih baik dibanding negara lain di dunia.

Meski beberapa kegiatan ekonomi mulai kehilangan kontrol pemerintah, saat ini porsi perekonomian yang berada di bawah kendali pemerintah di China pun masih signifikan.

Pengeluaran untuk kesehatan misalnya, saat ini ditanggung oleh 95 persen populasi penduduk China lewat tiga program asuransi publik.

Kebijakan luar negeri China hingga saat ini masih pro sosialis, namun perekonomian negara tersebut sebenarnya telah bergeser menjadi ekonomi pasar bebas.

Artinya, ekonomi China sebenarnya tak lagi menganut sistem ekonomi sosialis murni.

Kontribusi perusahaan swasta terhadap PDB di China pun mencapai 60 persen, sementara perusahaan milik pemerintah hanya sebesar 40 persen. Saat ini, China menempati posisi kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia setelah Amerika Seriat.

Saat ini, China telah mengalami trasisi dari ekonomi sosialis menjadi pasar ekonomi sosialis.

Rezim komunis di China memandang, China bakal mengalami ketertinggalan dengan negara lain bila menutup perekonomian negara itu dari dunia internasional. Sejak saat ini, pemerintah pun menerapkan keseimbangan antara pendekatan kolektif dan kapitalis.

Kebijakan China saat ini mengizinkan investor dan pengusaha untuk mencetak laba namun dengan kontrol negara. Pada tahun 2004, China menerapkan kebijakan yang mengizinkan kepemilikan properti atas individu.

Korea Utara, sebagai negara paling totaliter di dunia, bisa dikatakan merupakan contoh dari penerapan sistem ekonomi sosialis yang paling menonjol.

Seperti halnya Kuba, hampir seluruh perekonomian di Korea Utara berada di bawah kendali pemerintah dengan program yang juga serupa dengan Kuba.

Korea Utara pun tak memiliki bursa efek sebagai pasar modal.

Saat ini, rekan perdagangan asing Korea Utara hanyalah China dengan bisnis di negara tersebut sebagian besar didominasi oleh penengah yang merupakan broker dari setiap kesepakatan antara perusahaan China dan korea.

Pada Mei 2019, PBB memperkirakan 10 juta orang di Korea Utara mengalami keterbatasan bahan pangan dan sebanyak lebih dari 43 persen populasi mengalami malnutrisi.

Hingga saat ini, terbatasnya informasi mengenai sistem ekonomi di Korea Utara membuat analisa mengenai perkembangan ekonomi di negara tersebut juga sulit dilakukan.

Untuk mengenal lebih jauh mengenai sistem ekonomi sosialis, Anda bisa mengakses artikel berikut.

Baca juga: DPR Sahkan UU APBN 2022, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,2 Persen