Dokumen panduan perlindungan terhadap kekerasan psikis paud

Bagi 'Panduan Perlindungan Terhadap Kekerasan Psikis (1) .PDF'

Table of Contents Show

Diunggah oleh
Informasi Dokumen
Bagikan dokumen Ini
Bagikan atau Tanam Dokumen
Opsi Berbagi
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Judul Asli:
Diunggah oleh
Puaskan Keingintahuan Anda
Bagikan dokumen Ini
Bagikan atau Tanam Dokumen
Opsi Berbagi
Navigasi cepat

Diunggah oleh

Rizal Nrzki

0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

35 tayangan7 halaman

Informasi Dokumen

klik untuk memperluas informasi dokumen

Judul Asli

Bagi 'Panduan Perlindungan Terhadap Kekerasan Psikis(1).pdf'

Hak Cipta

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Bagikan di Facebook, terbuka di jendela baru
Facebook
Bagikan di Twitter, terbuka di jendela baru
Twitter
Bagikan di LinkedIn, terbuka di jendela baru
LinkedIn
Bagikan dengan Email, membuka klien email
Email
Salin Tautan
Salin Tautan

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

0%0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat

0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen Ini

SimpanSimpan Bagi &#39;Panduan Perlindungan Terhadap Kekerasan Psik... Untuk Nanti

0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

35 tayangan7 halaman

Bagi 'Panduan Perlindungan Terhadap Kekerasan Psikis (1) .PDF'

Judul Asli:

Bagi 'Panduan Perlindungan Terhadap Kekerasan Psikis(1).pdf'

Diunggah oleh

Rizal Nrzki

Deskripsi lengkap

SimpanSimpan Bagi &#39;Panduan Perlindungan Terhadap Kekerasan Psik... Untuk Nanti

0%0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat

0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat

Tanamkan

Lompat ke Halaman

Anda di halaman 1dari 7

Cari di dalam dokumen

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 6 are not shown in this preview.

Buy the Full Version

Puaskan Keingintahuan Anda

Segala yang ingin Anda baca.

Kapan pun. Di mana pun. Perangkat apa pun.

Tanpa Komitmen. Batalkan kapan saja.

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Bagikan di Facebook, terbuka di jendela baru
Bagikan di Twitter, terbuka di jendela baru
Bagikan di LinkedIn, terbuka di jendela baru
Bagikan dengan Email, membuka klien email
Salin Tautan

Navigasi cepat

Beranda
Buku
Buku audio
Dokumen
, aktif

RSU MITRA SEJATI PANDUAN PELAYANAN PASIEN RESIKO TINGGI MEDAN, JANUARI 2016 PANDUAN PELAYANAN PASIEN RESIKO TINGGI BAB 1 DEFENISI Pelayanan yang memerlukan peralatan yang kompleks untuk pengobatan penyakit

Lebih terperinci

BAB I DEFINISI A. PENGERTIAN Pelayanan yang beresiko tinggi merupakan pelayanan yang memerlukan peralatan yang kompleks untuk pengobatan penyakit yang mengancam jiwa, resiko bahaya pengobatan, potensi

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN PROGRAM KESELAMATAN/KEAMANAN LABORATORIUM PUSKESMAS KINTAMANI 1 I. Pendahuluan Pelayanan labratrium puskesmas merupakan salah satu unsur penting dalam upaya puskesmas untuk meningkatkan

Lebih terperinci

Panduan Perlindungan Harta Benda RSB. PERMATA SARANA HUSADA Pamulang Permai Blok D3 No.1-3 Pamulang Tangerang Selatan 15417 Telp. 021.7407421/22, Fax, 021. 7496346 Email : [email protected] PERLINDUNGAN

Lebih terperinci

A. Kata-kata Hukum Yang Digunakan Dalam Pengadilan 1. Gugatan Cerai, adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan leh serang isteri untuk bercerai dari suaminya.

Lebih terperinci

Tindak Pidana KEKERASAN Dalam RUMAH TANGGA leh: Peri Umar Faruk Peri Umar Faruk, Resurce Crdinatr J/B/D/K, Jakarta. Alumni FH UGM Ygyakarta. Terakhir bekerja sebagai knsultan justice & develpment di Wrld

Lebih terperinci

Panduan Identifikasi Pasien IDENTIFIKASI PASIEN 1. Tujuan Mendeskripsikan prosedur untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam identifikasi pasien selama perawatan di rumah sakit. Mengurangi kejadian

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN [LN 2009/144, TLN 5063] BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 190 (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik

Lebih terperinci

BAB 8. KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA DAN TRAFFICKING DI INDONESIA Oleh: Herien Puspitawati Tin Herawati PERLINDUNGAN ANAK Anak UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Seseorang yang belum berusia

Lebih terperinci

Jl. Jend. A. Yani No.52 Telp. (0725) 49200, Fax. (0725) 41928 Kota Metro, Kode Pos 34111 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BERSALIN ASIH NOMOR : 096/SK-Dir/RSB-A/II/2016 TENTANG KEBIJAKAN HAK PASIEN DAN KELUARGA

Lebih terperinci

CODE PINK UNTUK PASIEN ANAK /BAYI YANG HILANG Email : [email protected] No. Dokumen No. Revisi Halaman 1 dari 2 SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL) Tanggal Terbit Tanggal Revisi Ditetapkan,

Lebih terperinci

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TIM PEMANTAU INDEPENDEN UJIAN NASIONAL TAHUN 2010 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL Oleh: Ahmad Nasrullh, M.Or. A. Pendahuluan Ujian Nasinal (UN) yang diselenggarakan merupakan

Lebih terperinci

Jenis Infrmasi yang Terbuka dan Dikecualikan Kelmpk Infrmasi Publik yang diatur dalam UU KIP mencakup Infrmasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Infrmasi Publik yang wajib diumumkan

Lebih terperinci

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 15 Tahun : 2010 Seri : E PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Lebih terperinci

PANDUAN IDENTIFIKASI PASIEN RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II Jl. Wates KM 5,5 Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294 Telp. 0274 6499706, Fax. 0274 6499727 i SURAT

Lebih terperinci

BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA A. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang - undang ini memberikan pengaturan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA KLINIK, IZIN USAHA RUMAH BERSALIN, DAN IZIN USAHA LABORATORIUM KLINIK SWASTA

Lebih terperinci

URAIAN TUGAS KEPALA INSTALASI RAWAT INAP 1. Nama Jabatan Kepala Instalasi Rawat Inap 2. Ruang Lingkup Meliputi Pelayanan Rawat Inap 3. Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Bidang Keperawatan 4. Persyaratan

Lebih terperinci

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I POLHUKAM. Saksi. Korban. Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24) PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

Lebih terperinci

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini untuk mengetahui pengalaman perawat melakukan tindakan restrain pada pasien perilaku kekerasan dengan pendekatan studi fenomenologi. 6.1 Kesimpulan Hasil penelitian

Lebih terperinci

PANDUAN HAK PASIEN DAN KELUARGA RS X TAHUN 2015 JL. SURAT KEPUTUSAN No. : Tentang PANDUAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DIREKTUR RS Menimbang : a. Bahwa untuk mengimplementasikan hak pasien dan keluarga di

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PRAKTEK DOKTER, PRAKTEK PERAWAT, PRAKTEK BIDAN DAN PRAKTEK APOTEKER DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

Standar Operating Prcedure (SOP) PENGERTIAN PROSEDUR Gambaran umum untuk karyawan tentang cara kerja yang dilakukan sebagai pegangan bila terjadi perubahan staff serta dapat digunakan utk menilai efektivitas

Lebih terperinci

1 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALEMBANG, Menimbang : a. bahwa

Lebih terperinci

RENCANA KEPERAWATAN NO DIANGOSA KEPERAWATAN DAN KOLABORASI NOC NIC 1. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan kurangnya pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang benar Setelah diberikan tindakan keperawatan

Lebih terperinci

Octavery Kamil, Irwant, Ignatius Praptraharj, Anindita Gabriella, Emmy, Siska Natalia Gracia Simanullang, Natasya Evalyne Sitrus, Sari Lengggeni Jumlah kasus AIDS yang tercatat adalah sebesar 33.364 rang

Lebih terperinci

PANDUAN IDENTIFIKASI PASIEN RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG SAWO TEMANGGUNG Jl. Gatot Subroto KM 2 Manding Temanggung Tahun 2016 i KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan YME, atas segala rahmat yang telah dikaruniakan

Lebih terperinci

126 Lampiran 1 CHECKLIST KEGAWATDARURATAN RUMAH SAKIT A. Komando dan Kontrol 1. Mengaktifkan kelompok komando insiden rumah sakit. 2. Menentukan pusat komando rumah sakit. 3. Menunjuk penanggungjawab manajemen

Lebih terperinci

ASPEK GOVERNANCE DALAM BENCANA Pengalaman dari Gempa Bumi dan Tsunami di Aceh Pengalaman dari Gempa Bumi di Ygyakarta tahun 2006. Oleh: Laksn Trisnantr Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM Isi Pendahuluan

Lebih terperinci

PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA Oleh: Alva Nadia Makalah ini disampaikan pada Seminar Online Kharisma ke-3, dengan Tema: Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama Dunia Maya,

Lebih terperinci

I.Pengertian Identifikasi adalah proses pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan tentang bukti-bukti dari seseorang sehingga kita dapat menetapkan dan menyamakan keterangan tersebut dengan individu

Lebih terperinci

SUBDIT PEMBINAAN LINGKUNGAN KAMPUS (PLK) Keamanan & Ketertiban Keselamatan & Green Campus Kesehatan Kerja SUBDIT PEMBINAAN LINGKUNGAN KAMPUS Subdit Pembinaan Lingkungan Kampus (PLK) Dipresentasikan dalam

Lebih terperinci

Keamanan & Ketertiban Keselamatan & Kesehatan Kerja Green Campus Subdit Pembinaan Lingkungan Kampus (PLK) SUBDIT PEMBINAAN LINGKUNGAN KAMPUS Dipresentasikan dalam PSAU bagi Mahasiswa Baru Agustus 2013

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK

Lebih terperinci

1. Definisi Dalam perjanjian ini, kecuali knteksnya secara tegas menyatakan atau mensyaratkan lain, maka kata-kata sebagaimana dimaksud di bawah ini memiliki arti sebagai berikut : 1.1 Infrmasi Rahasia

Lebih terperinci

PANDUAN PELAYANAN PASIEN DENGAN ALAT PENGIKAT (RESTRAINT) RUMAH SAKIT UMUM BUNDA THAMRIN MEDAN I. DEFINISI Pelayanan pasien adalah penyediaan jasa oleh Rumah Sakit kepada orang sakit yang dirawat di Rumah

Lebih terperinci

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA II.1. Kedaruratan Psikiatri Kedaruratan psikiatri adalah sub bagian dari psikiatri yang mengalami gangguan alam pikiran, perasaan, atau perilaku yang membutuhkan intervensi terapeutik

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2009 T E N T A N G RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO,

Lebih terperinci

PANDUAN IDENTIFIKASI PASIEN RS. ROYAL PRIMA MEDAN RUMAH SAKIT ROYAL PRIMA MEDAN Jln. Ayahanda No. 68A Telp.061-80013181 Website : www.royalprima.com Email : [email protected] Medan Sumatera Utara

Lebih terperinci

1. SOP Penerimaan Pasien PROSEDUR PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN Nomor Revisi : Halaman 1 s/d 2 Tanggal Terbit : Ditetapkan oleh : PENGERTIAN Penerimaan pasien adalah kegiatan pada TP2RJ yang mempunyai

Lebih terperinci

1 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

LAMPIRAN IT POLICY Ruang Lingkup IT plicy ini mencakup hal hal seperti: 1. Karyawan baru dan karyawan keluar 2. Penggunaan kmputer 3. Pengendalian akses kntrl 4. Keamanan data 5. Hardware 6. Pengendalian

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Lebih terperinci

I. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Kekerasan Secara umum kekerasan identik dengan pengerusakan dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Namun jika kita pilah kedalam jenis kekerasan itu sendiri, nampaknya

Lebih terperinci

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.293, 2014 POLHUKAM. Saksi. Korban. Perlindungan. Perubahan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Era globalisasi sarat dengan persaingan. Sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peranan SDM di bidang kesehatan

Lebih terperinci

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA BPK 1. PENDAHULUAN a) LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan,kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Lebih terperinci

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017-2019 Lampiran 2 No Sasaran Strategis 1 Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi

Lebih terperinci

Tanya jawab tentang pelapran Mengapa AkzNbel mengntrak EthicsPint? Apa peran EthicsPint? Apa yang seharusnya dilaprkan dengan menggunakan prsedur Angkat Bicara! ini? Bagaimana jika hal ini merupakan kndisi

Lebih terperinci

SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pertumbuhan Rumah Sakit saat ini berkembang dengan pesat. Di Indonesia sendiri ada tiga klasifikasi rumah sakit berdasarkan kepemilikan, jenis pelayanan dan

Lebih terperinci

- 1 - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan

Lebih terperinci

Halaman : 1 UPTD Puskesmas KOTA SURABAYA 1. Pengertian Pelayanan program rujuk balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2 2007 SERI C R PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM

Lebih terperinci

Undang-undang Kesehatan ini disyahkan dalam sidang Paripurna DPR RI tanggal 14 September 2009 1 PASAL-PASAL PENYIDIKAN DAN HUKUMAN PIDANA KURUNGAN SERTA PIDANA DENDA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelayanan bedah atau tindakan di bidang obstetri dan ginekologi merupakan suatu tindakan kedokteran yang dibutuhkan untuk memungkinkan suatu tindakan operasi oleh dokter

Lebih terperinci

LAPORAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PERIODE BULAN JANUARI-MARET 2018 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA INDIKATOR AREA KLINIS 1. Assesmen awal medis lengkap dalam 24

Lebih terperinci

PANDUAN PENOLAKAN PELAYANAN ATAU PENGOBATAN RSIA NUN SURABAYA 1. LATAR BELAKANG Seiring perkembangan tekologi dan tingkat pendidikan masyarakat dewasa ini yang semakin maju maka rumah sakitpun dituntut

Lebih terperinci

1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan di rumah sakit dapat dinilai melalui berbagai indikator, salah satunya adalah melalui penilaian terhadap

Lebih terperinci

BAB I STANDARA OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG A. Tujuan Standar Operasinal Prsedur (SOP) Pengabdian Masyarakat ini dimaksudkan untuk : 1. Transparansi

Lebih terperinci

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 1. Apakah pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan kesehat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009? 2. Faktor-faktor

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Setiap perusahaan baik perusahaan dagang, manufaktur, maupun jasa pada umumnya mempunyai tujuan utama, utamanya mendapatkan keuntungan sehingga perusahaan dapat

Lebih terperinci

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 860 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENANGANAN TINDAK

Lebih terperinci

Modul ke: Pedologi Penganiayaan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Fakultas Psikologi Yenny, M.Psi. Psikolog Program Studi Psikologi www.mercubuana.ac.id Tipe-tipe Penganiayaan terhadap Anak Penganiayaan

Lebih terperinci

PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT RAWAT JALAN RUMAH SAKIT ELIZABETH PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA RUMAH SAKIT ELIZABETH SITUBONDO 2015 DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN Tujuan Umum... 2 Tujuan Khusus... 2 BAB II

Lebih terperinci

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1 Identitas Responden Responden dalam penilitian ini adalah keluarga yang tinggal di Wilayah Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, yang melaporkan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dalam era pembangunan global ini tidak bisa dipisahkan dengan arah pembangunan kesehatan nasional, dimana salah satu strategi yang dikembangkan adalah pembaharuan

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN DAN PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP BAB I DEFINISI Pelayanan pendaftaran adalah mencatat data sosial/mendaftar pasien utkmendapatkan pelayanan kesehatan yg dibutuhkan,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tingginya beban ekonomi, makin lebarnya kesenjangan sosial, serta ketidakpastian situasi sosial politik membuat gangguan jiwa menjadi suatu hal yang mengancam bagi setiap

Lebih terperinci

PENCAPAIAN INDIKATOR KOMITE PMKP RS GRIYA HUSADA MADIUN INDIKATOR AREA KLINIK 1. Kelengkapan pengisian asesmen awal pasien baru oleh keperawatan dalam 1x24 jam Jumlah pasien baru di unit pelayanan rawat

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Sejarah Perusahaan Rumah Sakit Umum Bina Sehat (Bina Sehat) berdiri sejak tahun 1992. Pada saat itu, Bina Sehat yang berlkasi di Jalan Raya Dayeuhklt n. 325 Kabupaten Bandung, masih

Lebih terperinci

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Industri pelayanan jasa kesehatan berkembang sangat pesat di Indonesia. Di wilayah Yogyakarta sendiri terdapat 2.403 rumah sakit. Terdiri dari 1.850 Rumah

Lebih terperinci

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Indira Probo Handini 101111072 Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan

Lebih terperinci

PANDUAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KELUARGA TERHADAP KEBUTUHAN PRIVASI PASIEN RS. CITRA HARAPAN Jl. Raya Harapan Indah Kawasan Sentra Niaga No. 3 5 Harapan Indah, Medan Satria, Bekasi Barat Telp. (021)

Lebih terperinci

Teknik Audit Internal dalam Akreditasi PUSKESMAS (#14) Audit internal merupakan salah satu prgram mutu manajerial. Standar akreditasi Bab 3, kriteria 3.1.4. EP2, 3, dam 4 mensyarakatkan dilakukan audit

Lebih terperinci

PANDUAN PELAYANAN SESUAI KEBUTUHAN PRIVASI PASIEN BAB I DEFINISI A.PENDAHULUAN Rahasia kedokteran diatur dalam beberapa peraturan/ketetapan yaitu: 1. Peraturan Pemerintahan nomor 10 tahun 1966 dan peraturan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua

Lebih terperinci

PANDUAN PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS Pendahuluan Rumah Sakit yang salah satu pelayanannya adalah menyelenggarakan pelepasan informasi isi Rekam Medis pasien yang sesuai dengan standar yakni berisi informasi

Lebih terperinci

URAIAN TUGAS KEPERAWATAN Nama Jabatan : Bidan / perawatan Pengertian : Seorang bidan/perawat professional yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam mengatur serta mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan

Lebih terperinci

PANDUAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN & KELUARGA Jl. Jawa No.2 Medan 20231 Telp : (+62 61) 8050 1 888 Fax : (+62 61) 8050 1 777 Website : www.rsmurniteguh.com 2014 PANDUAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN & KELUARGA

Lebih terperinci

Rakor Bidang Keperawatan, PP dan PA Kirana, 9 Agustus 2016 Semester I Tahun 2016 Tingkat Kepuasan Pasien Triwulan 1 dan 2, Tahun 2016 100,00% 98,55% 98,19% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00% TW I Capaian

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BONTANG, Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : a. bahwa dalam

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO, Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pelayanan

Lebih terperinci

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DIBIDANG MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH, Menimbang

Lebih terperinci

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Manajemen Risiko Risiko adalah Peluang terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak pada pencapaian tujuan (AS/NZS 4360:2004) dan Efek dari ketidakpastian tujuan (ISO 31000:2009).

Lebih terperinci

Lampiran 1 LEMBAR OBSERVASI No. Pernyataan Ya Kadang - kadang 1. Perawat mengidentifikasi pasien dengan menggunakan dua identitas pasien, tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien 2. Perawat

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RANCANGAN PERATURAN DAERAH INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

PANDUAN TENTANG PEMBERIAN INFORMASI HAK DAN TANGGUNG JAWAB PASIEN DI RSUD Dr. M. ZEINPAINAN A Tujuan Sebagai proses pemberian informasi kepada pasien agar pasien memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien

Lebih terperinci

Press Release Implementasi Standar Akreditasi Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan & Keselamatan Pasien RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, merupakan rumah sakit

Lebih terperinci

SALINAN BUPATI BULUNGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang : a. bahwa hak

Lebih terperinci

SK Direktur Nomor 036.1/DIR/RSIA-PPA/I/2015 Panduan Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan ( DPJP ) BAB I Pendahuluan 1. Latar belakang Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah seorang dokter

Lebih terperinci

GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KEANGGOTAAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

DEFINISI KOMUNIKASI Sebuah prses penyampaian pikiran atau infrmasi dari seserang kepada rang lain melalui suatu cara tertentu sehingga rang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud leh penyampai

Lebih terperinci

Undang-Undang PERLINDUNGAN Anak