Sebutkan alasan kenapa seseorang dimutasi

Alasan mutasi PNS merupakan hal yang umum terjadi pada sebuah instansi atau lembaga pemerintahan. Mulai dari alasan ikut suami, alasan penolakan dari instansi penugasan, hingga berbagai macam alasan pribadi maupun keputusan dinas lainnya. Maka dari itu tidak heran jika setiap tahunnya terjadi banyak mutasi pegawai pemerintahan atau PNS. Bukan hanya di kalangan lembaga pemerintahan saja, tetapi mutasi PNS guru juga termasuk yang sering terjadi setiap tahunnya.

Adapun dalam mengajukan mutasi, umumnya harus dapat memenuhi banyak persyaratan. Contohnya kewajiban pengajuan surat permohonan mutasi, minimal masa kerja, serta berbagai syarat mutasi PNS antar kabupaten lainnya. Maka dari itu proses mutasi sendiri tidak pernah mudah dan cepat, membutuhkan proses panjang dan persetujuan banyak pihak. Termasuk yang paling penting persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

Menimbang hal tersebut di atas, sebaiknya pikirkan dengan baik sebelum meminta mutasi ke daerah lain. Supaya proses mutasi berjalan lancar dan mendapatkan persetujuan, penuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Termasuk jika memang wajib mengikuti perintah atasan untuk melakukan mutasi akibat hal-hal tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut ini 7 alasan mutasi PNS yang umum terjadi berikut kendala yang dihadapi serta ide solusinya.

Alasan Mutasi Karena Tidak Ada Jenjang Karir

Beberapa pegawai PNS yang mengajukan mutasi ke daerah yang lain mengaku tidak memiliki jenjang karir yang cukup baik di instansi saat ini. Hal ini sering terjadi apabila setelah bertahun-tahun lamanya karir tidak meningkat. Termasuk golongan tidak meningkat dan akhirnya pendapatan berupa gaji pokok maupun tunjangan juga tidak mengalami kemajuan.

Dalam hal seperti ini, tentu saja sebaiknya utarakan dengan benar terhadap atasan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dalam karir. Wajar saja jika seorang pegawai yang telah mengabdi bertahun-tahun ingin mengalami peningkatan karir. Sehingga sebaiknya diskusikan solusi terbaik yang bisa didapatkan.

Bisa jadi solusinya adalah mendapatkan kenaikan jabatan namun proses mutasi tidak diijinkan. Namun bisa juga kenaikan jabatan justru diperoleh dengan jalan menerima mutasi ke daerah lain. Maka dari itu hal ini harus didiskusikan dengan baik pada atasan yang terbaik untuk bisa menerima solusi yang paling tepat.

Baca juga: 10 Perbedaan Outsourcing dan Kontrak yang Harus Diketahui

Lokasi Kerja Yang Jauh

Sebagian pegawai PNS yang lain sering kali tidak menyangka jika ternyata harus bertugas di instansi yang jauh dari lokasi tempat tinggal. Misalnya di luar daerah asal dan harus menempuh jarak yang cukup jauh. Maka dari itu biasanya setelah sekian lama ada keinginan mengajukan mutasi ke daerah asal. Supaya dapat berkumpul bersama keluarga di daerah.

Biasanya hal seperti ini sulit untuk mendapatkan persetujuan kecuali dengan alasan yang lebih jelas. Karena pada awal penugasan umumnya lokasi daerah penugasan telah diinformasikan sejak awal. Dengan menerima keputusan penugasan di awal, artinya menyetujui penempatan lokasi tugas tersebut.

Adapun jika tetap ingin melakukan mutasi ke daerah asal, sebaiknya diskusikan kemungkinan tersebut dengan atasan terkait. Pastikan telah memenuhi persyaratan mutasi yang ditetapkan pemerintah, supaya proses pengajuan mutasi disetujui.

Merawat Orang Tua

Sering kali alasan merawat orang tua menjadi salah satu alasan dari pengajuan mutasi oleh beberapa pegawai PNS. Apalagi jika kondisi orang tua sedang sakit keras dan tidak ada keluarga lain yang dapat merawat. Dengan alasan kemanusiaan seperti ini, ada baiknya utarakan dengan jujur kesulitan Anda pada atasan dan instansi. Umumnya hal ini dapat diterima dan dilakukan pengajuan mutasi sesuai syarat yang berlaku.

Alasan Mutasi Karena Ikut Suami

Alasan mutasi PNS berikutnya yang cukup klasik, terutama pada kebanyakan pegawai PNS wanita yaitu karena mengikuti suami. Sebagai pegawai wanita, sering kali terjadi kendala saat suami berpindah lokasi kerja. Sehingga mau tidak mau mengajukan mutasi ke daerah tempat suami bertugas.

Ada baiknya mendiskusikan hal ini dengan baik pada atasan di instansi. Namun kendalanya sering kali belum tentu instansi asal mau menerima karena keterbatasan posisi atau tidak ada kebutuhan pegawai tambahan. Jika memang seperti ini ada baiknya mempertimbangkan pengunduran diri. Karena jika memang mengutamakan keluarga, maka sebaiknya pertimbangkan dengan baik antara memilih karir atau keluarga.

Baca juga: 10 Penyebab Rezeki Suami Seret

Mengalami Penolakan

Ada juga alasan mutasi pada pegawai PNS yang disebabkan oleh rasa tidak nyaman dalam instansi tempat bekerja. Bisa karena tidak disukai oleh oknum tertentu, atau mengalami penolakan dari beberapa orang. Tentu saja masalah seperti ini perlu diselesaikan secara internal lebih dulu. Karena mutasi bukan jalan keluar satu-satunya.

Ada baiknya setiap instansi bekerja sama dengan semua pegawai yang ditetapkan bertugas pada instansi tersebut. Dalam pekerjaan hendaknya bersifat profesional dan menerima satu dengan yang lain. Sehingga potensi penolakan seperti ini bisa dihindari.

Alasan Mutasi Akibat Melakukan Kesalahan

Beberapa pegawai PNS terpaksa mengalami mutasi akibat melakukan kesalahan pada instansi. Sehingga mendapatkan konsekuensi untuk melakukan mutasi ke daerah tertentu selama beberapa tahun lamanya. Tentu saja hal seperti ini merupakan proses yang tidak dapat dihindari. Terutama jika memang terbukti pegawai PNS yang bersangkutan bersalah pada instansi.

Maka dari itu jika proses mutasi dilakukan atas kesalahan pegawai, sebaiknya segera lakukan sesuai arahan. Siapkan seluruh berkas administrasi yang diperlukan dan tunggu hingga SK mutasi dikeluarkan secara resmi. Persiapkan diri dan keluarga sebaik-baiknya, sehingga proses mutasi dapat berjalan lancar hingga ke instansi tujuan. Yang terpenting, gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri supaya dapat mendapatkan kepercayaan kembali.

Tenaga Perbantuan

Jika sebagian besar dari alasan di atas karena kepentingan pribadi, ada juga alasan mutasi yang dikeluarkan dari instansi secara resmi. Terutama jika daerah tertentu membutuhkan bantuan tenaga dari instansi pusat. Umumnya dengan alasan seperti ini terpaksa instansi melakukan mutasi dari pusat ke daerah. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga bantuan di daerah yang membutuhkan.

Apabila instansi mengeluarkan keputusan mutasi karena hal tersebut, sebaiknya lakukan sesuai dengan arahan. Terutama dalam melaksanakan pengabdian kepada negara yang artinya siap ditugaskan ke daerah manapun. Jika ada yang membuat Anda berhalangan untuk melakukan proses mutasi, sebaiknya utarakan di awal. Carilah jalan keluar yang tepat bagi semua pihak, sehingga tidak merugikan siapapun dalam hal ini.

Baca juga: Apa itu Formasi CPNS: 11 Poin yang Sebaiknya Anda Pahami

Itulah 7 alasan mutasi PNS beserta kendala serta solusi yang dapat dilakukan. Dengan membaca informasi di atas, maka apabila proses mutasi mengalami hambatan dapat melihat ide solusi yang diberikan. Terutama jika mengajukan surat permohonan mutasi dikarenakan kepentingan pribadi. Misalnya seperti kebutuhan untuk ikut suami seperti yang tertera di atas.  

Mutasi PNS dengan alasan pribadi memang rentan tidak diijinkan. Namun dengan memenuhi syarat mutasi PNS antar kabupaten yang ditetapkan, tentunya proses mutasi tidak mengalami hambatan. Terutama jika telah mengantongi ijin dari BKN karena memiliki alasan yang tepat. Sehingga mutasi dapat diproses secara resmi dan di sisi lain tidak melanggar ketentuan hukum apapun.

Karyawan wajib tahu, berikut syarat mutasi karyawan menurut UU Ketenagakerjaan dan Alasan kenapa perusahaan harus melakukan mutasi karyawan

Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) dalam satu organisasi. Mutasi dalam sebuah Perusahaan adalah hal yang lazim terjadi, biasanya mutasi terjadi dalam sebuah Perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang. Mutasi atau pemindahan karyawan juga termasuk bagian dari kebijakan HRD Perusahaan dengan maksud untuk mendistribusikan SDM dengan tepat dan sesuai akan kebutuhan dari Perusahaan.

Syarat Mutasi Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan

Perusahaan dalam melakukan mutasi karyawannya memiliki dasar pertimbangannya berserta alasannya. Pada prinsipnya mutasi dilakukan agar memberikan posisi yang tepat serta pekerjaan yang sesuai, harapannya dengan mutasi tersebut karyawan dapat memberikan kinerja terbaiknya sehingga memiliki dampak yang baik untuk Perusahaan.

Berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 Pasal 54 Ayat (1) Huruf C dan D, Perusahaan tidak dapat melakukan mutasi karyawan secara sepihak. Lalu bagaimana syarat mutasi karyawan menurut Pemerintah? Pasal 32 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Ketentuan selanjutnya Perusahaan harus memastikan gaji karyawan tidak di bawah besaran upah minimum di wilayah penempatan kerja. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 90 Ayat (1) Undang – Undang Ketenagakerjaan yang bunyinya:

“Pengusaha dilarang membayarkan upah lebih rendah dari upah minimum, yaitu upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kota/kabupaten, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kota/kabupaten.

Pihak perusahaan selaku pemberi kerja berhak melakukan mutasi karyawan sepanjang hal tersebut telah diatur dalam perusahaan, perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.”

Alasan Dilakukannya Mutasi Karyawan

Apabila HRD sebuah Perusahaan melakukan mutasi karyawan, biasanya dianggap sebagai suatu upaya pemecatan secara halus kepada si karyawan. Faktanya syarat mutasi karyawan sudah diatur pada Undang – Undang Ketenagakerjaan. Dibawah ini adalah 5 alasan HRD sebuah Perusahaan melakukan mutasi pada karyawannya.

Ini adalah mutasi yang diidam – idamkan semua karyawan, karena hal ini merupakan apresiasi dari Perusahaan terhadap karyawan. Promosi jabatan juga dapat terjadi ketika Perusahaan membuka cabang baru dan karyawan tersebut diminta untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.

2. Pemenuhan Formasi

Apabila sebuah Perusahaan membuka cabang baru, posisi lama yang ditinggalkan karyawan yang di mutasi ke cabang baru tentu menjadi kosong sehingga diperlukan adanya rekrutmen untuk mengisi posisi yang kosong tersebut.

3. Penyegaran

Rotasi posisi kerja untuk jabatan setingkat juga kerap kali dilakukan oleh HRD Perusahaan, penyegaran merupakan upaya dari HRD untuk membuat karyawan kembali bersemangat dan memberikan kinerja terbaiknya.

4. Sanksi

Penurunan kinerja ataupun kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang karyawan kadang membuat HRD harus melakukan pembinaan terhadap karyawan tersebut. Dengan dilakukannya mutasi diharapkan karyawan tersebut dapat berubah menjadi lebih baik dengan menunjukan kinerja terbaiknya untuk Perusahaan.

5. Permintaan Karyawan

Namun ada kalanya mutasi itu atas permintaan atau inisiatif karyawan sendiri. Biasanya mutasi atas permintaan karyawan itu sendiri dengan alasan keluarga atau ketidak cocokan dengan partner kerja. Mutasi karyawan atas permintaan karyawan butuh pertimbangan yang matang dan membutuhkan persetujuan dari pimpinan.

Untuk memudahkan dalam manajemen sumber daya manusia, seorang HRD wajib menggunakan Software HR atau HRIS Gamatechno. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data karyawan, pengelolaan payroll gaji dan penghitungan PPh, pencatatan proses mutasi, serta pengelolaan rekrutmen karyawan.

Penggunaan Software HR Gamatechno akan sangat membantu menyederhanakan alur kerja kegiatan Perusahaan dalam manajemen sumber daya manusia. Kaitannya dengan mutasi karyawan, aplikasi ini memiliki fitur pengaturan jabatan sehingga dapat menyajikan informasi statistik perpindahan karyawan atau mutasi karyawan.