Pemerintah kolonial Belanda mulai Membuka sekolah-sekolah pada awal abad ke 19 dengan tujuan

Sebelum abad ke-20, hanya sebagian orang dan kalangan tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah, seperti anak Eropa atau keturunannya, bangsawan, dan anak pejabat daerah. Namun, sejak awal abad ke-20. mereka gencar membuka sekolah yang diperuntukkan bagi kalangan bumiputera, khususnya kelas menengah ke bawah.

Berdasarkan laporan tahunan dalam Publicaties Hollandsch-Inlandsch Onderwijs-Commissie No. 3 De Overheidsuitgaven Voor Onderwijsdoeleinden in Nederlandsch-Indie tahun 1930, anggaran khusus untuk pendidikan meningkat setiap tahunnya sejak 1911 hingga 1929 baik untuk sekolah rendah, menengah, maupun tingkat tinggi. 

Tentu saja itu bukan tanpa alasan mereka rela mengeluarkan banyak anggaran demi pembukaan sekolah baru. Simak alasannya di bawah ini.

Salah satu aspek kebijakan politik etis adalah edukasi atau pendidikan. Kebijakan tersebut dipraktikkan sejak 1902 oleh Alexander W.F Idenburg, selaku menteri urusan daerah jajahan. Secara umum, hal itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bumiputera.

Sejak tahun tersebut ,menurut laporan tahunan Publicaties Hollandsch Inlandsch Onderwijs Commissie No. 7 De Geographische Verspreiding Van Het Onderwijs in Nederlandsch Indie en de nog Wachtende Taak  Op Onderwijsgepied tahun 1930, pemerintah membuka banyak sekali sekolah rendah bahkan di pelosok desa.

Adapun, sekolah-sekolah tersebut, seperti Sekolah Rakyat atau Volkschool, HIS atau Hollandsch Inlandsche School (sekolah rendah kalangan elite bumiputera), dan Vervolgschool, dan masih banyak lagi. 

Politik etis merupakan upaya balas budi kolonial Belanda kepada penduduk Hindia Belanda (Indonesia). Sudah begitu lama mereka mengambil dan mengeruk kekayaan alam yang ada, namun penduduknya tidak pernah sejahtera, khususnya rakyat kecil.

Sayangnya, upaya tersebut sarat akan kepentingan politik dan ekonomi bagi pemerintah kolonial Belanda, sehingga tujuan utamanya menjadi terabaikan. Meskipun sebagian anak-anak bumiputera kalangan menengah ke bawah mengenyam pendidikan dasar, tetap ada batasan, bahkan intervensi dari mereka.

Baca Juga: 5 Fakta Pendidikan Indonesia Saat di Bawah Penjajahan Kolonial Belanda

Dikutip dari buku Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman karya Sumarsono, dkk (1986: 109-110), tujuan pemerintah kolonial membuka banyak sekolah agar memperoleh tenaga kerja yang murah untuk mengisi posisi pegawai rendahan di pabrik maupun dinas tertentu tingkat lokal seperti desa, distrik, dan onderdistrik. 

Hal itu hanya bisa diperoleh dari penduduk bumiputera yang bisa membaca dan menulis. Sementara, pada masa itu, masih banyak orang yang buta huruf latin. Itu sebabnya, mereka yang mampu membaca dan menulis sudah bisa menjadi juru tulis di perusahaan atau kantor dinas tertentu.

Menurut Sumarsono, dkk dalam Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman (1986: 95), tujuan lain pemerintah kolonial semangat membuka sekolah baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional. Terlebih sejak abad ke-19, banyak industri yang berdiri di wilayah Hindia Belanda, seperti pabrik gula, mesin, kayu, dan besi.

Tentu hal itu membutuhkan tenaga ahli yang sesuai di bidangnya. Mengingat orang Eropa saja tidak cukup, sehingga membutuhkan tenaga dari bumiputera juga. Karena itulah, mereka tak hanya membuka sekolah rendah biasa, namun juga sekolah kejuruan seperti pertukangan hingga pertanian.

Baca Juga: 5 Fakta Kramkzinnigengesticht Buitenzorg, RSJ Pertama Kolonial Belanda

Baca Artikel Selengkapnya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.