Mengapa peristiwa reformasi 1998 dapat dikatakan sebagai perubahan secara cepat

Maju menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada 20 Mei 1998, Bacharuddin Jusuf Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden menghadapi pekerjaan rumah yang besar: Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak poranda yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah.

Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan BJ Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga Sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai Rp. 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih tujuh bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program Jaring Pengaman Sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina.

Di tengah gonjang ganjingnya situasi polhukam saat itu, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan walau berisiko tinggi. "Situasinya unpredictable. Waktu itu, keadaan Indonesia tidak menentu," kenang Habibie. "Bisa plus bisa minus. Risiko tinggi, cost tinggi. Cara berpikir saya itu harus berlaku untuk umum. Dalam hal ini saya mencari approximately (rata-rata)," ujarnya.

Terbukti, gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. Satu tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak antara lain jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dari semula Rp. 7.000 menjadi Rp. 17.000. Namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya -13% menjadi 2%, angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%.

Mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. TEMPO/Rully Kesuma

TEMPO.Co, Jakarta - Tanggal 21 Mei 1998 ditandai sebagai awal dimulainya era reformasi setelah perjalanan panjang rakyat Indonesia menuntut perubahan. Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah didesak rakyat Indonesia untuk menyudahi pemerintahannya yang dinilai otoriter dan tidak mampu mengatasi krisis moneter yang terjadi saat itu.

Krisis moneter inilah satu dari beberapa faktor yang melatarbelakangi runtuhnya kekuasaan Soeharto di era Orde Baru yang telah bertahan selama 32 tahun. Ekonomi jatuh dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah hilang, demonstrasi besar-besaran terjadi di mana-mana dan kerusuhan akibat kecemburuan sosial pun tak dapat dielakkan.

Peristiwa rusuh yang identik dengan penjarahan dan perusakan toko dan rumah, serta beberapa kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, peristiwa tersebut dikenang sebagai Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan mendapat banyak kecaman dari berbagai negara.

Berikut ini kronologi berdirinya era Reformasi menggantikan era Orde Baru, dilansir dari berbagai sumber.

Pada 1 Mei 1998, Presiden Soeharto mengatakan reformasi baru dapat dilaksanakan pada 2003, pernyataan tersebut disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Dachlan. Sehari kemudian, 2 Mei 1998, pernyataan yang mendapat respons keras dari sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa saat itu, diralat oleh Presiden Soeharto, pihaknya kemudian menyatakan reformasi dapat dilakukan sejak saat itu, yakni 1998.

Di hari yang sama, Presiden Soeharto memangkas subsidi energi mengikuti saran dari International Monetery Fund atay IMF. Karuan saja keputusan tersebut menyulut aksi penolakan dari mahasiswa di beberapa wilayah di Indonesia. Sebab, akibat kebijakan tersebut harga Bahan Bakar Minyak atau BBM naik dari Rp700 menjadi Rp1.200 per liternya.

Pada 3 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang pimpinan DPR, partai politik, dan partai Golongan Karya atau Golkar. Meskipun pertemuan tersebut tidak lazim, Presiden Soeharto berdalih acara tersebut merupakan pertemuan silaturahmi dan konsultasi setelah sidang umum MPR. Pertemuan dilakukan di kantor Presiden Soeharto di Bina Graha, Kompleks Istana Merdeka selama 90 menit.

Hasil pertemuan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan. Hartono mengatakan, dalam pertemuan tersebut Soeharto menyampaikan keinginannya supaya DPR menggunakan hak inisiatif, untuk itu Soeharto meminta DPR untuk menyiapkan perangkat sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk mereformasi sejumlah rambu-rambu politik.

Naiknya harga BBM di tengah ekonomi masyarakat sedang terpuruk memicu demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Indonesia, pada 4 Mei 1998 Mahasiswa di Medan, Bandung serta Yogyakarta melakukan aksi demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran bentrok dengan aparat keamanan. Demonstrasi besar-besaran masih berlanjut hingga 5 Mei 1998 di Medan, demonstrasi ini juga berujung kerusuhan.

Pada 9 Mei 1998, Soeharto menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G-15 di Kairo, Mesir, sekaligus kali terakhir lawatan Soeharto ke luar negeri sebagai presiden. Kemudian pada 12 Mei 1998, bertepatan dengan hari Selasa pukul 16.30 WIB, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi ke DPR/MPR. Namun aksi pawai tersebut dihadang oleh aparat keamanan.

Peristiwa tersebut berujung pada penembakan aparat keamanan terhadap demonstran yang mengakibatkan empat orang mahasiswa Trisakti tewas. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, dan Hendryawan, keempat mahasiswa ini dikenang sebagai pahlawan reformasi dan peristiwa tersebut dinamai Tragedi Trisakti.

Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, sejumlah mahasiswa dari berbagai Universitas di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang mendatangi Kampus Universitas Trisakti untuk menyampaikan duka cita. Namun, secara tiba-tiba menjelang tengah hari sekelompok masa datang dari Jalan Daan Mogot menuju Kampus Universitas Trisakti dan bentrok dengan aparat keamanan. Peristiwa tersebut terjadi di bawah jembatan layang Grogol, Jakarta Barat. Hari itu disebut juga dengan Hari Rabu Kelabu 13 Mei 1998, yang menyebabkan Jakarta jadi kota berdarah.

Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 semakin menjadi pada 14 Mei 1998, penjarahan dan perusakan toko dan rumah etnis Tionghoa terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Bahkan penjarahan juga terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya, di antaranya Supermarket Hero, Superindo, Makro, Goro dan Ramayana serta Borobudur. Selain dijarah dan dirusak, beberapa toko tersebut dibakar oleh massa yang mengamuk.

Sekitar 288 orang tewas dan 101 mengalami luka-luka akibat peristiwa itu, data tersebut dicatat oleh Palang Merah Indonesia. Kerugian DKI Jakarta akibat kerusuhan tersebut diperkirakan mencapai Rp2.5 triliun dengan perincian sebanyak 4.939 bangunan rusak, 21 di antaranya merupakan bangunan milik pemerintah. Informasi tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso. Di hari yang sama, Soeharto yang tengah berada di Mesir, mengatakan di depan masyarakat Indonesia di Kairo, dirinya bersedia mengundurkan diri apabila rakyat Indonesia memang benar-benar menginginkan hal tersebut.

Pada 15 Mei 1998, Soeharto balik ke Indonesia, setibanya di Jakarta ia memanggil Wakil Presiden B.J. Habibie, Wiranto, Kepala Staf Angkatan, Pangdam Jaya Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengevaluasi situasi. Selama di Kairo, Soeharto mendapatkan informasi terkait perkembangan situasi kerusuhan dari putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana. Dalam pertemuan bersama Wakil Presiden dan sejumlah pejabat tersebut, Soeharto membantah bahwa dirinya telah mengatakan bersedia mengundurkan diri.

Suasana Jakarta semakin mencekam, 16 Mei 1998, warga asing secara massal kembali ke negara mereka dan berusaha secepat mungkin meninggalkan Jakarta, menyebabkan Bandara penuh sesak. Soeharto kembali memanggil Wiranto bersama KSAD Jenderal Subagyo dan Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursyid. Soeharto menginstruksikan kepada mereka untuk membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib.

Kemudian pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa dan delegasi mendatangi gedung DPR/MPR untuk menyampaikan aspirasi agar Soeharto mundur dari jabatan presiden, mereka menyebut diri sebagai delegasi Gerakan Reformasi Nasional. Di depan massa, Ketua DPR/MPR Harmoko didampingi sejumlah wakilnya mengadakan siaran pers. Dalam siaran pers tersebut, Harmoko menyampaikan bahwa dirinya dan juga jajaran DPR lainnya juga menghendaki serta menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Mendengar kabar tersebut, 19 Mei 1998, Soeharto kemudian memanggil sejumlah tokoh Islam yang terdiri dari sembilan orang. Di antaranya yaitu Nurcholis Madjid, Abdurachman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Dalam pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam lebih, para tokoh agama ini menyampaikan bahwa rakyat Indonesia tetap menginginkan Soeharto mundur dari jabatan presiden. Namun Soeharto tetap kukuh bahwa dirinya tetap bisa mengatasi keadaan saat itu, ia menolak mundur dan mengusulkan pembentukan Komite Reformasi.

Sehari sebelum mundurnya Soeharto, 20 Mei 1998, malam hari Soeharto menerima surat hasil keputusan dari 14 Menteri Koordinator Kabinet Pembangunan VII yang menyatakan sikap tidak bersedia menjabat sebagai menteri dalam kabinet mendatang yakni Kabinet Reformasi maupun reshuffle Kabinet Reformasi. Soeharto merasa terpukul dan ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaannya. Malam itu, setelah berdiskusi dengan sejumlah pejabat, di antaranya Wiranto, akhirnya Soeharto bersedia melengserkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie dan akan diumumkan keesokan harinya.

Kamis, 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, tepat pukul 09.05, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan presiden dan digantikan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga RI. Dengan begitu, dimulainya era reformasi.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: 23 Tahun Reformasi: detik-detik Menentukan Presiden Soeharto Lengser