Mengapa instrumen-instrumen hak Asasi Manusia mengikat negara-negara di dunia jelaskan

KOMPAS.com - Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

HAM tersebut bersifat universal, artinya berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mansia.

HAM adalah seperangkat hak yang melekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

Baca juga: Survei IPO: Publik Anggap Kinerja Pemerintah di Bidang Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Menurun

Instrumen HAM

Dikutip situs Komisi Nasional (Komnas) HAM, dalam pelaksanaan HAM ada intrumen yang dipakai, yakni instrumen nasional dan instrumen internasional.

Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakan HAM.

Instrumen Nasional:

UUD 1945 beserta amandemenya;

1. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
4. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
5. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
6. Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait.

Instrumen Internasional:

1. Piagam PBB 1945
2. Deklarasi Universal HAM 1948
3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
4. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Instrumen HAM internasional lainnya.

Baca juga: Bertemu Partai Oposisi Australia, Jokowi Singgung soal HAM di Papua

HAM di Indonesia

Di Indonesia memiliki UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/Universal Declaration on Human Rights (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.

Tidak hanya UU, tapi juga melaksanakan amanat TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 HAM. Pada hakikanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, maka harus mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradap.

Lembaga HAM di Indonesia

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Indonesia memiliki lembaga-lembaga perlindungan HAM.

Lembaga tersebut dibentuk untuk menangani terjadinya pelanggaran HAM.

Berikut beberapa lembaga HAM di Indonesia:

• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomo 50 Tahun 1993. Komnas HAM dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi.

Baca juga: Komnas HAM Minta Pemerintah Profiling WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Dalam pasal 75 UU tentang HAM, Komnas HAM memiliki tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM.

Selain itu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembang pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menanganu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat.

Pengadilan HAM ditetapkan dengan UU Nomor 26 tahun 2000.

• Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

LBH merupakan organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Biasanya LBH dibentuk oleh masyarakat.

Baca juga: Komnas HAM Sebut RI Tak Punya UU Hilangkan Kewarganegaraan, Juga untuk Eks ISIS

Fungsi LBH itu pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Pembela dan melindungi HAM. LBH juga memberikan penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukim dan HAM.

Penggolongan HAM

Ada beberapa golongan HAM, yakni:

1. Hak asasi pribadi
2. Hak asasi politik
3. Hak asasi ekonomi
4. Hak asasi sosial budaya
5. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam hukum dan pemerintahan
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan