Kegiatan negara atau pemerintah dalam fungsi negara sebagai pengatur ekonomi adalah

Perekonomian suatu negara tidak dapat lepas dari campur tangan pemerintah. Mengapa? Karena disini pemerintah memilih peran cukup penting.

Mulai dari sebagai pengatur, pengontrol, konsumen hingga produsen atau investor itu sendiri.

Apa itu pemerintah? Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Termasuk di dalamnya membuat kebijakan tentang ekonomi. Apa saja peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi? Berikut pembahasannya.

1. Pemerintah Sebagai Produsen

Disini pemerintah berperan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat disuatu negara.

Salah satunya dengan mendirikan perusahaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Contohnya:

  • Sektor komunikasi
    • PT Telekomunikasi Indonesia
    • PT Pos Indonesia
  • Sektor siaran
    • Perjan Radio Republik Indonesia dan TVRI
  • Sektor transportasi
    • PT KAI
    • PT Garuda Airlines Indonesia.
  • Sektor pertambangan
  • Perbankan
    • PT Bank Rakyat Indonesia
    • PT Bank Tabungan Negara
    • PT Bank Negara Indonesia.

Hal itu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi. “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Dalam mendirikan perusahaan BUMN tersebut, pemerintah akan ikut berperan dalam menghasilkan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendirian BUMN sendiri sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2003, antara lain untuk memberikan sumbangan bagi pemerintah nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Selain itu juga untuk mencari keuntungan serta menyelenggarakan kemanfaatan umum supaya penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi orang banyak.

Disini pemerintah perlu meningkatkan pelayanan di berbagai bidang.

Mulai dari pendidikan, kesehatan dengan harapan usia harapan hirup rakyat Indonesia dapat semakin meningkat.

Pemerintah juga perlu untuk melakukan pembangunan besar-besaran di berbagai bidang.

Seperti transportasi, dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan dijalan raya

2. Pemerintah Sebagai Konsumen

Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah juga membutuhkan beragam barang dan jasa.

Contohnya, sektor administrasi. Maka diperlukan peralatan kantor seperti meja, kursi dan peralatan tulis yang lain.

Termasuk juga fasilitas kendaraan, rumah dinas hingga peralatan perang. Seperti tank dan senjata.

Dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada yang besar.

Untuk itu, pemerintah harus menganggarkannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika itu dari pemerintah pusat.

Jika pemerintah daerah yang menganggarkan, maka melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah).

Sebagai konsumen, pemerintah diharapkan mampu menggunakan anggaran negara dengan sebaik-baiknya.

Agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk melakukan pembangunan, pemerintah sebaiknya mengandalkan pekerja lokal dibanding pekerja asing.

Disamping lebih hemat biasa, juga menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat setempat.

3. Pemerintah Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Peran vital pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai regulator atau pengatur.

Untuk menjalankan peran tersebut, pemerintah dalam membuat aturan melalui peraturan dan perundang-undangan.

Tentu saja tidak cukup sampai disitu. Karena juga harus ada tindakan nyata.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki alat-alat untuk melaksanakannya.

Baik sebagai alat pengendali, pengatur maupun pemaksa.

Semua peraturan yang dibuat pemerintah, harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berlaku.

Contohnya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Disana mengatur tentang pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional.

Ada juga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan dan sebagainya.

Kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah, misalnya fiskal yang berkaitan dengan pajak dan APBN.

Kebijakan moneter tentang keuangan dan perkreditan. Kebijakan ketenagakerjaan, mengatur segala sesuatu tentang tenaga kerja.

Termasuk diantaranya tata cara pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja Indonesia.

Kebijakan harga yang mengatur tentang harga minimum atau maksimum. Termasuk juga kebijakan perdagangan luar negeri.

Mengatur tentang perdagangan dengan luar negeri, seperti membuat perjanjian dengan negara lain dan sebagainya.

Ini menunjukkan dalam kegiatan perekonomian peran pemerintah itu sangat besaar.

Tidak heran, jika masyarakat menuntut pemerintah untuk menghasilkan regulasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Pemerintah Sebagai Distributor

Selain sebagai regulator, produsen dan konsumen. Pemerintah juga memiliki peran sebagai distributor.

Terutama yang berkaitan dengan anggaran pemerintah dan tentunya sasarannya adalah masyarakat.

Seperti menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk membantu kegiatan operasional yang ada di sekolah, seperti menyediakan buku-buku pelajaran dan sebagainya.

Menyalurkan beras rakyat untuk miskin atau raskin melalui Perum BULOG.

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

4. Peran Pemerintah sebagai Pengatur dan Pelaku Kegiatan Ekonomi Dalam perekonomian pemerintah berperan sebagai pengatur kegiatan

ekonomi. Dalam hal ini pemerintah dapat mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan ekonomi melalui berbagai kebijakan, peraturan, undang-undang, dan pengawasan secara langsung di lapangan. Bentuk peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi sebagai berikut.

a. M embuat perencanaan ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengarahkan kehidupan ekonomi ke kondisi yang diinginkan. b. Menyediakan sarana dan prasarana publik untuk mendukung kebutuhan fisik dan nonfisik masyarakat. M isalnya jembatan, sekolah, tempat ibadah, jalan raya, rumah sakit, dan pertahanan keamanan. c. M enetapkan peraturan untuk mengatur, melindungi, atau mengarahkan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi agar sesuai dengan program pembangunan. M isalnya melakukan operasi pasar atas harga kebutuhan bahan pokok yang naik. d. Pengawasan jalannya perekonomian, misalnya saat terjadi kelangkaan minyak tanah, pemerintah perlu mengawasi distribusi agar pasokan minyak tidak terlambat.

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas VII

Pak Rudi adalah seorang karyawan swasta yang Coba diskusikanlah bersama tiga orang pensiun pada usia 50 tahun dan ingin memulai usaha

temanmu!

sendiri. Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia a. Bentuk badan usaha apa yang sedang dirintis pariwisata, Pak Rudi ingin membuka sebuah rumah

Pak Rudi?

makan pemancingan di pusat kota. Sebagian besar b. Berdasarkan bentuk badan usaha tersebut rumah makan seperti itu memang berada di luar kota

bagaimana risiko dan peluang yang akan atau tempat-tempat berhawa sejuk. Namun, Pak Rudi

dihadapi Pak Rudi?

ingin menghadirkan suasana pedesaan, tempat di c. Faktor-faktor produksi apa yang akan diolah pusat kota sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh

Pak Rudi dan apa saja output-nya? jika ingin menikmatinya.

d. Seandainya Pak Rudi ingin agar usahanya Pak Rudi memiliki uang tabungan dan sebagian

berhasil, kriteria atau syarat-syarat apa yang lagi akan meminjam pada bank. Dana itu digunakan

harus ia jalani?

untuk merenovasi tempat dan modal usaha. e. Buatlah hasil kesimpulan kelompokmu dan Diperkirakan pendapatan kotor per bulan adalah

bagilah pendapat dengan kelompok-kelompok Rp50.000.000,00 dan biaya operasional

lainnya!

Rp30.000.000,00. Dengan demikian, laba bersihnya Rp20.000.000,00.

A. Pilihlah awaban ang te at 4. Suatu badan usaha yang mempunyai manajemen yang profesional dan jumlah tenaga kerja lebih

1. Tujuan utama melakukan kegiatan usaha adalah dari seratus orang disebut perusahaan . . . . ....

a. kecil

a. mencari keuntungan

b. besar

b. memenuhi anjuran pemerintah

c. menengah

c. memenuhi kebutuhan pemilik usaha

d. rumah tangga

d. mempermudah distribusi barang dan jasa 5. Berikut kebaikan perusahaan perseorangan . . . .

2. Berikut ini merupakan contoh badan usaha a. besar perusahaan tidak terbatas agraris yaitu . . . .

b. mudah mendapatkan modal a. perkebunan teh

c. seluruh keuntungan menjadi hak pemiliknya b. penangkapan ikan

d. risiko ditanggung bersama-sama c. penambangan batu bara

d. pengolahan minyak bumi 6. Ciri badan usaha yang sukses dalam kegiatannya

adalah . . . .

3. Bad an u sah a yan g d i d alam n ya t erd ap at a. sumbangan sosialnya besar

tanggung jawab tidak terbatas adalah . . . . b. jumlah modal terus meningkat a. firma

c. jumlah karyawan semakin banyak b. perseroan terbatas

d. keuntungan yang diperoleh semakin besar c. persekutuan komanditer

d. perusahaan perseorangan

220 Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas VII

7. Fungsi sosial koperasi adalah . . . . 10. Ap ab i l a seb u ah p erseku t u an ko m an d i t er a. meningkatkan ekspor

bangkrut, maka . . . .

b. memupuk persaudaraan a. modal yang tersisa dibagi rata c. meningkatkan kemakmuran

b. anggota pasif turut melunasi utang d. membantu masyarakat miskin

c. perusahaan tidak perlu melunasi utangnya d. anggota aktif bertanggung jaw ab hingga

8. Saham adalah modal bagi badan usaha yang

kekayaan pribadi

berbentuk . . . . a. firma

B. awablah e tan aan dengan te at b. koperasi

1. Sebutkan ciri-ciri badan usaha! c. perusahaan umum

2. Sebutkan dan jelaskan badan usaha menurut d. perseroan terbatas

lapangan usahanya!

9. Tujuan dari BUM N adalah . . . . 3. Berilah penjelasan tentang bentuk-bentuk a. mencari keuntungan

BUM N dan berikan contohnya (minimal tiga)! b. menyejahterakan anggota direksi

4. Jelaskan tentang perusahaan perseorangan! c. menyejahterakan masyarakat luas

5. Jelaskan kriteria pengelolaan badan usaha yang d. mengatur laba untuk pemerintah

profesional dan manusiawi!