Di bawah ini yang bukan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan adalah

Selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya juga dilakukan melalui perundingan atau diplomasi. Diplomasi berkebalikan dengan perjuangan fisik. Karena lebih mengutamakan perundingan, menarik simpati dunia internasional, serta menghasilkan kesepakatan. Diplomasi sama sekali tidak menggunakan kekuatan senjata sehingga tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan. Diplomasi ini dilakukan dalam tiga cara, yaitu mencari dukungan negara-negara anggota PBB, membawa masalah Indonesia-Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, dan berunding secara langsung dengan Belanda. Sebagai hasil dari proses itu, dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia mengalir dari negara-negara sahabat. Negara-negara tersebut antara lain Australia, India, dan negara-negara yang bergabung dalam Liga Arab. Contohnya, Australia mendesak Belanda agar segera menghentikan operasi militernya di Indonesia. Australia juga bersedia menjadi anggota KTN serta dalam sidang Dewan Keamanan PBB aktif membentuk opini dunia internasional untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Selain itu, India merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia dalam forum internasional sekaligus menjadi pelopor terlaksananya Konferensi Inter-Asia pada tahun 1949. Adapun contoh perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi adalah Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalah D.

Q.1. Mengapa manusia harus hidup rukun?________________________________Pakai penjelasan ​

apa yang di maksud dengan 'hak'​

Contoh seni pertunjukkan tradisi atau daerah yang berasal dari Jawa Barat adalah.....,​

1. Pasal 33 Ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan pembahasan dari perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial … yang berarti penjamin hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. Bentuk pelaksanaan dari Pasal tersebut dalam hak bagi warga negara. Menurutmu, bagaimana bentuk pelaksanaan pasal 33 Ayat (1) sampai (5) bagi warga negara ? Berikan alasanmu ! Jawab:​

11. Tuliskan tiga macam hak warga negara berdasarkan UUD 1945​

Sekarang tugas kalian hari adalah membantu orangtua dan shalat dhuha. Setelah kalian selesai melaksanakannya. Kalian ceritakan kembali kegiatan yang d … ilakukan dari bangun subuh sampai sebelum shalat zuhur.BANTU JAWAB​

pls bantu aku kerjain soal ini kalo yang mau kerjain nanti ku kasih bintang 5 dan like dan jadikan jawaban tercerdas btw kalo kalian liat no 19/20 gau … sah dijawab 21 sampe bawah aja kerjain cepet pls -no asal-gaboleh jawab diatas jam 16.00 keatas -good luck​

apa saja aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam setiap perubahan kurikulum tersebut​

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam namun ada beberapa agama lain yang juga dianut yakni Budha Hindu Kristen Konghucu dan Katolik makna k … ata bercetak tebal adalah.​

a. Apabila dalam suatu perusahaan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yakni dalam hal keuangan maka perusahaan harus memiliki lapora … n keuangan, Berikan analisis saudara terkait dengan pentingnya laporan keuangan dalam suatu perusahaan? b. Dalam perusahaan, identifikasilah pihak pihak yang berkepentingan dengan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan suatu perusahaan sehingga informasi ini dapat mencapai tujuan dari perusahaan ?​

Q.1. Mengapa manusia harus hidup rukun?________________________________Pakai penjelasan ​

apa yang di maksud dengan 'hak'​

Contoh seni pertunjukkan tradisi atau daerah yang berasal dari Jawa Barat adalah.....,​

1. Pasal 33 Ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan pembahasan dari perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial … yang berarti penjamin hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. Bentuk pelaksanaan dari Pasal tersebut dalam hak bagi warga negara. Menurutmu, bagaimana bentuk pelaksanaan pasal 33 Ayat (1) sampai (5) bagi warga negara ? Berikan alasanmu ! Jawab:​

11. Tuliskan tiga macam hak warga negara berdasarkan UUD 1945​

Sekarang tugas kalian hari adalah membantu orangtua dan shalat dhuha. Setelah kalian selesai melaksanakannya. Kalian ceritakan kembali kegiatan yang d … ilakukan dari bangun subuh sampai sebelum shalat zuhur.BANTU JAWAB​

pls bantu aku kerjain soal ini kalo yang mau kerjain nanti ku kasih bintang 5 dan like dan jadikan jawaban tercerdas btw kalo kalian liat no 19/20 gau … sah dijawab 21 sampe bawah aja kerjain cepet pls -no asal-gaboleh jawab diatas jam 16.00 keatas -good luck​

apa saja aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam setiap perubahan kurikulum tersebut​

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam namun ada beberapa agama lain yang juga dianut yakni Budha Hindu Kristen Konghucu dan Katolik makna k … ata bercetak tebal adalah.​

a. Apabila dalam suatu perusahaan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yakni dalam hal keuangan maka perusahaan harus memiliki lapora … n keuangan, Berikan analisis saudara terkait dengan pentingnya laporan keuangan dalam suatu perusahaan? b. Dalam perusahaan, identifikasilah pihak pihak yang berkepentingan dengan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan suatu perusahaan sehingga informasi ini dapat mencapai tujuan dari perusahaan ?​

Halo Sobat SMP! Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Belanda masih belum bisa mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan, Belanda masih kekeh untuk menguasai Indonesia kembali dengan memboncengi tentara Sekutu.

Kedatangan Belanda dan tentara sekutu ke Tanah Air tidak disambut baik oleh masyarakat karena tujuan mereka datang adalah menaklukkan kembali tanah jajahannya. Benar saja, pertempuran antara para pejuang dengan tentara Sekutu tak terelakkan. Banyak bentrokan  terjadi, sebut saja Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi.

Karena tidak ingin terjadi banyak pertumpahan darah, pihak Indonesia dan pihak Belanda melakukan sejumlah perjanjian-perjanjian untuk mencapai kesepakatan. Indonesia sendiri pun terus berusaha untuk mendapatkan kedaulatan NKRI dari mata dunia melalui diplomasi-diplomasi. Berikut ini merupakan beberapa diplomasi penting yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka meraih kedaulatan negara:

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Belanda masih belum mengakui kedaulatan NKRI secara de facto. Oleh karena itu, diadakan sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas hal tersebut. Perundingan tersebut adalah Perjanjian Linggajati yang dilakukan di Kuningan, Jawa Barat pada 10-15 November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir dan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. 

Perundingan di Linggajati ini mencapai beberapa persetujuan, antara lain Belanda mengakui RI secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Selain itu akan dibentuk negara federal yang dinamakan Republik Indonesia Serikat (di mana RI menjadi salah satu negara bagiannya). Terakhir akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni. 

Usai peristiwa di Linggajati, Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan Agresi Militer Belanda I secara serentak pada 21 Juli 1947 terhadap kota-kota besar wilayah RI di Jawa dan Sumatera. Tindakan ini mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional. Oleh karena itu, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Australia sebagai perwakilan Indonesia (Richard C. Kirby), Belgia sebagai perwakilan Belanda (Paul Van Zeeland), dan Amerika Serikat sebagai penengah (Prof. Dr. Frank Graham) untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Maka dari itu, dilakukanlah sebuah perundingan di atas kapal milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville pada 17 Januari 1948. Kala itu, kapal USS Renville sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok.Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Amir Syarifudin dan Belanda menempatkan seorang Indonesia bernama R. Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketuanya. Hasil yang dituai dari perjanjian ini adalah Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS, RI sejajar kedudukannya dengan Belanda, RI menjadi bagian dari RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk Konstituante RIS, serta tentara Indonesia di daerah Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke wilayah RI.

Baca Juga  3 Cara Mengasah Kemampuan Akting dalam Seni Teater

Belanda kembali melanggar Perjanjian Renville dengan melancarkan Agresi Militer Belanda II. Hal ini menyebabkan Indonesia terpaksa mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatra Barat di bawah komando Syafruddin Prawiranegara.

Setelah mendapatkan kecaman dari dunia internasional, barulah Belanda mau mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia. Perundingan Dalam perundingan ini dinamakan dengan Perundingan Roem-Royen, digelar di Jakarta pada 7 Mei 1949. Mr. Moh. Roem sebagai ketua delegasi mewakili Indonesia dan Dr. J.H Van Royen sebagai ketua delegasi Belanda. Sedangkan, sebagai mediator perundingan adalah Merle Cochran dari UNCI.

Hasil dari perundingan ini adalah menghentikan perang gerilya dan Indonesia-Belanda bekerja sama dalam memelihara ketertiban dan keamanan. Kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta dan bersedia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

  • Konferensi Inter-Indonesia

Sebelum pelaksanaan Konferensi Meja Bundar diadakan Konferensi Inter-Indonesia yaitu Republik Indonesia dengan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) atau Badan Permusyawaratan Federal. Mula-mula diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 19 – 22 Juli 1949, kemudian dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949. Keputusan penting antara lain negara yang akan dibentuk nanti dinamakan RIS, APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) adalah angkatan perang nasional, dan TNI menjadi inti APRIS.

Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Delegasi Belanda dipimpin oleh van Maarseveen. Delegasi Indonesia dipimpin Drs. Moh. Hatta, untuk delegasi BFO (forum permusyawaratan federal yang terdiri atas Negara-negara boneka buatan Belanda) dipimpin oleh Sultan Hamid II. Sidang berlangsung pada tanggal 23 Agustus sd 2 November 1949. KMB menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 30 Desember 1949. Selain itu, Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan sebuah uni dengan Belanda. Uni Indonesia-Belanda dipimpin oleh Ratu Belanda. Namun, permasalahan Irian Barat masih merupakan daerah perselisihan dan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Meskipun tidak memuaskan banyak pihak, tetapi itulah hasil optimal yang dapat diperoleh. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Bangsa Indonesia melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia dan mendesak keluar dari wilayah RI yang ditandai dengan upacara pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan KMB antara Indonesia-Belanda.

Penulis: Pengelola Web Direktorat SMP

Referensi: Modul PJJ IPS Kelas IX Semester Genap terbitan Direktorat SMP tahun 2020