Apa nama organisasi dengan logo di atas brainly

PERAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

Oleh : Guus Sukarji / Program Magister Kebijakan Publik STIA LAN

Pada dasarnya organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tugas tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Dari berbagai definisi tentang organisasi dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah merupakan suatu wadah/tempat proses kegiatan orang-orang yang bekerja sama, mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengerjakan usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan sosial yang dinamis.

Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan itu, organisasi memerlukan sistem manajemen efektif yang akan menunjang jalannya organisasi secara terus-menerus dan tingkat efektivitas kerja pegawai juga perlu diperhatikan. Pada umumnya organisasi memiliki beberapa bagian yakni bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, bagian sumber daya manusia, dan bagian administrasi. Masing-masing bagian tersebut melaksanakan kegiatan yang berbeda tetapi tetap saling berhubungan satu sama lain. Tingkat kegiatan yang dilaksanakan organisasi akan mengalami perubahan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Dalam pelaksanaan organisasi itu sendiri, terdapat beragam permasalahan yang terjadi mulai dari posisi terendah sampai ke tingkat decision maker itu sendiri. Permasalahan itu sendiri harus segera diselesaikan agar tidak terjadi menjadi bumerang yang akan menghancurkan organisasi itu sendiri. Permasalahan yang sering ditemui dalam organisasi adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Komunikasi tidak terjalin baik secara vertical maupun horizontal.

Komunikasi berasal dari bahasa latin “communis” atau ‘common” dalam Bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita berusaha untuk mencapai kesamaan makna, “commonness”. Atau dengan ungkapan yang lain, melalui komunikasi kita mencoba berbagi informasi, gagasan atau sikap kita dengan orang lainnya. Kendala utama dalam berkomunikasi adalah seringkali kita mempunyai persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama. Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang mana di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi. Karena tanpa adanya komunikasi segala sesuatunya pasti tidak akan berjalan baik. Kemungkinan besar akan terjadi Miss Komunikasi dengan rekan kerja atau atasan yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi.

Miss komunikasi adalah adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam mencerna proses komunikasi, sehingga antara pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima berbeda arti dan penafsirannya. Jika kondisi ini terus berlanjut tentu akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan organsiasi. Bukan tidak mungkin akibat dari miss komunikasi adalah munculnya onflik-konflik di dalam organisasi.

Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Hal-hal yang menyebabkan konflik biasanya adalah :

1. Kesalingtergantungan

2. Perbedaan tujuan

3. Perbedaan persepsi

4. Kenakan permintaan.

Akibat-akibat dari konflik itu sendiri beragam. Beberapa pendapat (tradisional) menyatakan bahwa konflik hanyalah merupakan gejala abnormal yang mempunyai akibat-akibat negatif sehingga perlu dilenyapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Disfungsional. Akan tetapi sebenarnya konflik juga dapat mengakibatkan dampak yang baik dalam hal ini dapat diartikan sebagai dampak fungsional. Konflik merupakan hasil dari kemajemukan sistem organisasi. Lalu jika demikian, apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik dalam organiasai. Ada beberapa cara untuk melakukan penanganan konflik.

Yang pertama adalah intropeksi diri. Introspeksi diri adalah proses pengamatan terhadap diri sendiri dan pengungkapan pemikiran dalam yang disadari, keinginan, dan sensasi. Proses tersebut berupa proses mental yang disadari dan biasanya dengan maksud tertentu dengan berlandaskan pada pikiran dan perasaannya. Dari sini kita dapat mencoba menilai diri kita sendiri dan tentu menilai apa yang sudah kita lakukan.

Yang kedua adalah mengevaluasi pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting kita lakukan untuk dapat meningkatkan peluang menyelesaikan konflik. Dalam pelaksanaannya ita perlu melihat konflik dari berbagai sudut pandang sehingga kita dapat melihat berbagai kepentingan dari berbagai sudut pandang Kita dapat mengidentifikasi kepentingan apa saja yang mereka miliki, bagaimana nilai dan sikap mereka atas konflik tersebut dan apa perasaan mereka atas terjadinya konflik. Kesempatan kita untuk sukses dalam menangani konflik semakin besar jika kita melihat konflik yang terjadi dari semua sudut pandang.

Selanjutnya dalam penanganan konflik kita dapat memilih beberapa tindakan salah satunya adalah kompromi. Kompromi dapat dilakukan jika kedua belah pihak sama-sama memandang bahwa hubungan baik adalah hal yang sangat penting. Masing-masing pihak bahkan dapat mengorbankan kepentingannya untuk bisa mendapatkan win-win solution.

Selain itu juga kita bisa memilih untuk berkompetisi, berkolaborasi, atau akomodasi bahkan menghindari konflik. Tetapi lebih dari itu semua adalah bahwa komunikasi sangat diperlukan pada setiap pilihan penanganan konflik. Berbagai model atau gaya komunikasi dapat kita terapkan dalam mencoba menyelesaikan konflik di dalam organisasi. Apakah itu komunikasi linear, transactional, interaksional. Kesemuanya sangat berpengaruh terhadap kesuksesan resolusi konflik. Untuk itu kreatifitas kita dalam memilih gaya berkomunikasi sangat menentukan terhadap penyelesaian konflik dan tentu pada akhirnya adalah tercapainya tujuan organisasi.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden

Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi :

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kementerian Pertahanan terdiri dari :



SEKRETARIAT JENDERALKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

(1)	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Setjen adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

(2)	Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal selanjutnya disebut Sekjen.

Setjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Setjen menyelenggarakan fungsi :

a.	koordinasi kegiatan Kementerian Pertahanan;

b.	koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertahanan;

c.	pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertahanan;

d.	pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama,dan hubungan masyarakat;

e.	koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f.	penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Pertahanan.

« kembali



STAF AHLI MENTERI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


Staf Ahli Menteri terdiri dari :

a.	Staf Ahli Bidang Teknologi dan Industri;


b.	Staf Ahli Bidang Politik;

c.	Staf Ahli Bidang Ekonomi;

d.	Staf Ahli Bidang Sosial; dan

e.	Staf Ahli Bidang Keamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Staf Ahli Menteri menyelenggarakan fungsi :

a.	pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek industri dan teknologi;

b.	pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek politik;

c.	pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek ekonomi;

d.	pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek sosial; dan

e.	pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek keamanan.

(1)	Staf Ahli Menteri dikoordinir oleh Koordinator Staf Ahli Mentri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2)	Koordinator Staf Ahli ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3)	Staf Ahli Menteri dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Staf Ahli Bidang Teknologi dan Industri selanjutnya disebut Sahli Bidang Tekin mempunyai tugas memberikan telahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek teknologi dan industri.

Staf Ahli Bidang Politik selanjutnya disebut Sahli Bidang Pol mempunyai tugas memberikan telahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek politk.

Staf Ahli Bidang Ekonomi selanjutnya disebut Sahli Bidang Ekon mempunyai tugas memberikan telahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek ekonomi.

Staf Ahli Bidang Sosial selanjutnya disebut Sahli Bidang Sos mempunyai tugas memberikan telahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek sosial.

Staf Ahli Bidang Keamanan selanjutnya disebut Sahli Bidang Kam mempunyai tugas memberikan telahan Staf kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah pertahanan dari aspek keamanan nasional.

« kembali



INSPEKTORAT JENDERAL KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Itjen adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.


(2)	Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang selanjutnya disebut Irjen.


Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Itjen menyelenggarakan fungsi :


a.	penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian;


b.	pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;


c.	pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertahanan;


d.	penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian; dan


e.	pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

« kembali



DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Strahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.


(2)	Ditjen Strahan dipimpin oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan disebut Dirjen Strahan.


Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ditjen Strahan menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan kebijakan Kementerian di bidang strategi pertahanan negara;


b.	pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara meliputi perumusan kebijakan strategis, pengerahan komponen pertahanan, analisa lingkungan strategis, kerjasama internasional, wilayah pertahanan dan hukum strategi pertahanan;


c.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;


d.	pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; dan

e.	pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.

« kembali



DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Renhan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.


(2)	Ditjen Renhan dipimpin oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan selanjutnya disebut Dirjen Renhan.


Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ditjen Renhan menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan kebijakaan Kementerian di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;


b.	pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara meliputi perencanaan pembangunan pertahanan, perencanaan program dan anggaran, administrasi pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran;


c.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;


d.	pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara; dan


e.	pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.

« kembali



DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Pothan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.


(2)	Ditjen Pothan dipimpin oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Dirjen Pothan.


Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ditjen Pothan menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan kebijakaan Kementerian di bidang potensi pertahanan nir militer ;


b.	pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang potensi pertahanan meliputi kesadaran bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung, pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta pembinaan veteran;


c.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi pertahanan nir militer;


d.	pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nir militer; dan


e.	pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.

« kembali



DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahananan selanjutnya disebut Ditjen Kuathan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2)	Ditjen Kuathan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan disebut Dirjen Kuathan.

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan militer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ditjen Kuathan menyelenggarakan fungsi :

a.	perumusan kebijakan Kementerian di bidang kekuatan pertahanan militer;

b.	pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang kekuatan pertahanan militer meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan militer;

c.	penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kekuatan pertahanan militer;

d.	pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekuatan pertahanan militer; dan

e.	pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;

« kembali



BADAN SARANA PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Badan Sarana Pertahanan selanjutnya disebut Baranahan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.


(2)	Badan Sarana Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan disebut Ka Baranahan.


Badan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Sarana Pertahanan menyelenggarakan fungsi :


a.	penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengelolaan sarana pertahanan;


b.	pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan meliputi pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelaikan, kodifikasi materiil, dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertahanan;


c.	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan; dan


d.	pelaksanaan administrasi Badan Sarana Pertahanan.

« kembali



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Badan Penelitan dan Pengembangan selanjutnya disebut Balitbang, adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.


(2)	Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Ka Balitbang.


Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pertahanan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balitbang menyelenggarakan fungsi :


a.	penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan;


b.	pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan meliputi strategi, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat peralatan pertahanan ;


c.	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan ; dan


d.	pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

« kembali



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.


(2)	Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Ka Badiklat.


Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badiklat menyelenggarakan fungsi :


a.	penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan;


b.	pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan meliputi manajemen pertahanan, bahasa dan teknis fungsional pertahanan;


c.	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan; dan


d.	pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.

« kembali



PUSAT DATA DAN INFORMASI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Pusat Datin, adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.


(2)	Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi disebut Ka pusdatin.


Pusat Datin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan standarisasi teknis di bidang sistem informasi, teknologi informasi, sistem komunikasi data dan persandian pertahanan negara.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Datin menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan dan pelaksanaan kebijakaan teknis di bidang pembinaan data dan informasi pertahanan;


b.	penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan sistem, dukungan teknis operasional, persandian dan administrasi serta teknologi informasi pertahanan;


c.	pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem, dukungan teknis operasional, persandian dan administrasi serta teknologi informasi pertahanan;


d.	pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengembangan sistem, dukungan teknis operasional, persandian dan administrasi serta teknologi informasi pertahanan;


e.	penyiapan bahan administrasi pembinaan sumber daya manusia pranata komputer dan persandian; dan

f.	penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, kepustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

« kembali



PUSAT KEUANGAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Pusat Keuangan selanjutnya disebut Pusat Keuangan, adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.


(2)	Pusat Keuangan dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan disebut Kapusku.


Pusat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang pembinaan dan administrasi keuangan serta pendayagunaan sumber dana pertahanan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Keuangan menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan dan pelaksanaan kebijakaan teknis di bidang keuangan pertahanan;


b.	pengelolaan keuangan termasuk devisa dan bantuan proyek pertahanan;


c.	pengendalian pencocokan dan penelitian pertanggungjawaban keuangan dan tagihan regularisasi;


d.	pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan pertahanan;


e.	pembinaan pelayanan administrasi keuangan pertahanan;

f.	pembinaan fungsi dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan pertahanan;

g.	pelaksanaan pengendalian keuangan meliputi pencocokan penelitian dan perhitungan pertanggungjawaban keuangan pertahanan;

h.	pelaksanaan pengelolaan penerimaan, kerugian dan pelaporan penerimaan pendapatan negara pertahanan;

i.	pelaksanaan rekonsiliasi laporan akuntansi keuangan dengan laporan akuntansi barang milik negara pertahanan;

j.	penyiapan rumusan, penyusunan laporan keuangan pertahanan; dan

k.	penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, kepustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

« kembali



PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI




(1)	Pusat Komunikasi Publik selanjutnya disebut Pusat Kompublik adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.


(2)	Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh kepala Pusat Komunikasi Publik disebut Kapus Kompublik


Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang informasi penyelenggaraan pertahanan negara.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kompublik menyelenggarakan fungsi :


a.	perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi pertahanan;


b.	penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemberitaan , opini dan kerjasama informasi pertahanan;


c.	pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberitaan, opini dan kerjasama informasi pertahanan;


d.	pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis dan perijinan di bidang pemberitaan, opini dan kerjasama informasi pertahanan; dan



e.	penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, kepustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

« kembali



PUSAT REHABILITASI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


(1)	Pusat Rehabilitasi selanjutnya disebut Pusat Rehab adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.


(2)	Pusat Rehabailitasi dipimpin oleh Kepala Pusat Rehabilitasi disebut Kapusrehab.


Pusat Rehab mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan rumah sakit.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Rehab menyelenggarakan fungsi :


a.	penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakaan teknis di bidang rehabilitasi penyandang cacat personel pertahanan;


b.	penyiapan dan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan rumah sakit;


c.	pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan rumah sakit;


d.	pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis dan perijinan di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan rumah sakit; dan


e.	penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, kepustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

« kembali

Cara Belajar Apa

Apa nama organisasi dengan logo di atas brainly

Pos Terkait

Periklanan

BERITA TERKINI

Toplist Popular

Periklanan

Terpopuler

Periklanan

Tentang Kami

Legal

Dukungan

Social