Sebutkan fungsi-fungsi lembaga dpr

Jelaskan fungsi-fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)! Jawbannya: (1) Fungsi legislasi yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden, (2) Fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang, (3) Fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden.

Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu), dan jumlah anggota DPR sesuai undang-undang adalah sebanyak 560 orang, dengan masa jabatan adalah lima tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Karena DPR adalah lembaga legislatif negara sehingga memiliki wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan. Namun, dalam penetapan peraturan UUD harus sesuai dengan persetujuan dari presiden.

Dalam kekuasaan yang dimiliki, DPR memiliki fungsi yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia dalam pasal 20 A ayat 1, yaitu memiliki 3 fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan.

Jelaskan fungsi-fungsi DPR

Fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 20 A ayat 1 adalah:

1. Fungsi legislasi adalah DPR berfungsi untuk menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden.
2. Fungsi anggaran adalah DPR berfungi menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang.
3. Fungsi pengawasan, adalah DPR berfungsi mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden.

Begitulah jawabannya kalau berdasarkan UUD NRI 1945.

Kata kunci

Jelaskan fungsi-fungsi DPR

Berikut ini jawaban yang benar mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan UUD NRI tahun 1945 pasal 20 A ayat 1:

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemerintahan tentu memiliki fungsi dan tugas yang penting. Untuk menunjang pelaksanaan sejumlah fungsi dan tugasnya itu, DPR memiliki sejumlah hak khusus atau yang biasa dikenal dengan hak DPR. Pembahasan lebih lanjut terkait tugas, kemudian fungsi dan hak DPR dapat disimak dalam pembahasan berikut.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Sebagai salah satu lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Diterangkan Penjelasan Pasal 69 UU 17/2014, ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat, antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

Lebih lanjut, Pasal 70 UU 17/2014 menerangkan bahwa fungsi legislasi merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang. Selanjutnya, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 72 UU 17/2014 merinci delapan tugas yang dimiliki oleh DPR, yakni:

1. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
2. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
3. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
5. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
6. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
7. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Hak DPR

Terkait pelaksanaan fungsinya, ada tiga hak yang dimiliki DPR. Ketiga hak sebagaimana diterangkan Pasal 79 ayat (1) UU 17/2014, yaitu hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Hak DPR berupa interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara – Dalam mengelola sebuah negara, pasti akan terdapat lembaga negara. Keberadaan lembaga negara tersebut dapat membantu melaksanakan fungsinya, dengan tujuan memajukan bangsa dan negara.

Maka dari itu, keberadaan lembaga negara merupakan salah satu unsur penting dalam berdirinya sebuah negara.

Beda negara beda pula lembaga negaranya. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dalam negara yang bersangkutan.

Lalu, apa sebenarnya pengertian dari lembaga negara? Apa pula fungsinya bagi kelangsungan sebuah negara?

Yuk, simak penjelasan mengenai lembaga negara berikut ini!

Daftar Isi

• Pengertian Lembaga Negara
• Tugas Lembaga Negara Secara Umum
• Pembagian Lembaga Negara di Indonesia
• Fungsi Lembaga Negara di Indonesia
  • Lembaga Eksekutif
    • 1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
    • 2. Presiden
  • Lembaga Legislatif
    • 1. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
    • 2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  • Lembaga Yudikatif
    • 1. Mahkamah Agung (MA)
    • 2. Mahkamah Konstitusi (MK)
    • 3. Komisi Yudisial (KY)
  • Lembaga-Lembaga Baru yang Bersifat Mandiri
    • 1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
    • 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    • 3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
• Rekomendasi Buku & Artikel Terkait
  • • Kategori Ilmu Ekonomi
    • Materi Terkait

Pengertian Lembaga Negara

Menurut Dewi Oktaviani, lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan (Civilizated Organization) yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu.

Dalam lembaga negara, anggotanya juga turut menjaga kestabilan kinerjanya supaya dapat mencapai tujuan negara tersebut.

Menurut George Jellinek, lembaga negara dibagi menjadi dua bagian besar yakni 1) alat-alat perlengkapan negara yang langsung (unmittebare organ), dan (2) alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (mitterbare organ).

Lembaga negara yang ada di Indonesia ada beberapa, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Namun, keberadaan lembaga negara dalam suatu negara tidak hanya dibatasi pada tiga lembaga tersebut.

Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Sehingga, kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas Lembaga Negara Secara Umum

1. Menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan.
2. Menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis.
3. Menjaga penghubung antara negara dengan rakyat.
4. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat.
5. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
6. Memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pembagian Lembaga Negara di Indonesia

Indonesia selaku negara demokrasi, menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori trias politika. Trias Politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang dengan kedudukan yang sejajar. Tiga bidang tersebut adalah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

1. Eksekutif, bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan, yakni Presiden dan wakil presiden, beserta para menteri.
2. Legislatif, bertugas membuat perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Yudikatif, bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Fungsi Lembaga Negara di Indonesia

Sebelumnya, telah ditulis bahwa keberadaan lembaga negara menjadi salah unsur penting dalam sebuah negara. Berdasarkan adanya penerapan trias politika, maka lembaga negara di Indonesia ada tiga yakni lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Apa saja ya tugas, wewenang, dan fungsi dari tiga lembaga tersebut?

Yuk simak penjelasan berikut supaya lebih memahaminya!

Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Di negara-negara yang menganut pemerintahan demokratis, biasanya pada lembaga eksekutif terdiri atas kepala negara, bisa raja atau presiden, disertai dengan para menterinya.

Di Indonesia, lembaga eksekutif-nya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri.

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Sebelum ada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan yang berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, maka dari itu MPR sering disebut sebagai “lembaga tertinggi negara” dengan kewenangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Namun, setelah ada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi dilaksanakan “menurut Undang-Undang Dasar”.

Anggota MPR merupakan gabungan antara anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. Ketentuan mengenai jumlah anggota telah diatur dalam Undang-Undang.

MPR melaksanakan sidang paling sedikit sekali dalam lima tahun. Wewenang MPR yang paling “terlihat” adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

• Mengubah dan menetapkan perundang-undangan
• Melantik presiden dan wakil presiden
• Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

Anggota MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, memiliki beberapa hak tertentu, yakni:

• Mengajukan usul terkait perubahan pasal dalam perundang-undang
• Menentukan sikap dan pilihannya dalam proses pengambilan keputusan
• Memilih dan dipilih
• Membela diri
• Imunitas (hak untuk tetap menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa boleh dituntut di pengadilan)
• Protokoler (hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya)
• Keuangan dan administratif

2. Presiden

Sebelum ada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden dipilih oleh MPR. Namun, setelah terdapat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakilnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Presiden dan wakilnya menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali jabatan dalam pemilihan umum selanjutnya.

Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai seorang kepala negara, presiden mempunyai wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

• Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
• Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di ibukota negara lain dan negara Indonesia.
• Menerima duta dari negara lain.
• Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah berjasa.

Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, maka Presiden memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

• Memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
• Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
• Menetapkan peraturan pemerintah
• Memegang teguh dan menjalankan Undang-Undang Dasar
• Memberikan grasi (pengampunan terhadap narapidana) dan rehabilitasi (pemulihan nama baik seseorang yang tertuduh) berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA)
• Memberikan amnesti (pengurangan hukuman narapidana) dan abolisi (pembatalan tuntutan pidana) berdasarkan pertimbangan DPR.

Selain berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga menjadi panglima tertinggi dalam angkatan perang, sehingga memiliki wewenang sebagai berikut:

• Menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain atas dasar persetujuan DPR
• Membuat perjanjian internasional atas dasar persetujuan DPR
• Menyatakan keadaan bahaya terhadap suatu situasi dan kondisi yang berlangsung dalam negara.

Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan. Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi fungsi legislasi dan fungsi kontrol.

Di Indonesia, lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

1. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih rakyat melalui proses pemilu. DPR bertempat di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR adalah sebagai berikut,

• Membentuk perundang-undangan yang dibahas bersama Presiden
• Memberikan persetujuan peraturan daerah pengganti Undang-Undang
• Menerima dan membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) yang diajukan oleh DPD
• Mempertimbangkan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
• Menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD
• Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan pertimbangan DPD
• Memilih tiga calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden
• dan lain-lain

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sekaligus mendapat hak-hak tertentu tersebut, anggota lembaga negara tetap mempunyai kewajiban untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga wajib untuk mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya.

Apa saja fungsi lembaga DPR?

Apa saja fungsi pengawasan DPR?

Sebut dan jelaskan apa saja hak anggota DPR?