Sebutkan 4 pemberontakan pada masa awal kemerdekaan 1945 1950 dan jelaskan penyebabnya

Pemberontakan daerah pada awal kemerdekaan Indonesia dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Faktor sentimen kedaerahan yaitu dipicu rongrongan dari negara-negara boneka bentukan Belanda  seperti RMS, APRIS yang bertujuan untuk melemahkan posisi NKRI.
2. Faktor ideologis yaitu dipicu dari ketidakpuasan atas proses politik di pemerintahan. Contohnya adalah keluarnya partai-partai berhaluan sosialis komunis ketika perdana menteri Amir Syarifudin digantikan M. Hatta serta membuat propaganda untuk menghancurkan NKRI melalui pemberontakan PKI di Madiun 1948.

Dengan demikian latar belakang pemicu pemberontakan pada masa awal kemerdekaan dipicu oleh faktor sentimen kedaerahan dan faktor ideologis.

Jakarta -

Apakah kamu tahu jika ada beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada fase awal-awal kemerdekaan? Salah dua pemberontakan yang cukup terkenal dan menghebohkan di fase awal kemerdekaan yaitu pemberontakan DI/TII dan RMS. Namun, apa latar belakang pemberontakan DI/TII dan RMS?

Sebelum menjawab pertanyaan mendasar di atas, selain dua pemberontakan tersebut masih ada pemberontakan-pemberontakan lain di fase awal kemerdekaan Indonesia. Misalnya, pemberontakan Madiun pada tahun 1948 yang digawangi oleh PKI, pemberontakan Permesta pada tahun 1957, dan pemberontakan G30S PKI tahun 1965.

Latar Belakang Pemberontakan DI/TII di Indonesia

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah gerakan Islam yang terorganisir dan dipimpin oleh SM. Kartosuwiryo. Latar belakang pemberontakan DI/TII adalah untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan DI/TII ini resmi diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949.

Mengutip dari artikel ilmiah yang berjudul Sejarah Pemberontakan Bersenjata di Indonesia: Sketsa Pergumulan di dalam Era kemerdekaan Tahun 1948-2006 (2006) bahwa SM. Kartosuwiryo ini pernah menjadi Sekretaris dari HOS Cokroaminoto dan teman perjuangan Soekarno pada saat muda.

Sedangkan ide negara Islam dari SM. Kartosuwiryo sebenarnya dapat diketahui sudah muncul dari tahun 1940, sebelum datangnya Jepang di Indonesia. Di mana sebagai tokoh Partai Islam (PSII), Kartosuwiryo telah memberikan analisanya tentang masyarakat kolonial di Hindia Belanda.

Konsep mengenai negara Islam ini dengan cepat melebur di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, hingga Aceh. Persamaan ide mengenai konsep-konsep negara Islam sangat bertentangan ideologi Pancasila yang telah mengikat dan konstitusional.

Oleh karena itu, gerakan DI/TII benar-benar berlangsung secara masif selama lebih dari 13 tahun dan diprediksi lebih dari ribuan tentara yang tewas. Atas dasar peristiwa peperangan ideologis ini, SM. Kartosuwiryo beserta para pengikutnya ditangkap oleh pemerintah pada tahun 1962.

Latar Belakang Pemberontakan RMS

Sama halnya dengan DI/TII, Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan gerakan pemisahan diri yang pertama terjadi di dalam wilayah Indonesia. Tokoh utama yang menjadi dalang dari gerakan pemberontakan RMS yakni Dr. Soumokil dengan didukung oleh 500-an anggota KNIL.

Latar belakang pemberontakan RMS adalah adanya konflik di antara dua kekuatan di Negara Indonesia Timur (NIT). Kemudian, pemberontakan RMS ini juga mendapatkan dukungan oleh pemerintah kolonial Belanda karena gagalnya dalam mengembalikan kekuasaan imperialis-kolonialnya di Indonesia yang telah merdeka.

Selain itu, visi dari RMS ini untuk dapat memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan membentuk negara sendiri. Pada akhirnya, pemberontakan RMS ini tidak mampu untuk meluaskan pengaruhnya secara masif di provinsi Maluku.

Di lain sisi, pemberontakan RMS ini menjadi beban psikologis bagi pemerintah Belanda. Mengapa? Karena mereka pada akhirnya harus menerima bekas-bekas KNIL untuk dibawa ke negeri Belanda dan menetap di sana. Pada tahun 1962, Dr. Soumokil juga ditangkap oleh pemerintah Indonesia sebagai penanda gagalnya pemberontakan RMS.

Nah, itu adalah latar belakang pemberontakan DI/TII dan RMS di Indonesia. Semoga menambah informasi detikers!

Simak Video "Heboh! Pria Ngaku Panglima Jenderal Kibarkan Bendera NII & Ajak Warga Masuk"

Jakarta -

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan sejak disahkan.

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan mengalami pasang surut. Sejumlah upaya muncul untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya, seperti dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan yakni sebagai berikut:

- Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam.

Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk.

Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

- Pemberontakan PKI di Madiun

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun dipimpin oleh Muso pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

- Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil.

Pemberontakan RMS bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950, namun konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963.

Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

- Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

Pemberontakan ini digagalkan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu dengan melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani.

- Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Permesta

Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta
(Permesta) dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi.

- Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Di masa awal kemerdekaan, sempat terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.

Dekrit Presiden 1959 dikenal dengan sebutan Dekrit 5 Juli 1959. Isi Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).

Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Nah, demikian penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Selamat belajar, detikers!

Simak Video "Anak Farida Nurhan Ngaku Hamil, Ternyata Cuma Prank!"