Perwujudan dalam membangun integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan adalah :

tirto.id - Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai kesatuan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional mencakup beberapa aspek kesatuan, seperti kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (hankam).

Bagaimana cara Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, Kesatuan Sosial dan Budaya, Kesatuan Ekonomi, serta Kesatuan Hankam? Sebelum masuk ke sana, perlu dipahami terlebih dahulu tentang definisi atau arti dari Kesatuan Bangsa.

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai keragaman di dalamnya. Misalnya dlihat dari suku bangsanya, negara ini terdiri dari berbagai suku seperti Jawa Sunda, Dayak, Bugis, dan sebagainya. Dari setiap suku bangsa memiliki beraneka budaya yang memperkaya corak budaya asli Indonesia.

Semua keanekaragaman tersebut memerlukan persatuan. Dengan persatuan, maka semua yang tampak berbeda itu dapat bersatu sebagai kebulatan yang utuh. Dan, bersatu bangsa didorong dari kemauan secara sadar dan penuh tanggung jawab dalam mencapai kehidupan bangsa yang bebas di suatu wadah negara merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Definisi atau Arti Kesatuan Bangsa

Saat persatuan bangsa tercipta, maka muncul kesatuan bangsa. Menurut buku PPKN Kelas XI (Kemdikbud 2017), kesatuan bangsa adalah kondisi yang utuh yang memperlihatkan keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Oleh sebab itu, unsur aman, sentosa, dan jaya bisa didapatkan ketika sudah tercipta kondisi kesatuan bangsa.

Menurut laman Kementrian Keuangan, persatuan dan kesatuan adalah prasyarat utama jika ingin melakukan pembangunan di suatu negara. Dalam kemajemukan masyarakat diperlukan kemampuan menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, wujud kesatuan bangsa dapat ditinjau dari berbagai sisi seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikut ini perwujudan kesatuan tersebut dalam beberapa aspek kehidupan.

Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Kesatuan Politik

• Keutuhan wilayah nasional dengan semua isi dan kekayaannya adalah satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
• Bangsa Indonesia yang terdiri berbagai suku dan bahasa, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya.
• Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta bertekad mencapai cita-cita bangsa.
• Pancasila dalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandari, membmbin, dan mengarahkan bangsa ke tujuannya.
• Kehidupan politik di Nusantara adalah satu kesatuan politik yang dilakukan berdasar Pancasila dan UUD 1945.
• Seluruh kepulauan Nusantara adalah kesatuan hukum yang hanya ada satu hukum mengabdi pada kepentingan nasional.
• Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif lalu diabadikan bagi kepentingan nasional.

Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Kesatuan Ekonomi

• Wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa, keperluan hidup sehari-hari mesti tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
• Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah.
• Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara adalah satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan untuk usaha berdamai berdasar asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.

Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Kesatuan Sosial Budaya

• Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa adalah kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang lalu adanya keselarasan kehidupan yang sesuai kemajuan bangsa.
• Budaya Indonesia hakikatnya satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya sebagai modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh bangsa Indonesia.

Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Kesatuan Hankam

• Ancaman terhadap satu daerah hakikatnya ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
• Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.

Baca juga: Apa Saja Unsur-Unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Sarah Nafisah Jumat, 10 Desember 2021 | 14:00 WIB

Contoh perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan (Freepik.com)

Bobo.id - Sudahkah teman-teman tahu seperti apa bentuk perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan?

Nilai-nilai pancasila terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Baca Juga: Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya

Kelima nilai ini bisa kita wujudkan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang politik dan hukum hingga pertahanan dan keamanan.

Kali ini Bobo akan membahas tentang nilai-nilai pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Yuk, simak!

Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Namun ada beberapa pasal yang secara khusus menjelaskan tentang maksud dari perwujudan nilai-nilai pancasila tersebut.

Page 2

Page 3

Freepik.com

Contoh perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan

Bobo.id - Sudahkah teman-teman tahu seperti apa bentuk perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan?

Nilai-nilai pancasila terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Baca Juga: Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya

Kelima nilai ini bisa kita wujudkan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang politik dan hukum hingga pertahanan dan keamanan.

Kali ini Bobo akan membahas tentang nilai-nilai pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Yuk, simak!

Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Namun ada beberapa pasal yang secara khusus menjelaskan tentang maksud dari perwujudan nilai-nilai pancasila tersebut.

Ilustrasi militer. (Pixabay)

Bola.com, Jakarta - Integrasi nasional adalah penyatuan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional sama dengan menyatukan bangsa dengan kesederhanaan.

Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia (KBBI), integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata 'nasional' berarti bangsa.

Integrasi nasional sangat diperlukan bagi Indonesia agar tercipta keselarasan di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman.

Ancaman terhadap integrasi nasional tersebut datang dari berbagai sektor. Satu di antaranya ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan.

Adapun bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata.

Ancaman tersebut dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Berikut ini rangkuman tentang macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, seperti dilansir dari gerbangkurikulum.sma.kemdikbud.go.id, Kamis (18/11/2021).

Berita Video, Deretan Top Skorer Bundesliga Sepanjang Masa

1. Agresi dan Invasi

Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia.

2. Pelanggaran wilayah

Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara, dan daratan) Indonesia oleh negara lain.

Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah.

3. Pemberontakan bersenjata

Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan.

4. Sabotase dan spionase

Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa.

Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara dari negara lain.

5. Aksi terror

Aksi terror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan.

6. Ancaman keamanan laut dan udara

Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang bisa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara.

Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara.

7. Konflik komunal

Konflik komunal adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antarkelompok masyarakat itu sendiri.

Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) pada hakikatnya adalah bentuk segala upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Jadi, seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan mneyeluruh.

Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak segera diatasi bangsa Indonesia. Maka itu, harus diterapkan startegi yang tepat untuk mengatasinya.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) sampai (5).

Sumber: Kemdikbud