Pengerahan tenaga rakyat yang diarahkan untuk kepentingan pembangunan sarana perang Jepang disebut

KOMPAS.com - Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang.

Mengutip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada lima bidang kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Bidang politik
2. Bidang ekonomi
3. Bidang sosial budaya
4. Bidang pendidikan
5. Bidang birokrasi dan militer

Tahukah kamu apa akibat pendudukan Jepang di Indonesia bidang ekonomi?

Baca juga: Dampak Positif Pendudukan Jepang

Akibat pendudukan Jepang bidang ekonomi

Jepang membutuhkan biaya Perang Pasifik, untuk itu mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia.

Tenaga kerja dari Indonesia dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Akibatnya, kondisi masyarakat dari segi ekonomi menyedihkan.

Beberapa akibat pendudukan Jepang di Indonesia bidang ekonomi antara lain:

1. Pembentukan barisan romusha dengan panitia pengarahan (romukyokai) di setiap daerah.
2. Pengerahan tenaga kerja dari sukarela menjadi paksaan.
3. Masyarakat wajib melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas.
4. Obyek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi ketat oleh pemerintah Jepang.
5. Barang-barang keperluan hidup sulit didapat karena jumlahnya sedikit.
6. Bahan makanan sulit didapat karena banyak petani menjadi romusha.
7. Bahan-bahan pakaian sulit didapat bahkan menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian.
8. Obat-obatan sulit didapat.
9. Peningkatan jumlah gelandangan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya.
10. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar.
11. Inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya.

Baca juga: Kerja Rodi dan Romusha, Kerja Paksa Zaman Penjajahan

Romusha

Awalnya tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya.

Lalu di kota-kota dibentuk barisan romusha sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela.

Pengerahan tenaga kerja yang awalnya sukarela menjadi paksaan. Terdapat panitia pengerahan (romukyokai) di setiap daerah.

Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusha. Para petani banyak yang menjadi pekerja romusha, akibatnya bahan makanan sulit didapat.

Para pekerja romusha diperlakukan dengan kasar dan kejam. Kehidupan mereka tidak dijamin, kesehatan dan makan tidak diperhatikan. Akibatnya, banyak pekerja romusha yang sakit dan meninggal.

Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusha sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi.

Dalam propaganda Jepang, pekerja romusha digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya.

Para pekerja romusha tidak hanya dipekerjakan di Indonesia tetapi juga dikirim ke Burma, Muangthai, Vietnam, Serawak dan Malaya.

Baca juga: Akibat Pendudukan Jepang Bidang Politik

Aturan Jepang di bidang ekonomi

Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Semua obyek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat.

Banyak perkebunan dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula.

Terdapat beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula seperti Meiji Seito Kaisha.

Tonarigumi

Masyarakat diwajibkan melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak.

Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka pemerintah Jepang membentuk tonarigumi (rukun tetangga) untuk memmobilisasi massa dengan efektif.

KOMPAS.com - Kendati tak pernah ikut perang dunia secara langsung, Indonesia pernah merasakan penderitaan akibat Perang Dunia II.

Saat itu, Indonesia tengah dijajah Jepang yang terlibat PD II melawan Sekutu.

Untuk memenangkan perang, Jepang memanfaatkan Indonesia yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jepang memberlakukan ekonomi perang di Indonesia.

Apa itu ekonomi perang? Ekonomi perang adalah kebijakan mengerahkan semua kekuatan ekonomi untuk menopang keperluan perang.

Baca juga: Kedatangan Jepang di Indonesia, Mengapa Disambut Gembira?

Dikutip dari Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (2019), di awal kedatangannya, Jepang memberlakukan ekonomi self help atau berusaha untuk memenuhi sendiri kebutuhan pemerintahan Jepang di Indonesia.

Jepang berusaha memperbaiki ekonomi Indonesia yang hancur. Ketika Jepang berusaha merebut Indonesia dari Belanda, Belanda memilih membumihanguskan obyek-obyek vital. Ini dimaksudkan agar Jepang kesulitan mengambil alih Indonesia.

Setelah berhasil merebut Indonesia dari Belanda, Jepang terpaksa memperbaiki sarana-sarana yang rusak. Sarana-sarana itu meliputi transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan publik.

Baca juga: Perang Asia Timur Raya: Latar Belakang dan Posisi Jepang

Pengendalian perkebunan

Khusus perekebunan, dikeluarkan Undang-undang No 322/1942 yang menyatakan bahwa Gunseikan (kepala militer) langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet, dan teh.

Pengawasan diserahkan kepada Saibai Kigyo Kanrikodan (SKK), badan pengawas yang dibentuk gunseikan. SKK juga bertindak sebagai pelaksana pembelian dan penentuan harga jual hasil perkebunan.

Bagi Jepang, hanya sedikit komoditas yang bisa berguna menunjang perang. Kopi, teh, dan tembakau diklasifikasikan sebagai para yang kurang berguna bagi perang.

Sehingga, perkebunan ini diganti dengan komoditas penghasil bahan makanan atau jarak yang bisa diolah sebagai pelumas.

Baca juga: Kerja Rodi dan Romusha, Kerja Paksa Zaman Penjajahan

Komoditas yang dipaksa Jepang untuk ditanam yakni karet, kina, gula, dan beras.

Di Jawa Timur, hampir seluruh pegawai di perkebunan di kareta diwajibkan bekerja. Akan tetapi di Kalimantan, hasil karet berlebih sebab pengangkutannya sulit.

Sementara gula, pabriknya sebagian besar dibumihanguskan Belanda ketika Jepang datang untuk merebutnya. Sebagian di antaranya berhasil diperbaiki.

Namun dalam perbaikan, Jepang kekurangan tenaga ahli. Jepang terpaksa masih menggunakan orang Belanda. Dari 85 pabrik gula di Jawa, sebanyak 13 berhasil diperbaiki.

Ketika persediaan gula berlebih di Jawa, Jepang kemudian melarang penanaman tebu dan gula. Pabrik gula diubah menjadi pabrik senjata.

Baca juga: Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

Sementara beras yang kekurangan persediaannya, oleh Jepang diusahakan untuk ditanam di lahan-lahan baru.

Rakyat diminta menghancurkan tanaman kopi dan teh. Para tawanan dipaksa bekerja menanam padi.

Hanya Jepang yang bisa mengatur produksi, pungutan, penyaluran, dan penetapan harga padi.

Penggiling dan pedagang padi juga tidak boleh beroperasi sendiri, melainkan harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan.

Para petani harus menjual hasil produksi padunya sesuai kuota dan harga yang ditentukan. Petani berhak 40 persen atas keseluruhan hasil padi. Mereka tak bisa menikmati jerih payahnya sebagai petani.

Baca juga: Kedatangan Jepang di Indonesia, Mengapa Disambut Gembira?

Sementara 30 persen disetor ke pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk Jepang. Sisa 30 persennya untuk persiapan bibit dan disetor ke lumbung desa.

Rakyat pun menderita akibat peraturan ini. Akibat lainnya, hutan-hutan rusak akibat penebangan liar.

Jepang berusaha memperbaiki pertanian dengan menggelar pelatihan. Sayangnya, pelatihnya bukanlah ahli pertanian.

Pesertanya pun hanya mendapat pelatihan singkat. Akibatnya produksi pangan terus menurun. Turunnya produksi pangan juga diperparah dengan musim kemarau panjang pada 1944.

Baca juga: Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bentukan Jepang

Industri merosot

Selain masalah pangan, sandang atau pakaian bahkan menjadi masalah. Banyak rakyat yang tak mempunyai pakaian yang layak.

Sebelumnya, urusan sandang sangat bergantung pada impor dari Belanda. Untuk mengatasi kekurangan sandang, Jepang memaksa petani menanam kapas dan membuka usaha konveksi.

Rakyat dilantuh untuk memintal bahan-bahan yang mengandung serat kapuk randu.

Namun tetap saja, industri tekstil tak bisa dihidupkan kembali. Sebab suplainya, yakni tanaman kapas, berkurang.

Baca juga: Jawa Hokokai, Organisasi Pergerakan pada Masa Pendudukan Jepang

Bahkan pada April 1944 sempat diadakan Pekan Pengumpulkan Pakaian untuk Rakyat Jelata. Sebab saat itu banyak rakyat yang hanya memakai karung hingga lembaran karet mentah.

Industri lain, oleh Jepang dibagi menjadi dua. Pertama, industri yang berguna langsung untuk perang seperti pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat.

Kendati demikian, industri itu sulit dijalankan sebab kekurangan suku cadang.

Sementara golongan kedua adalah barang-barang yang menyangkut kebutuhan rakyat.

Dalam bidang transportasi, Jepang merasa kekurangan kapal. Oleh karena itu Jepang mengembangkan industri kapal angkut dari kayu.

Baca juga: Gerakan Tiga A dan Propaganda Jepang

Bank dan keuangan

Kendati sangat anti-Belanda, Jepang tetap memepergunakan mata uang gulden di Indonesia. Tujuannya, agar harga barang tetap stabil.

Beberapa bank milik Belanda dilikuidasi dan diganti dengan bank-bank Jepang yakni Yokohama Ginko, Mitsui Ginko, dan Kana Ginko.

Bank-bank ini berada di bawah pengawasan Nanpo Keihatsu Kenso (Perbendaharaan untuk Kemajuaan Wilayah Selatan).

Salah satu bank, yakni Nanpo Kaihatsu Ginko, melanjutkan tugas tentara pendudukan Jepang dalam mengedarkan invansion money.

Baca juga: Pemerintahan Sipil Jepang di Indonesia

Invasion money dicetak di Jepang dalam tujuh denominasi. Mulai dari satu hingga sepuluh gulden. Uang Belanda kemudian digantikan oleh uang Jepang.

Jepang juga menarik pajak yang tinggi bagi keturunan Eropa dan Tionghoa. Kenaikannya mencapai 70 hingga 35 kali lipat dari pajak semasa era kolonial Hindia Belanda.