Pada masa pemerintahan soekarno saat demokrasi terpimpin dilaksanakan ekonomi berdikari karena

Ainanina @Ainanina

November 2019 1 94 Report

Pada masa demokrasi terpimpin dilaksanakan ekonomi berdikari karena...

helmi0411 Presiden soekarno tidak ingin indonesia yang memiliki SDA yang sangat banyak namun ekonomi bergantung dengan negara lain , oleh karena itulah timbul istilah ekonomi berdikari ( berdiri di kaki sendiri )

Recommend Questions

manullanganne May 2021 | 0 Replies

ahmadfikrialfatah May 2021 | 0 Replies

zahra1198 May 2021 | 0 Replies

IlhamLahia123 May 2021 | 0 Replies

putriwldrr May 2021 | 0 Replies

Kesah21 May 2021 | 0 Replies

indah2286 May 2021 | 0 Replies

khesyaandr May 2021 | 0 Replies

alwieeysk May 2021 | 0 Replies

rm1778577 May 2021 | 0 Replies

Pada masa demokrasi terpimpin dilaksanakan ekonomi berdikari karena:

1. sesuai dengan maksud demokrasi terpimpin.
2. ingin menghapus sistem kolonial dengan sistem nasional.
3. kesulitan mendapatkan bantuan dana dari luar negeri.
4. indonesia ingin menjadi pemimpin dunia.

Jawabannya adalah c. kesulitan mendapatkan bantuan dana dari luar negeri.

Pada masa demokrasi terpimpin dilaksanakan ekonomi berdikari karena kesulitan mendapatkan bantuan dana dari luar negeri.

Penjelasan dan Pembahasan

Jawaban a. sesuai dengan maksud demokrasi terpimpin menurut saya ini salah, karena sudah menyimpang jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban b. ingin menghapus sistem kolonial dengan sistem nasional menurut saya ini juga salah, karena setelah saya cek di situs ruangguru ternyata lebih tepat untuk jawaban pertanyaan lain.

Jawaban c. kesulitan mendapatkan bantuan dana dari luar negeri menurut saya ini yang benar, karena sudah tertulis dengan jelas pada buku dan catatan rangkuman pelajaran.

Jawaban d. indonesia ingin menjadi pemimpin dunia menurut saya ini malah 100% salah, karena tadi saat coba cari buku catatan, jawaban ini cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa kita simpulkan bahwa pilihan jawaban yang paling benar adalah c. kesulitan mendapatkan bantuan dana dari luar negeri..

Jika masih ada pertanyaan lain, dan masih bingung untuk memilih jawabannya. Bisa tulis saja dikolom komentar. Nanti saya bantu memberikan jawaban yang benar.

Lihat juga kunci jawaban pertanyaan berikut:

Pelaksanaan dari Kebijakan Ekonomi Berdikari dimulai dari pembangunan Ekonomi Kerakyatan, penyelenggaraan Land Reform (Reformasi Tanah), Deklarasi Ekonomi (Dekon) dan terakhir bangsa Indonesia harus memiliki jiwa Self Reliance No Mendicancy. Namun Kebijakan Ekonomi Berdikari dalam perjalanannya gagal diterapkan di Indonesia. Kondisi dalam negeri yang tidak kondusif ditambah dengan keputusan Presiden untuk keluar dari PBB dan membentuk Conefo serta fokus terhadap proyek Mercusuar yang menelan biaya yang sangat besar, hal ini menyebabkan pemerintah berusaha memperoleh pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) sehingga membuat Indonesia gagal dalam berdikari.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D.

KOMPAS.com - Buruknya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan.

Beberapa kebijakan yang cukup dikenal yakni:

• Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)
• Penurunan nilai uang (devaluasi)
• Deklarasi Ekonomi (Dekon)
• Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri
• Peleburan bank

Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018).

Pembentukan Bappenas

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada 15 Agustus 1959 pemerintanh membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas).

Ketianya Moh Yamin dengan anggota sebanyak 50 orang. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Bappenas.

Baca juga: Daftar Lembaga Negara di Indonesia

Tugas Bappenas yakni:

• Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah
• Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan
• Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS

Penurunan nilai uang (devaluasi)

Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai:

• Uang kertas Rp 500 menjadi Rp 50
• Uang kertas Rp 1.000 menjadi Rp 100
• Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000

Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi.

Dengan devaluasi, diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, nilai rupiah meningkat.

Baca juga: Penyebab Krisis Moneter di Indonesia

Pemotongan nilai uang memang berdampak harga barang menjadi murah. Namun tetap saja rakyat kesusahan karena tidak memiliki uang.

Kas negara sendiri defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran.

Untuk menyetop defisit, pemerintah justru mencetak uang baru tanpa perhitungan matang.

Devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp 1. Akibatnya, bukannya berkurang, inflasi malah makin parah.

Indonesia mengalami hiperinflasi pada 1963-1965. Inflasi mencapai 600 persen pada 1965.

IPPHOS Presiden Soekarno Mengucapkan Deklarasi Ekonomi di Istana, 28 Maret 1963Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang berisi 14 peraturan pokok.

Dekon dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas.

Baca juga: Dampak Demokrasi Terpimpin di Berbagai Bidang

Pemerintab menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Tujuan Dekon yakni untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.

Sayangnya, Dekon tak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon malah mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Kegagalan Dekon disebabkan:

• Tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dollar ASA
• Perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia
• Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah kemerosotan ekonomi.

Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri

Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia.

Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan.

Baca juga: Perdagangan Internasional: Pengertian dan Manfaatnya

Untuk mendukung rencana ini, pemerintah juga membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP).

Peleburan Bank

Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres No 7/1965, didirikan Bank Tunggal Milik Negara.

Bank Tunggal Milik Negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum.

Bank Indonesia, adalah hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara.

Tapi langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara. Sebab saat itu belum ada lembaga pengawas.