Mengapa Akhirnya PBB ikut andil dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda?

Profil Menteri

Table of Contents Show

Pelajari lebih lanjut
Detil jawaban
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
Konferensi Asia (1949)
Video yang berhubungan

Tentang Kami

Struktur Organisasi

AKIP

Kinerja

Lembar Informasi

Perwakilan

Doni Setyawan | April 20, 2016 | Masa Awal Kemerdekaan |

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah salah satu organisasi dunia yang terbentuk pasca terjadinya Perang Dunia II. Gagasan pendirian PBB dirintis oleh Perdana menteri Inggris, Winston Churchil dan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Rosevelt. Secara resmi berdiri tanggal 24 Oktober 1945. Pada saat itu, lima negara besar (the big five) yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina serta 50 negera menghadiri Konferensi San Fransisco dan menandatangani United Nations Charter (Piagam PBB).

PBB memiliki tujuan memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional terlibat juga dalam usaha menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Konflik Indonesia Belanda sendiri dilatarbelakangi oleh kedatangan AFNEI yang dibonceng NICA (pemeritahan sipil Belanda untuk Indonesia). NICA ingin kembali menegakkan kekuasaan Belanda kembali di Indonesia. Hal ini merupakan ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia.

PBB mulai ikut ambil bagian pada konflik Indonesia-Belanda, saat Belanda melakukan agresi militer I sebagai pengingkaran terhadap Perundingan Linggarjati. PBB kemudian membentuk Komisi Jasa Baik pada tanggal 18 September 1947 yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN) dikarenakan terdiri dari tiga negara. KTN bertugas membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia-Belanda. KTN terdiri dari Australia yang ditunjuk Indonesia, Belgia yang ditunjuk oleh Belanda dan Amerika Serikat yang ditunjuak keduanya. Australia membantu Indonesia dikarenakan partai Buru di sana bersimpati dengan perjuangan Indonesia. Wakil dari Australia adalah Richard Kirby, wakil Belgia adalah Paul Van Zeeland dan wakil Amerika Serikat adalah Frank Graham. Kemudian KTN berhasil membawa kembali Indonesia dan Belanda ke Perjanjian selanjutnya, yaitu Perjanjian Renville.

Selain pembentukanKTN, Pada tanggal 28 Januari 1949 mengeluarkan resolusinya yang isinya sebagai berikut:

Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Republik,
Pembebasan dengan segera dengan tidak bersyarat semua tahanan politik di dalam daerah Republik oleh Belanda semenjak tanggal 19 Desember 1949
Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta
Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya
Mulai sekarang Komisi Jasa-Jasa Baik (Komisi Tiga Negara) ditukarnamanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untukIndonesia (United Nations Commission for Indonesia atau UNCI), yang bertugas membantu melancarkan perundingan-perundingan.

Indonesia kemudian secara resmi menjadi anggota PBB pada masa kabinet Moh Natsir yakni pada tanggal 28 September 1950 menjadi negara ke-60. Hal ini sesuai dengan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Wakil tetap Indonesia di PBB adalah L.N Palar yang pernah berbicara pada Sidang Majelis Umum PBB (1950). Indonesia pernah menjadi Presiden Majelis Umum PBB (1971) yang diwakili oleh Adam Malik.

Peranan PBB dalam konflik Indonesia dengan Belanda tidak hanya terjadi pada masa usaha mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), melainkan juga pada saat Indonesia melakukan upaya mengembalikan Irian Barat dalam pangkuan ibu pertiwi. Belanda bersikeras untuk mempertahankan Irian Barat agar tidak masuk ke dalam wilayah Indonesia.

PBB menjadi penengah antara Indonesia dengan Belanda. Pasca perundingan New York, maka wilayah Irian Barat dibawah kendali PBB melalui United Nations Temporary Authority (UNTEA). UNTEA selaku pemerintahan sementara PBB kemudian menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1969. PBB juga turut serta dalam penentuan pendapat rakyat (pepera) dengan mengirimkan duta besarnya yakni Ortis Sanz.

Untuk materi secara lengkap mengenai Pemikiran dalam Piagam PBB serta materi lainnya silahkan klik link youtube berikut ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terimakasih

Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih

vanhoughen93p06m60 vanhoughen93p06m60

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) turut terlibat dalam penyelesaian konflik indonesia-belanda.

Peran Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bagi Indonesia adalah sebagai berikut:

PBB membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda pada masa perjuangan kemerdekaan melalui pembentukan KTN (Komisi Tiga Negara) dan UNited Nations Commission for Indonesia (UNCI)
PBB menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat (Papua). Dalam perselisihan tersebut, PBB membentuk United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) atau pemerintahan sementara PBB untuk Irian Barat.

Pembahasan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah salah satu organisasi dunia yang terbentuk pasca terjadinya Perang Dunia II. PBB memiliki tujuan memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional dan menjembatani hal-hal yang menyangkut perdamaian dunia, keamanan internasional, hukum internasional, hak asasi manusia, pengembangan ekonomi, dll.

Konflik antara Indonesia dengan Belanda dilatarbelakangi oleh kedatangan AFNEI yang dibonceng NICA untuk kembali menegakkan kekuasaan Belanda kembali di Indonesia. Hal ini merupakan ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia. Disitulah peran PBB untuk membantu Indonesia menyelesaikan perselisihan dengan damai.

Indonesia kemudian secara resmi menjadi anggota PBB pada masa kabinet Moh Natsir pada tanggal 28 September 1950 menjadi negara ke-60.

Pelajari lebih lanjut

1. Peran PBB dalam konflik Indo-Belanda brainly.co.id/tugas/561266

2. Penyebab konflik Indonesia-Belanda brainly.co.id/tugas/19972209

-----------------------------

Detil jawaban

Kelas: 9

Mapel: Sejarah

Bab: Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Kode: 9.10.3

Kata Kunci: Peran Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Konflik Indonesia-Belanda, Komisi Tiga Negara (KTN)

KOMPAS.com - Konflik berdarah antara Indonesia dan Belanda mengundang simpati dari dunia Internasional.

PBB dan beberapa negara di dunia khawatir akan meluasnya konflik Indonesia-Belanda dan menimbulkan era perang yang baru.

Oleh sebab itulah PBB dan beberapa negara di dunia mengambil peran dalam upaya penyelesaian konflik Indonesia – Belanda.

Berikut peran Internasional dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda:

PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4: Periode Linggarjati (1978) karya A.H Nasution, peran PBB dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda bermula pada 12 April 1946.

Baca juga: Konflik Indonesia – Belanda dan Pengaruhnya

Pada tanggal tersebut PBB menyarankan agar Belanda dan Indonesia mengadakan perundingan terkait dengan penyelesaian konflik akibat kedatangan Belanda di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Australia, Belgia dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda.

Selain membentuk KTN, Dewan Keamanan PBB juga mengadakan agenda sidang untuk membahas konflik antara Indonesia-Belanda.

Sidang tersebut dilaksanakan pada 14 Agustus 1947 di Lake Succes, New York, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, Indonesia mengirimkan lima perwakilan yaitu Agus Salim, Sutan Sjahrir, Soemitro Djojohadikusumo dan L N Palar untuk menghimpun dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia.

Meski Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan beberapa resolusi dan upaya penyelesaian konflik, Belanda tetap bersikeras untuk melakukan Agresi Militer Belanda II.

Baca juga: Kedatangan Belanda di Indonesia

Sikap keras kepala dari Belanda tersebut menyebabkan PBB mengambil sikap tegas. PBB membentuk United Nations Commisions for Indonesia (UNCI) untuk menghentikan sengketa Indonesia-Belanda.

PBB juga menuntut pemerintah Belanda untuk melakukan penyerahan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia sebelum 1 Juli 1950.

Konferensi Asia (1949)

Negara-negara di Asia turut berperan dalam upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda.

Pasca Agresi Militer Belanda II (1948), India mengajak negara-negara di Asia untuk ambil peran dalam meredakan konflik antara Indonesia dan Belanda dengan mengadakan Konferensi Asia pada tanggal 20-25 Januari 1949 di New Delhi.

Konferensi tersebut diprakarsai oleh Perdana Meneteri India, Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma, U Aung San.

Baca juga: Reaksi Bangsa Indonesia Terhadap Kedatangan Belanda

Dilansir dari jurnal Konferensi Asia di New Delhi 20-25 Januari 1949 (2014) karya Fitri Puspasari, Berikut merupakan peserta Konferensi Asia 1949 :

Negara Arab : Mesir, Saudi Arabia, Irak, Iran, Yaman, Afganistan, Lebanon dan Suriah
Negara Asia Tengah dan Timur : Cina dan Mongolia
Negara Asia Selatan : India, Nepal, Srilanka dan Pakistan
Negara Asia Tenggara : Myanmar, Vietnam, Thailand dan Filipina
Negara dari luar Asia : Ethiopia, Australia dan New Zealand

Resolusi dari konferensi tersebut mengenai masalah Indonesia, sebagai berikut:

Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
Pembentukan Pemerintah ad Interim yang memiliki kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949.
Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambar 1 Januari 1950.

Baca juga: Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.