Kelebihan demokrasi liberal dan kekurangannya

Pada Kesempatan Kali ini Pengajar.co.id ingin membagikan artikel tentang Demokrasi Liberal Berikut Adalah Pembahasannya

Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal adalah Sistem yang menjaga atau melindungi Secara Konstitusional Hak-Hak Individu Dari Kekuasaan Pemerintah, Demokrasi liberal dapat disebut juga Sebagai Demokrasi Parlementer yakni Sistem Politik Yang Pelaksanaannya Melalui Perwakilan, berbeda dengan Presidensial Yang Pelaksanaannya Mutlak Oleh Presiden.

Sedikit referensi yang dimaksud Demokrasi Liberal Menurut Kamus Oxfrod” ialah : Demokrasi Yang Berdasar Pada Pengakuan Terhadap Individu serta Kebebasannya dan Menurut “Kamus Cambridge” ialah sebuah sistem Pemerintahan yang Perwakilan demokrasi bekerja dengan Dasar dari Prinsip Liberal.

Ciri- Ciri Demokrasi Liberal

Membahas mengenai demorkasi liberal akan difokuskan ke ciri-ciri demokrasi liberal secara umum. teedapat beberapa ciri-ciri demokrasi liberal berikut diantaranya :

1. Agama merupakan Urusan Masing-Masing

Dalam negara yang menganut paham demokrasi liberal, agama merupakan urusan masing-masing setiap masyarakat di negara tersebut. Demokrasi liberal meyakini bahwa agama atau kepercayaan seseorang yang mengatur hubungannya dengan Tuhan sehingga hanya orang itu yang berhak mengatur dan mengetahuinya. Urusan keagamaan bukanlah urusan yang bisa digambungkan oleh orang lain maupun oleh negara.

2. Mengutamakan Kepentingan Pribadi

Demokrasi liberal cenderung mengutamakan kepentingan pribadi khususnya di lingkungan masyarakat. contohnya yang diketahui, negara yang menganut paham demokrasi liberal memiliki masyarakat yang sangat individualis di dalam kehidupan sehari-harinya.

3. Mengutamakan Hak Asasi Yang Berkaitan Dengan Kebebasan

Demokrasi liberal mengfokuskan hak asasi manusia yang saling berkaitan dengan kebebasan individul. Perlu kalian ketahui, liberal adalah suatu ideologi atau filsasat yang mendasarkan pada suatu pemahaman yang menjunjung tinggi kebebasan. Pengutamaaan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan adalah cita-cita yang dirancangkan oleh negara agar mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala hal.

4. Mempunyai Dua Kelompok Masyarakat

demokrasi liberal, di dalam kehidupan bermasyarakat ada dua kelompok yang menentukan jalannya kebijakan negara. Dua kelompok masyarakat tersebut dikenal dengan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kedua kelompok tersebut hidup secara berdampingan di negara yang menganut paham demokrasi liberal. Perlu kalian ketahui, kelompok mayoritas dalam negara penganut paham demokrasi liberal adalah kelompok yang memiliki anggota terbanyak baik dalam masyarakat maupun pemeritahan yang memiliki kekuatan baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

5. Pembatasan Kebebasan Pada Minoritas

Walaupun negara yang menganut paham demokrasi liberal menjunjung hak-hak asasi yang berkaitan dengaN kebebasan, kebebasan kelompok minoritas justru dibatasi. tetapi pembatasan yang dilakukan bukanlah kepada hak-hak yang bersifat personal melainkan hak-hak yang berkaitan dengan kelompok atau organisasi.

6). Adanya Kekuatan Mayoritas

Kelompok mayoritas adalah kelompok yang memiliki kekuatan baik di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat. Kekuatan yang dimiliki oleh kelompok mayoritas tersebut memiliki kekuatan untuk membentuk budaya atau tren di dalam negara tersebut contohnya seperti budaya politik.

Kelompok mayoritas di dalam negara yang menganut paham demokrasi liberal bisa dicapai dalam beberapa hal diantaranya:

Menentukan Hubungan Internasional

Lihat Juga: √ Paragraf Narasi

Kekuatan yang dimiliki oleh kelompok mayoritas memungkinkan kelompok ini menentukan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan internasional. Kelompok ini memiliki kekuatan di dalam sistem pemerintahan yang berpengaruh terhadap penentuan kebijakan internasional yang terjadi di dalam negaranya.

Kelompok mayoritas mempunyai kekuatan dalam menentukan kebijakan di negara yang menganut paham demokrasi liberal. Kebijakan yang bisa dirumusakan dan ditetapkan oleh kelompok mayoritas melalui bidang ekonomi, hukum, politik, budaya, dll.

Membangun Hubungan Negara Dengan Warga Negara

Kekuatan kelompok mayoritas juga ditujukan dalam membangun hubungan antara negara dan warga negara (rakyat). Hubungan yang terjadi tentunya merupakan hubungan timbal balik diantara negara dan warga negaranya. adanya hubungan ini ditunjukan agar warga negara memiliki kecintaan terhadap negaranya atau tanah air.

7. Keputusan di Ambil Berdasarkan Suara Terbanyak

demokrasi liberal, keputusan terbanyak dipakai sebagai penentu dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan. Penentuan suatu keputusan dilaksanakan melalui proses musyawarah yang dimana keputusan yang terbentuk berdasarkan musyawarah mufakat yang akan ditetapkan serta dijalankan oleh semua pihak.

8. Kepentingan Mayoritas di Utamakan

Pengutamaan kepentingan mayoritas di dalam negara yang menganut paham demokrasi liberal ini ialah seuatu yang umum. Dalam pelaksanaan demokrasi liberal, kepentingan mayoritas dianggap sebagai kepentingan yang mewakili negara serta bisa mendukung stabilitas nasional baik di dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

9. Pemerintahan Tidak Dapat di Ganggu Gugat

Masing-masing bentuk demokrasi yang dilakukan di Indonesia tentunya memiki ciri-ciri, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. dan berlakunya bentuk-bentuk demokrasi yang telah dikatakan tidak mengganggu hubungan demokrasi dan HAM di Indonesia. Keberadaan demokrasi justru membantu untuk menegakkan HAM.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Liberal

1. Prinsip Kebebasan Individual

Dalam sistem demokrasi liberal, kebebasan individu merupakan hal yang sangat penting. Sistem ini menganggap kalau kebebasan individu akan membuat seseorang menemukan jati dirinya sebagai manusia yang kreatif, manusia yang kritis, dll. Selain itu, menurut paham demokrasi liberal, masyarakat yang dikekang kebebasannya itu tidak ada bedanya dengan budak. Adanya kebebasan akan membuat individu tersebut lebih berani untuk mengambil inisiatif.

Lihat Juga: √Desentralisasi Adalah

2. Kontrak Sosial

Menurut Michael Margolis, kontrak sosial merupakan pandangan politik yang bersifat liberal. Kontrak sosial mengingatkan hak-hak rakyat dan memberi pembenaran politis untuk membentuk lembaga sesuai dengan keinginan rakyat (masyarakat), seperti yang terjadi di negara Amerika Serikat dan Inggris.

3). Prinsip Masyarakat Pasar Bebas

Dalam demokrasi liberal, segala sesuatu yang dianggap dapat menimbulkan kehidupan orang banyak ditentukan sepenuhnya melalui proses negosiasi atau proses tawar-menawar. oleh sebab itu keputusan penting ditentukan oleh pasar secara bebas. Dalam bidang ekonomi misalnya, produk-produk konsumtif ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar bebas.

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal

Kelebihan Dan Kekurangan Demokrasi Liberal Semua Sistem Demokrasi Pasti mempunyai Kekurangan dan Kelebihannya dan dapat Dirasakan Tentunya Ketika telah Dilaksanakan, dengan Mengetahui Kekurangan serta kelebihan pastinya Kita tau Sebab apa Selalu Diubahnya Suatu Sistem Pemerintahan. dan Berikut Penjelasannya.

1. Kelebihan Demokrasi Liberal

Kebebasan Individu Yang Tinggi (Invidu Bebas Melakukan Apa saja Asal tidak Merugikan Orang banyak)
Rendahnya Penyalah gunaan Kekuasaan Oleh Pemerintah, sebab adanya Kekuasaan Terfokus Pada Parlementer
Tingkat perolehan Penduduk Lebih Tinggi, sebab Semua Kegiatan Dan Kinerja Negara Hanya Diperuntukan Untuk Rakyat

2. Kekurangan Demokrasi Liberal

Tingkat Individualis Semakin tinggi (Sifat mementingkan Pribadi, tapi memandang Peraturan, Agama dll)
Tingginya Pelanggaran-pelanggaran Peraturan karena Kebebasan Yang Diterapkan khususnya Kepada Peraturan Agama Islam.
Tidak mengfokus kepada Rencana dengan Jangka Panjang suatu Pemerintah di negara tersebut.

Demikianlah artikel tentang √Demokrasi Liberal Adalah: Pengertian, Prinsip, Kelebihan dan Kekurangannya dari pengajar.co.id semoga bermanfaat.

tirto.id - Konsep demokrasi terpimpin awalnya ditujukan agar masyarakat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kendati demikian, selama perjalanannya konsep demokrasi ini malah berpusat pada kekuasaan Presiden Sukarno yang sangat kuat.

Seperti yang dikutip dari e-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, konsep demokrasi terpimpin dibuat oleh Sukarno untuk membebaskan Indonesia dari situasi yang semakin pelik karena kinerja Dewan Konstituante.

Sukarno kemudian menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1945. Dalam dekrit ini, Sukarno menyatakan bahwa Dewan Konstituante telah dibubarkan dan akan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi terpimpin adalah perubahan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Konsep demokrasi ini sebagai perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia.

Kelebihan Demokrasi Terpimpin

Dikutip dari Modul Pembelajaran SMA Sejarah Indonesia Kelas VII, berikut penjelasan kelebihan demokrasi terpimpin.

1. Adanya Kabinet Kerja

Kabinet Kerja dibentuk 10 Juli 1959 dan terdiri dari Sukarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio.

Kabinet kerja bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik agar dapat memberikan tekanan pada sifat nonpartai, beberapa menteri keluar dari partainya seperti Subandrio (PNI) dan J.Leimena (Partai Kristen Indonesia).

Program kabinet meliputi penyelengaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat.

2. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

Pembentukan DPAS berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1955 tertanggal 22 Juli 1959 yang diketuai oleh Presiden Sukarno dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua.

DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian, pada pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1959 Presiden Sukarno dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan presiden Sukarno dalam mengenalkan Demokrasi terpimpin.

3. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

MPRS dibentuk pada 31 Desember 1959 oleh Presiden Sukarno. Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45 tetapi berdasarkan ketetapan Presiden Sukarno Nomor 2 tahun 1959 sehingga fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan aris-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

4. Dibentuknya Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPRS)

MPPRS dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden N0. 4/1962. MPPRS merupakan badan pembatu pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi.

Infografik SC Demokrasi Terpimpin. tirto.id/Fuad

Kelemahan Demokrasi Terpimpin

Berdasarkan karakteristiknya, menurut buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan demokrasi terpimpin pun menuai beberapa kelemahan berikut.

1. Mengaburnya sistem kepartaian partai

Politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tapi lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI-AD, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

2. Melemahnya Lembaga Legislatif

Dibentuknya DPR Gotong-Royong (DPR-GR) membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR-GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekruitmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh presiden.

3. Hak dasar manusia sangat lemah

Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapa pun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan.

4. Puncak Anti-Kebebasan Pers

Demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar, seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).

5. Otonomi Daerah Sangat Terbatas

Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.