Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat antara lain

Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan ekonomi tersendat yaitu:

Table of Contents Show

Video yang berhubungan
Video yang berhubungan

Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.
Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.
Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.
Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.
Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Demikian Penjelasan Materi Tentang Sistem Ekonomi Liberal: Pengertian, Sejarah, Ciri, Dasar, Kelebihan, Kekurangan, Penganut dan Faktor Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi.

Pada akhir pendudukan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Inflasi yang sangat tinggi [Hiper-Inflasi].

Penyebab terjadinya inflasi ini adalah beredarnya mata uang pendudukan Jepang secara tak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 milyar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6 milyar. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan meguasai bank-bank.

Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang.

Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri, tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut, sebab negara RI belum memiliki mata-uang baru sebagai penggantinya. Maka dari itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu :

a. mata-uang De Javasche Bank;

b. mata-uang pemerintah Hindia Belanda;

c. mata-uang pendudukan Jepang.

Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.

Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia [ORI] sebagai pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.

2. Adanya blokade ekonomi, oleh Belanda [NICA].

Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;

2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;

3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan

Indonesia.

Akibat dari blokade ini barang-barang dagangan milik pemerintah RI tidak dapat diekspor, sehingga banyak barang-barang ekspor yang dibumihanguskan. Selain itu Indonesia menjadi kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan.

3. Kas negara kosong, pajak dan bea masuk sangat berkurang, sehingga pendapatan pemeritah semakin tidak sebanding dengan pengeluarannya.

Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan petani inilah pemerintah RI masih bertahan, sekali pun keadaan ekonomi sangat buruk.

Sumber : //ssbelajar.blogspot.com/2012/10/faktor-penyebab-buruknya-keadaan.html

Lihat Foto

Demonsrasi besar-besaran di tahun 1965, salah satunya dipicu oleh inflasi

KOMPAS.com - Keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah buruk. Salah satu buktinya ialah inflasi besar-besaran atau hiperinflasi setelah proklamasi kemerdekaan.

Saat inflasi terjadi pada 1950, biaya hidup masyarakat meningkat sebesar 100 persen. Bahan pangan juga mengalami kenaikan harga dan upah yang diterima para pegawai dan buruh pun ikut terdampak.

Menurut M.C. Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern [2007], penyebab utama terjadinya inflasi setelah proklamasi kemerdekaan ialah karena ada tiga jenis mata uang yang beredar di pasaran secara tidak terkendali.

Kala itu, Pemerintah Indonesia menyatakan jika tiga jenis mata uang tersebut berlaku di Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Dilansir dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia [Kemenkeu RI], berikut merupakan mata uang yang berlaku saat awal kemerdekaan, berdasarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia pada 3 Oktober 1945:

Uang kertas De Javasche Bank yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda.
Uang kertas dan logam milik Pemerintah Hindia Belanda yang telah disiapkan Jepang, yakni De Japansche Regering dengan satuan gulden.
Uang kertas milik Jepang yang menggunakan Bahasa Indonesia, yakni Dai Nippon emisi 1943 dan Dai Nippon Teikoku Seibu emisi 1943 bergabmbar Wayang Orang Satria Gatot Kaca.

Baca juga: Pengertian Inflasi: Indikator, dan Pengelompokan

Selain karena adanya tiga jenis mata uang yang berlaku, inflasi di Indonesia saat awal kemerdekaan juga disebabkan oleh beberapa hal lainnya.

Apa sajakah itu? Berikut penjelasannya yang mengutip dari situs Universitas Negeri Yogyakarta [UNY]:

Indonesia belum memiliki mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Sehingga akhirnya pemerintah memberlakukan tiga jenis mata uang tersebut.
Keadaan kas negara kosong sehingga negara tidak memiliki penghasilan atau pendapatan sama sekali. Sebaliknya jumlah pengeluarannya terus meningkat.
Mata uang Jepang beredar secara tidak terkendali. Karena saat itu Indonesia baru saja terbebas dari penjajahan Jepang. Dalam hal ini, petani Indonesia paling dirugikan karena mereka paling banyak memiliki atau menyimpan mata uang tersebut.
Pemerintah tidak sanggup mengendalikan peredaran tiga jenis mata uang tersebut di pasaran, khususnya mata uang Jepang dan Belanda.

Dalam perekonomian, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi. Hal ini terjadi di masa orde lama, tepatnya di era demokrasi terpimpin [1963-1965]. Tingkatan inflasi saat itu bahkan menyentuh angka 600 persen lebih.

Hal ini memaksa Pemerintah Indonesia melakukan pemotongan nilai Rupiah atau Sanering. Jika semula nilai uangnya sebesar Rp 1000. Namun, karena adanya hiperinflasi, nilainya merosot menjadi Rp 1.

Pada 1960, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 20 persen. Kemudian tiap tahunnya, angka inflasi di Indonesia terus meningkat. Pada 1961, inflansi di Indonesia meningkat jadi 95 persen.

Kemudian pada 1962, inflansi di Indonesia mencapai 156 persen. Pada tahun berikutnya, tingkatan inflansi menurun jadi 129 persen. Inflansi meningkat kembali pada 1964 menjadi 135 persen. Inflansi di Indonesia meningkat tajam pada tahun berikutnya, yakni menjadi 594 persen.

Sebelum hiperinflasi di Indonesia pada 1963 hingga 1965, tingkat inflasi Indonesia masih berada dalam tingkatan 10 hingga 20 persen. Begitu pula dengan tahun 1969 hingga 1971, tingkat inflasi Indonesia berada di bawah 10 persen.

Pada 1998, tingkat inflasi di Indonesia kembali tinggi, yakni berada di sekitar 77 persen. Hal ini merupakan imbas dari krisis moneter pada tahun tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya

Lihat Foto

Kemenkeu

Oeang Republik Indonesia [ORI]

KOMPAS.com - Indonesia telah dinyatakan merdeka berkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 silam.

Namun meskipun sudah merdeka, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masihlah belum stabil.

Faktor utama penyebab kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan adalah sebagai berikut:

Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Inflasi

Pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk.

Terjadi hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrem. Salah satu penyebab inflasi yakni beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.

Saat itu, pemerintah RI menyatakan terdapat tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Mata uang De Javasche Bank [DJB], mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang diakui dan digunakan bersamaan.

Belum selesai di situ, pada tanggal 6 Maret 1946, panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya mata uang NICA di daerah yang ditempati Sekutu.

Munculnya uang NICA ini sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat merosot.

Begitu pemerintah RI mengetahui hal tersebut, melalui Perdana Menteri Syahrir, mereka memproses tindakan Jepang yang dianggap sudah melanggar persetujuan.

Persetujuan tersebut berisikan bahwa tidak akan muncul mata uang baru apabila belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia.

Baca juga: Keuangan Negara: Definisi dan Mekanisme Pengelolaan