You're Reading a Free Preview Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin, Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot. Dengan kegagalan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian, kemerosotan melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya, harga barang-barng konsumsi naik dan biaya hidup meningkat. Masalah operasi pemulihan keamanan dengan adanya berbagai pemberontakan di Indonesia seperti PRRI/Permesta dan DI/TII serta perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat menjadi salah satu sebab utama kemerosotan ekonomi. Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin Sementara itu, PKI berpendapat bahwa kemerosotan ekonomi ini disebabkan Indonesia menjalankan sistem kapitalisme dan feodalisme. Konsepsi DjuandaPasca operasi pembebasan Irian Barat, pemerintah berusaha merehabiltasi perekonomian Indonesia. Rencana tersebut disusun dalam suatu konsepsi yang disebut Konsepsi Djuanda. Namun dalam pelaksanaannya , banyak mengalami kendala-kendala. Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi dengan mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi [Dekon] di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi Berdikari [Berdiri di atas kaki sendiri]. Penundaan DekonPada bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis. Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 [uang lama] diganti dengan Rp 1 [uang baru].
Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat [Tritura]. Puncak dari segala krisis ini adalah terjadinya peristiwa pemberontakan G-30-S pada tanggal 1 Oktober 1965. Lihat Foto IPPHOS Presiden Soekarno meninjau sukarelawan Dwikora di Pasar Minggu pada 27 Mei 1964 KOMPAS.com - Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan Demokrasi Terpimpin [1959-1965] gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni:
Adapun penyebabnya antara lain:
Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin [1959-1965] Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal [1950-1959] dan Demokrasi Terpimpin [1959-1966] [2018]. Ekonomi terpimpinPada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian masih sangat lemah. Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu. Lalu, apa itu ekonomi terpimpin? Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Baca juga: Karakteristik Politik Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin Pusat memegang kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangat besar. Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian. knapa kl uda srius msti di patahin aghhhh 5. Masyarakat Pulau Kreta belum mengembangkansistem hukum yang jelas. Meskipun demikian,masyarakat Pulau Kreta mampu hidup dalamketeraturan. Bagaimana … kondisi tersebut dapatterjadi?. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten banyumasnomor 10 tahun 2015, Hari jadi kabupaten Banyumasyg di terapkan pada tanggal. Pada tahun 1984 program Revolusi Hijau menunjukkan keberhasilannya yang ditandai dengan .... a. berkurangnya bencana banjir b. berjalannya program reb … oisasi c. berkurangnya pembalakan hutan d. meningkatnya ekspor perkebunan e. tercapainya swasembada beras Tuliskan contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menunjukan rasa cinta terhadap keberagaman. Q.Bahasa Korea merupakan bahasa resmi negara Korea. Dan juga dipakai di salah satu suku di Indonesia [bahasa tidak resmi]. Nama suku tersebut ialah... … berilah 2 contoh kisah rasulullah dalam hal ingin tahu kesimpulan materi pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan apa yang dimaksud dengan saluran perdagangan ? Apa itu codex hammurabi yang ada di peradaban eufrat dan tigris. Beberapa sebab ekonomi Indonesia semakin buruk pada masa Demokrasi Terpimpin diantaranya adalah : a. Menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. b. Adanya inflasi yang cukup tinggi kurang lebih 400%. c. konfrontasi dengan Malaysia [Dwikora]. d. defisit negara mencapai 7,5 Miliar rupiah. Dengan demikian, penyebab ekonomi pada masa demokrasi terpimpin memburuk adalah adanya inflasi, pemberontakan dalam negeri, hingga konfrontasi dengan Malaysia. Video yang berhubungan
Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Indonesia pernah menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Sayangnya, penerapan sistem demokrasi tersebut harus gagal dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang tercatat paling buruk dalam sejarah Indonesia. Nah, sepeti apa sebenarnya kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini? Keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan menerapkan sistem ini, pemerintah berharap bahwa kondisi Indonesia akan bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, maupun ekonomi. Sayangnya, pasca kemerdekaan kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat lemah dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah antara lain : Kebijakan yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 ini menurunkan nilai uang, seperti uang pecahan kertas Rp.500 menjadi Rp.50, uang kertas pecahan Rp. 1.000 menjadi Rp.100 dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. (Baca juga: Dinamika Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin) Menyusul kebijakan yang dibuat pada Agustus 1959, kebijakan devaluasi berikutnya dilakukan pada 13 Desember 1965 yang menjadikan uang senilai Rp.1.000 menjadi Rp. 1 sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama. Tapi di masyarakat yang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka, tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Ini dilakukan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Kondisi ini dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik hingga 400 persen. Kegagalan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki perekonomi ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini, banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. |
Berikut ini yang bukan sebab ekonomi Indonesia semakin memburuk pada masa demokrasi terpimpin
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketajaman Inc.
