Berikut ini yang bukan merupakan salah satu peran serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok adalah

Berikut ini yang bukan merupakan salah satu peran serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok adalah

Berikut ini yang bukan merupakan salah satu peran serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok adalah
Lihat Foto

IPPHOS

Presiden Soekarno tatkala menyampaikan pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Di latar belakang antara lain tampak PM India Nehru, PM Birma U Nu, Pm Ali Sastroamidjojo serta para pemimpin negara sponsor KAA lainnya.

KOMPAS.com - Gerakan Non-Blok adalah gerakan yang lahir di era Perang Dingin, tepatnya pada 1961.

Negara-negara berkembang bekas jajahan Barat yang baru merdeka, tergabung di dalamnya karena tak ingin memihak Amerika Serikat maupun Uni Soviet.

Tak hanya menjadi anggota, Indonesia juga adalah salah satu negara penggagas Gerakan Non-Blok.

Tahukah kamu apa saja peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok? Berikut peran Indonesia seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri:

Baca juga: Latar Belakang Terbentuknya Gerakan Non-Blok

  • Indonesia ikut menggagas Gerakan Non-Blok

Sebelum terbentuk pada 1961, Gerakan Non-Blok dan gagasan-gagasannya telah lahir lima tahun sebelumnya, tepatnya pada 1955.

Saat itu, Presiden Soekarno mengundang para pemimpin negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika ke Bandung.

Pertemuan itu dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika (KAA). KAA menghasilkan Dasasila Bandung yang menjadi cikal bakal Gerakan Non-Blok.

Setelah bertemu dan membahas masalah yang dialami, negara-negara yang baru merdeka ini bersepakat membentuk Gerakan Non-Blok.

Baca juga: Konferensi Asia-Afrika, Saat Bandung Membuat Takjub Dunia...

Para pemimpin negara yang merintis GNB pada 1961 yakni Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, PM India Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, PM sekaligus Presiden Ghana Kwame Nkrumah, dan Presiden Indonesia Soekarno.

Bagi Soekarno, Gerakan Non-Blok sesuai dengan Politik Bebas Aktif, kebijakan luar negeri yang diterapkan Indonesia.

Gerakan Non-Blok adalah gerakan yang lahir di era Perang Dingin, tepatnya pada 1961. Negara-negara berkembang bekas jajahan Barat yang baru merdeka, tergabung di dalamnya karena tak ingin memihak Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Tak hanya menjadi anggota, peran Indonesia dalam GNB diantaranya  adalah menjadi salah satu negara penggagas Gerakan Non-Blok, Indonesia sempat memimpin Gerakan Non-Blok dari 1992 hingga 1995, Presiden Soeharto menjabat Ketua Gerakan Non-Blok, mengupayakan perdamaian dunia.


Dengan demikian, maka jawaban yang tepat adalah B.
 

Gerakan Non Blok adalah perkumpulan dunia yang di dalamnya berisikan negara-negara yang tidak beraliansi atau berpihak kepada kekuatan besar apapun. Dengan kata lain, Gerakan Non Blok (GNB) merupakan perkumpulan negara yang bersikap netral.

Indonesia menjadi salah satu pelopor gerakan ini. Bagaimana sejarahnya dan apa saja peran Indonesia dalam GNB? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Menurut penjelasan dalam situs kemlu.go.id, latar belakang Gerakan Non Blok yaitu terselenggarakannya Konferensi Asia – Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. KAA berlangsung pada 18 – 24 April 1955 dan dihadiri 29 kelapa negara dan pemerintahaan di Benua Asia dan Afrika yang baru merdeka.

KAA ditujukan untuk mengindentifikasi dan mendalami masalah dunia pada saat itu, serta menformulasikan kebijakan bersama negara baru tersebut dalam dunia internasional. KAA kemudian menyepakati “Dasasila Bandung” yang dirumuskan sebagai prinsip dasar penyelengaraan hubungan dan kerja sama antar bangsa.

Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin nyata dan dalam proses ini terdapat tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pendirian gerakan ini. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Brox Tito. Lima tokoh tersebut kini dikenal sebagai pendiri Gerakan Non Blok.

Baca Juga

GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia pada 1 – 6 September 1961. KTT pertama ini dihadiri oleh 25 negara antara lain:

Advertising

Advertising

  1. Afghanistan
  2. Algeria
  3. Arab saudi
  4. Cyprus
  5. Ethiopia
  6. Ghana
  7. Guinea
  8. India
  9. Indonesia
  10. Irak
  11. Kamboja
  12. Kongo
  13. Kubu
  14. Lebanon
  15. Mali
  16. Maroko
  17. Mesir
  18. Myanmar
  19. Nepal
  20. Somalia
  21. Sri Lanka
  22. Sudan
  23. Suriah
  24. Tunisia
  25. Yaman
  26. Yugoslavia

Dalam KTT I tersebut, negara pendiri GNB ini bersepakat untuk mendirikan gerakan, bukan sebauh organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun upaya kerja sama di antara mereka. KTT I juga menegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada peran pasif dalam politik internasional. Namun, menformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara anggota.

Gerakan Non Blok ini menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak awal terbentuknya GNB, Indonesia memiliki peran sentral. KAA menjadi bukti peran dan kontribusi Indonesia dalam mempelopori berdirinya GNB.

Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai GNB penting karena prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan bangsa Indonesia, seperti yang tertulis dalam UUD 1945.

Baca Juga

Tujuan utama dari GNB yaitu mendukung hak untuk menetukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara anggota. Selain itu, ada juga beberapa tujuan Gerakan Non Blok lainnya, seperti:

  1. Penentangan terhadap apartheid.
  2. Tidak memihak pada paka militer multilateral.
  3. Berjuang untuk menetang segala bentuk dan manifestasi imperialisme.
  4. Perjuangan menentang kolonialisme, neo kolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing.
  5. Pelucutan senjata.
  6. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan dengan damai.
  7. Menolak penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional.
  8. Pembangunan ekonomi – sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional.
  9. Kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak.

Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok

Indonesia memiliki peran strategis dalam lahirnya Gerakan Non Blok. Apa saja peran Indonesia dalam GNB? Berikut penjelasannya:

1. Sebagai Pelopor Gerakan Non Blok

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia turut Anda dalam berdirinya gerakan ini. Bahkan Presiden Soekarno menjadi tokoh pendiri GNB bersama tokoh dunia lainnya.

2. Menjadi Tuan Rumah KAA dan KTT

Konferensi Asia – Afrika (KAA) merupakan cikal bakal lahirnya GNB. Pada saat itu, KAA dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Di waktu itu, ada beberapa negara yang memilih untuk memihak dua blok dan menyatakan keinginannya untuk bersikap netral. Selain KAA, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT GNB ke-X yang diadakan di Jakarta, 1 – 6 September 1992.

Baca Juga

Tak hanya menjadi tuan rumah, Indonesia juga pernah menjadi pemimpin GNB. Pada saat KTT GNB ke-10, Presiden Soeharto ditunjuk sebagai Ketua Gerakan Non Blok.

4. Berprinsip Sama Seperti GNB

Semenjak merdeka, Indonesia menentang beragam kerjahatan internasional, terutama penjajahan. Perdamaian ini dijunjung dan diaplikasikan dalam politik luar negeri bebas aktif. Politik tersebut ternyata sejalan dengan prinsip Gerakan Non Blok.

GNB (Gerakan Non-Blok) menjadi wadah bagi negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam konfrontasi Perang Dingin. Indonesia menjadi salah satu negara yang ingin menunjukkan kenetralannya saat itu. Politik luar negeri bebas dan aktif yang dianut oleh Indonesia secara tidak langsung mengisyaratkan adanya peran Indonesia dalam GNB. Baca juga peran Indonesia dalam UNESCO, peran Indonesia dalam OPEC, dan peran Indonesia dalam Perang Dingin.

Sejarah Pembentukan GNB (Gerakan Non-Blok)

Gerakan Non Blok lahir pada tanggal 1 September 1962. GNB muncul setelah dilaksanaknnya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia. Hal ini diawali saat Perdana Menteri Negara India, Jawaharlal Nehru, memperkenalkan istilah Non Blok. Saat itu ia sedang berpidato yang bertempatkan di Kota Colombo, Sri Lanka pada tahun 1954. Jawaharlal Nehru pada pidatonya mengemukakan 5 poin yang menjadi landasan dasar hubungan kerja sama Sino-India. Kelima poin tersebut kemudian diberi julukan Panchsheel atau bisa diartikan sebagai 5 pengendali.

Panchscheel kemudian menjadi dasar yang diterapkan sebagai landasan dasar Gerakan Non-Blok. Inti dari kelima poin pengendali tersebut adalah (1) Menghormatai kedaulatan & integritas territorial; (2) Perjanjian Non-agresi; (3) Menghormati serta tidak mencampuri urusan negara lain untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam negerinya sendiri; (4) Kesetaraan dan kesejahteraan bersama; dan (5) Berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian. Baca juga penyebab Perang Dingin, sejarah Perang Dingin, dan negara yang terlibat Perang Dunia 2.

GNB bukanlah sebuah organisasi yang berwujud lembaga, sepertihalnya PBB atau ASEAN. Satu-satunya pengurus dalam GNB adalah seorang ketua yang dijabat oleh kepala negara/ pemerintah yang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi GNB (KTT GNB). KTT GNB dilaksanakan setiap 3 tahu sekali. Negara manapun dapat diterima menjadi anggota GNB dengan syarat sebagai berikut:

  • Negara tersebut menganut politik bebas dan berdasarkan hidup berdampingan secara damai.
  • Negara tersebut mendukung berbagai gerakan kemerdekaan nasional.
  • Bukan merupakan anggota salah satu pakta militer yang dibentuk oleh kedua Blok dalam Perang Dingin.

Peran Indonesia dalam GNB (Gerakan Non-Blok)

Peran Indonesia dalam GNB (Gerakan Non-Blok) yakni sebagai berikut:

  1. Salah satu pemrakarsa GNB (Gerakan Non-Blok)

Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirian Gerakan Non-Blok. Hal tersebut diwakili oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu. Selain Indonesia, terdapat empat negara lainnya yang mempelopori pendirian GNB. Keempat negara tersbeut adalah Mesir (Gamal Abdul Nasser), Yugoslavia (Josip Broz Tito), India (Pandit Jawaharlal Nehru), dan Ghana (Kwame Nkrumah). Para pemimpin negara tersebut melaksanakan pertemuan di Kota Belgrade, Yugoslavia pada tahun 1961. Pertemuan ini meresmikan didirikannya Gerakan Non Blok. Pemimpin pertama GNB ini diberikan kepada Presiden Yugoslavia, yakni Josip Broz Tito.

  1. Pemimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1991

Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan ini pada tahun 1991. Presiden Soekarno selaku Presiden RI saat itu terpilih menjadi ketua GNB. Baca juga peran Indonesia dalam AFTA, peran Indonesia dalam hubungan internasional, dan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia.

  1. Penyelenggara KTT X Gerakan Non-Blok

Pada saat Indonesia menjabat pemimpin GNB, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT X GNB. KTT tersebut bertempat di Jakarta, Indonesia dan dihadiri oleh 106 negara. KTT X GNB dilaksanakan pada tanggal 1 – 6 September 1992 dengan Ketua Presiden Soeharto. Terdapat beberapa isu yang muncul dalam KTT X GNB di Jakarta, yakni sebagai berikut:

  • GNB mendukung perjuangan Palestina yang perumusannya terdapat dalam Pesan Jakarta atau Jakarta Message.
  • GNB menyesalkan tindakan Amerika Serikat yang membantu Israel dalam melakukan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah milik Palestina.
  • Kegagalan dalam memasukkan masalah sanksi PBB kepada Irak & Libia menunjukkan masih lemahnya GNB dalam mengatasi perbedaan pendapat di kalangan anggota.

Para pemimpin dari negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) mengakhiri KTT ini dengan melahirkan sebuah “Jakarta Message” (Pesan Jakarta).  Pokok-pokok penting dari Pesan Jakarta adalah:

  • GNB berhasil membantu memperbaiki iklim politik internasional pada akhir Perang Dingin, yakni dengan mempertahankan “validitas dan relevansi” Non-Blok. Dialog dan kerja sama akan memproyeksikan gerakan sebagAi sebuah semangat, komponen yang saling bergantung yang konstruktif dan sungguh-sungguh dari arus hubungan internasional.
  • Dunia masih menghadapi berbagai rintangan yang berbahaya untuk menyeleraskan hal-hal seperti konflik kekerasan, agresi, pencaplokan negara lain, perselisihan antar etnik, rasisme dalam bentuk baru, ketidaktoleransian agama, dan nasionalisme yang diartikan dengan sempit.
  • GNB akan membentuk kelompok untuk memainkan peran penting dalam membangkitkan kembali reinstrukturisasi, dan demokratisasi PBB. Para anggota mendesak agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB membuang hak veto. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa keanggotaan DK PBB harus didefinisikan kembali supaya mencerminkan perubahan setelah berakhirnya Perang Dingin.
  • Menyatakan perang terhadap keadaan di bawah perkembangan, kebodohan, dan kemiskinan. Mereka harus menghancurkan beban utang (luar negeri), proteksionisme, rendahnya harga-harga komoditas, dan mengecilkan gangguan arus uang negara-negara miskin.
  • Hal tersebut melahirkan kekhawatiran tentang kegagalan dalam menyelesaikan perundingan perdagangan multilateral dan menyerukan negara-negara maju untuk menguatkan penyelesaian yang memuaskan Putaran Uruguay.
  • Dalam rangka meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan, GNB mendesak kerja sama yang konkrit dan praktis dalam produksi makanan, penduduk, perdagangan, dan investasi demi memahami rasa percaya diri bersama-sama.
  • Koordinasi dari upaya dan strategi dengan kelompok 77 (forum ekonomi negara-negara berkembang) berkaitan dengan kepentingan yang mendesak melalui komite koordinasi gabungan yang mantap.
  • Selain itu, GNB juga menyerukan “Persekutuan-persekutuan Global yang baru dalam menyeimbangkan sumber keuangan bagi negara-negara miskin dan alih teknologi lingkungan lebih besar.”
  • Pernyataan dukungan yang pantang mundur kepada rakyaT Palestina untuk berusaha menentukan nasib sendiri dan mengakhiri diskriminasi rasial di Afrika Selatan.
  • Melarang setiap negara dalam menggunakan kekuatannya untuk memaksakan konsep-konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang dianutnya kepada negara lain atau menerapkannya sebagai syarat (pemberian bantuan).
  • Berjanji untuk memegang teguh komitmen dalam rangka mengupayakan sebuah dunia yang bebas nuklir. Pernyataan keprihatinan yang dalam perihal pemakaian dana secara besar-besaran untuk persenjataan, padahal dana tersebut dapat disalurkan untuk pembangunan.
  1. Memecahkan masalah-masalah dunia berdasar pada asas keadilan

Indonesia menjadi negara yang juga ikut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan Hak Asasi Manusia, dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Salah satunya adalah peran penting Indonesia dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Baca juga peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan, peran Indonesia dalam Misi Garuda, dan peran Indonesia dalam globalisasi. Inilah penjelasan mengenai empat peran Indonesia dalam GNB (Gerakan Non-Blok). Semoga bermanfaat.

=Kompas.com, Tempo.co, dan Kpu.go.id Menangkan 02 ?