Berikut ini merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar kecuali

Suasana sidang Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan selang pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.[1]

Latar belakang

Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan perlintasan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kesudahan mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, akad Renville, akad Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Hasil konferensi

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

• Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda untuk Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua anggota barat. Indonesia ingin supaya semua kesan kawasan Hindia Belanda diwujudkan menjadi kawasan Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua anggota barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua anggota barat bukan anggota dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.[2][3][4][5]
• Diwujudkan bangunnya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
• Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja untuk Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi sudah dipermaklumkan untuk Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949

Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan.[6]

Pembentukan RIS

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno diwujudkan menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat sudah diwujudkan bangun seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Rujukan

1. ^ Critchley to Department of External Affairs Australian Department of Foreign Affairs and Trade
2. ^ The Indonesian Question in the United Nations Embassy of Indonesia, Oslo
3. ^ Papuan self-determination - Historical roots V WebDiary.com.au
4. ^ Chronology of Papua papuaweb.org
5. ^ Ricklefs, M.C. (1993). A History of Modern Indonesia Since c.1300, 2nd Edition. London: MacMillan. pp. pp.224–225. ISBN 0-333-57689-6. 
6. ^ Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar (1949?) hal. 15.

Page 2

Suasana sidang Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan selang pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.[1]

Latar belakang

Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan perlintasan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kesudahan mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, akad Renville, akad Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Hasil konferensi

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

• Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda untuk Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua anggota barat. Indonesia ingin supaya semua kesan kawasan Hindia Belanda diwujudkan menjadi kawasan Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua anggota barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua anggota barat bukan anggota dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.[2][3][4][5]
• Diwujudkan bangunnya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
• Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja untuk Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi sudah dipermaklumkan untuk Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949

Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan.[6]

Pembentukan RIS

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno diwujudkan menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat sudah diwujudkan bangun seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Rujukan

1. ^ Critchley to Department of External Affairs Australian Department of Foreign Affairs and Trade
2. ^ The Indonesian Question in the United Nations Embassy of Indonesia, Oslo
3. ^ Papuan self-determination - Historical roots V WebDiary.com.au
4. ^ Chronology of Papua papuaweb.org
5. ^ Ricklefs, M.C. (1993). A History of Modern Indonesia Since c.1300, 2nd Edition. London: MacMillan. pp. pp.224–225. ISBN 0-333-57689-6. 
6. ^ Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar (1949?) hal. 15.

Page 3

Suasana sidang Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan selang pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.[1]

Latar belakang

Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan perlintasan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kesudahan mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, akad Renville, akad Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Hasil konferensi

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

• Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda untuk Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua anggota barat. Indonesia ingin supaya semua kesan kawasan Hindia Belanda diwujudkan menjadi kawasan Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua anggota barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua anggota barat bukan anggota dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.[2][3][4][5]
• Diwujudkan bangunnya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
• Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja untuk Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi sudah dipermaklumkan untuk Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949

Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan.[6]

Pembentukan RIS

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno diwujudkan menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat sudah diwujudkan bangun seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Rujukan

1. ^ Critchley to Department of External Affairs Australian Department of Foreign Affairs and Trade
2. ^ The Indonesian Question in the United Nations Embassy of Indonesia, Oslo
3. ^ Papuan self-determination - Historical roots V WebDiary.com.au
4. ^ Chronology of Papua papuaweb.org
5. ^ Ricklefs, M.C. (1993). A History of Modern Indonesia Since c.1300, 2nd Edition. London: MacMillan. pp. pp.224–225. ISBN 0-333-57689-6. 
6. ^ Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar (1949?) hal. 15.

Page 4

Suasana sidang Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan selang pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.[1]

Latar belakang

Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan perlintasan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kesudahan mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, akad Renville, akad Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Hasil konferensi

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

• Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda untuk Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua anggota barat. Indonesia ingin supaya semua kesan kawasan Hindia Belanda diwujudkan menjadi kawasan Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua anggota barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua anggota barat bukan anggota dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.[2][3][4][5]
• Diwujudkan bangunnya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
• Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja untuk Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi sudah dipermaklumkan untuk Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949

Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan.[6]

Pembentukan RIS

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno diwujudkan menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat sudah diwujudkan bangun seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Rujukan

1. ^ Critchley to Department of External Affairs Australian Department of Foreign Affairs and Trade
2. ^ The Indonesian Question in the United Nations Embassy of Indonesia, Oslo
3. ^ Papuan self-determination - Historical roots V WebDiary.com.au
4. ^ Chronology of Papua papuaweb.org
5. ^ Ricklefs, M.C. (1993). A History of Modern Indonesia Since c.1300, 2nd Edition. London: MacMillan. pp. pp.224–225. ISBN 0-333-57689-6. 
6. ^ Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar (1949?) hal. 15.

Page 5

Suasana sidang Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan selang pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.[1]

Latar belakang

Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan perlintasan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kesudahan mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, akad Renville, akad Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Hasil konferensi

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

• Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda untuk Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua anggota barat. Indonesia ingin supaya semua kesan kawasan Hindia Belanda diwujudkan menjadi kawasan Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua anggota barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua anggota barat bukan anggota dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.[2][3][4][5]
• Diwujudkan bangunnya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
• Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja untuk Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi sudah dipermaklumkan untuk Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949

Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan.[6]

Pembentukan RIS

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno diwujudkan menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat sudah diwujudkan bangun seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Rujukan

1. ^ Critchley to Department of External Affairs Australian Department of Foreign Affairs and Trade
2. ^ The Indonesian Question in the United Nations Embassy of Indonesia, Oslo
3. ^ Papuan self-determination - Historical roots V WebDiary.com.au
4. ^ Chronology of Papua papuaweb.org
5. ^ Ricklefs, M.C. (1993). A History of Modern Indonesia Since c.1300, 2nd Edition. London: MacMillan. pp. pp.224–225. ISBN 0-333-57689-6. 
6. ^ Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar (1949?) hal. 15.