Apakah masih bisa pasang listrik 450 watt

General Manager PLN Jateng-DIY, Feby Joko Priharto menyebutkan, masih terdapat kurang lebih 11.000 KK di Kabupaten Magelang yang belum teraliri listrik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, lokasinya terletak jauh dari jaringan PLN, berbatasan dengan kawasan perhutani (berbatasan dengan hutan), atau hunian baru yang berada di area perkebunan.

Dijelaskannya, di tahun 2020 ini, PLN sudah memberikan bantuan pemasangan listrik gratis 450 VA di wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 1.659 unit dengan total biaya sebesar Rp1,2 miliar. Selain itu, PLN juga memberikan bantuan stimulus dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19.

“Terkait Pandemi Covid-19, PLN memberikan bantuan stimulus berupa penggunaan listrik gratis pada pelanggan 450 VA, tidak bayar sampai dengan bulan Desember. Sedangkan bagi pelanggan 900 VA hanya membayar 50 persen dari tagihan rata-rata per bulan,” ungkap Feby.

Menurut Feby, penerima bantuan stimulus di Kabupaten Magelang sendiri saat ini tercatat mencapai 146.000 KK lebih, dengan nilai mencapai Rp3,9 miliar. Rencananya, pemberian bantuan stimulus dalam rangka mengurangi dampak Covid-19 ini akan terus di tambah hingga bulan Desember mendatang.

Selain kepada pelanggan rumah tangga, bantuan stimulus tersebut juga diberikan kepada pelaku bisnis dan industri (UMKM) yang juga terdampak Covid-19.

“Hari ini kita akan me- _launching_ bantuan listrik gratis kepada masyarakat di Kecamatan Salaman ada 87 unit, kemudian Tempuran ada 70, Kajoran ada 22, dan Mertoyudan, Windusari, Secang, Bandongan dengan Totalnya 200 unit,” paparnya.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin sangat mengapresiasi bantuan yang telah diterima bagi para pelanggan PLN di wilayah Kabupaten Magelang. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan dampak Covid-19 di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Tentunya atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar PLN yang terus berupaya berbagi dengan masyarakat di Kabupaten Magelang,” kata Zaenal.

Menurutnya, di masa pandemi sekarang ini berbagai sektor di Kabupaten Magelang telah terkena dampaknya, tidak terkecuali pada sektor pariwisata dan UMKM. Melalui bantuan ini, diharapkan setidaknya bisa memberikan keringanan bagi para pelaku usaha baik di bidang pariwisata, UMKM maupun yang lainnya.

“Saat ini kami juga sedang berbagi stimulus ekonomi. Mungkin dinas terkaitnya (Disdagkop UKM) juga sedang pusing karena pengajuan dari masyarakat sangat luar biasa. Yang jelas kami akan melakukan segala upaya untuk mengurangi dampak Covid-19 bagi masyarakat Kabupaten Magelang,” pungkas Zaenal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan agar daya listrik kelompok rumah tangga miskin dinaikkan dari 450 volt ampera (VA) ke 900 VA. Artinya, daya listrik 450 VA berpotensi akan dihapus.

Menanggapi wacana penghapusan daya listrik 450 VA, PT PLN (Persero) pun buka suara. Menurut Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto, pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan menjalankan kebijakan yang diputuskan pemerintah.

"Sebagai BUMN yang 100 persen dimiliki pemerintah, PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan yang diambil secara bersama oleh pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat," ujar Gregorius dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Kementerian ESDM: Penghapusan Golongan Listrik 450 VA Masih Jadi Usulan Banggar

Ia menambahkan, PLN terus berkomitmen dan memastikan pelayanan ketenagalistrikan bagi masyarakat untuk setiap lapisan tetap andal dan berkualitas. Hal ini untuk mendukung kegiatan ekonomi yang semakin produktif.

Sebelumnya, dalam rapat antara Banggar dengan BKF Kemenkeu disepakati penambahan daya untuk pelanggan 450 VA ke 900 VA. Namun, pada dasarnya kesepakatan masih berupa usulan Banggar kepada pemerintah untuk dikaji lebih lanjut.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, jika kebijakan itu diputuskan direalisasikan, tentu perubahan daya ke 900 VA tidak bisa dilakukan secara cepat. Sebab membutuhkan penyesuaian data terkini penerima subsidi, serta perlu menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelanggan tersebut.

"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," jelasnya kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Soal Penghapusan Daya Listrik 450 VA, Ketua Banggar DPR: Perlu Dilakukan Bertahap

Ia menjelaskan, diperlukan peran PLN untuk melakukan penilaian terhadap pelanggan-pelanggan penerima subsidi listrik, jika memang tingkat konsumsinya dirasa perlu ditambah ke 900 VA maka barulah ditingkatkan dayanya. Meski demikian, pergerseran daya ini perlu dibarengi dengan peningkatan subsidi listrik oleh pemerintah.

"Jika mereka telah waktunya bergeser ke 900 VA karena konsumsi energinya, maka kita dorong. Namun subsidinya juga kita tambah jika mereka bergeser dari 450 VA ke 900 VA dan ini harus dilakukan secara bertahap," kata Said.

Adapun usulan ini bermula dari kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami oversupply listrik. Kondisi surplus listrik diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) di 2030, seiring penerapan energi baru terbarukan (EBT).

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Naikkan Daya Listrik Orang Miskin Jadi 900 VA dan 1.200 VA

Padahal untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun. Lantaran, dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terdapat skema take or pay, yang artinya dipakai atau tidak listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak.

Oleh sebab itu, Banggar pun menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi agar meningkatkan serapan listrik PLN yang saat ini mengalami oversupply.

"Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 V, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA," kata Said dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, Senin (12/9/2022).

Apakah masih ada daya listrik 450 watt?

Berapa biaya pemasangan listrik 450 watt?

Apakah listrik 450 akan dicabut?

Apakah subsidi PLN 2022 masih ada?