Bagaimana cara mendirikan usaha berbadan hukum? Show Badan usaha baik dalam usaha skala kecil, menengah, dan besar sangat penting untuk memiliki badan hukum. Badan hukum akan melindungi badan usaha dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Ciri utama badan usaha yang berbadan hukum adalah terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta perusahaan. Tahap – Tahap Pendirian Perseroan Terbatas 1. Tahap Pengajuan Nama PT. Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT (apakah Nama PT tersebut sudah gunakan atau tidak?). Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:
2. Tahap Pembuatan Akta Pendirian PT Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri Kemenkumham. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris 3. Tahap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Surat ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan di mana perusahaan Anda berada. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran. 4. Tahap Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT. 5. Tahap pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Kemenkumham. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian). Persyaratan yang dibutuhkan antara lain 6. Tahap Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. 7. Tahap Pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. 8. Tahap Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI). Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus di umumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Tahap – Tahap Pendirian Yayasan Pada dasarnya ada 3 tahapan dalam proses pendirian Yayasan, yaitu 1. Tahap Persiapan Di tahap persiapan, Anda bersama pendiri lainnya perlu menentukan berapa besaran kekayaan yang hendak disisihkan untuk menjadi kekayaan awal yayasan. Selain kekayaan yayasan, Anda juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
2. Tahap Pendaftaran dan Pengesahan Begitu nama yayasan yang Anda ajukan dinyatakan masih tersedia, langkah selanjutnya adalah membuat akta notaris berbahasa Indonesia yang menjelaskan pendirian yayasan. Untuk tahapan ini, Anda memerlukan jasa notaris. Bila syarat-syarat tersebut sudah lengkap, maka para pendiri bersama-sama menghadap Notaris untuk menandatangani akta pendirian. Yayasan ini sudah dianggap berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian oleh para pendiri di hadapan Notaris. Namun Yayasan ini belum sah menjadi Badan Hukum. Untuk itu Notarislah yang akan segera memproses pengesahan badan hukum Yayasan ke Kementrian Hukum dan HAM RI. 3. Tahap Pengumuman Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam tambahan berita negara (besarnya biaya pengumuman akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah) Pengumuman harus diajukan permohonannya paling lambat 30 hari sejak akta pendirian disahkan. Selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan Baca juga:
Sumber : Hukum Online Apakah akta perusahaan bisa diubah?Akta perusahaan bisa diubah melalui perubahan Akta. Perubahan Akta ini bisa dilakukan melalui RUPS atau melalui KPPS (Keputusan Para Pemegang Saham). Namun, perubahan Akta perusahaan ini hanya dilakukan melalui Notaris dengan membuat Akta baru yang disebut Akta Perubahan.
Berapa lama perubahan akta perusahaan?Lamanya Proses Perubahan Akta Perusahaan
Pada umumnya, notaris akan meminta waktu selama 1 minggu untuk melakukan pengurusan perubahan akta perusahaan. Menggunakan jasa profesional untuk mengurus legalitas perusahaan bisa menjadi solusi yang lebih mudah dan cepat.
Apa itu akta perubahan perusahaan?Akta perusahaan merupakan bukti fisik sebagai bentuk legalitas usaha yang wajib dimiliki oleh para pelaku usaha. Secara umum akta berisi segala macam informasi terkait dengan berdirinya sebuah perusahaan.
Berapa biaya perubahan akta perusahaan?Estimasi biaya perubahan akta perusahaan
Notaris dan biro jasa perizinan biasanya menetapkan biaya perubahan atau pendirian akta berdasakan skala perusahaan. Perubahan yang berkaitan dengan AD/ART atau yang memerlukan persetujuan Kemenkumham umumnya memakan biaya sekitar Rp4.000.000-Rp7.000.000.
|