Ponorogo (ponorogo.bawaslu.go.id) Mohammad Ihsan, Tim Asistensi Bawaslu Republik Indonesia memaparkan setidaknya ada 4 elemen penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Keempat elemen tersebut yakni pertama terkait regulasi, kedua pemilihan, ketiga penyelenggara, dan keempat peserta Pemilihan. “Berbicara mengenai regulasi tidak hanya mengenai regulasi teknis, hal lain yang penting yakni melihat kembali perdebatan dalam pelaksanaan Pemilu menjadi bagian rezim Pemilu atau pemerintahan daerah bagi Pilkada.” Ungkapnya saat menjadi narasumber Tadarus Pengawasan Pemilu edisi-24 via online, Rabu (20/5). Rujukan utamanya atas regulasi tersebut yakni UU Dasar 1945, Pasal 22E UUD 1945, Pasal 18 Ayat 4, Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Masih kata Mohammad Ihsan, terkait elemen penyelenggara ada 3 lembaga penting dalam Pemilihan dengan peran dan fungsinya masing-masing, pertama yaitu KPU sebagai pelaksana tahapan penyelenggaraan Pemilu, kedua Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, serta yang ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penegak kode etik. Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada Sementara dikesempatan yang sama Tim Asistensi Bawaslu RI, Masmulyadi menyatakan bahwa Kerawanan Pemilu adalah sesuatu yang menimbulkan kegawatan atau bahaya. Pada penyelenggaraan Pemilu Bawaslu secara konseptual mencoba merumuskan kerawanan, sebagai upaya untuk memetakan berbagai hal yang menimbulkan gangguan yang berpotensi menghambat proses pemilihan umum maupun pemilihan Kepala Daerah yang inklusif dan benar. “Dari segala hal itu sangat untuk lebih mudah kita bagai dalam 4 dimensi yaitu yang pertama dimenasi konteks sosial politik, kedua pemilihan yang adil dan bebas, ketiga dimensi kontestasi dan keempat atau yang terakhir yaitu dimensi partisipasi.” Paparnya. Lebih lanjut dirinya menerangkan dari dimensi-dimensi tersebut selanjutnya di turunan menjadi beberapa variabel, dengan rincian dimensi konteks sosial politik ada 4 variabel, dimensi kedua ada 5 variabel, dimensi kontestasi ada 3 variabel ukur, sedangkan yang ke 4 yaitu dimensi partisipasi sebagai dimensi yang cukup penting karena menyangkut legitimasi, dimana semakin besar nilai dari dimensi tersebut, semakin besar pula legitimasi penyelenggran Pemilu, ada 3 hal variable. “Dalam konteks Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah ukuran partisipatif sangat penting guna melihat seberapa besar kontribusinya pada peta kerawanan.” Pungkasnya. Selain Mohammad Ihsan dan Masmulyadi, Tim Asistensi Bawaslu RI yang menjadi narasumber Tadarus Pengawasan Pemilu edisi-24 yakni M.Zaid dan Deytri Aritonang, kesemuanya membahas tema besar terkait standar tata laksana pengawasan dan sosislisasi Pemilu dan Pilkada yang juga disiarkan secara online melalui channel youtube Bawaslu RI. Editor : Nanda, Foto : Muchtar. Jelaskan hubungan antara liberalisme dan utillitarianisme dengan perkembangan makna demokrasi. Bagaimana peran mahasiswa dalam mengimplementasikan ketahanan nasional di iindonesia?. Apakah sebagai generasi milenial kita memiliki tanggung jawab terhadap good citizenship. Bagaimanakah cara kita untuk mengetahui ketahanan nasional pada suatu negara dapat dikatakan sudah baik atau belum? jelaskandan berikan contohnyatanya … Sebagai mahasiswa kontribusi apa saja yg telah klian berikan untuk negara indonesia?. Jelaskan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap perubahan uu no. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Tingkatan pengetahuan pancasila bagaimana? suatu pengetahuan deskriptif secara objektif,apa adanya,baik latarbelakang, rumusan, sifat,isi, bentuk dan … Jelaskan upaya praktis yang dapat dilakukan aparatur pemerintah dalam mendukung perwujudan good governance !. 3. Apa yang anda pahami dengan declarasi djuanda ? dengan adanya deklarasi tersebut, apa konsekwensinya bagi negara indonesia ?. Contoh korupsi transaktif (transactive corruption); korupsi yang memeras (extortive corruption); korupsi investif (investive corruption) korupsi perke … apa yang di maksud dengan hak dan kewajiban 1. Apa yang didirikan Sayuti Melik di Semarang? Jawab.... 1. Apa yang didirikan Sayuti Melik di Semarang ? Jawab .... Q.1. Mengapa manusia harus hidup rukun?________________________________Pakai penjelasan apa yang di maksud dengan 'hak' Contoh seni pertunjukkan tradisi atau daerah yang berasal dari Jawa Barat adalah....., 1. Pasal 33 Ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan pembahasan dari perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial … 11. Tuliskan tiga macam hak warga negara berdasarkan UUD 1945 Sekarang tugas kalian hari adalah membantu orangtua dan shalat dhuha. Setelah kalian selesai melaksanakannya. Kalian ceritakan kembali kegiatan yang d … pls bantu aku kerjain soal ini kalo yang mau kerjain nanti ku kasih bintang 5 dan like dan jadikan jawaban tercerdas btw kalo kalian liat no 19/20 gau … apa saja aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam setiap perubahan kurikulum tersebut |
Yang tidak termasuk pelaksanaan pemilihan umum adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketajaman Inc.
