NEWS | 9 Mei 2018 06:45 Reporter : Syifa Hanifah Merdeka.com - 21 Mei 1998 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, Presiden Soeharto lengser setelah 32 tahun menjadi orang nomor satu di Indonesia. Banyak peristiwa kelam sebelum akhirnya Soeharto mundur. Indonesia dilanda krisis, demo besar-besar dari mahasiswa menuntut Soeharto mundur, penjarahan, kerusuhan dan kebakaran terjadi di mana-mana. Tragedi Mei 98 yang memakan korban jiwa itu akan terus dicatat dalam sejarah, sebagai perjalanan demokrasi di Indonesia. Di tengah gejolak politik, ekonomi dan sosial saat itu, Soeharto berupaya untuk menstabilkan keamanan. Ia berusaha mencari jalan tengah sebelum mengambil pilihan terakhir, mundur. Berikut upaya Soeharto mempertahankan kekuasaan sebelum memilih mundur: 2 dari 5 halaman
 Salah satu peristiwa yang penting untuk dirujuk adalah ketika Soeharto memanggil sejumlah tokoh masyarakat untuk dimintai pendapat terkait kondisi bangsa yang sudah amat genting akibat krisis multidimensi yang terjadi. Mereka yang diundang ke Istana Negara oleh Soeharto pada 19 Mei 1998, atau dua hari menjelang pengunduran diri tokoh sentral Orde Baru itu adalah Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nurcholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar dari Muhammadiyah, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi dari Muslimin Indonesia, Sumarsono dari Muhammadiyah, serta Achmad Bagdja dan Ma'aruf Amin dari Nahdlatul Ulama. 3 dari 5 halaman
Usai bertemu para tokoh tersebut, Presiden Soeharto kala itu ingin membentuk Komite Reformasi dan menunjuk Nurcholish sebagai ketua, namun hal itu ditolak oleh pria yang akrab disapa Cak Nur itu. Yusril Ihza Mahendra yang kala itu menjadi staf khusus kabinet, juga gagal mengajak tokoh-tokoh lainnya seperti Amien Rais dan K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur), Ma'ruf Amin, Cholil Baidowi, Ali Yafie, Emha Ainun Nadjib, Achmad Bagdja dan Sumarsono. “Pak, kita gagal membentuk (Komite Reformasi) ini,†ungkap Yusril kepada Soeharto, seperti dikutip dari buku ‘Mereka Mengkhianati Saya: Sikap Anak-Anak Emas Soeharto di Penghujung Orde Baru'. 4 dari 5 halaman
Selain itu, untuk meredam dan menstabilkan situasi, Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti nama menjadi Kabinet Reformasi. Namun usaha itu juga gagal dilakukan karena sebanyak 14 menteri yang menolak bergabung dan memilih mundur secara bersama-sama. 5 dari 5 halaman
Upaya lainnya adalah hasil pertemuan antara Soeharto dengan kesepuluh tokoh masyarakat dan ulama hari itu, disepakatilah ketentuan bahwa pemerintah akan merombak Kabinet VII dan menggantinya dengan Kabinet Reformasi, dalam rentang waktu enam bulan ke depan.Selain itu, mekanisme lain berupa diadakannya pemilu yang dipercepat dan dipersiapkan dalam masa enam bulan tersebut. Soeharto juga tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden. Hal ini diungkapkan oleh KH Ma'ruf Amin, yang menceritakan hal terseut. Ketua PBNU menilai itu sebagai langkah strategis dan terstruktur dalam mendesain mundurnya Soeharto dari tampuk pemerintahan, dengan jalan konstitusional guna menghindari adanya gejolak politik yang bisa makin memanaskan kondisi genting saat itu."Ini disepakati oleh para tokoh yang hadir saat itu, termasuk saya. Maka hal itu pun sudah menjadi keputusan dan Pak Harto siap untuk melakukan hal tersebut," kata KH. Ma'ruf Amin. Namun upaya ini juga mentok. Dan pada akhirnya Soeharto memutuskan mengundurkan diri. (mdk/has) Baca juga: Sekutu menyampaikan ultimatum kepada sutan syahrir untuk meninggalkan bandung selatan pada tanggal berapa? Perjanjian penyerahan wilayah nusantara dari belanda ke inggris adalah Menurut Anda apa yang akan terjadi jika pada tahun 1950 pusat penelitian batik di Yogyakarta tidak membentuk koperasi batik gkbi Siapakah bapak pandu sedunia ?Jelaskan dengan lengkap !Tolong yg pramuka :)(sebenarnya ini cuma kuis pramuka,yg ngasal,, LAPOR!!) apa akibat dari perang 80 tahun? 7 1/5 +3 2/5 + 1 2/5= mengapa nabi muhammad melakykan hijrah ke madinah Mengapa pada tahun 1950 muncul koperasi batik gkbi di Yogyakarta Jelaskan tata cara salat fardhu secara singkatmohon jawabannya yaa apakah contoh lain dari organisasi Panitia???
Orde baru adalah sebutan yang diberikan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Masa orde baru dimulai sejak tahun 1966 untuk menggantikan orde lama yang merupakan masa pemerintahan pimpinan Presiden Soekarno dan berlangsung sebelum Era Reformasi. Yang dimaksud dengan Orde Baru adalah suatu penataan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan kembali berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebab pada saat akhir masa pemerintahan Orde Lama, berkembangnya ideologi komunis telah mengancam keutuhan bangsa dan ideologi Pancasila persisnya ketika terjadi peristiwa G30S PKI. Awal masa pemerintahan Orde Baru (Orba) dimulai ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Jendral Soeharto lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada masa Orba banyak kebijakan yang memberi pengaruh terhadap situasi negara kita saat ini dalam berbagai bidang, dan salah satunya adalah kebijakan politik yang dilakukan di lingkup dalam negeri dan luar negeri. Berikut ini adalah beberapa kebijakan politik pada masa orde baru. 1. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet pertama yang dibentuk pada masa peralihan kekuasaan dari Orla ke Orba adalah Kabinet Ampera. Tugas dari kabinet ini adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk melakukan pembangunan nasional. Program kabinet Ampera yang dikenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yaitu:
2. Penyelenggaraan pemilu tahun 1971 Pelaksanaan pemilu ini diatur lewat sidang istimewa MPR di tahun 1967 yang hasilnya menetapkan bahwa pemilu akan dilakukan pada tahun 1971. Berbeda dengan pemilu pada masa orde lama di tahun 1955, ada satu partai politik yang selalu mendominasi kemenangan sejak tahun 1971 yaitu Golkar pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Ketahui sejarah pemilu 1955 dan pemilu pada masa orde lama. 3. Penyusutan parpol Partai politik disederhanakan dan disusutkan jumlahnya menjadi hanya tiga yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari Nadhlatul Ulama (NU), Parmusi, Perti, PSII, dan Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo. Ketahui sejarah partai Golkar, sejarah partai PPP dan sejarah partai PDIP. 4. Adanya dwifungsi ABRI Kebijakan politik pada masa orde baru ini membuat ABRI memiliki dua fungsi atau peran ganda yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan juga kekuatan sosial politik. Dalam bidang sosial politik, ABRI diarahkan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, memiliki wakil di MPR pada Fraksi ABRI, sehingga kedudukan ABRI pada masa Orba sangat dominan. 5. Penyusunan P4 Kebijakan politik pada masa orde baru melibatkan penyusunan P4. P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang juga dikenal dengan istilah Ekaprasetia Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Tidak ada organisasi yang diizinkan untuk menggunakan ideologi selain Pancasila, juga diberikan penataran P4 untuk pegawai negeri sipil. 6. Indonesia kembali masuk PBB Indonesia pernah keluar dari keanggotaan Sejarah berdirinya PBB pada 7 Agustus 1965 ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga pemerintah RI tidak setuju dan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini berdampak besar sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan ekonomi serta kesulitan dalam berpolitik dunia. Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa orde baru untuk luar negeri dengan kembali masuk ke keanggotaan PBB sesuai dengan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966 keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Hal ini juga terjadi karena banyak peran PBB untuk Indonesia, misalnya mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia dan juga mengembalikan Irian Barat kembali ke bagian RI setelah perjuangan pembebasan Irian Barat yang penuh pengorbanan. 7. Memulihkan hubungan diplomatik Terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang dipicu oleh penerbitan Dwikora pada 3 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Dwikora adalah pernyataan perang terhadap Malaysia sehubungan dengan batas negara yang ada di pulau Kalimantan. Thailand sebagai pihak ketiga yang saat itu dikenal sebagai Muangthai membantu mengakhiri konfrontasi. Untuk memulihkan hubungan diplomatik yang rusak karena konflik tersebut, penanda tanganan perjanjian antara Indonesia dengan wakil Adam Malik dan Malaysia yang diwakili Tun Abdul Razak dilakukan pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Begitu juga dengan pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura lewat pengakuan akan sejarah kemerdekaan Singapura yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dilakukan kepada Perdana Menteri Lee Kwan Yeuw. 8. Memutuskan hubungan dengan RRC Berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang pro kepada RRC dan berporos pada Beijing sehingga menyebabkan paham komunis tumbuh subur di Indonesia, kebijakan politik masa orde baru justru memutuskan hubungan dengan RRC. Kebijakan politik Indonesia tidak lagi berjalan dengan bebas dan aktif seperti sebelumnya, maka pemerintah Orba mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC dan meniadakan segala hal yang berbau Cina di Indonesia. 9. Memperkuat kerjasama Beberapa usaha kebijakan politik pada masa orde baru dalam lingkup regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk memperkuat hubungan dengan negara – negara tetangga yaitu:
10. Bergabungnya Timor Timur Ketika Indonesia merdeka, Timor Timur yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang letaknya dekat dengan Timor Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis pada 1974, pergolakan di Timor Timur terus terjadi dan menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian Presiden Soeharto memutuskan penggabungan Timor Timur ke Indonesia yang menjadi propinsi ke 27. Walaupun demikian, Fraksi Fretelin terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, hingga pada tahun 1999 ketika Orba berakhir rakyat Timor Timur melakukan referendum untuk lepas lagi dari RI dan mendirikan negara sendiri yang berdaulat. Kebijakan politik masa orde baru ini tidak saja membawa berbagai penyimpangan, namun di balik itu semua tetap ada kelebihan yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang cukup maju di mata internasional dan pada berbagai bidang. Mengetahui apa dan bagaimana kebijakan politik pada masa orde baru sangat berguna untuk belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan dan bagaimana hal tersebut diatasi serta diperbaiki di masa depan.
=Kompas.com, Tempo.co, dan Kpu.go.id Menangkan 02 ?
|
Tunjukkan langkah langkah perbaikan politik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketajaman Inc.
