 Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI adalah?
Jawaban: D. D. menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang Dilansir dari Encyclopedia Britannica, tujuan pemerintah pendudukan jepang membentuk bpupki adalah d. menarik simpati bangsa indonesia terhadap jepang. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Siapa pahlawan yang gugur dalam peristiwa bandung lautan api? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI adalah?
Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: D. menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban D benar, dan 0 orang setuju jawaban D salah. Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI adalah menarik simpati bangsa indonesia terhadap jepang. Pembahasan dan Penjelasan Jawaban A. menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa janji kemerdekaan benar-benar akan dilaksanakan menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali. Jawaban B. menguji kemampuan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan. Jawaban C. menunjukkan bahwa Jepang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan. Jawaban D. menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat. Jawaban E. menguji sikap mental bangsa Indonesia terhadap Jepang menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah D. menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.
Suara.com - Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan maksud untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Apa saja tujuan BPUPKI dibentuk oleh Jepang? Tujuan BPUPKI didukung oleh pemerintah Jepang padahal bangsa Indonesia adalah jajahannya memang tidak sepenuhnya untuk mencapai kemerdekaan. Sebab, nyatanya Jepang pun tidak segera melepaskan Indonesia begitu saja. Dilansir laman Kemendikbud.go.id, sebenarnya pada akhir 1944 kondisi Jepang terdesak dalam perang Asia Timur Raya. Jepang yang terus dibombardir oleh serangan sekutu mulai diambang kekalahan. Akhirnya pada 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumakici Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI dengan anggota sebanyak 60 orang. Badan tersebut dibentuk dengan tujuan menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Baca Juga: Aroma Politik di Balik Penetapan Hari Kesaktian Pancasila Pengurus BPUPKI kemudian diumumkan pada 29 April 1945, dengan ketua Dokter K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Ketua muda pertama dijabat oleh Shucokan Cirebon, Icibangase. Kepala Sekretariat dijabat oleh R.P. Suroso dibantu Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo. Berikut penjelasan tentang tujuan BPUPKI serta tugas utama. Sejarah sidang BPUPKI juga perlu kalian ketahui. 1. Tujuan BPUPKI Tujuan BPUPKI dibentuk adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Secara ringkas tujuan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Namun dari sisi Jepang, BPUPKI adalah janji manis untuk menarik hati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Jepang membentuk BPUPKI agar seolah memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Baca Juga: Hari Lahir Pancasila : Sejarah, Tujuan dan Makna 2. Tugas Utama BPUPKI Liputan6.com, Jakarta Tujuan dibentuknya BPUPKI merupakan tonggak penting kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Chōsa-kai merupakan badan buatan Jepang yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tujuan dibentuknya BPUPKI memiliki kepentingan tersendiri bagi Jepang maupun Indonesia. Bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI sebenarnya berkaitan dengan menarik dukungan rakyat untuk membantu Jepang. Namun, bagi Indonesia, tujuan dibentuknya BPUPKI dimanfaatkan untuk merencanakan kemerdekaan. Tujuan dibentuknya BPUPKI ini pada akhirnya mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Sebagai warga negara yang baik, penting mengetahui tujuan dibentuknya BPUPKI. Berikut tujuan dibentuknya BPUPKI, dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Rabu(24/11/2021). Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-14 Juli 1945 (Sumber: Wikipedia) BPUPKI dibentuk pada pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Pendirian badan ini sebelumnya sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Saat dilantik oleh Jepang pada 28 Mei 1945 BPUPKI berjumlah 62 orang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua orang wakil ketua yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.Panji Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Lukisan Anggota BPUPKI di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Liputan6.com/Mochamad Khadafi) Tujuan dibentuknya BPUPKI yang paling utama adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki dan menyusun segala sesuatu rencana mengenai persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia menyangkut segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Secara rinci BPUPKI bekerja untuk menetapkan dasar-dasar Indonesia yang merdeka dan berdaulat. BPUPKI juga bertugas untuk menetapkan Undang-undang Dasar. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Ilustrasi Bendera Merah Putih Credit: unsplash.com/Nick Bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu. Ini dilakukan dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Ini membuat tujuan dibentuknya BPUPKI tidak 100 persen tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI bagi Jepang adalah untuk mendapat dukungan dan melaksanakan politik kolonialnya. Jepang membentuk BPUPKI agar seolah memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Ilustrasi Bendera Indonesia/Pixabay.com BPUPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang resmi kedua pada 10-17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Di antara masa persidangan pertama dan kedua tersebut BPUPKI mengadakan sidang tidak resmi yaitu sidang yang dilaksanakan pada masa reses (masa istirahat dari kegiatan persidangan). BPUPKI bersidang untuk membahas usul-usul rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Monumen Pancasila Sakti didirikan untuk mengenang keberhasilan Pancasila dalam membendung paham komunis di Indonesia, Jakarta, Selasa (30/9/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo) Dalam sidang pertama BPUPKI para tokoh pendiri negara secara bergantian menyampaikan pidato dan pandangannya terkait rancangan dasar negara. Usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945) secara berurutan disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) Usulan secara lisan: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Sosial Usulan secara tertulis: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mr.Soepomo (31 Mei 1945) 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat Ir. Soekarno (1 Juni 1945) 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan Untuk lima dasar negara tersebut Ir. Soekarno juga mengusulkan agar diberi nama Pancasila. Ilustrasi Pancasila Credit: pexels.com/Dio BPUPKI terdiri dari 67 orang anggota. Dari 67 orang tersebut, 60 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Sedangkan wakil ketua BPUPKI ada dua, yakni Ichibangase Yosio dari pihak Jepang dan Raden Pandji Soeroso dari pihak Indonesia. Berikut anggota dari BPUPKI yang terdiri dari orang Indonesia : 1. Abdul Kaffar 2. Abdul Kahar Muzakir 3. Agus Muhsin Dasaad 4. AR Baswedan 5. Bandoro Pangeran Hairo Purobujo 6. Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo 7. Bendoro Pangeran Hairo Bintoro 8. Dr. Raden Buntaran Martoatmojo 9. Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja 10. Dr. Samsi Sastrawidagda 11. Dr. Sukiman Wiryosanjoyo 12. Drs. Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat 13. Drs. Muhammad Hatta 14. K. H. A. Ahmad Sanusi 15. Haji Abdul Wahid Hasyim 16. Haji Agus Salim 17. Ir. Pangeran Muhammad Nur 18. Ir. Raden Ashar Sutejo Munandar 19. Ir. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo 20. Ir. Raden Ruseno Suryohadikusumo 21. Ir. Soekarno 22. K.H. Abdul Halim Majalengka 23. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat 24. Ki Bagus Hadikusumo 25. Ki Hajar Dewantara 26. Kiai Haji Abdul Fatah Hasan 27. Kiai Haji Mas Mansoer 28. Kiai Haji Masjkur 29. Liem Koen Hian 30. Mas Aris 31. Mas Sutarjo Kartohadikusumo 32. Mr. A. A. Maramis 33. Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro 34. Mr. Mas Besar Martokusumo 35. Mr. Mas Susanto Tirtoprojo 36. Mr. Muhammad Yamin 37. Mr. Raden Ahmad Subarjo 38. Mr. Raden Hindromartono 39. Mr. Raden Mas Sartono 40. Mr. Raden Panji Singgih 41. Mr. Raden Syamsudin 42. Mr. Raden Suwandi 43. Mr. Raden Sastromulyono 44. Mr. Yohanes Latuharhary 45. Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso 46. Ny. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito 47. Oey Tiang Tjoei 48. Oey Tjong Hauw 49. P.F. Dahler 50. Parada Harahap 51. Prof. Dr. Mr. Raden Supomo 52. Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat 53. Prof. Dr Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma 54. Raden Abdulrahim Pratalykrama 55. Raden Abikusno Cokrosuyoso 56. Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro Kolopaking 57. Raden Adipati Wiranatakoesoema V. 58. Raden Asikin Natanegara 59. Raden Mas Margono Joyohadikusumo 60. Raden Mas Tumenggung Ario Suryo Sedangkan anggota dari orang Jepang, terdiri dari : 1. Matuura Mitukiyo 2. Miyano Syoozoo 3. Tanaka Minoru 4. Tokonami Tokuzi 5. Itagaki Masumitu 6. Masuda Toyohiko 7. Ide Teitiroo. Lanjutkan Membaca ↓ |
Tujuan pemerintah penduduk Jepang membentuk BPUPKI adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketajaman Inc.
