Eduard Douwes Dekker KOMPAS.com - Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Kebijakan resmi Politik Etis ini berlangsung selama pemerintah kolonial Hindia Belanda sepanjang empat dekade, dari 1901 hingga 1942. Tokoh Belanda yang melandasi munculnya Politik Etis adalah Pieter Brooshooft, wartawan Koran De Locomotief dan C Th van Deventer, seorang politikus. Selain kedua tokoh tersebut, terdapat beberapa nama lain yang terlibat dalam Politik Etis, yaitu:
Baca juga: Danudirja Setiabudi (Ernest Douwes Dekker): Kehidupan dan Perjuangan Pieter BrooshooftPieter Brooshooft adalah wartawan dan sastrawan yang merupakan pelopor terbentuknya kebijakan Politik Etis. Tahun 1887, Pieter melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa. Ia kemudian menulis laporan mengenai keadaan Hindia Belanda yang sangat menyedihkan karena kebijakan tanam paksa pemerintah. Pieter menyampaikan laporannya tersebut kepada 12 tokoh politisi Belanda terkemuka, disertai lampiran setebal buku yang memaparkan fakta-fakta yang dicatat dan ditandatangani 1255 orang. Laporan itu berisi tuntutan harus dibentuknya Partai Hindia agar kepentingan Hindia Belanda terwakili di parlemen. Berawal dari pemikiran kritik tersebut, Pieter akhirnya memunculkan kebijakan Politik Etis agar pemerintah kolonial dapat lebih memperhatikan nasib para bumiputra yang terbelakang. Baca juga: S Sudjojono, Bapak Seni Rupa Modern Indonesia Mr WK Baron van DedemBaron van Dedem adalah pengacara Belanda dan politikus liberal. Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.
Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.
Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi:
Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Selain dalam bidang pendidikan, kebijakan politik etis telah menghasilkan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa pribumi, seperti misalnya pembuatan irigasi, pendirian bank-kredit untuk rakyat, subsidi untuk industri pribumi dan kerajinan tangan. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik. negara Indonesia sebagai satu kesatuan sumpah pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di kota? Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Alat Pemersatu Bangsa, apakah arti dari "Bhinneka Tunggal Ika" kerjaka. ya tolong banget 1. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Apa sajakah yang menyebabkan? 33. Berikut contoh peristiwa yang mengutamakan kelompok daerahnya atau akibat pengaruh faktor kedaerahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adala … TOLONG DIJAWAB SEGERA!! 1. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Apa sajakah yang menyebabkan?2. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Alat Pemersatu Bangsa, … Tujuan negara kesatuan republik indonesia yang tercantum dalam…. Tuliskan 2 contoh sikap yang di tunjukan dan berkaitan dengan ham sesuai dengan sila pancasila sila ke 5 sebutkan contoh 4 gotong royong di rumah sederhana bersama keluarga Berikut yang merupakan sikap dan budaya menerima perbedaan dan keagamaan dalam lingkungan yaitu..... a. Menghargai kemampuan dan kecerdasan masing-ma … tulislah 3 makna dari persatuan dan kesatuan!nb:sedang membutuhkan pacar...yang jawab berarti harus jadi pacar aku... esi adalah Pemuda r dengan 65 WF 9. Teks Sumpah Pemuda berisi tiga hal, yaitu **** a. satu bahasa, satu budaya, dan satu tanah air yaitu Indonesia b. … 25. Berikut ini merupakan masalah tentang patriotisme dalam dari generasi muda Indonesia saat ini, kecuali......... a. Malas belajar dan memilih unt … Taanggal Berapa Pramuka Inddonesia Berdiri? keadaan alam kota Madiun arti penting keberagaman adalah menghindari terjadinya... jika semua anggota keluarga hidup rukun dan bersatu maka akan tercipta nya keluarga yang Perhatikan bacaan teks berikut !.. Setelah membaca teks tersebut, di bawah ini yang merupakan dasar hukum pelaksanaan persatuan dan kesatuan di Indone … |