Sebutkan 5 gerakan pemberontakan sebagai bentuk ancaman disintegrasi bangsa beserta tokoh sentralnya

tirto.id - PRRI/Permesta kerap disebut sebagai pemberontakan dalam sejarah usai pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, tepatnya sejak 1957. PRRI singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta berarti Perjuangan Rakyat Semesta.

Berdasarkan catatan Abdurakhman dan kawan-kawan dalam buku Sejarah Indonesia (2015), latar belakang pemberontakan PRRI/Permesta adalah rasa ketidakpuasan dari angkatan militer di daerah terhadap pusat, terutama muncul dari Sumatera dan Sulawesi.

Situasi kian pelik karena beberapa tokoh militer di daerah-daerah tersebut mulai menunjukkan ketidakpatuhan kepada pimpinan pusat. Bahkan, urusan ini semakin serius ketika tuntutan-tuntutan otonomi daerah mulai diajukan.

Pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya beberapa dewan perjuangan daerah pada kurun waktu Desember 1956 hingga Februari 1957.

Dikutip dari Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan (2011) yang ditulis Petrik Matanasi, PRRI dibentuk di Padang, Sumatera Barat, tanggal 15 Februari 1958.

Sedangkan Permesta berdiri pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, tak lama kemudia, pusat Permesta dipindahkan ke Manado, Sulawesi Utara.

Baca juga:

• Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar: Sejarah Penumpasan
• Penyebab Sejarah Pemberontakan DI-TII Daud Beureueh di Aceh
• Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan & Aksi Tokohnya

Tujuan PRRI/Permesta

Beberapa dewan daerah perjuangan yang dibentuk PRRI/Permesta pada 1956-1957 meliputi:

1. Dewan Banteng

Dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein dengan wilayah Sumatera Barat.

2. Dewan Gajah

Berpusat Sumatera Utara dengan pemimpinnya Kolonel Maludin Simbolon.

3. Dewan Garuda

Berlokasi di Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Letkol Barilan.

4. Dewan Manguni

Satu-satunya dewan yang berlokasi di Sulawesi. Berada di Manado, Sulawesi Utara, dengan Kolonel Ventje Sumual sebagai pemimpinnya.

Baca juga:

• Sejarah Pemberontakan Andi Azis: Penyebab dan Dampaknya
• Sejarah Pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat
• Sejarah Pemberontakan DI/TII Amir Fatah di Jawa Tengah

Pada 12 Februari 1958, Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng, memproklamasikan pendirian PRRI, dengan didukung dua dewan perjuangan lainnya. Syafruddin Prawiranegara menjadi Perdana Menteri PRRI.

Di Sulawesi, Permesta telah berdiri sebelumnya, yakni tanggal 2 Maret 1957. Permesta menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud melawan pemerintah RI, melainkan hanya menginginkan pemerataan kesejahteraan wilayah timur Indonesia.

Ventje Sumual, salah satu tokoh sentral Permesta, menegaskan bahwa tidak ada kata-kata yang merujuk pada upaya memerdekakan diri.

“Permesta bukan pemberontakan, melainkan suatu deklarasi politik," tandas Ventje Sumual dikutip dari Tempo (April 2009).

Meskipun pembentukan Permesta beriringan dengan PRRI di Sumatera Barat, namun Ventje Sumual menyangkal keterkaitan antara keduanya.

“Tidak ada hubungan apa-apa. Kalau PRRI memang pemberontakan. Tapi Permesta hanyalah suatu program untuk pembangunan Indonesia Timur," elaknya.

Baca juga:

• Sejarah Peristiwa PKI Madiun 1948: Latar Belakang & Tujuan Musso
• Akhir Sejarah D.N. Aidit Ketua PKI Usai Peristiwa G30S 1965
• Nama 7 Pahlawan Revolusi dan Gerakan 30 September (G30S) 1965

Akhir PRRI/Permesta

Pemerintah pusat menganggap aksi PRRI/Permesta sebagai bentuk pemberontakan. Operasi penumpasan pun segera diluncurkan.

Menurut Phill Manuel Sulu melalui buku Permesta dalam Romantika, Kemelut & Misteri (2011), gerakan PRRI di Sumatera mampu dipadamkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam waktu cepat.

Di Sulawesi, Permesta juga mulai kewalahan meskipun dikabarkan sempat mendapat bantuan dari beberapa negara asing seperti Amerika Serikat, Taiwan, Jepang, dan Filipina.

Gerakan PRRI/Permesta mulai diredam pada Agustus 1958. Tahun 1961, Presiden Sukarno membuka kesempatan kepada mantan anggota PRRI/Semesta untuk kembali ke pangkuan NKRI dan diberikan amnesti.

Baca juga:

• Sejarah Pemberontakan Ranggalawe di Kerajaan Majapahit
• Kontroversi Sejarah Pemberontakan Ra Semi di Kerajaan Majapahit
• Sejarah Pemberontakan Ra Kuti di Majapahit Ditumpas Gajah Mada

Tokoh-tokoh Peristiwa

Tokoh PRRI

Sjafruddin Prawiranegara, Assaat Dt. Mudo, Dahlan Djambek, Maludin Simbolon, Ahmad Husein, Barilan, Soemitro Djojohadikoesoemo, Muhammad Sjafei, Saladin Sarumpaet, Muchtar Lintang, Abdul Gani Usman, Dahlan Djambek.

Tokoh Permesta

Ventje Sumual, Jan Willem Gerungan, Alex Kawilarang, Saleh Lahade, Andi Abdul Muis, Lukas J. Palar, Samuel Karundeng, Daniel Julius Somba, Joop Warouw.

Baca juga:

• Jenis Pola Hunian Sejarah Kehidupan Manusia Purba Masa Praaksara
• Sejarah Kemunduran Peradaban Islam: Faktor dan Penyebabnya
• Sejarah Kerajaan Buleleng: Pendiri, Letak, Raja, & Peninggalan

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki kepentingan tersendiri. Kepentingan ini bisa saja menimbulkan gesekan-gesekan di lapisan masyarakat yang bisa menimbulkan suatu keadaan dimana tidak adanya sebuah kesatuan dan menghilangnya keutuhan yang bisa menjadi alasan terjadinya perpecahan. Inilah yang disebut dengan ancaman disintegrasi bangsa.

Ancaman Disintegrasi Bangsa Indonesia

Sebagai negara yang memiliki berbagai macam keragaman, mulai dari agama hingga suku, Indonesia menjadi sedikit rentan dengan sebuah disintegrasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu:

Konflik Kenegaraan atau Sistem Pemerintahan

Salah satu contoh konflik yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah munculnya PRRI dan PERMESTA. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan PERMESTA singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta.

Pergerakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera, karena angkatan darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera, merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau angkatan darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Oleh karena itu mereka mulai mendirikan dewan-dewan sendiri.

Dewan-dewan ini juga memiliki pemimpinnya masing-masing, di antaranya

• Dewan Banteng di Sumbar dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein
• Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Maludin Simbolon
• Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual
• Dewan Garuda di Sumsel dipimpin oleh Letkol Barlian

Dewan-dewan ini pun disatukan oleh Letkol Achmad Husein pada 15 Februari 1958, bersama Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat. Kabar mengenai pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke berbagai daerah Sulawesi lainnya. Hal inilah yang memulai gerakan dukungan dari masyarakat yaitu PERMESTA.

Respon dari Pemerintah Pusat adalah dengan melakukan operasi militer. Operasi militer yang pertama itu ditujukan untuk meredam PRRI, dan operasi ini bernama Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Letkol Achmad Yani, mencegah ancaman disintegrasi bangsa ini.

Konflik Ideologi

Salah satu konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya, ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi perdana menteri Soekarno – Hatta. Amir merupakan perdana menteri ekonomi kedua Republik Indonesia.

Amir Syarifuddin merasa kecewa dengan penurunannya sehingga ia membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia. Tiga partai yang bergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Buruh Indonesia (PBI).

Tujuan Amir Syarifuddin membentuk FDR adalah untuk menjatuhkan kabinet Mohammad Hatta. Sementara Musso yang memimpin PKI madiun, ingin mendirikan Negara Sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Untuk mencegah pemberontakan yang terus berlanjut, pemerintah pun mengirim angkatan bersenjata ke Madiun, dan terjadilah pertempuran. Perbedaan ideologi antara komunisme dan pancasila menjadi pemicu dari konflik ini.

Konflik Kepentingan

Salah satu bentuk dari konflik ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang dari konflik ini karena adanya penolakan masyarakat Maluku, terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak jika Negara Indonesia Timur, bergabung ke dalam NKRI.

Namun banyak masyarakat dari Indonesia bagian timur lainnya yang memilih untuk bergabung dengan NKRI. Akibatnya, masyarakat Maluku lebih memilih untuk mendirikan negara mereka sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada 25 April 1950, dipimpin oleh Mr. Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil. Chris Soumokil ini merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur

Untuk bisa mengkondisikan RMS ini, pemerintah Indonesia pun mengirimkan Dr. J. Leimena untuk bisa berunding dengan Soumokil. Namun, usaha ini tidak berhasil. Langkah selanjutnya yang diambil oleh NKRI adalah mengirimkan Kolonel Alex Kawilarang bersama pasukannya dalam sebuah usaha untuk menaklukkan RMS. Pada tahun 1963 Soumokil berhasil ditangkap di pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati.dan mengakhiri RMS.

Nah itu dia berbagai macam ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. NKRI adalah negara yang luas dengan berbagai macam keanekaragamannya, menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintahan. Pemerintah harus bisa bersikap adil dan memenuhi berbagai hak dari warga negara.

Apakah kamu memiliki pertanyaan mengenai hal ini? Silahkan tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk share pengetahuan ini.