Salah satu prinsip kebijakan sistem pembayaran adalah keamanan jelaskan prinsip tersebut

Keberhasilan sistem pembayaran dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Tapi, sebaliknya, risiko ketidaklancaran atau kegagalan dari suatu sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian.Karena pentingnya sistem pembayaran bagi kelancaran roda aktivitas perekonomian itulah makanya ia diatur lalu lintasnya, dan dijaga keamanannya, serta harus selalu dijamin kelancarannya. Di Indonesia, tugas dan kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tersebut Bank Indonesia ber wenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa system pembayaran, seperti sistem transfer dana, baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.Sementara itu, terkait prinsip kesetaraan akses, BI harus menjaga agar tak terjadi praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Pada akhirnya, sudah menjadi kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran bahwa konsumen adalah hal utama. Karena itu, aspek perlindungan konsumen harus benar-benar menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Sistem Pembayaran Ritel

Sistem pembayaran dalam suatu aktivitas perdagangan (perekonomian) terkait dengan pemindahan nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, melalui beragam media, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak disertai aturannya yang ketat. Dari segi jenis, ada dua jenis sistem pembayaran, yakni pembayaran dalam skala kecil atau ritel dan pembayaran dalam skala besar. Meski dilihat dari jumlah dana yang ditransaksikan terbilang kecil, sistem pembayaran ritel di masa mendatang akan meluas, tidak hanya di dalam negeri tapi bisa terjadi lintas negara. Begitu pula kecenderungan pembayaran ritel di masa depan bukan lagi dalam rupiah tapi dolar dan berbentuk perdagangan elektronik atau disebut e-dagang (e-commerce).

Industri teknologi informasi yang berkembang sangat cepat saat ini telah memungkinkan transaksi komersial dilakukan melalui jejaring peralatan canggih untuk semua kegiatan terkait, seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management (SCM), e-pemasaran (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI).

E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekadar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain.

Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik di AS telah menghasilkan penjualan seharga US$ 12,2 miliar pada 2003. Sementara sebuah laporan lain menyebutkan, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat mencapai seperempat trilun dolar AS pada 2011. Istilah “perdagangan elektronik” telah berubah sejalan dengan waktu. Semula perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Tapi kemudian ini berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat “perdagangan web” — pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman (HTTPS), protocol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Manfaat yang diperoleh dari adanya sistem pembayaran retail adalah: (1) penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran; (2) penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respons pemasaran yang berbeda-beda, sehingga ia dapat mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat pada berbagai segmen; (3) penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan dapat menciptakan daya tarik pemasarannya.


Menyongsong AEC 2015

Menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economic Community (AEC) 2015, Indonesia harus bisa mengambil manfaat dengan mengembangkan strategi sistem pembayaran ritel ini. Terbentuknya AEC 2015 nanti akan memberikan peluang yang begitu luas bagi negara-negara anggota Asean untuk memperluas skala ekonomi, meningkatkan daya tarik investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan dan memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis.Saat ini, setidaknya Indonesia sudah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara-negara anggota Asean lainnya. Pertama, dalam hal sistem pembayaran, Indonesia sudah lebih maju dari sesama anggota Asean lainnya. Indonesia bahkan menjadi acuan untuk penerapan sistem pembayaran. Ini harus dijaga dan harus lebih mencengkram lagi. Keunggulan lainnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, yaitu 250 juta jiwa (perkiraan pada 2015), yang merupakan separoh dari seluruh penduduk Asean. Karena itu, Indonesia harus memimpin pasar sistem pembayaran, termasuk sistem pembayaran ritel.  Dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik, ia berguna untuk keamanan sistem pembayaran ritel, menjangkau masyarakat di pedesaan, memitigasi risiko ritel, serta pada akhirnya mendorong masyarakat untuk mengakses sistem keuangan dengan lebih luas.

Achmad Deni Daruri, presiden direktur Center for Banking Crisis

Editor : Gora Kunjana ()

Apa sajakah empat prinsip dalam kebijakan sistem pembayaran yang dianut oleh Bank Indonesia?  

  1. ....  

  2. ....  

Salah satu prinsip kebijakan sistem pembayaran adalah keamanan jelaskan prinsip tersebut

Mau dijawab kurang dari 3 menit? Coba roboguru plus!

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai dalam pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Prinsip sistem pembayaran ada 4, yaitu sebagai berikut.

  1. Aman, artinya adalah bahwa sistem pembayaran harus terlindung dari segala resiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas dan risiko kredit.
  2. Efisien, artinya adalah bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus mampu digunakan secara efisien sehingga dapat meminimalkan biaya.
  3. Prinsip kesetaraan akses, artinya bahwa sistem pembayaran dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
  4. Memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Jadi, jawaban yang tepat adalah poin D. 

Kegiatan ekonomi masyarakat sangatlah penting hal ini karena

Apakah bapak Ahmad dapat mengajukan keberatan atas SPPT PBB yang dirasa terlalu tinggi jumlah pajaknya? dan kemukakanlah alasan serta persyaratannya

Dari fenomena yang terjadi pada PT. PLN, menurut Saudara : 1. Apa pendekatan yang digunakan oleh PT. PLN dalam mengelola manajemen SDM? 2. Pendekatan … apa yang digunakan PT. PLN dalam Mengelola SDM? 3. Langkah-langkah apa saja yang diambil PT PLN untuk dapat menerapkan Manajemen SDM tersebut?

Pada tanggal 3 januari 2022 pt abc menukar sebuah mesin lama denga baru

Perbedaan perusahaan skala kecil dan mikro

Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa . . . . jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat pembagian pendapatan … nasional pengalokasian pajak kepada penduduk miskin pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat

Pak rudi memberikan karyawan swasta ia bekerja di PT Maju Jaya dengan penghasilan Rp 7.000.000;/bulan pak budi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak … . penghasilan tidakkena pajak (PTKP) pak rudi yaitu.....

Berikan analisa anda mengenai values yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan perusahaan. kaitkan dengan teori. 35 menurut anda, bagaimana stanley me … mbangun kekuatan sdm dan kultur perusahaan? berikan analisa anda. 30 3. a. apa yang anda ketahui mengenai karakteristik dari kepemimpinan strategis? b. berikan analisa anda mengenai syarat kepemimpinan menurut stanley. 35

Mengapa mengambil judul stataegi pengembangan umkm dinas koperasi dan usaha mikro di kabupaten tersebut

Dina Aksara Sunda aya nu disebut rarangkén. Rarangkén naon nu di tulis di handapeun Aksar Dasar …