Warga memasukan surat suara ke dalam kotak suara saat mengikuti pencoblosan pada Pemilu 2019 di TPS 13 bertema Pahlawan, di Kampung Mekarjaya, Cikampek Utara, Karawang, Jawa Barat, Rabu (17/4/2019). Warga bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menghias TPS dengan nuansa pahlawan guna meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengenang jasa para pahlawan. KOMPAS.com- Kedaulatan rakyat merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadikan rakyat memiliki kesempatan untuk mengatur hajat hidup dan menjadikan posisi pejabat publik sebagai representatif. Pada kedaulatan rakyat menunjukan gagasan, bahwa yang terbaik dalam masyarakat adalah yang dianggap baik oleh semua orang. Pengertian kedaulatan sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara. Baca juga: Kedaulatan: Pengertian, Jenis dan Sifat Makna kedaulatan rakyatDalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bawah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Implementasi kedaulatan rakyat mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokrasi yang efektif. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara lewat para wakilnya. Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), kedaulatan rakyat merupakan teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara di tangan rakyat. Teori rakyat berusaha untuk mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Sumber ajaran atau dasar dari kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi dan itu sudah dirintis di Yunani. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, demos (rakyat) dan kratein (memerintah) atau kratos (pemerintah). Baca juga: Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Pengertian dan Peran Lembaga
Maka demokrasi mengandung pengertian pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu- individu melalui perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan haknya kepentingan bersama. Kedaulatan sudah ada sejak dahulu. Zaman dahulu rajalah yang paling berkuasa dan punya kekuasaan tertinggi. Pada negara nasional modern, kedaulatan ada di tangan rakyat. Di mana yang memberi kedaulatan kepada raja dengan syarat utama kepatuhan raja kepada undang-undang. Konsep kedaulatan mutlak dan tidak terbatas serta bertahan lama baik di dalam negeri atau internasional. Pertumbuhan demokrasi memberlakukan batasan penting pada kekuatan kedaulatan. Peningkatan saling ketergantungan negara membatasi prinsip yang mungkin benar dalam urusan internasional. Baca juga: Jenis Teori Kedaulatan Warga dan pembuat kebijakan umumnya telah mengakui tidak ada perdamaian tanpa hukum. Tidak ada hukum tanpa batasan pada kedaulatan. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah yang menganut kedaulatan rakyat dalam melaksanakan kebijakan harus berdasarkan keinginan rakyat. Dalam membuat Undang-Undang (UU), pemerintah yang ada di badan legislatif harus sesuai dengan aspirasi rakyat.
Badan eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu) harus melaksanakan ketentuan tersebut. Ketika pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka rakyat bisa mengkritik dan menolak dengan berbagai cara, seperti unjuk rasa atau tulisan di media. Indonesia menganut kedaulatan rakyatIndonesi merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Ini bisa dilihat dalam Pancasila sile ke-5 yang berbunyi. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dalam pembukaan UUD 1945 alinia juga tercantum dengan bunyi. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
2. Teori Kedaulatan yang Dianut Indonesia Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ….” Selanjutnya dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Adapun ciri-ciri negara yang menganut prinsip demokrasi, antara lain: a. Adanya kesejahteraan, keadilan, ketenteraman dan ketertiban se- luruh rakyatnya. b. Negara melindungi hak setiap manusia dengan undang-un- dang. c. Adanya manajemen terbuka (open management) yang meliputi: Sumber: Tempo, Oktober 2004 1) Keikutsertaan rakyat dalam Gambar 5.6 Salah satu ciri negara pemerintahan, baik langsung demokrasi yaitu adanya kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, dan atau tidak langsung (social partici- bernegara. pation). Kedaulatan Rakyat dan SIstem Pemerintahan di Indonesia 2) Pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat (social responsibil- ity). 3) Dukungan rakyat terhadap pemerintah (social support). 4) Pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah (social control). d. Negara berdasarkan hukum (rule of law) yang meliputi: 1) Supremasi hukum. 2) Kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, dan bernegosiasi. 3) Pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam badan perwakilan. 4) Persamaan kedudukan di depan hukum, artinya hukum berlaku bagi semua orang. 5) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 6) Perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu dan tata cara untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin. 7) Pendidikan kewarganegaraan (civic education). e. Terdapat pembagian kekuasaan pada semua lembaga dan tidak ada pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. f. Partai politik tidak satu, atau didominasi oleh satu partai, sehingga tidak ada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. g. Adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam mencari serta menyampaikan semua informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, dengan alasan- alasan sebagai berikut: a. Kemerdekaan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. b. Masyarakat Indonesia suka melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama. Pengambilan keputusan dilandasi oleh hasil kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi. c. Masyarakat Indonesia bersikap terbuka, menerima pengaruh-pengaruh positif dari luar, sehingga mudah menerima perubahan dan perkem- bangan ke arah yang lebih baik. d. Pola pikir, rasa dan kehendak masyarakat Indonesia menunjukkan adanya kebebasan yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. e. Ideologi Pancasila disamping sebagai hasil pemikiran politik, ekonomi, sosial, budaya para pendiri negara, juga merupakan hasil pemikiran mayoritas rakyat Indonesia. Hal ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan umum, sehingga menerima berbagai pemikiran rakyat yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs g. Budaya bangsa Indonesia menghendaki adanya kemajuan di berbagai bidang untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan peradaban yang tinggi serta manusiawi. Alasan-alasan tersebut tidak bertentangan dengan hakikat masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi norma peradaban, harkat martabat dan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi. Kedaulatan rakyat di Indonesia yang dilatarbelakangi teori kenegaraan integralistik (kekeluargaan) mengartikan kedaulatan rakyat sebagai kehendak bersama. Dalam pengambilan keputusan berasaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan merupakan kehendak mayoritas (1/2 jumlah suara setuju ditambah satu). Bila usaha untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Asas ini dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Adapun asas Demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Gambar 5.7 DPR/MPR merupakan lembaga demokrasi. Di sinilah segala keputusan diambil berasaskan pada musyawarah untuk mufakat. Sumber: Kompas, 12 Agustus 2002 Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia tampak dalam kehidupan masyarakat desa, yang ditandai dengan adanya kegiatan gotong royong. Jika kegotongroyongan di desa sangat kuat sehingga segala sesuatu masalah yang dihadapi akan mudah dipecahkan, karena dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Dalam kegotongroyongan itu dipupuk semangat kekeluargaan, sikap toleransi, dan tenggang rasa. Ini berdampak pada kehidupan yang rukun bersatu dengan sesama manusia lainnya tanpa mengenal perbedaan apapun. Kedaulatan Rakyat dan SIstem Pemerintahan di Indonesia Gambar 5.8 Kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kekeluargaan, sikap toleransi, dan tenggang rasa, dapat mewujudkan kerukunan antar-sesama manusia. Sumber: Provil Provinsi Republik Indonesia Prinsip gotong royong dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, sebagai kewajiban bersama anggota masyarakat adat untuk menyumbangkan tenaga untuk keperluan yang diatur kepala adat, misalnya dalam menggarap sawah. Kedua, dalam bentuk pertolongan sukarela untuk memecahkan berbagai kesulitan. Demokrasi asli terdapat di lingkungan masyarakat Indonesia, misalnya: a. Menurut pendapat Dr. B. J. Haga seorang sarjana Belanda: 1) Di setiap masyarakat adat (nagari, marga, desa, kelurahan, negery, kelakaran, urung, kuria) sampai bentuk kerajaan, kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Adat yang bersifat terbuka. Rapat Adat itu dihadiri oleh setiap kepala kesatuan adat dan para anggota masyarakat sebagai wakil kelompok dan para pemilik tanah. 2) Di Bali terdapat organisasi masyarakat kesatuan adat yang disebut subak. Organisasi ini terdiri dari para pemakai saluran air dan tambak kolektif. Masyarakat Bali secara gotong royong menyumbang tenaga dalam menggarap sawah yang disebut dengan “Sakaha Desa”. Di Bali juga terdapat aksi protes terhadap pimpinan yang kurang bijaksana dengan cara “Metilar” (Secara spontan keluar dari kepala kesatuan adat tertentu dan bergabung dengan kepala kesatuan adat yang lain) dan “Pepe” (sekelompok orang berikat kepala dan berbaju putih, sambil berjongkok dan berjemur di alun-alun melakukan aksi sampai mereka dipanggil raja dan berhasil mengajukan protesnya). 3) Di Padang/Minangkabau Sumatera Barat terdapat istilah “duduo samo rendah, taga samo tinggi”, yang bermakna kepala adat adalah orang yang ditunjuk menurut syarat adat, kedudukannya dalam rapat adat sejajar dengan semua anggota yang berfungsi sebagai pengatur dan penyalur perundingan untuk mencapai kesepakatan. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs 4) Di Pulau Selayar Sulawesi Selatan terdapat jenis upacara “Tasmi’ah” yaitu upacara pemberian nama bagi bayi yang baru dilahirkan. Kepala desa/suku/keopuan bermusyawarah dengan masyarakat, memberi nama berdasarkan suara terbanyak yang dikemukakan masyarakat. b. Menurut Prof. Dr. Kuntjaraningrat, seorang ahli Antropologi Indonesia, bahwa di desa Bagelan, Jawa Tengah terdapat kegiatan gotong royong yang disebut: 1) Layadan yaitu orang melayat untuk memberi pertolongan pada peristiwa kematian atau kecelakaan. 2) Gugur gunung yaitu kegiatan penduduk desa untuk mengerjakaan pekerjaan yang bersifat untuk kepentingan umum. Misalnya memperbaiki jalan, lumbung desa, dan sebagainya. 3) Sambatan (njurungan) yaitu penduduk desa berdatangan untuk membantu warga desa yang mengadakan kenduri/pesta, atau mendirikan rumah baru. 4) Rerukun alur waris yaitu kegiatan yang dilakukan sewaktu-waktu untuk membersihkan makam nenek moyang desa. 5) Krubutan atau gronjogan yaitu kegiatan gotong royong yang berkaitan dengan pertanian, misalnya ketika panen dan perbaikan saluran air. 6) Keregan misalnya penduduk membantu pekerjaan yang menjadi tugas kepala desa (keperluan desa yang tidak langsung berhubungan dengan kepentingan umum). Dengan dasar gotong royong, kesulitan bersama dimusyawarahkan dan diambil permufakatan untuk penanggulangan masalah dan pelaksanaannya. Dengan demikian, benih-benih demokrasi telah dijalankan masyarakat kita sejak nenek moyang untuk mengatur dan melaksanakan kerukunan hidup antarsesama manusia. Kini jiwa kegotongroyongan itu mendasari Pancasila yang menjiwai kehidupan demokrasi di Indonesia. KEGIATAN 5.1 Tidak seperti di desa, dalam kehidupan masyarakat kota, jiwa kegotongroyongan dan kekeluargaan telah agak luntur. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan lunturnya kegotongroyongan dan kekeluargaan di masyarakat kota? Salin dan isilah pada buku tulismu tabel berikut ini! Kemudian diskusikan dengan temanmu, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk memufuk kembali semangat tersebut. Kedaulatan Rakyat dan SIstem Pemerintahan di Indonesia Kegiatan yang No. Lingkungan gotong royong dan dilakukan untuk Penyebab lunturnya Manfaat kekeluargaan mengantisipasi hal tersebut |
Kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia adalah Kedaulatan
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketajaman Inc.
