Jelaskan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk redistribusi pendapatan

Kesenjangan atau ketimpangan di dalam masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara berkembang khus,usnya Indonesia. Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial tidak semakin lebar, diperlukan pendistribusian pendapatan nasional dalam masyarakat secara adil. Nah, tahukah kalian apa itu redistribusi pendapatan nasional itu?

Table of Contents Show

3 Jenis Tuas dalam Pesawat Sederhana
4 Prinsip Kerja Pesawat Sederhana
Video yang berhubungan

Pendapatan nasional dan rasio gini adalah suatu alat ukur untuk mengetahui angka perekonomian negara, sehingga jika terjadi suatu ketimpangan maka perlu dilakukan redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan nasional adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok atas kepada masyarakat kelompok bawah.

Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan menekan ketimpangan sosial, yaitu dengan pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha atau industri kecil, dan penerapan pajak penghasilan progresif.

Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Dimana, jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang.

Redistribusi pendapatan nasional ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal.

Redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan dari golongan atas ke golongan bawah atau miskin. Redistribusi ini berbentuk jaminan sosial dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

(Baca juga: Pendapatan Nasional, dan Manfaat dari Menghitungnya)

Redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antargolongan yang memiliki pendapatan sama. redistribusi ini berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat, contohnya adalah iuran BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan).

Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mencapai tujuan tersebut antara lain :

Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Bawah

Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehan dan pendidikan. Disamping itu pemerintah juga telah melaksanakan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial (PPS), program keluarga harapan (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS), dan beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas

Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha dan diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM yang ada dimasyarakat haruskan dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembanganan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan.

Kerjasama dengan Pihak Swasta dalam Menjalankan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR)

CSR adalah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar.

Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi

Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional.

Setiap negara memiliki pendapatan untuk menjalankan fungsi negara. Lalu, apa itu pendapatan negara? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Untuk pemahaman lebih lanjut, simak penjelasan pendapatan negara berikut ini.

Pengertian Pendapatan Nasional

Dalam ilmu ekonomi, pendapatan nasional dapat didefinisikan dalam 3 pendekatan, yaitu:

Menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu.

Pendekatan pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan, yakni menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu.

Pendekatan pengeluaran melihat pendapatan sebagai perhitungan pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama satu periode tertentu.

Bentuk Pendapatan Nasional

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu negara per tahun. Produk domestik bruto juga melihat produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing dalam wilayah negara tersebut. Dapat ditarik kesimpulan, nilai PDB dilihat dari wilayah.

Page 2

Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB)

Produk nasional adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) per tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang bekerja di luar negeri. Nilai dari PNB dihitung berdasarkan aspek kewarganegaraan.

Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Netto (PNN)

Nilai produk nasional netto didapatkan dari pengurangan GNP dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Tujuan dari PNN adalah untuk mencari netto atau laba dari produksi.

Net National Income (NNI) atau Pendapatan Nasional Netto

Pendapatan nasional adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Sumber Pendapatan Negara Indonesia

Dalam catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada 3 jenis sumber pendapatan Indonesia, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Ketiga sumber pendapatan negara tersebut menjadi penyokong belanja negara selama ini. Berikut penjelasan pendapatan negara yang dilansir dari laman Lifepal.co.id.

Ilustrasi bayar pajak kendaraan bermotor.(Foto: Okezone.com)

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara dalam mendukung ketersediaan dana di kas negara. Di Indonesia, ada dua jenis pajak menurut kewenangannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait.

Ada beberapa jenis pajak pusat yang ditarik oleh Dirjen Pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai , Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, ada pemungutan bea dan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas menarik bea masuk dari barang-barang impor. barang yang menurut undang-undang dikenakan cukai, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan produk tembakau.

Baca Juga: Siap-siap! Pemerintah Segera Pungut Pajak Fasilitas Kantor, Rumah Hingga Mobil

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menteri BUMN Erick Thohir

Page 3

Hal-hal mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut undang-undang tersebut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Secara singkat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang asalnya bukan dari penerimaan perpajakan. Berikut daftar dari PNPB.

Penerimaan ini terdiri dari penerimaan SDA minyak dan gas (migas) dan nonmigas.

Baca Juga: Kapolri Minta PT Freeport Aktif Berpatisipasi Membangun Papua

Kekayaan negara yang dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMN.

Baca Juga: Banjir Bandang di Kota Batu, PLN Berhasil Pulihkan Pasokan Listrik ke 26.236 Pelanggan

Penerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN), seperti aset hingga sewa tanah dan bangunan.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Penerimaan ini dapat dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administratif.

Hibahkan Dua Bus Listrik dan Microbus untuk UGM, Airlangga: Semoga Jadi Penggerak Pengembangan Teknologi

Dalam undang-undang, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara, baik devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.