Dibawah ini yang bukan aspek humas adalah aspek

atau lembaga dengan kepentingan, dan keinginan serta sekaligus upaya memperoleh dukungan dan partisipasi dari masyarakat publiknya.

8. Aspek-Aspek Pendekatan Strategi Humas

Humas berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara pejabat Humas dan masyarakat khalayak sebagai sasaran untuk mewujudkan tujuan bersama melalui berbagai macam aspek pendekatan strategi Humas, yaitu sebagai berikut: 95 a. Strategi Operasional, melalui pelaksanaan program Humas yang dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan sociologi approach, melalui mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa cermin opini publik atau kehendak masyarakat yang terekam pada setiap berita atau surat pembaca dan lain sebagainya yang dimuat di berbagai media massa. b. Pendekatan persuasif dan edukatif, fungsi Humas adalah menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya, baik bersifat mendidik, dan memberikan penerangan maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lain sebagainya. c. Pendekatan tanggung jawab sosial Humas, menumbuhkan sikap bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut: bukan memperoleh keuntungan sepihak dari publik sasarannya masyarakat, tetapi memperoleh keuntungan bersama benevitas, yang terampil dalam memadukan keuntungan dengan motivasi tanggung jawab sosialnya. d. Pendekatan Kerja sama, berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan, baik ditujukan hubungan ke dalam internal relations maupun hubungan luar eksternal relations untuk meningkatkan kerja sama. Humas berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang diwakilinya dan agar diterima oleh atau mendapat dukungan masyarakat publik sasarannya. Dalam menyelenggarakan hubungan baik dengan publiknya community relations, untuk memperoleh opini publik dan perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak mutual understanding. 95 Effendy, Effective Public Relations , h. 57. e. Pendekatan koordinatif dan integratif, untuk memperluas peranan Humas atau public relations di masyarakat, maka fungsi humas dalam arti sempit hanya mewakili lembaga atau institusinya, tetapi peranan lebih luas berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional, dan mewujudkan ketahanan nasional di bidang; politik ekonomi, sosial budaya poleksosbud dan Hankamnas. 96

9. Peranan Humas atau Public Relations

Aspek humas secara umum berupa komunikasi dua arah atau timbal balik (reciprocal). Humas tidak saja memberikan informasi, tetapi juga menerima masukan dari masyarakat agar terjadi pencapaian kesamaan makna. Aspek-aspek tersebut, yaitu sebagai berikut.

Aspek layanan dalam kegiatan humas berkaitan dengan proses mengatur, mengotomatisasi, dan menyinkronkan layanan pelanggan. Proses-proses tersebut bertujuan menemukan, menarik, mempertahankan orang-orang perusahaan, menarik mantan klien kembali ke perusahaan, mengurangi biaya pemasaran, serta memberikan pelayanan terbaik. Contohnya, pada sebuah perusahaan dibutuhkan layanan yang baik agar klien tertarik dan bertahan pada perusahaan tersebut.

Aspek komunikasi, yakni komunikasi dua arah yang bersifat interaktif antara humas dan publik. Contohnya, sebelum para karyawan perusahaan melakukan unjuk rasa kenaikan gaji, humas harus melibatkan semua staf perusahaan yang bersangkutan untuk mencegah aksi. Humas menggunakan informasi untuk mengembangkan sebuah rencana aksi yang dirancang untuk meminimalkan risiko unjuk rasa dan kemudian melaksanakan rencana terbaik sebelum terjadi unjuk rasa oleh karyawan perusahaan,

Pentingnya aspek kesetiaan untuk humas, yaitu untuk

memengaruhi perilaku orang secara individu ataupun kelompok

saat berhubungan melalui persepsi, sikap, dan opini untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Contohnya,

menjaga suatu rahasia perusahaan yang dilakukan oleh pegawai dan karyawan demi kelancaran jalannya perusahaan

d. Aspek produktivitas Pentingnya aspek produktivitas dalam humas, yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan bidang Menurut dewan Produktivitas Nasional Indonesia (19831 produktivitas mengandung pengertian sikap mental (att of mind yang selalu mempunyai pandangan mutu kehi han harus lebih baik dari kemarin dan esok lebih halan han ini. Secara umum produktivitas mengandung penger perbandingan terbalik antara hasil yang dicapai (output keseluruhan sumber daya yang digunakan Input) Kinerja seb suatu hasil atau output dan suatu proses pelaksanaan tugas a berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Jika semakin h kinerja seorang pegawai, semakin meningkat pula produktivitas pegawa tersebut. Contohnya, dengan merancang iklan v menarik dan berbeda dengan yang lain, klien akan tertarik unta bergabung dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan e Aspek etika

Humas merupakan salah satu profesi yang memiliki kode et Dalam humas kode etik disebut sebagai kode etik public relations atau kode etik kehumasan, atau etika profesi humas Humas profesional (public relations officer by profession) berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan di masa depan. Tantangan itu dapat berupa era globalisasi yang ditandai dengan pendapat, opini, dan ekspresi yang terbuka serta kemampuan untuk berkompetisi dalam persaingan pasar bebas. Contohnya, bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya yang mampu menerobos batas-batas wilayah suatu negara, yang dampaknya sulit dibendung oleh negara lain yang menjadi target sasarannya

Proses dalam kegiatan humas merupakan proses yang berkelanjutan. Proses yang berkesinambungan tersebut akan terus berlangsung selama organisasi hubungan masyarakat bergerak secara dinamis. Hal itu membuat organisasi perlu menanggo dinamika lingkungan itu kegiatan rutin tersebut dilakukan para petugas humas untuk peristiwa-peristiwa yang tak terduga Beberapa pendapat para ahli mengenai tahapan proses kegiatan hubungan masyarakat adalah sebagai berikut

Bagan 1.1 Tahap proses humas

Penjelasan bagan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Analisis sikap dan relasi organisasi dengan lingkungannya. Sikap dan relasi organisasi dapat dianaliss melalui lingkungan organisasi itu berada Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat memengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan yang menyangkut organisasi, baik bersifat internal maupun sistem. Lingkungan internal meliputi siapa yang berada di dalam organisasi, kebijakan apa yang dibuat di dalam organisasi, bagaimana aspek kepemimpinan dalam organisasi itu, ketersediaan sarana dan prasarana, serta budaya organisasi. Adapun lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya

2) Menentukan sikap setiap kelompok pada organisasi Kelompok-kelompok tersebut bisa karyawan, pemegang saham, customer, atau bagian lain dan publik. Jika sikap kelompok-kelompok tersebut diketahui, akan dapat dilihat apakah ada kesalahpahaman terhadap organisasi yang menimbulkan opini yang tidak benar.

3) Analisis opini Analisis akan membentuk penyusunan rencana untuk memperbaiki opini yang berkembang pada berbagai kelompok dan menjadi kepedulian perusahaan

4) Analisis potensi masalah kebutuhan atau peluang Analisis dan survei yang dilakukan bisa membuat organisasi memikirkan apa yang akan berkembang dan sikap berbagai kelompok tadi

5) Perumusan kebijakan. Analisis juga bisa saja menunjukkan kebijakan organisasi yang mana perlu diubah untuk memperbaiki sikap kelompok-kelompok tersebut terhadap perusahaan. 6) Rencana memperbaiki sikap kelompok. Dengan memahami

apa yang dipikirkan publik terhadap organisasi serta klasifikasi kebijakan organisasi yang memengaruhi opini publik, landasan untuk tindakan pun sudah tersedia.

7) Menjalankan kegiatan yang terencana. Pada tahap ini perangkat-perangkat humas, seperti publisitas, iklan, dan kegiatan karyawan mulai dijalankan.

8) Umpan balik, evaluasi, dan penyesuaian. Pada tahap ini, humas melakukan tindakan-tindakan, mulai dari menganalisis hingga mengevaluasi setiap reaksi umpan balik dari publik, khususnya dalam upaya penilaian sikap, tindakan, dan persepsi publik sebagai suatu akibat kebijakan yang telah dijalankan oleh suatu organisasi. Setelah itu, humas melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik yang diterima

A.PENGERTIAN PENGADAAN PEGAWAI Pengadaan pegawai adalah kegiatan mengisi formasi yang diperlukan yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau demi perluasan organisasi. Kegiatan pengadaan pegawai harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, baik mutu, jumlah, maupun kompetensi jabatan Pengadaan pegawai di perusahaan atau organisasi swasta biasanya menjadi tugas dan tanggung jawab bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian juga disebut sebagai bagian personalia, bagian sumber daya manusia (SDM), dan HRD (Human Resources Department). Walaupun penyebutannya berbeda beda, pada dasarnya tugas pokok dan fungsinya adalah sama, yaitu menyelenggarakan pengelolaan pegawai, termasuk pengadaan pegawai untuk organisasi Pengadaan pegawai pada organisasi swasta diselenggarakan oleh organisasi tersebut secara mandiri yang tidak selalu sama prosesnya dengan perusahaan/organisasi yang lain. Akan tetapi, pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dilakukan secara m

PENGERTIAN REGULASI KEPEGAWAIAN Secara umum, regulasi adalah peraturan Adapun menurut Kamus besar Bahasa Indonesia peraturan adalah aturan yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi Membuat suatu aturan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang Aturan biasanya dibuat oleh orang yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan atau kelompok tertentu Sebagai contoh peraturan di rumah dibuat oleh kepala keluarga peraturan di lingkungan RT dibuat oleh ketua RT yang berdasarkan kesepakatan para kepala keluarga, begitu seterusnya. Sampai tingkat yang tertinggi yaitu negara peraturan dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Serupa dengan hal tersebut regulasi kepegawaian adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam bertindak ataupun bekerja agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai bersifat mengikat, baik bagi pengawal, pengusaha, maupun pemerintah.