Buku panduan penilaian jabatan fungsional

Skip to content Draft Buku Pedoman Jabatan Fungsional PLP UNTUK MEMBANTU TIM PENILAI PAK-PLP AKAN DITERBITKAN 3 BUKU PEDOMAN PENETAPAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PLP

Buku 1. Pedoman Pengusulan Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PLP

Buku 2. Pedoman Dasar perhitungan Angka Kredit Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Jabatan Fungsional PLP

Buku 3. Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Profesi Jabatan fungsional PLP

Untuk download buku diatas klik Download Draft Buku Pedoman Penetapan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PLP

-->

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang Undangan
T.E.U. Badan/Pengarang	Indonesia.
Jenis Peraturan	Peraturan Perpustakaan Nasional
Jenis Singkatan Peraturan	PERKA
Bidang
Nama Lembaga
Kementerian
Nama Daerah
Nomor Peraturan	12
Tahun Penetapan	2018
Tanggal Penetapan	2018-03-23
Tempat Penetapan	Jakarta
Sumber Teks Peraturan
Subjek	Penilaian, Angka Kredit, Pustakawan
Status Peraturan	berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara
File Peraturan	Download File Peraturan
Abstrak

Dilihat : 3759 | Jumlah Download File Peraturan : 199

Jabatan Fungsional Analis Anggaran · Dibuat 02 MARCH 2022 · Dilihat 69 kali ·

Buku Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) telah disampaikan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran a.n. Direktur Jenderal Anggaran nomor S-15/AG/AG.1/2021 tanggal 3 November 2021 kepada masing-masing Kementerian/Lembaga. Buku pedoman tersebut juga dapat diunduh pada tautan https://analisanggaran.id/peraturan/angkakredit

Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.