maksud dari norma bebangsa dan bernegara adalah Show jelaskan secara rinci apa yang dimaksud pendidikan anti korupsi (pliss bantu jawab ,materi buat lombaa) 2. Mengakul persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia merupakan pengamalan sila.... dari Pancasila. A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. … Jelaskan secara detail dan komprehensif dan sertai contoh-contoh bagaimana agar belajar menjadi lebih efektif dan efisien. sejauh mana ketahanan nasional NKRI saat ini? minta bantu masalah cek pajak kendaraan apakah benar wawasan nusantara NKRI berbeda dengan negara lain, jelaskan!! konsekuensi pembagian wilayah indonesia menurut unclos 1982 Apa manfaat mengetahui kelebihan diri sendiri? Jawab: Tema 7 Kepemimpinan 6 Apa manfaat mengetahui kelebihan diri sendiri ? Jawab : Tema 7 Kepemimpina … Buatlah info grafis (gambar) yang menggambarkan alur proses fotosintesis, serta hasilnya dan hubungan proses ini dengan hewan dan manusia
PA Bekasi Meraih Penghargaan Pengguna Gugatan Mandiri Terbanyak Untuk Kategori Pengadilan Kelas IA dari Badilag SelengkapnyaAwal Tahun 2022, PA Bekasi Raih 3 Kategori Penghargaan dari PTA Bandung SelengkapnyaPenetapan Agen Perubahan Tahun 2022 dan Pemberian Reward Selengkapnya
Yurisprudensi adalah adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama. Unsur-Unsur YurisprudensiSebuah keputusan harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:
Jenis-Jenis YurisprudensiAdapun jenis-jenis yurisprudensi diantaranya: 1. Yurisprudensi TetapYurisprudensi tetap adalah keputusan dari hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengadilan. 2. Yurisprudensi Tidak TetapYurisprudensi tidak tetap adalah keputusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan seagai dasar bagi pengadilan. 3. Yurisprudensi Semi YuridisYurisprudensi semi yurisis adalah semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada paermohonan seseorang yang berlaku khusus hanya bagi pemohon. 4. Yurisprudensi AdministratifYurisprudensi administrasif adalah surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif danm mengikat intern dalam lingkup pengadilan. Dasar Hukum YurisprudensiDasar hukum yurisprudensi yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Hakim yang berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat” Fungsi YurisprudensiAdapun fungsi yurisprudensi, antara lain:
Manfaat YurisprudensiAdapun manfaat yurisprudensi yaitu:
Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi Yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Judul atau Nama dari publikasi tersebut disesuaikan dengan tahun terbitannya. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Yurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat (binding precedent) atau persuasif (persuasive precedent). Menurut definisi lain, yurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama.[1] Sistem hukum Anglo-Saxon juga berdasarkan pada konsep ini. Konsep yurisprudensi paling utama ditemukan pada sistem hukum umum melalui prinsip stare decisis, tetapi juga pada sistem hukum sipil.
Di Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan yurisprudensi.
|