Apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga dan dasar hukumnya

Helena memaparkan ada tiga cara diskriminasi harga. Pertama, diskriminasi harga dalam bentuk rabat (potongan pembayaran) yang dikenakan kepada penjual oleh pembeli tertentu yang tidak diberikan kepada pembeli yang lain. Rabat dikatakan diskriminasi harga karena pembeli yang mendapatkan rabat membayar harga yang lebih murah dibanding dengan pembeli lain yang membeli barang yang sama.

Yang temaksud kategori rabat ini adalah: pertama, quantity rebate yakni potongan harga berdasarkan volume kuantitas pembelian. Namun quantity rebate yang diberikan kepada pembeli skala besar bukan terkategori sebagai diskriminasi harga tetapi lebih kepada efisiensi biaya.

Kedua, fidelity rebate yaitu diskon yang ditawarkan kepada pembeli yang telah mengikatkan diri kepada penjual sehingga rabat diberikan baik dalam volume yang besar ataupun yang kecil. Fidelity rebate umumnya dinilai sebagai strategi yang ditujukan untuk mencegah kompetitor berkembang.

Ketiga, terget rebate yaitu rabat yang diberikan kepada counterpart bisnis yang target penjualannya lebih dari periode-periode sebelumnya.

Teknik yang kedua adalah selective price cuts, dimana penjual memotong harga secara selektif pada pembeli tertentu pada segmen pasar tertentu yang tidak diberikan pada pembeli di segmen pasar lainnya. Biasanya potongan harga selektif ini diberikan kepada pembeli di pasar berpeluang tinggi beralih ke kompetitor lain, tetapi bagi pembeli lainnya di pasar yang berbeda tetap dikenakan harga yang lebih tinggi.

Teknik ketiga adalah tied and bundled pricing,dimana suatu perusahaan menjual dengan harga murah jika membeli dua barang dalam satu paket dibandingkan jika pembeli hanya membeli dua barang secara individual.

Namun demikian tidak semua diskriminasi harga dilarang. Misalnya, kata Helena, diskriminasi harga karena perbedaan tingkat persaingan. Contoh, daya beli masayarakat di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat Kalimantan. Agar tetap memiliki pangsa pasar di wilayah tersebut, maka penjual tersebut menerapkan harga yang lebih rendah dibandingkan yang di Jakarta.

Diskriminasi harga juga tidak dilarang dalam hal adanya struktur biaya. Artinya pelaku usaha menerapkan harga yang lebih tinggi akibat beban yang dikeluarkannya jauh lebih besar. Selain itu diskriminasi harga tidak dilarang terhadap transaksi dengan usaha kecil, karena biasanya kegiatan usaha ini bertujuan untuk meningkatkan nilai penjualan pengusaha kecil dan menengah.