Apa dampak politik Etis bagi bangsa Indonesia

JAKARTA - Berbagai dampak politik etis terhadap perjuangan Indonesia pada abad XX merupakan awal dari mulainya pergerakan nasional. Adapun pergerakan nasional ini menimbulkan lahirnya kebangkitan nasional yang tidak bisa lepas dari peranan munculnya organisasi Sarekat Dagang Islam, periode yang terjadi di awal abad ke-20 di Indonesia.

Kebangkitan nasional tidak lahir dari narsisme tunggal anak bangsa yang mengkondisikan panggung-panggungnya sendiri. Kebangkitan nasional lahir dari perjuangan kolektif dan juga kesadaran kolektif.

Dampak politik etis terhadap perjuangan Indonesia pada abad XX juga melahirkan gagasan kebangkitan nasional yang bukan berasal dari ruang hampa yang bersifat pseudo-kritis.

Kebangkitan nasional lahir dari kesadaran yang tidak di pengaruhi oleh pragmatisme yang narsis untuk membentuk konflik dan juga terbebas dari politik panggung semata dalam pembentukan konflik itu sendiri.

Berbagai dampak politik etis terhadap perjuangan Indonesia pada abad XX memiliki banyak organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh kaum intelektual muda bermunculan hingga tahun 1926.

Diantaranya gerakan Tri Koro Darmo, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia, dan Indonesia Muda. Ada juga perkumpulan pemuda dari masing-masing daerah.

Terdapat, organisasi yang terkenal pada tanggal 20 Mei 1908. Saat itu, pelajar-pelajar STOVIA di bawah pimpinan Soetomo kemudian berkumpul di ruang anatomi. Mereka bermusyawarah merencanakan pendirian perkumpulan yang dilengkapi dengan susunan kepengurusannya. Momen inilah yang menjadi lahirnya Boedi Oetomo.

Pendirian Boedi Oetomo mendapat respons positif dari pelajar STOVIA dan pelajar dari daerah lain sehingga dalam waktu singkat jumlah anggotanya terus bertambah. Bahkan, pesatnya pertumbuhan Boedi Oetomo sempat membuat sang ketua, Soetomo hampir dikeluarkan dari sekolah.

Dari adanya kebijakan politik etis tersebut, munculah dampak yang sangat terasa bagi para penerus perjuangan Indonesia, yaitu munculnya generasi atau golongan terpelajar. Para generasi inilah yang mempelopori adanya Pergerakan Nasional sebagai wujud dari perjuangan Indonesia.

Namun, ada efek negatif dampak politik etis terhadap perjuangan Indonesia pada abad XX yakni kehadiran omunisme masuk ke Indonesia melalui tokoh Sneevliet. Kemudian Sneevliet membentuk organisasi bernama Indische Social Democratishe Vereniging (ISDV) pada tahun 1914. (RIN)

Agus Susilo(1), Isbandiyah Isbandiyah(2*), (1) STKIP PGRI Lubuklinggau (2) STKIP PGRI Lubuklinggau (*) Corresponding Author

Politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Pada akhir abad XIX, para pegawai kolonial baru yang datang dari negeri Belanda menuju Indonesia sudah memiliki suatu pemikiran tentang pemerintah kolonial ini. Politik etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901, ketika Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Politik etis di pusatkan membangun irigasi, menyelenggarakan emigrasi, dan memberikan sebuah pendidikan bagi bangsa Indonesia. Politik etis menuntut bangsa Indonesia kearah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajahan Belanda. Awal mula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu Indonesia dalam masa kesulitan. Meskipun pada kenyataannya kebijakan politik etis tidak serta merta mensejahterakan rakyat Indonesia, namun mampu merubah tatanan kehidupan bangsa, dimana sistem irigasi ada dimana-mana, masyarakat mengenal sistem pertanian dan perkebunan modern. Emigrasi atau trasmigrasi, dimana masyarakat dikirim keluar pulau Jawa, masyarakat Indonesia menjadi kenal satu sama lain dan membangun hubungan yang baik. Dampak politik etis yang sangat menonjol adalah program edukasi atau pendidikan. Adanya pendidikan bagi bangsa Indonesia, akhirnya dapat merubah pemikiran bangsa Indonesia untuk berfikir lebih maju dan bagaimana memperjuangkan suatu kemerdekaan tanpa jalan perang seperti di masa silam. Keuntungan dibidang pendidikan, yaitu banyak melahirkan tokoh cendikian lokal yang cerdas dan memiliki pemikiran yang setara dengan bangsa barat lainnya. Tokoh Cendikian atau golongan terpelajar bangsa Indonesia inilah yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi dan perang kemerdekaan Indonesia

DOI: http://dx.doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531

• There are currently no refbacks.

HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah (p-ISSN: 2337-4713,e-ISSN: 2442-8728) Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 116 Metro Timur, Kota Metro, Lampung, Indonesia 

phone (+6285200847481) ()

HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah

Isi Politik Etis

Politik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi.

1. Irigasi

Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya.

Baca juga:

2. Edukasi

Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat.

Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah.

Baca juga:

3. Emigrasi

Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa.

Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk.

Baca juga:

Dampak Politik Balas Budi

Awalnya, kebijakan Politik Etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan Politik Balas Budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda.

Dampak Negatif

Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya.

Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah.

Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan.

Baca juga:

Dampak Positif

Meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, Politik Etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan lain-lain.

Program edukasi yang diberikan dalam Politik Etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik.

Baca juga:

Nantinya, berbagai organisasi pergerakan ini berganti wujud menjadi partai politik yang memperjuangkan kesetaraan atau merintis upaya kemerdekaan bagi Indonesia.

Politik Etis berakhir ketika Belanda menyerah dari Jepang tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua.

Tahun 1945, giliran Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua sehingga membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Baca juga: