Seperti apa realisasi Jepang terhadap janji kemerdekaan yang disampaikan pada bangsa Indonesia?

Janji Koiso memberikan kemerdekaan RI tak pernah ditepati /

Table of Contents Show

Pembahasan
Pelajari Lebih Lanjut
Detil Jawaban
Video yang berhubungan

DESKJABAR – Janji Koiso adalah pernyataan politik pertama Perdana Menteri Kuniaku Koiso setelah menggantikan Hideki Tojo pada 7 September 1944. Dalam pernyataannya, dia berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Namun ternyata para pejuang Indonesia menyadari bahwa Janji Koiso hanyalah sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia di Perang Dunia II.

Janji Koiso untuk memberikan kemerdakaan RI tidak pernah terwujud setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu di Perang Dunia II. Kuniaku Koiso sendiri ditangkap dan diadili oleh AS sebagai penjahat perang.

Baca Juga: Tiba-Tiba Saja Amanda Manopo Pajang Foto Kemesraan dengan Billy Syahputra, Balikan Lagi ?

Baca Juga: Biodata Sayuti Melik, Pengetik Naskah Porklamasi yang Akhiri Ketegangan di Rumah Perwira Tinggi Jepang

Dampak keluarnya Janji Koiso, tentara pendudukan Jepang di Indonesia pun mulai melonggarkan pengawasannya kepada para tokoh nasional seperti Soekarno, Moh Hatta, dan kawan-kawan.

Untuk melunasi janjinya, pemerintahan Jepang di Indonesia membentuk satu badan yang bertugas mempersiapkan dan merancang berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat.

Pada 26 April 1945, badan itu diberi nama Dokoritsu Zyumbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang didalamnya masuk nama-nama seperti Soekarno, Moh Hatta, Soepomo, AA Maramis, Abdul Wahid Hasyim, dan Moh Yamin.

Baca Juga: 5 Fakta Menarik Adam Malik Soal Ancaman Nikita Mirzani

Pada tahun 1944, Jepang terdesak dalam Perang Pasifik yang membuat Jenderal Hideki Tojo digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso sebagai perdana menteri. Pada 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso kemudian menyampaikan pernyataan dalam Sidang Istimewa Parlemen Jepang di Tokyo. Pernyataan tersebut berisi janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Tujuan dikeluarkannya janji ini tidak lain adalah agar rakyat Indonesia tetap mau membantu Jepang menghadapi Sekutu dalam Perang Pasifik.

Dengan demikian, latar belakang Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia adalah karena Jepang berada dalam situasi yang sangat terdesak dalam Perang Pasifik. Dengan adanya janji ini, diharapkan rakyat Indonesia tetap mau membantu Jepang dalam Perang Pasifik.

Janji Kemerdekaan dari Jepang

Ahad , 10 Aug 2014, 18:03 WIB

Soekarno-Hatta saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945

REPUBLIKA.CO.ID, Jelang Proklamasi, PPKI dan Golongan Pemuda Berbeda Pendapat Atas berkat rahmat Allah dan melalui proses perjuangan panjang, Bangsa Indonesia akhirnya mencapai kemerdekaannya. Banyak peristiwa sebelum Ir Sukarno dan Moh Hatta memproklamasikan kemerdekaan negara ini.Menjelang proklamasi 17 Agustus 1945, perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan pemuda semakin memuncak, khususnya antara Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai, dengan kelompok pemuda radikal yang tergabung dalam Barisan Pelopor Istimewa atau Tokuketsu Suisyintai. Kedua kelompok ini berbeda pendapat tentang cara melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekalipun mereka sama-sama sepakat bahwa kemerdekanaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Dalam buku berjudul 'Sejarah Nasional Indonesia VI, Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia terbitan Balai Pustaka', karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, disebutkan golongan tua berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah hanya jika tetap bekerja sama dengan Jepang. Konsekuensinya, golongan tua menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI. Adapun peresmian pembantukan PPKI dilaksanakan pada 7 Agustus 1945, sesuai dengan keputusan Jenderal Besar Terauchi, Panglima tentara Umum Selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di wilayah Asia Tenggara.

Para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya.

2. Negara Indonesia merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hakko-Ichiu. Golongan Tua yang tergabung dalam PPKI merasa yakin dengan janji kemerdekaan dari Jepang, tepatnya setelah tiga utusan PPKI, yakni Sukarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat berangkat menuju markas besar Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Ketiganya berangkat pada 9 Agustus 1945 dan diterima pada 12 Agustus 1945. Saat itu, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan pada ketiganya bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Indonesia dapat merdeka setelah pelaksanaan persiapannya selesai dilakukan oleh PPKI. Menurut Jenderal Besar Terauchi, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin saja pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh wilayah Indonesia, tetapi bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat.

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Jakarta -

Latar belakang dibentuknya BPUPKI bermula dari janji Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso untuk memperkenankan kemerdekaan bagi Indonesia. Koiso mengemukakan janji kemerdekaan bagi Indonesia di depan sidang parlemen Jepang Teikoku Ginkai pada 7 September 1944.

Dalam pengumumannya, Koiso mengatakan bahwa Kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur (Indonesia), "To Indo no jori dokuritu," atau "Indonesia sanggup merdeka sekarang."

Janji kemerdekaan oleh Jepang diikuti dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan, tetapi masih harus berdampingan dengan hinomaru, bendera Jepang, seperti dikutip dari buku IPS Terpadu Jilid 2B oleh Y. Sri Pujiastuti, T.D. Haryo Tamtomo, dan N. Suparno.

Latar belakang dibentuknya BPUPKI adalah sebagai upaya Jepang agar Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan turut membantu Jepang melawan Sekutu. Sebab, pada Juni 1944, angkatan perang Amerika Serikat atau pihak Sekutu memukul mundur angkatan perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall.

Kekalahan Jepang di atas menunjukkan bahwa seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai dapat dikalahkan. Peristiwa tersebut diikuti oleh peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo, sehingga digantikan oleh Koiso.

Janji Koiso terkait kemerdekaan Indonesia diikuti oleh pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Chosakai) yang disingkat BPUPKI. Pengumuman ini disampaikan 1 Maret 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa melakui Balatentara XIV, Jenderal Kumakichi Harada.

Tugas BPUPKI yaitu untuk mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. Pembentukan BPUPKI merupakan langkah Jepang untuk memperlihatkan realisasi janji kemerdekaan yang diucapkan pemerintah Jepang. Timbal balik yang diharapkan dari pembentukan BPUPKI yaitu Indonesia harus membantu pemerintah Jepang dalam melawan Sekutu.

Pada 1 April 1945, pengangkatan para anggota BPUPKI diumumkan. Upacara peresmiannya dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di gedung Cuo Sangi In di Jalan Pejambon Jakarta.

Simak Video "Asal Usul Hari Lahir Pancasila yang Diperingati Hari Ini"

(twu/nwy)

Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa indonesia karena pada saat perang pasifik pada tanggal 18 juli 1944 jepang dalam keadan yang sangat terdesak banyak pasukan jepang yang telah gugur. sehingga jepang tidak ad pilihan lain memberi janji kemerdekaan kepada indonesia supaya rakyat indonesia mau membantu jepang dalm perang pasifik tersebut melawan sekutu yang hampir memenangkan perang tersebut.

Adapun tujuan pemberian janji kemerdekaan itu adalah untuk mencegah timbulnya pandangan pada diri Bangsa Indonesia pada Sekutu sebagai pasukan pembebas dari cengkaraman Jepang, melainkan sebaliknya sebagai pasukan penyerbu yang akan menghambat kemerdekaan Bangsa Indonesia

Pembahasan

Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan pun sudah semakin nyata di depan mata. Tetapi meskipun dalam keadaan seperti itu, Jepang masih tetap berusaha menarik simpati bangsa Indonesia ,yaitu dengan "menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari" kepada bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso pada tanggal 17 September 1944 di dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo.

Koiso mengumumkan bahwa daerah Indonesia diperkenankan merdeka dikelak lalu hari. Menghadapi situasi yang gawat demikian, melalui pimpinan Jendral Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia mengenai janji kemerdekaan itu. Pada akhirnya pada tanggal 1 maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut "Dokuritsu Junbi Cosakai". Yang mana tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan Negara Indonesia Merdeka.

Ketua BPUPKI ini yaitu dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dibantu oleh dua orang ketua muda, yaitu seorang Jepang yang menjabat sebagai Syucokan Cirebon bernama Icibangase dan R.P Suroso sebagai kepala secretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G.Pringgodigdo. Anggota BPUPKI 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam hal ini Ir.Sukarno tidak menjadi ketua, sebab ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun raja Jepang (Teno Heika). Pelantikan anggota BPUPKI dihadiri oleh seluruh anggota dan dua orang pembesar Jepang, yaitu Jendral Itagaki dan Jendral Yaiciro Nagano.

Pada saat peresmian ini bendera merah putih dikibarkan disamping bendera Jepang Hinomaru. Tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Untuk mengantisipasi keadaan Jepang yang semakin memburuk, lalu Perdana Menteri Kuniaki Koiso berusaha memulihkan kewibaan Jepang di wilayah jajahannya. Pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia, yang disampaikannya pada sidang istimewa Teatau sidang parlemen Jepang

Untuk merealisasikan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso, lalu Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut dengan dokuritsu Zjunbi Tyoosakai yang bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Kemudian Jepang mengangkat Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua BPUPKI. Jepang juga memberikan jabatan sebagai anggaota kepada beberapa tokoh lain yang dianggap mempunyai pengaruh besar pada rakyat Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Masyur, K.H. Wachid Hasyim, H. Agus Salim, Soepomo, dan Muhammad Yamin.

Selain itu, Jepang juga mengangkat tujuh orang berkebangsaan Jepang yang duduk sebagai pengawas serta tidak mempunyai hak suara untuk mengemukakan pendapat. Pada tanggal 28 Mei 1945 Jepang secara resmi melantik anggota BPUPKI. Untuk melakukan tugasnya BPUPKI melakukan dua kali masa persidangan. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang Pertama Sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 Sidang pertama membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka (Philosofische Grondslag Indonesia Merdeka).