Sebutkan dan jelaskan bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pengelolaan pariwisata

United Nation World Tourism Organizations (UNWTO) mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan dan merupakan salah satu kunci penting dalam pembangunan wilayah di suatu negara maupun peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Meningkatnya jumlah destinasi dan investasi pariwisata menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor kunci dalam peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur.

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan berbagai macam potensinya mampu memikat banyak orang untuk datang dan menjelajahi keunikannya. Tak heran, pariwisata dijadikan sebagai program pembangunan prioritas yang selalu diberi target pencapaian oleh pemerintah.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan mancanagera ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Angka kunjungan ini tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan devisa di Indonesia. Pada tahun 2017, pariwisata Indonesia menempati urutan kedua sebagai penyumbang devisa negara setelah sektor kelapa sawit dengan nilai USD 16,8 miliar.

Namun, sekali pun devisa dan kunjungan wisatawan mengalami kenaikan, ternyata tidak semua masyarakat di Indonesia menikmati ‘kue manis’ atau dampak ekonomi dari pariwisata. Pengembangan kepariwisataan yang terkonsentrasi pada destinasi wisata prioritas, ditambah dengan adanya istilah 10 Bali Baru menyebabkan banyak ketimpangan yang terjadi di daerah yang bukan menjadi prioritas.

Butler (1974) dalam Kementerian LHK (2019) mengilustrasikan dampak utama sektor pariwisata secara umum melalui gambar berikut.

Jika melihat ilustrasi di atas, meski cukup banyak dampak positif yang didapatkan dari pariwisata, masih banyak dampak negatif yang harus diminimalisir agar pembangunan pariwisata dapat berkelanjutan. Untuk itu, sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan menjadi konsep yang dapat dipraktikkan dengan baik untuk menciptakan keberlangsungan pariwisata dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pentingnya pelibatan komunitas (masyarakat) dalam pembangunan pariwisata

Pendekatan sustainable tourism mengedepankan prinsip-prinsip sosial di mana masyarakat di sekitar destinasi wisata dapat terlibat dan ikut serta dalam menghidupkan potensi-potensi lokal yang ada. Tanpa partisipasi langsung dari masyarakat di destinasi wisata, mustahil pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Konsep inilah yang dikenal dengan pariwisata berbasis masyarakat.

Tosun dan Timothy (2003) juga menegaskan bahwa aspek penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah penekanan pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini lebih fokus terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam merencanakan dan mengembangkan potensi di destinasi pariwisata. Dengan terlibatnya masyarakat di suatu destinasi, maka pariwisata secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Pada kenyataannya, membawa konsep pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Untuk itu, aspek kepemimpinan/leadership juga sangat memberikan pengaruh terhadap proses pengembangan destinasi wisata.

Pengertian Community Based Tourism

ASEAN (2015) mendefinisikan pariwisata berbasis masyarakat atau dikenal dengan istilah Community Based Tourism (CBT) sebagai kegiatan kepariwisataan yang sepenuhnya dimiliki, dijalankan, dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial-budaya yang bernilai maupun sumber daya alam dan warisan budaya.

Secara konseptual, prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan melalui pemberdayaan dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga manfaat dari pariwisata sebesar-besarnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Adapun prinsip pembangunan pariwisata berbasis komunitas menurut ASEAN (2015) di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Melibatkan dan memberdayakan komunitas agar pengelolaan dapat dipastikan transparan
2. Membangun kerja sama dengan pihak-pihak (stakeholder) terkait, yang dalam hal ini dikenal dengan konsep pentahelix (pemerintah, swasta, media, akademisi, dan komunitas)
3. Memperoleh pengakuan dari otoritas terkait
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan martabat manusia
5. Menerapkan mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan transparan
6. Meningkatkan skema hubungan ekonomi dengan pihak lokal dan regional
7. Menghargai tradisi dan budaya lokal
8. Berkontribusi terhadap konservasi sumber daya alam
9. Meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dan tuan rumah dengan memperkuat interaksi yang bermakna antara tuan rumah (pelaku wisata) dengan tamu (wisatawan)
10. Bekerja untuk menuju kemandirian finansial

Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal pada umumnya tidak memiliki informasi, sumber daya, dan kekuatan yang cukup untuk mengambil keputusan dalam pembangunan pariwisata. Untuk itu, dibutuhkan pihak-pihak khusus dan profesional yang dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan masyarakat lokal untuk menguatkan organisasi lokal secara kontinyu, sehingga dapat lebih baik dalam mengembangkan destinasi wisata.

Beberapa contoh di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata dapat dilakukan melalui kesepakatan dan kerja sama yang baik dengan pihak akademisi. Dalam hal ini, akademisi dapat mengambil peran untuk membantu proses pendampingan masyarakat di sektor pertanian, ekonomi kreatif, atau lainnya. Contoh lain yang seringkali kami jumpai adalah dengan melibatkan konsultan pariwisata untuk merancang atau mendesain pengembangan wilayah.

Di sisi lain, komunikasi dan koordinasi antar-stakeholder tidak boleh dilewatkan. Organisasi lokal di destinasi wisata haruslah membangun kerja sama dan komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah di daerahnya. Dengan adanya hubungan yang baik, diharapkan dapat mempercepat pembangunan program jangka pendek dan panjang di destinasi wisata.

Wujud dari konsep Community Based Tourism atau pariwisata berbasis masyarakat adalah dengan dikembangkannya desa-desa wisata, di mana masyarakat desa ikut dilibatkan dalam mengenali dan mengembangkan potensinya, baik yang berupa sumber daya alam, budaya, maupun sumber daya manusianya.

Salah satu contoh nyata penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berhasil adalah Desa Wisata Pentingsari di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa wisata yang berjarak 7 Km dari Gunung Merapi ini pernah menerima penghargaan berupa Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) kategori ekonomi pada tahun 2017 dan 100 Top Destinasi Wisata Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days pada 2019.

Bentuk partisipasi masyarakat di Desa Wisata Pentingsari juga dapat dilihat dalam penyediaan akomodasi penginapan homestay. Sesuai dengan definisinya, homestay menjadi jenis akomodasi penginapan sederhana yang memanfaatkan rumah tinggal masyarakat lokal untuk digunakan atau disewa oleh wisatawan dalam waktu sementara. Dengan adanya homestay di desa wisata, pemilik rumah dapat secara langsung merasakan manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan.

Baca juga: Tahapan Merintis dan Mengembangkan Desa Wisata

Referensi:

• ASEAN. 2015. ASEAN Community Based Tourism Standard. Cambodian Ministry of Tourism. Phnom Penh, Cambodia
• Panduan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Taman Nasional. 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Tosun, Cevat and Timothy, Dallen J. 2003. Arguments for Community Participation in the Tourism Development Process. The Journal Of Tourism Studies 14: 1-15

Cari soal sekolah lainnya

KOMPAS.com - Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.

Dalam buku Pemberdayaan Masyarakat (2010) karya Sawa Suryana, partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat.

Pentingnya pastisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan karena anggota masyarakat yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan mereka, seperti:

1. Keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat
2. Mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
3. Mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat
4. Mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam pembangunan.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan atau pembangunan adalah bentuk bagian dan keikutsertaan masyarakat dalam progam pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Baca juga: Kelebihan dan Keuntungan Pemberdayaan Komunitas

Dalam jurnal Bentuk-Bentuk Partisipasi masyarakat Desa dalam Program Dewa Siaga di Desa Bandung Gunung Kidul (2013) karya Nuring Septyasa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:

Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat.

Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan tenaga.

Partisipasi ini dapat dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa harta atau uang dan makanan yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, bentuk-bentuk pastisipasi dapat dibagi menjadi empat pengertian, yaitu:

1. Partisipasi dapat bersifat transitif atau intrasintif.
2. Partisipasi bermoral atau tidak bermoral. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika.
3. Partisipasi yang bersifat dipaksa dan bersifat bebas.
4. Partisipasi yang bersifat manipulatif atau spontan.

Tahapan pelaksanaan partisipasi masyarakat

Tahap pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan yang berawal dari implementasi awal, implementasi, dan implementasi akhir.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

Dalam tahap ini partisipasi masyarakat dapat diketahui melalui keaktifan menghadiri sosialisasi, musyawarah, penyuluhan, dan pelatihan yang diadakan pemerintah desa.

Dalam tahap perencanaan tersebut masyarakat juga ikut menyumbang pikiran. Hail dari pastisipasi ini, merupakan terbentuknya organisasi kepengurusan tingkat desa.

Baca juga: Pemberdayaan Komunitas: Pengertian, Proses, Prinsip, dan Contohnya

Dalam tahap ini partisipasi masyarakat dapat diketahui melalui keikutsertaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih.

Dalam tahap keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana.

Serta sejauh mana hasil dari pembangunan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat

Terdapat beberapa faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan, meliputi:

1. Komitmen anggota masyarakat terhadap pembangunan partisipasi adalah kuat, rasa kebersamaan, kesadaran, dan keikhlasan anggota masyarakat yang tinggi.
2. Sarana untuk menunjang pembangunan partisipatif (tenaga, dana, dan bahan).
3. Program kegiatan pembangunan partisipasi adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sedangkan faktor-faktor penghambat meliputi:

1. Sosialisasi mengenai partisipatif belum dilakukan kepada seluruh kelompok.
2. Koordinasi kegiatan pembangunan partisipatif belum dilaksanakan secara positif.
3. Perumusan program dan kegiatan pembangunan partisipatif lebih merupakan datar keinginan, bukan program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

Cari soal sekolah lainnya