Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi beban dan belanja adalah

SISTEM AKUNTANSI SKPD DAN PPKD

a. Pencatatan Anggaran pada SKPD

Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.

b. Akuntansi Pendapatan SKPD

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan SKPD adalah:

1. PPKD
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

2). Langkah-Langkah Teknis

Ilustrasi pencatatan dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari PPKD disajikan sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah maupun penyetoran langsung oleh masyarakat.

Langkah-langkah teknis

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah setelah dilakukan pembayaran. Terhadap transaksi tersebut PPK-SKPD mengakui pendapatan pajak dengan mencatat “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan Pajak Daerah–LO (sesuai rincian objek terkait)”

Silakan Download : PANDUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

a. Pencatatan Anggaran pada PPKD

Pencatatan anggaran pada PPKD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Estimasi perubahan SAL ini juga merupakan akun antara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. Di dalam neraca, estimasi perubahan SAL merupakan bagian ekuitas SAL.

1). Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan pencatatan anggaran PPKD adalah sebagai berikut:

1. PPKD
2. Fungsi Akuntansi PPKD

2). Langkah-Langkah Teknis

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) yang sudah dibuat oleh PPKD dan disetujui oleh sekretaris daerah diserahkan kepada fungsi akuntansi PPKD. Berdasarkan DPA PPKD tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat “Estimasi Pendapatan” di debit sebesar total anggaran  pendapatan, “Estimasi Penerimaan Pembiayaan” di debit sebesar total anggaran penerimaan pembiayaan, “Apropriasi Belanja” di kredit sebesar total anggaran belanja dan “Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan” di kredit sebesar total anggaran pengeluaran pembiayaan. Selisih antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat sebagai “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi pendapatan PPKD adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Fungsi Akuntansi PPKD

Sumber: Permendagri No. 64 Tahun 2013

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

Pihak-Pihak TerkaitPihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPDadalah:a)Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)b)Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)2)Langkah-Langkah TeknisKetika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yangtelah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akanmengakui adanya utang/kewajiban akibat transaksi tersebut denganmencatat “Beban...(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “UtangBelanja” di kredit dengan jurnal:Beban....xxxAkumulasi Penyusutan Aset Tetap.....xxxDefisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LOxxxAset Tetap.....xxx

Utang BelanjaxxxDalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD mencatat “Aset Tetap” di debit dan “Utang Belanja” di kreditdengan jurnal:Aset TetapxxxUtang BelanjaxxxPada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD mencatat“Utang Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” (untukkasus belanja menggunakan UP) atau “RK PPKD” (untuk kasus belanjadengan mekanisme LS) di kredit dengan jurnal:Utang BelanjaxxxKas di Bendahara PengeluaranxxxATAUUtang BelanjaxxxRK PPKDxxxB.Sistem Akuntansi PPKDa.Pencatatan Anggaran pada PPKDPencatatan anggaran pada PPKD merupakan tahap persiapan sistem akuntansipemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam dataanggaran yang akan membentuk estimasi perubahan Saldo Anggaran Lebih(SAL). Estimasi perubahan SAL ini juga merupakan akun antara yangberguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. Di dalamneraca, estimasi perubahan SAL merupakan bagian ekuitas SAL.1)Pihak-Pihak TerkaitPihak-pihak yang melaksanakan pencatatan anggaran PPKD adalahsebagai berikut:a) PPKDb)Fungsi Akuntansi PPKD

2)Langkah-Langkah TeknisDokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) yang sudah dibuatoleh PPKD dan disetujui oleh sekretaris daerah diserahkan kepada fungsiakuntansi PPKD. Berdasarkan DPA PPKD tersebut, fungsi akuntansiPPKD kemudian akan mencatat “Estimasi Pendapatan” di debit sebesartotal anggaranpendapatan, “Estimasi Penerimaan Pembiayaan” di debitsebesar total anggaran penerimaan pembiayaan, “Apropriasi Belanja” dikredit sebesar total anggaran belanja dan “Apropriasi PengeluaranPembiayaan” di kredit sebesar total anggaran pengeluaran pembiayaan.Selisih antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatatsebagai “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:Estimasi PendapatanxxxEstimasi Penerimaan PembiayaanxxxEstimasi Perubahan SALxxxApropriasi BelanjaxxxApropriasi Pengeluaran Pembiayaanxxxb.Akuntansi Pendapatan PPKD1)Pihak-Pihak TerkaitPihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi pendapatan PPKDadalah sebagai berikut:a)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)b)Fungsi Akuntansi PPKDSumber :-menteri/tahun/2013/000003

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document