Pernyataan berikut yang paling tepat adalah a kekuasaan legislatif merupakan

Tentang DPR

• DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
• Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
• Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi.
• Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden.
• Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
• Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai: 

a. APBN; b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau

c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

• Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas.
• Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.
• Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
• Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Untuk proses secara lengkap dapat dilihat di Tata tertib DPR RI BAB VI

Tentang DPR

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

• Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
• Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
• Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
• Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
• Menetapkan UU bersama dengan Presiden
• Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

• Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
• Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
• Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
• Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

• Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
• Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
• Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
• Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
• Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Top 1: pernyataan berikut yang paling tepat adalah.... a. presiden ... - Brainly

Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 109

Ringkasan: pratamarezkyananda01 . pratamarezkyananda01 . Jawaban:a. presiden berkedudukan sebagai kepala negara . nurngarifah46 . nurngarifah46 . Jawaban:a . presiden berkedudukan sebagai kepala negara Penjelasan:maaf kalo salah

Hasil pencarian yang cocok: Pernyataan berikut yang paling tepat adalah.... a. presiden berkedudukan sebagai kepala negara b. kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh ... ...

Top 2: Pernyataan berikut yang paling tepat adalah …. A. kekuasaan legislatif ...

Pengarang: masdayat.net - Peringkat 157

Ringkasan: . Home. / PPKN. / Soal . Pernyataan berikut yang paling tepat adalah ….    A.  . kekuasaan legislatif. merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang    B.   . DPR menjalankan. kekuasaan konstitutif    C.   . kekuasaan eksaminatif. dijalankan oleh Bank Indonesia    D.  . kekuasaan moneter dijalankan. oleh badan pemeriksa keuangan    E.  

Hasil pencarian yang cocok: 26 Nov 2019 — E. presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Pembahasan: Pernyataan yang paling tepat adalah "kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan ... ...

Top 3: latihan 4 KD 3 - Quizizz

Pengarang: quizizz.com - Peringkat 90

Hasil pencarian yang cocok: Perhatikan pernyatan berikut : 1. Presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan. ...

Top 4: pernyataan berikut yang paling tepat adalah.... a. presiden ...

Pengarang: barang.live - Peringkat 126

Ringkasan: pratamarezkyananda01 . pratamarezkyananda01 Jawaban:a. presiden berkedudukan sebagai kepala negara nurngarifah46 . nurngarifah46 Jawaban:a . presiden berkedudukan sebagai kepala negara Penjelasan:maaf kalo salah

Hasil pencarian yang cocok: 23 Agu 2021 — pernyataan berikut yang paling tepat adalah.... a. presiden berkedudukan sebagai kepala negara b. kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh ... ...

Top 5: TopList #Tag: Pernyataan berikut yang paling tepat adalah Mas Dayat

Pengarang: memperoleh.com - Peringkat 170

Hasil pencarian yang cocok: Pernyataan berikut yang paling tepat adalah.... a. presiden berkedudukan sebagai kepala negara b. kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh mahkamah agungc. ...

Top 6: kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan - Neliti

Pengarang: media.neliti.com - Peringkat 190

Hasil pencarian yang cocok: oleh S Sudirman — dalam jurnal ini mengacu pada kedua kriteria tersebut, sebagai berikut: ... faktornya adalah karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. ...

Top 7: Super Cepat Dan Tepat Selesaikan Soal Cpns

Pengarang: books.google.co.kr - Peringkat 324

Hasil pencarian yang cocok: Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif adalah ... B. Berkedudukan sebagai Kepala Negara C. Berkedudukan sebagai ... ...

Top 8: LANGKAH SUKSES TES MASUK TNI & POLRI

Pengarang: books.google.co.kr - Peringkat 320

Hasil pencarian yang cocok: Ciri-ciri negara. B. C. Jika salah satu pernyataan ada yang salah D. 26. ... SEBAB Presiden RI sebagai lembaga eksekutif berkedudukan sebagai kepala ... ...

Top 9: Super Referensi Tes

Pengarang: books.google.co.kr - Peringkat 303

Hasil pencarian yang cocok: Tata Negara Petunjuk Pilihlah jawaban yang paling tepat! ... Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa presiden.... a. ... Berkedudukan sebagai kepala. ...

Top 10: SOAL TES KOMPETENSI DASAR: SOAL TES KOMPETENSI DASAR DAN PEMBAHASANNYA

Pengarang: books.google.co.kr - Peringkat 350

Hasil pencarian yang cocok: Kekuasaan presiden tidak terbatas Sebab Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Negara Jwb ... ...