Hubungan BUMN dan produksi yang benar ditunjukkan oleh pasangan

Perbesar

Ilustrasi Foto Bekerja di Kantor (iStockphoto)

BUMN dibagi kepada 14 sektor yang melayani masyarakat. Berikut adalah daftar Badan Usaha Milik Negara Indonesia:

Akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman

PT Hotel Indonesia Natour (Persero)

Industri pengolahan

PT Balai Pustaka (Persero)

PT Barata Indonesia (Persero)

PT Batan Teknologi (Persero)

PT Boma Bisma Indra (Persero)

PT Bio Farma (Persero)

PT Dahana (Persero)

PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)

PT Garam (Persero)

PT Industri Gelas (Persero)

PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

PT Industri Kereta Api (Persero)

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

PT LEN Industri (Persero)

PT PAL Indonesia (Persero)

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

PT Pindad (Persero)

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

PT Primissima (Persero)

PT Dirgantara Indonesia (Persero)

PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

PT Semen Kupang (Persero)

Informasi dan telekomunikasi

Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Perum Produksi Film Negara

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Jasa keuangan dan asuransi

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)

PT Bahana PUI (Persero)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

PT Danareksa (Persero)

PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT PANN Multi Finance (Persero)

PT Pegadaian (Persero)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

PT Taspen (Persero)

Jasa profesional, ilmiah, dan teknis

PT Bina Karya (Persero)

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

PT Energy Management Indonesia (Persero)

PT Indah Karya (Persero)

PT Indra Karya (Persero)

PT Sucofindo (Persero)

PT Survai Udara Penas (Persero)

PT Surveyor Indonesia (Persero)

PT Virama Karya (Persero)

PT Yodya Karya (Persero)

Konstruksi

PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

PT Amarta Karya (Persero)

PT Brantas Abipraya (Persero)

PT Hutama Karya (Persero)

PT Istaka Karya (Persero)

Perum Pembangunan Perumahan Nasional

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT Nindya Karya (Persero)

PT Virama Karya (Persero)

Pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang

Perum Jasa Tirta I

Perum Jasa Tirta II

Pengadaan listrik

PT Geo Dipa Energi (Persero)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Perdagangan besar dan eceran

PT PP Berdikari (Persero)

Perum Bulog

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

PT Sarinah (Persero)

Pertambangan dan penggalian

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

PT Pertamina (Persero)

Pertanian, kehutanan, dan perikanan

Perum Kehutanan Negara

Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo)

PT Perikanan Nusantara (Persero)

PT Pertani (Persero)

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

PT Sang Hyang Seri (Persero)

Real estate (lahan yasan)

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)

PT Indonesia Tourism Development Corporation (Persero)

Transportasi dan pergudangan

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

PT Angkasa Pura I (Persero)

PT Angkasa Pura II (Persero)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)

Perum DAMRI

PT Djakarta Lloyd (Persero)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

PT Kawasan Industri Medan (Persero)

PT Kawasan Industri Makassar (Persero)

PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)

PT Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

PT Pos Indonesia (Persero)

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Patungan/minoritas

Perusahaan ini dianggap tidak menyandang sebutan Persero atau Perseroda, dengan alasan kepemilikan saham pemerintah di bawah 51% atau merupakan patungan pemerintah pusat-daerah.

PT Socfindo

PT Asean Bintulu Fertilizer

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

PT Rekayasa Industri

PT Prasadha Pamunah Limbah Industri

PT Atmindo

PT Intirub

PT Jakarta International Hotels Development Tbk.

PT Kertas Blabak

PT Kertas Basuki Rachmat

PT Indosat Tbk.

PT Bank Bukopin Tbk.

Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

Selasa, 8 Desember 2020

Industri Kreatif Jokowi: kebanggaan 270 juta rakyat terhadap produk Indonesia

Tidak Terbit Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang ditetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional, Harian Suara Pembaruan edisi Rabu, 9 Desember 2020 tidak terbit. Harian ini akan terbit kembali pada Kamis, 10 Desember 2020. Harap pembaca dan relasi maklum. Terima kasih. Penerbit

581.550

479.202

17.867

kunci industri kreatif berkembang pesat.

145.427 2.823 67.511.579 46.699.592 1.543.861 131.071

> 7 Ekonomi & Keuangan

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI SENIN (7/12) PUKUL 20.00 WIB

Baru Sepertiga Kebutuhan Vaksin Covid-19 Dunia Terpenuhi Geledah dan Sita Senjata Ormas

Rusia mulai 2021. Sayangnya, sebagian besar kapasitas vak- sin pada 2021 sudah dipesan negara-negara tertentu. Uni Eropa (UE) yang ber- anggotakan 27 negara bersa- ma lima negara kaya lainnya telah memesan ( pre-order ) se- kitar setengah dari produksi vaksin tersebut. Padahal, ne- gara-negara itu hanya meliputi 13 persen dari populasi global. Asisten Direktur di Pusat Inovasi Kesehatan Global Duke, Andrea Taylor menga- takan, saat vaksin tersedia se- lama 2021, beberapa negara kaya kemungkinan akan me- miliki banyak vaksin diban- dingkan jumlah kebutuhan mereka. AS kemungkinan memiliki cukup dosis untuk memvaksinasi populasi mere- ka sampai dua kali lipat, se- dangkan Kanada bisa mem- vaksinasi populasinya sampai lima kali lipat. “Data kami menunjukkan hampir 10 miliar dosis (vaksin Covid) telah dipesan. Dan ma- yoritas dosis tersebut telah di- beli oleh negara-negara ber- pendapatan tinggi,” kata Taylor dikutip dari NPR , Kamis (3/12). Dia mencontohkan hampir seluruh dosis vaksin Pfizer di- alokasikan untuk negara-nega- ra kaya, selanjutnya dosis vaksin Moderna diberikan ke AS. Akibatnya, hanya tersedia sedikit vaksin bagi orang-o- rang di negara miskin tahun ini bahkan kemungkinan sam- pai 2022. Menurutnya, bebe- rapa orang tampaknya tidak akan mendapatkan imunisasi Covid-19 sampai 2023. “Ada kesenjangan yang signifikan. Kami benar-benar tidak melihat kesenjangan itu mendekati keseluruhan selama beberapa bulan terakhir,” lan- jut Taylor. Jika dihitung kesepakatan seluruh vaksin per kapita, Kanada memimpin paket ter- sebut, yaitu hampir sembilan dosis per orang. Taylor menambahkan saat hasil uji coba vaksin tampil baik, maka semua orang mera- sa optimistis. “Tapi ada gambaran cukup mengerikan sesaat karena be- gitu banyak negara yang terlu- pakan,” ujarnya.

AFP Ilustrasi yang diambil pada 23 November 2020, menunjukkan jarum suntik dan botol bertuliskan "Vaksin Covid-19" di sebelah logo perusa- haan Pfizer. WHO memperingatkan bahwa vaksin bukanlah peluru ajaib untuk pandemi.

K etersediaan vaksin Covid-19 yang aman dan efektif diyakini sebagai bagian dalam me- ngendalikan pandemi. Jumlah penduduk dunia mencapai 7,8 miliar. Bila 70% dari pendu- duk harus divaksinasi, arti di- butuhkan sekitar 5,5 miliar vaksin atau 11 miliar dosis. Apakah produsen dapat me- menuhi kebutuhan ini? Para produsen vaksin global yang telah melaporkan uji co- ba fase III terhadap vaksin Covid-19 memperkirakan me- reka bisa membuat dosis me- madai untuk sepertiga dari po- pulasi dunia sampai akhir 2021. Pusat Inovasi Kesehatan Global Duke di Durham, Carolina Utara, Amerika Serikat (AS) menyatakan,

orang-orang di negara ber- penghasilan rendah kemung- kinan tetap harus menunggu alokasi vaksin sampai 2023 atau 2024. Berdasarkan data pusat inovasi tersebut, negara-nega- ra kaya telah terlebih dulu me- nimbun alokasi awal vaksin Covid-19. Sebut saja, tiga pro- dusen vaksin yang termaju ya- itu AstraZeneca (AZ), Pfizer, dan Moderna diperkirakan bi- sa mencakup antara 2,6 miliar dan 3,1 miliar orang tergan- tung vaksin AZ diberikan da- lam dua atau 1,5 dosis. Vaksin lainnya, Sputnik V, yaitu buatan perusahaan Rusia bernama Pusat Nasional Epidemiologi dan Mikrobiologi Gamaleya di Moskwa, bisa mencakup 500 juta orang per tahun di luar

SP/JOANITO DE SAOJOAO Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran (kedua kanan) bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman (kedua kiri), Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan (kiri) menunjukan barang bukti saat menyampaikan keterangan pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/12). Kapolda mengungkapkan telah terjadi penyerangan pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB di Tol Jakarta-Cikampek kilo- meter 50 terhadap anggota Polri yang bertugas menyelidiki informasi rencana pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan Rizieq Syihab, sebanyak enam dari 10 orang yang diduga pengikut Rizieq Syihab tewas ditembak oleh polisi karena melakukan perlawanan dengan senjata api.

yang melakukan perlawanan hukum. Dalam pernyataan, Ketua Setara Institute Hendardi mengingatkan bahwa jika benar barang bukti senjata api yang ditunjukkan oleh Polri adalah milik anggota FPI maka kepemilikan senjata api secara ilegal untuk mengha- lang-halangi penegakan hukum merupakan kejahatan. Paka r hukum p i dana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, mendesak kepolisianmelakukan sweeping atau penggeledahan ke markas FPI untuk memastikan tidak ada lagi senjata api yang bisa disalahgunakan. " Sweeping sangat memungkinkan karena miliki senpi dilarang dan me- nguasai tanpa izin adalah su- atu tindak pidana," katanya, Senin (7/12). Memiliki senjata api tanpa izin merupakan pelanggaran berat hukum pidana yang di- atur dalam UU No 8/1948

tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api serta UU Darurat No 12/1951. Jika benar kepolisian me- nyita sejumlah senjata tajam dan senjata api dalam kasus penyerangan di tol maka hal tersebut bisa dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan sweeping. "Harus ada indikator objektif menga- pa ada orang yang rumahnya digeledah," ucapnya. "Kejadian tadi pagi bukti ada senpi yang dikuasai ma- syarakat tanpa izin. Apakah hanya dua atau ada lebih banyak lagi? Kalau ada dugaan lebih banyak lagi harus ada tindak- an. Apalagi senpi digunakan untuk perlawanan kepada negara," kata Pohan.

[JAKARTA] Polri memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap apa pun benda yang dianggap sebagai sarana melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana, seperti rencana penyerangan atau perlawanan kepada aparatur penegak hukum.

“Polri memiliki kewenang- anmelakukan upaya paksa atau coercive force. Serangan dan kontak senjata oleh pengikut Front Pembela Islam (FPI) dalam rangka proses penegak- an hukum, merupakan tindak pidana menghalangi proses hukum atau obstruction of justice ,” kata pakar hukum p i d a n a U n i v e r s i t a s Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, Senin (7/12). Indriyanto ditanya menge- nai pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran terkait penembakan enam sim- patisan pimpinan FPI Rizieq Syihab. Fadil menyebut bahwa enamorang yang tewas tersebut

dilakukan secara terukur kare- na mereka melawan petugas. Kepemilikan senjata api atau senjata tajam tersebut perlu ditertibkan. Organisasi kemasyarakatan mana pun tidak boleh dipersenjatai bah- kan dibiarkan menyusun ke- kuatan melawan aparat. "Dalam konteks aparat penegak hukum, penertiban di markas FPI dapat dilakukan dalam rangka proses penegak- an pro justitia dan ini dibenar- kan secara hukum," kata Indriyanto. Dalam kasus ini negara justru memang harus bisa bersikap tegas. Termasuk terhadap kelompok masyarakat

> 5

bersambung ke hal

> 5

bersambung ke hal

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 1469, 3409 • Tahun XXXIV 11.429 • 20 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • beritasatu.com • suarapembaruan.com

Selasa, 8 Desember 2020

Pol i t ik & Hukum

2

Suara Pembaruan

KPU: 3 Provinsi Tak Gunakan Sirekap pada Pilkada 2020 Hanya sebagai Alat Bantu Proses Rekapitulasi

Jika seusai pencoblosan belum bisa mengirim hasil per- hitungan melalui aplikasi Sirekap, maka setelah seluruh proses selesai dilakukan di TPS, petugas KPPS bisa me- nuju daerah yang jaringan in- ternetnya kuat. Dari daerah tersebut baru bisa dilakukan pengiriman hasil rekapitulasi melalui aplikasi Sirekap. Sebaliknya, jika di TPS ter- dekat, tidak ada jaringan in- ternet maka hasil perhitungan akan dikirim ke petugas di ke- camatan. Diharapkan di tingkat ke- camatan sudah, jaringan in- ternet sudah lebih bagus untuk me n g g u n a k a n a p l i k a s i Sirekap. Tetapi jika tetap tidak ada jaringan internet sampai tingkat kecamatan maka peng- gunaan aplikasi Sirekap baru dilakukan di kota kabupaten. TPS Rawan Di t emp a t t e r p i s a h , Bawaslu memetakan sebanyak 49.390 tempat pemungutan su- ara (TPS) memiliki kerawanan dalam sembilan indikator. Anggota Badan Pengawas P e m i l u ( B a w a s l u ) Mochammad Afifuddin, me- ngatakan, Bawaslu telah mela- kukan pemetaan terhadap ke- rawanan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2020. "Bawaslu merekomendasi-

“Sebagai alat bantu perhi- tungan di TPS. Untuk memu- dahkan proses rekapitulasi,” kata Komisioner KPU Evi Nov i d a Gi n t i ng d a l am Sosialisasi Sirekap di KPU, Jakarta, Senin (7/12). Dia menyebut penggunaan Sirekap memang masih ter- kendala ketersediaan internet di daerah-daerah. Terhadap da- erah-daerah yang sinyal in- ternet tidak bagus atau sama sekali belum ada jaringan in- ternet, akan menggunakan sis- tem manual. Namun untuk da- erah-daerah yang sudah memi- liki jaringan internet stabil, di- dorong untuk menggunakan aplikasi tersebut. Evi mengatakan, saat ini masih ada tiga provinsi yang terkendala jaringan internet. Ketiga provinsi itu ialah rekapitulasi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). [JAKARTA] Meski menuai kritik, KPU berkukuh untuk meng- gunakan aplikasi sis- tem informasi rekapi- tulasi elektronik (Sirekap) pada Pilkada 2020 ini. Aplikasi itu sebagai alat bantu proses [JAKARTA] Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta tetap me- ngedepankan aspek tata kelo- la mineral dan batubara (minerba) secara berkelanjut- an. Tata kelola minerba yang berkelanjutan merupakan tata kelola yang mengusung tiga aspek penting yaitu equity, eficiency dan sustainability. Hal tersebut diungkapkan o l e h d o s e n I n s t i t u t Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sujono seusai me- nyampaikan paparan dalam ujian akhir disertasi promosi doktor di Program Doktor Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Ilmu Administrasi Pub l i k , d i Un i ve r s i t a s Brawijaya Malang, Jawa Timur, belum lama ini. Sujono mengungkapkan kebijakan minerba secara na- sional masih mengalami ka- rut-marut birokrasi. Terjadinya “bigbang desentralisasi” aki- bat terjadinya reformasi meru- pakan salah satu penyebab karut-marut tersebut. Peristiwa tersebut menga- kibatkan tata kelola minerba dijalankan oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai de- ngan cita-cita UUD 1945

D irektur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Akmal Malik mengatakan, pemilihan kepala daerah meru- pakan jalan untuk menentukan pemimpin yang memiliki le- gitimasi kuat. "Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat. Kita kan sepakat untuk menangani Covid-19 ini secara bersama, sinergi, sinergi bersama-sama itu membu- tuhkan partisipasi, ini bisa hadir ketika kita memiliki pe- mimpin yang betul-betul dipilih oleh masyarakat,” kata Akmal dalam Webinar bertajuk “9 Desember, Gunakan Hak Pilihmu” di Jakarta, Senin (8/12). Covid-19 sebagai pandemi dan bencana non-alam, kata dia, harus ditangani secara bersama. Hal itu dapat didukung dengan terpilihnya pemimpin oleh masyarakat secara lang- sung. "Karena memang penanganan Covid-19 ini membutuh- kan pemimpin yang memiliki legitimasi dan dukungan, par- tisipasi dari masyarakat," katanya. Dia menjelaskan, sebagai amanat konstitusi, Pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan meski di tengah pandemi. Tentu, pelaksanaan ini bukanlah tanpa syarat. Penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi indi- kator dan prasyarat dilaksanakannya setiap tahapan perhela- tan demokrasi di 270 daerah itu. [R-14] Tentukan Pemimpin yang Miliki Legitimasi

SP/Joanito De Saojoao Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting (kiri) mendengarkan penjelasan Kepala Biro Teknis dan Hubungan Masyarakat Nur Syarifah (dua kiri), saat sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), di kantor KPU, Jakarta, Senin (7/12).

Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara. Di Provinsi Papua, terdapat 43 distrik yang tidak terhu- bung jaringan internet sehing- ga KPPS di TPS masih meng- gunakan pendataan hasil re- kapitulasi dengan sistem excel. Evi mengklaim, KPU telah melakukan serangkaian uji co- ba penggunaan Sirekap secara berjenjang. Saat ini, KPU se-

dang melakukan proses insta- lasi dan aktivasi aplikasi Sirekap agar dapat digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sirekap yang dirancang dan diperkenalkan KPU untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara akan diuji coba dan men- jadi alat bantu pada Pilkada 2020. Simulasi Sirekap dilak- sanakan di 157 kabupaten/kota

pada 21 November 2020. Menurutnya, untuk daerah -daerah yang jaringan internet tidak stabil, langkah pertama adalah mengunduh program Sirekap ke handphone (HP) android. Mengunduh dilaku- kan minimal satu hari sebelum t ahap cob l os t angga l 9 Desember dengan mendatangi daerah-daerah yang jaringan internetnya stabil. [ JAKARTA] Pemi l i han Kepala Daerah (pilkada) se- rentak di 270 daerah akan di- gelar 9 Desember 2020. Informasi hoax di media sosi- al (medsos) menjelang pemu- ngutan suara sepatutnya dapat diwaspadai. Demikian halnya ajakan untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) perlu dicegah, bahkan ditindak. Sebab, berpotensi mengurangi partisipasi pemi- lih. “Pilkada harus sukses. Partisipasi pemilih harus ting- gi. Pemilih perlu untuk disa- darkan agar waspada akan h o a x , ” k a t a Me n t e r i Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Wa spada Hoax J e l ang Pilkada”, di media center, ge- dung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (7/12). Turut hadir sebagai pem- bicara anggota MPR sekali- gus Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, dan anggota MPW yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Pada kesempatan itu, Johnny mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menga- dakan berbagai kegiatan sosi- alisasi pilkada dalam rangka m e n d u k u n g K o m i s i Pemilihan Umum (KPU). Di sisi lain, Johnny me- ngatakan, kesadaran politik masyarakat menyikapi pemi- lu, termasuk pilkada sudah mulai tinggi. “Masyarakat ta- hu hal buruk dan baik. Pilkada [JAKARTA] Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera memberi kepastian bahwa 1,2 juta do- sis vaksin Covid-19 dari Sinovac telah memenuhi stan- dar kesehatan. "Pemerintah harus me- mastikan vaksin tersebut su- dah memenuhi kriteria sesuai standar kesehatan dan aman b a g i p e n g g u n a , " k a t a Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR, Senin (7/12).

kan KPU untuk mengantisipa- si kerawanan tersebut mengi- ngat pemungutan dan penghi- tungan suara merupakan ta- hapan utama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020," kata dia.

Pemetaan kerawanan terse- but diambil dari sedikitnya 21.250 kelurahan dan desa di 30 provinsi (kecuali Provinsi Papua) yang melaporkan kera- wanan TPS di wilayahnya. [YUS/R-14]

Sistem Tata Kelola Minerba Berkelanjutan Dinilai Penting

Menkominfo: Pemilih Perlu Waspada Hoax

seberapa baik metode tersebut berpengaruh (sering disebut sebagai mixed methode trans- disipliner). Disertasi Sujono meng- ambil contoh tata kelola minerba berkelanjutan yang telah dilaksanakan di negara Chile. Negara dengan hasil tambang tembaga terbesar di dunia tersebut dianggap ber- hasil menjalankan sistem tata kelola minerba yang berke- lanjutan. Chile telah menjalankan sistem tata kelola minerba berkelanjutan dengan mem- perhatikan aspek lingkungan, pemerintahan, komunitas dan ekonomi. “Berdasarkan penelitian kami, sistem tata kelola minerba berkelanjutan di Chile, dapat diterapkan di Indonesia, dengan memperta- jam pelaksanaan desentralisa- si dan langkah aksi sesuai Th e o r y U ( P r o f O t t o Schammer, MIT). Hal ini me- rupakan rekonstruksi teori SMG (Sustainable Mining Governance). Sebenarnya di- sertasi ini titik beratnya pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengambil con- toh kasus di dunia minerba,” kata Sujono. [C-6]

yang menyatakan bahwa “ha- jat hidup orang banyak dikua- sai oleh negara.” “Kebijakan tata kelola pe- me r i n t ahan , khususnya minerba, dapat ditarik kemba- li ke pemerintah pusat, tanpa harus menghilangkan prinsip desentralisasi. Hal ini meru- pakan tujuan ideal dari dasar negara kita UUD 1945 dan merupakan jalan yang mem- permudah bagi pemanfaatan minerba sebesar-besarnya un- tuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Sujono dalam kete- rangannya, Senin (7/12/2020). Disertasi Sujono berjudul “Ta t a k e l o l a Mi n e r b a B e r k e l a n j u t a n d a l a m Perspektif Berpikir Sitim dan Pemodelannya”. Disertasi ini menggunakan metode kuali- tatif berpikir sistim Soft System Methodology(SSM), yang d i pe r kaya Soc i a l Network Analysis (SNA) dan Teori U. Tujuannya untuk meng- gambarkan keadaan tata kelo- la pemerintahan, khususnya minerba, berkelanjutan yang terjadi di Indonesia. Selain pi- sau analisis SSM, disertasinya juga diperkuat dengan analisis kuantitatif yaitu Partial Least Square (Pls) untuk menguji

ANTARA/Muhammad Adimaja Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (kiri) bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (te- ngah) dan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa (kanan) menjadi pembicara pada acara diskusi Empat Pilar MPR, di Media Center, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12). Diskusi tersebut membahas waspada hoax jelang pilkada serentak 9 Desember.

Khawatir

kali ini, isu-isu hoax memang sangat minim terjadi. Hampir tidak terjadi di ruang digital. Dari data cyber drone , isu ho- ax hanya 47 isu dan tersebar di 602 konten berbagai plat- form,” ujar Johnny. Johnny menambahkan, Kemkominfo melakukan take down sebanyak 233 konten. Menurut Johnny, hoax yang muncul meliputi adanya isu bahwa pilkada ditunda. Selain itu, kabar bahwa figur publik tertentu mendukung sejumlah pasangan calon. “Intinya di ruang digital ada peningkatan kualitas. Harapannya ada peningkatan serupa di ruang fisik,” ujar Johnny. Sementara itu, Saan me- ngatakan hoax di tengah pil- "Kami mendorong peme- r i n t a h , d a l am h a l i n i Kementerian Kesehatan dan BPOM, untuk memeriksa ke- amanan vaksin tersebut, se- hingga nantinya akan aman jika didistribusikan kepada masyarakat." Diingatkan Bamsoet, mes- kipun vaksin Covid-19 sudah masuk ke Indonesia, dia ber- harap seluruh masyarakat un- tuk tetap menjalankan proto- kol kesehatan. Yakni mema-

kada memang sangat terbuka lebar terjadi lewat medsos. Pasalnya, pilkada kali ini ber- langsung di tengah pandemi Covid-19. “Pasangan calon, tim sukses, partai-partai peng- usung untuk berhubungan se- cara fisik sangat terbatas. Semua pasti gunakan medsos seoptimal mungkin,” kata Saan. Saan menuturkan, medsos menjadi sangat penting dalam kondisi pandemi. Akibatnya, potensi hoax pun besar terja- di. “Kampanye hitam, fitnah, ujaran kebencian, dan seba- gainya kita lihat terjadi. Ruang untuk menjatuhkan pa- sangan calon di tengah pande- mi ini sangat terbuka,” ucap sekretaris Fraksi Partai Nasdem tersebut. kai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak secara di- siplin. Sebab vaksin bukan untuk mengobati sepenuhnya dari Covid-19. Melainkan un- tuk mencegah diri terpapar oleh virus corona. Lebih lanjut, dia mendo- rong pemerintah segera me- metakan perencanaan pembe- rian vaksinasi kepada masya- rakat dan menyampaikan sosi- alisasi. Baik melalui media si- ar dan media sosial. Sehingga

Saan mengatakan, suatu kewajaran apabila muncul ke- khawatiran di tengah masya- rakat menjelang pilkada, apa- lagi angka positif Covid-19 cenderung meningkat. M e n u r u t S a a n , Kemkominfo semestinya mengawasi konten yang me- nakuti pemilih untuk datang ke TPS, sehingga partisipasi pemilih bakal rendah. “Potensi itu bisa hambat tingkat partisipasi pemilih. Kalau target KPU 77,5% ti- dak tercapai, anggap di ba- wah 60%, maka orang akan bicara legitimasi pilkada. Ini yang menurut saya sisa wak- tu sekarang menjadi sangat penting,” kata Saan. [C-6] masyarakat mendapat kepasti- an dan tidak bingung apakah dirinya akan mendapatkan vaksin atau tidak. "Dikarenakan pemberian vaksin dengan jumlah dosis yang terbatas ini harus diberi- kan kepada kelompok masya- rakat prioritas terlebih dahu- lu. Pemerintah sebaiknya menjelaskan dan mensosiali- sasikan biaya yang harus di- keluarkan untuk mendapatkan vaksin," ulasnya. [MJS/W-12]

Rapat Paripurna DPR

MPR: Pastikan Keamanan Vaksin Covid dari Sinovac

ANTARA/Muhammad Adimaja Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Muhaimin Iskandar (kanan) memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 – 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12). Rapat Paripurna tersebut mengesahkan hasil uji kelayakan ("fit and proper test") Calon Anggota Komisi Yudisial, Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025 dan Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2021-2024.

Selasa, 8 Desember 2020

Pol i t ik & Hukum 3

Suara Pembaruan

Survei Indo Barometer Pilkada Surakarta Bagaikan Jalan Tol untuk Gibran-Teguh

an pada Jokowi saat menjabat Wali Kota Surakarta dan kepuasan kepada Jokowi sebagai Presiden RI. "Gibran juga diuntungkan oleh tiga latar belakang politik di Kota Surakarta di mana PDI-P unggul sangat dominan dalam Pemilu Legislatif 2014 dan 2019, calon gu- bernur PDI-P unggul di Pilkada Gubernur Jateng 2013 dan 2018," katanya. Selain itu, kata dia, Jokowi, calon presiden asal PDI-P yang juga ayah kandung Gibran menang telak di Pilpres 2014 dan 2019. Off Road Sementara itu, pasangan calon Wali Kota-calon Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution - Aulia berpeluang menjadi pemenang pemi- lihan melawan pasangan Akhyar Nasution - Alfarisi. Peluang menang- nya lebih besar walau harus diraih dengan kerja keras. Berbeda dengan anak Jokowi Gibran Rakabuming di Pilkada Surakarta yang ibaratnya berada di jalan tol, Bobby harus berada di jalan off road. "Bagi Bobby dan Aulia ini jalan off road . Bisa dilewati tetapi hati-ha- ti,” kata Qodari.

Tantangannya ada dua. Pertama, Bobby-Aulia berhadapan dengan petahana yakni Akhyar Nasution. Kedua, mereka berhadapan dengan apatisme pemilih. Partisipasi pemilih di pilkada Kota Medan 2015 saja cuma 25%. Itu rekor partisipasi pe- milih paling rendah di Indonesia. Apatisme ini dipengaruhi oleh kemuakan warga Medan atas para wali kotanya yang selalu menjadi ter- pidana korupsi. DariAbdillah, Harahap, hingga ZulmiAldin, semuanya menja- di terpidana. Begitupun dengan kepala daerah tingkat provinsi. Kondisi itu tercermin dari hasil riset Indo Barometer yang menemu- kan bahwa mayoritas responden masihmerahasiakan pilihannya.Walau yang terbuka, paling banyak memilih pasangan Bobby-Aulia. "Yang menjawab memilih Bobby 32%, menjawab memilih Akhyar 10%. Rahasia 27%, belummemutus- kan 27%. Apakah ini nanti nyoblos atau tidak? Melihat pola sebelumnya, mereka tidak datang ke TPS," kata Qodari. Sementara untuk elektabilitas pasangan Bobby-Aulia adalah di angka 32%. Sementara pasangan Akhyar-Salman Alfarisi di angka 9,8%. [MJS/W-12]

"Pilkada Surakarta, potretnya jalan tol buat Gibran-Teguh," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat rilis survei berjudul "Tiga Potret Nasib Dinasti Politik di Pilkada 2020" secara daring, Senin (7/12). Indo Barometer melakukan survei pilkada di tiga kota, yakni Solo, Medan, dan Tangerang Selatan yang menjadi perhatian karena dinasti politik nasional berpartisipasi. Pilkada Solo diikuti oleh Gibran sebagai calon wali kota yang notabe- ne anak Presiden Joko Widodo, berpasangan dengan Teguh Prakosa. Lawannya, pasanganBagyoWahyono- Suparjo Fransiskus Xaverius. Qodari menyebutkan secara elek- tabilitas Gibran-Teguh jauh lebih unggul ketimbang rivalnya, Bagyo- melenggang mulus dalam memenangi Pilkada 2020. [JAKARTA] Lembaga Survei Indo Barometer merilis survei bahwa pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming- Teguh Prakosa akan

ANTARA/Mohammad Ayudha Calon Wali Kota Solo nomor urut satu Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan visi misi saat Debat Terbuka Pilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo di Solo, Jawa Tengah, belum lama ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo dalam debat pertama mengangkat tema "Mengembangkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Yang Adil dan Merata di Era Digital'.

Suparjo sehingga diprediksi akan mulus melenggang menang. Elektabilitas calon wali kota, yakni Gibran Rakabuming Raka (65,3%) sementara Bagyo Wahyono (4,5%). Kemudian, elektabilitas calon wakil wali kota, Teguh Prakosa

(58,5%), sedangkan Suparjo Fransiskus Xaverius (1,5%). "Elektabilitas pasangan calon, Gibran-Teguh (67,8%), sedangkan Bagyo-Suparjo (4,0%)," ujarnya. Menurut dia, Gibran secara kon- sisten unggul dalam berbagai variabel

yang berpengaruh dalam pilkada, sebagaimana terekam dalam survei, yakni tingkat pengenalan, tingkat kesukaan, penilaian kepribadian, penilaian kemampuan, dan alasan memilih. Bahkan, kata dia, tingkat kepuas-

DPR Perpanjang Masa Pembahasan RUU PDP

[JAKATA] DPR memutuskan untuk memperpanjang waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), yang diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin

(7/12).

Badan Musyawarah. Dilaksanakan pada 3 Desember. "Apakah Rapat paripurna dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi sampai Masa Persidangan III

yang akan datang?" tanya Muhaimin. "Setuju," jawab anggota dewan yang hadir pada rapat. Keputusan itu disambut ketukan palu sidang oleh Muhaimin sebagai tanda pengesahan.

Dengan demikian, pembahasan RUU PDP akan dilakukan hingga Masa Persidangan III 2020-2021. Masa Persidangan II 2020-2021 se- gera berakhir pada pertengahan Desember ini. Padahal di keputusan

awal, RUU PDP ditargetkan bisa selesai dikerjakan di Masa Persidangan II. Namun, pembahasan daftar inven- tarisasi masalah (DIM) RUU itu ternyata belum selesai hingga saat ini. [MJS/W-12]

Dijelaskan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang memimpin rapat, pimpinan Komisi I DPR me- minta perpanjangan waktu itu di dalam rapat konsultasi pengganti

Selasa, 8 Desember 2020

Pol i t ik & Hukum

4

Suara Pembaruan

Program Pemulihan Dampak Covid-19 Rawan Dikorupsi

Pilkada Wajib Taat 3M

[ J A K A RTA ] Ketua Komisi II A h m a d D o l i Kurnia Tandjung melakukan kun- jungan kerja spe- s i f i k k e Ko t a Depok, baru-baru ini, untuk memas- tikan kesiapan dan persiapan Pilkada 2020, termasuk memastikan pro- tokol kesehatan di tengah pandemi

dikorupsi.

Juliari bersama dua anak buahnya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos diduga menerima suap dengan total Rp 17 miliar dari Ardian IM dan Harry Sidabuke selaku rekanan Kemsos. Juliari dan dua pejabat Kemsos diduga mengutip fee Rp 10.000 per paket dari nilai Rp 300.000 per paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat. Wakil KetuaKPKNurul Ghufron menyatakan, sejak awal pandemi, lembaga antikorupsi telah berulang kali mewanti-wanti para penyeleng- gara negara agar tidak melakukan korupsi terkait bansos Covid-19. Ghufron berharap kasus yang men- jerat Juliari menjadi peringatan terakhir para penyelenggara untuk tidak melakukan korupsi. Hal ini lantaran Ghufron menyebut semua pelaksanaan program yang berkai- tan dengan penanganan maupun pemulihan dampak Covid-19 rawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19. [JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara dan empat orang lainnya

"Semua pelaksana program penanggulangan dan pemulihan dampak Covid-19 rawan, karena prosedurnya dilonggarkan," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (7/12). Ghufron menyatakan, selain peringatan melalui pernyataan, KPK telah menerbitkan tiga surat edaran agar para penyelenggara negara tidak menyelewengkan program- program penaganan dan pemulihan Covid-19 untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, Ghufron memastikan pihaknya tidak akan segan-segan kembali melakukanOperasi Tangkap Tangan (OTT) bila terdeteksi ad- anya penyelenggara yang masih membandel dengan melakukan korupsi terkait penanganan dan pemulihan dampak Covid-19. "KPK berharap tidak ada lagi korupsi agar setiap program penang- gulangan dan pemulihan dampak Covid-19 efektif dan efisien, KPK bukan untuk menangkap, tapi kalau tetap (korupsi) maka koruptor ha- rus diberantas," tegasnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya meminta KPK menelusuri dugaan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di institusi lain, termasuk kement- erian maupun lembaga yang juga menangani pemulihan dampak pandemi Covid-19. ICWmeyakini, praktik ilegal yang menjerat Juliari dan dua pejabat Kemsos juga terjadi di institusi lain. [F-5]

antara

Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Covid-19, termasuk memastikan semua yang terlibat dalam Pilkada wajib menerapkan 3M. “Kami ingin memastikan secara langsung persiapan teknis terkait Pilkada berjalan dengan baik. Baik distribusi logistik kepe- miluan, maupun ketersediaan logistik APD (alat pelindung diri). 3M juga diterapkan. Oleh karenanya selain mengunjungi kantor Wali Kota Depok, kami juga meninjau langsung gudang KPU, tempat penyimpan- an segala keperluan terkait pilkada tadi,” ujar Doli. Diakui Doli, dirinya mendapat terdapat permasalahan terkait proses tender sarung tangan latek, yang belakangan dibatalkan oleh perusahaan pemenang tender. Ia ber- harap agar hal tersebut segera diatasi oleh pemerintah pusat, termasuk oleh KPU. “Sekarang PR dari Pemerintah Kota Depok, termasuk KPU Kota Depok saat ini untuk meningkatkan effort agar tingkat partisipasi pemilih dalamPilkada Kota Depok ini bisa terus meningkat. Sebagaimana di- jelaskan bahwa tingkat partisipasi masya- rakat Kota Depok dalam Pemilu tahun lalu sebesar 54%. Dan tahun ini untuk tingkat nasional KPU menargetkan tingkat partisi- pasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 sebesar 77,5%,” katanya. [W-12]

ANTARA/Galih Pradipta Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12).

KPK Temukan Persoalan Akurasi Data Penerima Bansos

K omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) me- mastikan akan terus mengawal pemerin- tah pusat maupun daerah yang menye- lenggarakan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu program jaring pengaman sosial dalam perce- patan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Hal ini lantaran KPK masih menemukan sejumlah persoalan dalam penyeleng- garaan bansos, selain soal pengadaan yang telah menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. Salah satu persoalan itu, yakni akurasi data penerima bansos. "KPK masih menemukan persoalan utama da- lam penyelenggaraan bansos hingga saat ini ada-

lah akurasi data penerima bantuan sosial, baik itu terkait kualitas data penerima bantuan, transparan- si data, maupun pemutakhiran data," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (7/12). Dikatakan, rendahnya kualitas dan transparan- si data berdasarkan keluhan yang masuk ke apli- kasi JAGA Bansos mengakibatkan permasalahan dalam penyaluran bansos, seperti bansos tidak te- pat sasaran, tumpang tindih serta tidak transparan. Data per 9 November 2020 dari 1.650 keluhan yang diterima KPK, sebagian besar adalah masya- rakat merasa tidak menerima bantuan meski sudah didata, yaitu 730 keluhan. [F-5]

Kasus Suap Ekspor Benur KPK Periksa Finance PT Perishable Logistic Indonesia

Panik, Andi Irfan Jaya Buang Telepon Genggam ke Pantai Losari

[ J A K A R TA ] K o m i s i Pemberantasan Korupsi (KPK) meme r i k s a F i n a n c e PT Perishable Logistic Indonesia (PTPLI), Kasman, Senin (7/12). Kasman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terka- it perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantanMenteri KKP Edhy Prabowo (EP). "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat di- konfirmasi, Senin (7/12). Kasman diduga kuat dipe- riksa untuk mendalami keter- kaitan atau hubungan tempatnya bekerja dengan PTAero Citra [JAKARTA] Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara, termasuk Indonesia seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komu- nikasi saat ini. "Indonesia harus mampu menghadapi dan menangkal kejahatan siber, sebab seiring kemajuan teknologi kemung- kinan kejahatan siber ke depan akan meningkat," kata Hinsa Siburian pada acara virtual "SimposiumStrategi Keamanan Siber Nasional dalam Rangka Mendukung Penyusunan Kerangka Regulasi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber,” di Nusa Dua, Bali, se- perti dikutip Antara , Senin (7/12). Ia mengatakan seperti yang disampaikan Presiden Joko Wi d o d o d a l a m P i d a t o Kenegaraan pada HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI menyampaikan bahwa Indonesia harus siaga menghadapi ancam- an kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa Indonesia, kini data lebih berharga dari minyak. Sehingga, dalam bidang perta- hanan keamanan, Indonesia juga harus tanggap dan siap

Kargo (ACK). Selain Kasman, KPK juga menjadwalkan me- meriksa seorang pengusaha bernama Yudi Surya Atmaja serta seorang mahasiswa ber- nama Lutpi Ginanjar. Bersama Edhy Prabowo, Yudi diduga memiliki peran penting di PT ACK dengan meminjam nama Amri yang duduk sebagai Direktur Utama PT ACK dan Ahmad Bahtiar yang menjabat Komisaris PTACK. Sementara Yudi Ginanjar diduga menjabat sebagai Direktur PT ACK. PTACK diduga memono- poli bisnis kargo ekspor benur atas restu Edhy Prabowo dengan tarif Rp 1.800 per ekor. Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo ini, PTACK mengguna- kan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sebagai ope-

rator lapangan pengiriman benur ke luar negeri. Yudi dan Lutpi bakal dipe- riksa sebagai saksi untuk me- lengkapi berkas penyidikan dengan t e r s angka Edhy Prabowo. Tak hanya Kasman, Yudi dan Lutpi, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK juga menjadwalkan memerik- sa sejumlah saksi lainnya, yakni Betha Maya Febiana selaku pegawai PT Dua Putera Perkasa (DPP); Qushairi Rawi selaku pegawai MKP; Jan Saragih (karyawan swasta); dan Agustinus Jiuwengky (swasta). Mereka juga akan diperik- sa sebagai saksi untuk tersang- ka Edhy Prabowo. Diketahui, KPK telah me- milik swasta, infrastruktur in- formasi vital nasional, dan para pengguna internet melalui pe- rangkat smart TV, smartphone , laptop , dan lainnya. Ia mengatakan terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia turut mengakselerasi transformasi di- gital di Indonesia. Indikasinya adalahterjadinyapeningkatanyang signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komuni- kasi di kehidupan masyarakat. Peningkatan lalu lintas in- ternet, penggunaan berbagai aplikasi berbasis daring, dan pandemi COVID-19 itu dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melancarkan serangan siber, seperti malware, ph i s i ng , SQL In j ec t i on , Hijacking, dan Distributed Denial of Service (DDOS). "Selama periode bulan Januari-Oktober 2020, BSSN mendeteksi telah terjadi serang- an siber sebanyak lebih dari 423 juta serangan. Jumlah ini lebih banyak hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah serangan di periode yang sama pada tahun 2019," ujarnya. Tren Serangan Adapun serangan menjadi tren, kata dia, dalammasa pan- demi Covid-19 ini adalah

netapkan Edhy Prabowo sela- ku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua staf- susnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito. Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejum- lah eksportir terkait jasa peng- angkutan ekspor benur yang hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo. [F-5] pencurian data melalui malwa- re . Tentunya, ini menjadi per- hatian kita bersama karena se- rangan yang terjadi di dunia maya merupakan awal mula kerusakan atau terganggunya stabilitas di dunia nyata. Serangan siber terhadap sasaran positional asset menar- getkan kepada psikologis indi- vidu, kelompok masyarakat maupun bangsa untuk mempe- ngaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi, bahkan ideologi sesuai dengan yang diharapkan pihak penyerang. Ia mengatakan, sasaran ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Maka, setiap warga negara harus me- megang teguhnilai-nilaiPancasila sebagai pusat kekuatan bangsa Indonesia (Center of Gravity), serta sebagai ideologi negara dan juga paradigma nasional. "Saat ini kita berada pada era revolusi industri generasi keempat. Para ahli ekonomi menuturkan bahwa pertumbuh- an ekonomi Indonesia diproyek- sikan mencapai 6% hingga 7% tahun 2030, jika pengembangan revolusi industri 4.0 dilakukan dengan tepat. Revolusi industri 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi," ucapnya. [W-12]

[JAKARTA] Mantan politikus Partai Nasdem,Andi Irfan Jaya mengakui telah membuang telepon genggam atau handp- hone (HP) miliknya ke Pantai Losari, Makassar. Andi Irfan mengklaim membuang HP merk iPhone X berwarna hitam tersebut lantaran panik setelah mencuatnya pemberitaan me- ngenai pertemuan antara Pinangki SirnaMalasari dengan Djoko Tjandra yang saat itu menjadi buronan atas perkara korupsi cessie Bank Bali. Hal ini disampaikan Andi Irfan Jaya saat dihadirkan se- bagai saksi dalam sidang per- kara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Pinangki, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/12). Andi mengaku panik lan- taran di dalam HP tersebut terdapat sejumlah foto yang diambilnya saat bertemu Djoko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia. "Di dalam HP tersebut, jadi ada HP yang saya pakai di Kuala Lumpur sempat saya pakai foto-foto waktu saya keluar dari ruangan kerja Pak Joe Chan (Djoko Tjandra) saya keluar, foto-foto di situ,

kemudian setelah itu beberapa bulan kemudian ganti HP, foto itu saya pindahkan ke HP yang baru, dan pada saat heboh, terkait dengan pada bulan Juli itu ketika mulai heboh pembe- ritaan saya panik karena adanya foto-foto tersebut, sehingga saya spontan membuangnya," kata Andi Irfan dalam kesak- siannya di persidangan. Jaksa mengonfirmasi HP yang dibuang Andi adalah iPhone X warna hitam. Andi Irfanmembenarkanmembuang HP itu di Pantai Losari, Makassar. "Saudara saksi jelaskan panik, itu iPhoneXwarna hitam terus dibuang ke Pantai Losari?" tanya jaksaNur PamudjiYanuar. "Betul," jawab Andi Irfan singkat. Tak Ada Perintah Andi Irfan Jaya mengklaim tidak ada perintah dari pihak manapun untuk membuang HP yang diduga merupakan salah satu barang bukti tersebut. Menurut Andi Irfan tindakan- nya membuang HPmerupakan tindakan spontan lantaran panik namanya terseret di kasusDjoko Tjandra. Menurut Andi, HP yang dibuang itu tidak ada isi

chat atau bukti lain dan hanya berisi foto-fotonya di ruang Djoko Tjandra. "Saya terlalu panik. Saya sempat foto-foto di ruangannya Pak Joe Chan," katanya. Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari selaku mantan Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan JaksaAgungMuda Pembinaan Kejagung telah menerima suap US$ 500.000 dari US$ 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Soegiarto Tjandra. Suap itu diberikan kepada Pinangki melalui pengusaha Andi Irfan Jaya untuk mengu- r u s p e r m i n t a a n f a t w a Mahkamah Agung (MA) me- lalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa diek- sekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukum- an pidana. Se t i daknya t i ga ka l i Pinangki bertemu Djoko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. [F-5]

Keamanan Siber Jadi Isu Strategis Negara

Pemeriksan Rizal Djalil

istimewa

Hinsa Siburian

menghadapi perang siber. Hinsa Siburian lebih lanjut mengatakan dinamika lingkung- an strategis yang terjadi di dunia, tentu memberikan pengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Revolusi Industri 4.0menghadirkan perkembang- an teknologi yangmenghubung- kan infrastruktur fisik dan non- f i s i k (v i r t ua l ase t ) . Interkoneksi antara kedua in- frastruktur ini memunculkan terminologi yang dikenal seba- gai dunia maya atau ruang siber. Menurut dia, ruang siber terbentuk karena adanya sistem elektronik yang terhubung de- ngan internet dengan beragam kepentingan, mulai dari sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan

ANTARA/M Risyal Hidayat Mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (7/12). Rizal Djalil diperiksa terkait duga- an penerimaan suap terkait proyek pembangunan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selasa, 8 Desember 2020

5

Suara Pembaruan

Geledah dan Sita Senjata Ormas... sambungan dari hal 1

Covac WHO Meski begitu, Kalipso Chalkidou, kepala ke- bijakan kesehatan global di Pusat untuk Pengembangan Global, mengatakan setengah dosis vaksin dari AZ dan mitranya Universitas Oxford, akan diberikan kepada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Setidaknya 500 juta dosis akan diberikan ke India, sedangkan 300 juta dosis akan menjadi vaksin multilateral lewat skema Covax yaitu ini- siatif yang didorong oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Salah satu pemilik produsen vaksin terbesar di dunia memperkirakan perlu waktu setidaknya empat tahun untuk membuat vaksin mencukupi seluruh populasi global. Kepala Eksekutif dari Serum Institute India, Adar Poonawalla menga- takan, perusahaan-perusahaan farmasi tidak me- ningkatkan kapasitas produksi mereka dengan cukup cepat untuk memvaksinasi semua orang sebelum 2024. “Ini membutuhkan waktu 4-5 tahun sampai semua orang mendapatkan vaksin di planet ini,” kata Poonawalla. Dia mengatakan dunia akan membutuhkan 15 miliar dosis jika vaksin Covid-19 membutuh- kan dua kali suntikan, seperti halnya vaksin campak. “Saya tahu dunia menginginkan optimisme, tapi saya tidak mendengar ada satupun yang mendekati level itu saat ini,” kata Poonawalla. Hal itu disampaikannya saat berbicara ten- tang pengumpulan dana US$ 600 juta untuk me- ningkatkan kapasitas produksi vaksin mereka dan memenuhi target produksi sampai satu mili- ar dosis. “Kami melakukan, meningkatkan, dan mengurangi ekuitas, sehingga kami memiliki cukup modal untuk mengelola material mentah dan peralatan yang kami butuhkan selama satu atau dua tahun untuk beroperasi dalam skala ini,” katanya. Serum Institut India bekerja sama dengan li- ma perusahaan farmasi global dalam pembuatan vaksin Covid-19 termasuk AZ dan Novavax, serta bermitra dengan Rusia yaitu Institut Penelitian Gamaleya untuk vaksin Covid-19 Sputnik. Dalam pernyataan di Forum Ekonomi Dunia, akhir Agustus, CEO Moderna Stephane Bancel, mendorong kerja sama untuk inovasi dan pembuatan vaksin. Pasalnya, tidak ada satu- pun produsen vaksin yang mampu memenuhi target produksi dalam setahun. [NPR/Nature/CNBC/weforum.org/C-5] Baru Sepertiga... sambungan dari hal 1

Dukungan DPR mendukung Polri dalam mengu- sut kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian oleh pendukung Rizieq Syihab. DPR optimistis Polri akan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih jauh terkait kasus tersebut. “Kami beri kesempatan yang penting pihak aparat penegak hukum baik TNI-Polri melakukannya ini dengan secara mekanis- me aturan hukum yang tegas dan terukur. Kami, parlemen, sepanjang ini sesuai dengan aturan hukum kami akan back up dan dukung,” kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Senin (7/12). Terkait penggunaan senjata api oleh polisi untuk menembak enam pengikut Rizieq hingga tewas, menurut Azis, hal tersebut memang dapat dilakukan. Ditegaskan, Polri dapat melakukan tindak- an tegas terukur. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran mengungkapkan enam simpatisan Rizieq yang tewas ditembak polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah menghalangi petugas melakukan penyeli- dikan dan penyidikan. “Jadi dari hasil penyelidikan awal, kelompok yang menyerang anggota ini identitasnya sebagai laskar khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyelidikan,” ujar Fadil, di MapoldaMetro Jaya, Senin (7/12). Tidak ada anggota yang terluka dalam peristiwa itu. Petugas hanya mengalami kerugian materi, mobil rusak dipepet dan ditembak kelompok penyerang itu. “Asli (senjata apinya). Ini sudah ada tiga (peluru) yang ditembakkan,” ungkap Fadil mengenai barang bukti senjata. Aparat masih mengejar empat orang penyerang lainnya dan menyelidiki kepe- milikan senjata api. “Kami akan telusuri siapa pemilik senjata api, bagaimana cara memperolehnya dan lain sebagainya dika- itkan dengan yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa tersebut," ujar Dirserse Kriminal UmumPoldaMetro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Menyoal apakah akanmenelusuri CCTV di lokasi untuk barang bukti, kata Tubagus, semua upaya akan dilakukan untuk mem- buat terang perkara, termasuk mencari

identitas kendaraan yang digunakan empat pelaku yang berhasil melarikan diri. Bareskrim Mabes Polri mendukung Polda Metro Jaya mencari empat pengikut Rizieq. “Kabareskrim menyampaikan bahwa Bareskrim akan mem- back up Polda Metro Jaya, mencari 4 pelaku lainnya yang me- larikan diri sampai ketemu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Sementara itu anggota timkuasa hukum Rizieq, Azis Yanuar melalui keterangan tertulis Senin (7/12) menyatakan peristiwa penembakan tersebut sebagai pengadang- an dan penembakan terhadap rombongan Rizieq. Juga terjadi penculikan terhadap enam orang laskar pengawal Rizieq. Penghadang yang disebut preman orang tak dikenal (OTK) berhasil melakukan penembakan dan 1 mobil berisi enam orang laskar masih hilang diculik oleh para pre- man OTK yang bertugas operasi. Dengan adanya kejadian ini, Kapolda Metro Jaya berpesan kepada Rizieq untuk mematuhi hukum yang berlaku, dalam hal ini memenuhi panggilan penyidik dalam rangka penyidikan. Petugas akan meng- ambil langkah sesuai KUHAP bila Rizieq tak mengindahkan panggilan kedua. Polisi akan menjemput paksa Rizieq jika ia tidak memenuhi pemanggilan kedua terkait dugaan pelanggaran protokol kese- hatan. Polisi juga meminta Rizieq untuk bersikap gentle. “Dalam Undang-Undang Pasal 112 KUHAP sudah jelas, bahwa saksi itu wajib untuk hadir panggilan polisi. Sekali hadir dipanggil kedua kali, dua kali gak hadir. Apa? surat perintah membawa. Tentunya penyidik akan mengeluarkan itu," kata Karo Penmas Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri. Awi memastikan Polri tidak akan ting- gal diam jika Habib Rizieq kembali tidak hadir. Terkait dengan perbedaan keterangan pihak kepolisian dan FPI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban. Menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, dalam kasus tersebut sebaiknya dilakukan proses hukum yang

profesional dan akuntabel untuk menghin- dari opini publik yang tidak terkontrol. Dari informasi awal, bentrok bersen- jata itu terjadi di ruang publik. Karena itu sangat dimungkinkan ada saksi yang mengetahui peristiwa dini hari itu, termasuk dari anggota FPI yang meng- aku menjadi korban. Pangdam Jaya Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal Dudung Abdurrachman, meminta Rizieq Syihab mengikuti aturan dan ketentuan hukum yang berlaku terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. "Saya minta yang disebutkan tadi MRS (Rizieq) segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Dudung, di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/12). Dikatakan Dudung, Kodam Jaya mem- berikan dukungan kepada Polda Metro Jaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. "Pada prinsipnya Kodam Jaya Jayakarta sesuai undang-undang yang diatur akan memberikan perbantuan kamtibmas dan penegakan hukum. Dan, Kodam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegi- atan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Kami solid," katanya. Secara terpisah Badan Intelijen Negara (BIN) membantah bila anggotanya menyu- sup ke pondok pesantren di Megamendung, Bogor, untuk mengintai Rizieq. Deputi VII BINWawan Hari Purwanto ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa informasi yang beredar terkait anggota BIN melakukan pembun- tutan dan pengintaian adalah tidak benar. " Hoax itu (foto anggota BIN yang beredar di media sosial)," kata Wawan. Dalam foto yang tersebar di media sosial tiga orang yang disebut anggota BIN melakukan pengintaian di Pesantren Rizieq di Megamendung dengan menggunakan mobil, drone, bahkan ada yang menyamar sebagai jurnalis. Ketiganya dibekuk oleh intelijen FPI dan sempat diinterogasi, ke-

Hal senada diungkapkan kriminolog UI, Adrianus Meliala. Kepolisian dapat dan perlu melakukan razia terhadap ormas yang terindikasi hendak melakukan perla- wanan dan tidak kooperatif terhadap proses penyidikan aparat kepolisian. "Perlu dan dapat. Masalahnya bila kelompok ormas ini sudah telanjur kuat, maka hampir tidak mungkin melakukan hal itu tanpa benturan. Polisi menghindari benturan karena tumpahannya atau spil- l-over effect akan kemana-mana," ujar Adrianus, Senin (7/12). Ditambahkan kondisi tidak kondusif apabila banyak kepentingan yang akan menunggangi. Maka, katanya, dipakai langkah-langkah yang dapat dianalogikan dengan “makan bubur panas”, yakni di- mulai dari pinggir dulu. Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan menyatakan sudah layak di sebut teroris bagi ormas bersenjata dan melawan aparat penegak hukum. Menurut Ken, terorisme adalah perbu- atan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimida- si aparat, pemerintah, atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, atau ideolo- gi. Ken mengapresiasi langkah aparat dengan tindakan tegas dan terukur kepada pihak-pihak yang melawan aparat untuk efek jera. Ken mengingatkan, saat ini sudah ada banyak masyarakat yang melaporkan ter- kait maraknya ancaman yang dilakukan ormas. Aparat kepolisian diharapkan bisa dengan cepat menindaklanjutinya. Sementara itu, kriminolog Reza Indragiri menyebutkan ada dua kronologis yang berbeda antara Polri dan FPI. “Berarti ada dua asumsi. Versi FPI, mereka tidak bersenjata api, bersenjata tajam, maupun tidak memiliki bahan pe- ledak. Namun, secara umum, hukum harus ditegakkan dengan cara-cara yang juga sesuai hukum. Jangan sampai terjadi vigi- lantisme," ujar Reza. Terkait dua versi kronologi, Indra me- nyarankan perlunya investigasi.

mudian dilepaskan kembali. [Y-7/FAR/BAM/C-7/ LEN]