Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Embong Salampessy)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan gaji pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan naik karena kementerian yang dipimpin lembaganya dinilai telah mengembalikan banyak uang negara. "Saya melihat selama jadi menteri di KKP, gaji pegawai sangat rendah," kata Susi Pudjiastuti dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di KKP, Jakarta, Kamis. Padahal, ujar Susi, pihaknya telah melakukan efisiensi sehingga membuat negara dapat menghemat triliunan rupiah, yang seharusnya mendapatkan sebuah "reward" untuk itu. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyatakan tidak gembira dengan memotong anggaran sedemikian besar, tetapi hal tersebut dinilai penting antara lain untuk mengatasi defisit anggaran negara. Dia menyatakan, dalam salah satu upaya "Susinisasi", dia juga berkeinginan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil di KKP. "Susinisasi" merupakan istilah yang berarti upaya efisiensi anggaran yang dilakukan di dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait antikorupsi, ia menegaskan bahwa KKP telah memiliki komitmen yang jelas dalam memberantas korupsi di sektor kelautan dan perikanan, yang dinilai juga berdampak kepada nilai ekspor Indonesia dalam sektor tersebut yang masih kalah oleh sejumlah negara ASEAN. Upaya perbaikan yang dilakukan KKP terkait dengan mengatasi praktik KKN, antara lain dengan membentuk Satgas 115 guna memberantas pencurian ikan ilegal, diplomasi dengan sejumlah duta besar, penenggelaman kapal, serta penegakan atap untuk menangani kejahatan di laut. Selain itu, juga telah dilakukan upaya percepatan reformasi biroktasi termasuk di dalamnya pemberian akses kepada publik untuk ikut mengawasi anggaran dan bantuan pemerintah, serta perbaikan sistem perizinan satu pintu agar mudah dikontrol. Kemudian, pengukuran ulang kapal untuk menghindari mark down, pembukaan gerai perizinan, pemanfaatan sistem whistleblowing dan kerja sama Global Fishing Watch. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Internasional kali ini, KKP mengambil tema bertajuk "Ayo Kita Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera".
Selain itu, dalam agenda puncak peringatan Hari Anti Korupsi Internasional itu juga diikuti antara lain dengan diskusi panel, pengukuhan agen perubahan, serta penandatanganan komitmen integirtas oleh pejabat eselon I KKP.
Pewarta: M Razi RahmanEditor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2017
01 Mar 2018, 09:43 WIB - Oleh: Newswire
ANTARA/Hafidz Mubarak A Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendengarkan tanggapan anggota dewan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta (22/1).
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki konsep berbeda, yang disebut dengan Susinisasi, yang telah diterapkan dalam sistem penganggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diharapkan bisa menyebar ke lembaga negara lain.
"Susinisasi itu poin yang simpel," kata Susi dalam acara bedah buku Laut Masa Depan Bangsa di kantornya, Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Susi menjelaskan, konsep Susinisasi diterapkan setelah dia merasa pusing mendengar sejumlah kata bersayap yang rancu digunakan dalam perumusan penganggaran Kementerian. Kata-kata itu di antaranya penguatan, pemberdayaan, dan harmonisasi. Dengan konsep Susinisasi, nomenklatur anggaran diharapkan menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami.
Baca Juga : Penjualan Pakan Udang 2017 Turun
Berdasarkan buku Laut Masa Depan Bangsa, poin-poin kebijakan anggaran Kementerian di bawah Menteri Susi di antaranya porsi 80 persen anggaran untuk keperluan pemangku kepentingan, seperti nelayan dan pelaku ekonomi perikanan lain. Barulah sisanya 20 persen digunakan untuk anggaran rutin Kementerian.
Poin lain dalam buku itu di antaranya memangkas anggaran biaya dinas dan rapat di luar kantor serta memperbaiki mekanisme dan memperketat pengawasan belanja barang melalui lelang. Dengan pengawasan melalui lelang, diharapkan tidak terjadi penggelembungan harga akibat harga satuan yang dibeli lebih mahal dari harga di pasaran.
Selanjutnya, Kementerian dinyatakan hanya ingin menerima utang yang bisa dipakai untuk investasi atau membeli aset. Sebelumnya, Susi menginginkan jajarannya benar-benar transparan dalam mengelola anggaran guna menyukseskan visi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional.
Baca Juga : Minimas Plantation Serahkan 245 Beasiswa
Susi melarang jajarannya melakukan tender-tender secara tertutup yang dapat berakibat program yang ada terganggu dan bermasalah.
Selain itu, kalangan pengusaha diharapkan menjadi pihak yang patuh dengan regulasi dan transparan terhadap aset yang mereka miliki.
Lebih jauh, Susi Pudjiastuti berharap nelayan dapat membuat asosiasi yang dapat betul-betul memastikan ikan di kawasan perairan nasional hanya ditangkap warga negara Indonesia.
Baca Juga : Benih Berkualitas Kerelk Produksi Udang
"Mari bergerak bersama-sama karena waktu saya tidak banyak. Menteri itu jabatan politis dan rezim pemerintahan ada batasnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak Video Pilihan di Bawah Ini :
Source: Antara
Editor: Nancy Junita
Ahad , 20 Dec 2015, 21:50 WIB
Republika/ Wihdan
Susi Pudjiastuti
Red: Nidia Zuraya
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu masyarakat Indonesia di Inggris. Menurut Pelaksana Fungsi Ekonomi, Hastin Dumadi di London, Ahad (20/12), kehadiran wanita kelahiran di Pangandaran, 15 Januari 1965 yang juga pengusaha pemilik dan Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, menjadi perhatian tidak saja masyarakat tetapi juga diaspora dan pelajar Indonesia yang tergabung dalam PPI London.
"Anda dapat memiliki pendidikan dan pengetahuan, tetapi jika Anda tidak memiliki ketulusan dan integritas, Anda tidak akan dapat melakukan perubahan besar," katanya.
Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan adalah dalam upaya menjalin kerja sama dengan berbagai investor di Inggris yang tertarik menanamkan modalnya di bidang kelautan dan perikanan dan juga penyiapan skema asuransi bagi nelayan Indonesia.
Susi mengakui sejak ditunjuk Presiden Jokowi mengurus kelautan dan perikanan banyak hal yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Kepada Presiden dan Wapres RI, saya mengusulkan dihilangkan bahasa-bahasa yang bersayap seperti kata peningkatan, pemberdayaan, dan lain-lain dan langsung menyebutkan program kerja dalam kementerian secara jelas. Ini mendapat dukungan kuat," katanya.
"Pak Wapres bahkan menyebut perlunya pemerintah melakukan hal ini atau Susinization sehingga saya ke sini ini termasuk dalam rangka Susinisasi itu." ujar wanita penerima Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter 2005 itu yang disambut dengan tepuk tangan meriah masyarakat Indonesia.
Berbagai kebijakan dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikananan diantaranya sekarang seluruh data konsesi yang dikeluarkan bisa langsung diunggah (upload). Begitu pun data rencana anggaran APBN. "Kami melakukan pertemuan dengan seluruh 'stakeholders', baik secara terbuka, komprehensif, detil dan tuntas," katanya.
Kementeriannya juga selalu melibatkan media dalam setiap tahapan proses dan membawa semua persoalan ke rasio dasar, logika dan nurani serta responsif dengan segera apapun masalah dan tidak menunda bila dapat dikerjakan hari ini. "Kami memiliki handbook dengan SOP berbasis sistem check list," ujar menteri yang menambahkan bahwa seluruh jajarannya siap 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu.
Menteri Susi meminta masyarakat Indonesia untuk bersikap optimistis dan positif. Menteri Susi berkeyakinan siapa pun pemimpinan atau pun menterinya nanti, KKP akan meneruskan kebijakan tersebut.
- menteri susi pudjiastuti
- bahasa bersayap susi
sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo kembali memuji kebijakan Susi Pudjiastuti yang telah berani melakukan perubahan di sektor kelautan dan perikanan nasional. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki sebutan tersendiri untuk kebijakan yang diambil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.
“Kata Pak Presiden dan Pak JK (Jusuf Kalla), perubahan (kebijakan) yang dilakukan di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) namanya Susinisasi,” ujar Susi dalam akun resmi Twitter miliknya, Minggu (13/12).
‘Susinisasi’ tak lepas dari kebijakan Susi yang kembali melakukan gebrakan di tubuh internal KKP. Hal ini ditandai oleh diterbitkannya surat edaran yang melarang pegawai KKP menggunakan kata-kata ‘bersayap’ dalam merumuskan aturan atau pengumuman kementerian.
Kata-kata yang dilarang tersebut antara lain pembangunan, pemberdayaan, peningkatan, pengembangan, pengelolaan, penguatan, pendampingan, perluasan, ektensifikasi, intensifikasi, dan lain-lain.
Guna mengimplementasikan aturan baru tersebut, pemilik perusahaan maskapai Susi Air ini pun telah menyampaikan kebijakannya ke Presiden dan Wakil Presiden. Beruntung kebijakan ini direspons positif oleh keduanya.
“Saya pusing sama kata-kata itu. Alhamdulillah waktu lapor Pak Presiden dan Pak Wapres, beliau berdua setuju,” cetus Susi.
Selain kerap bermakna ganda, Susi merasa pengunaan kata-kata ‘bersayap’ juga sering menimbulkan misinterpretasi lantaran sulit dimengerti.
Berangkat dari hal itu, ia pun telah meminta jajarannya untuk menggunakan kata-kata yang lebih sederhana sehingga dapat dimengerti secara jelas.
“Daripada bikin pusing terus ya saya larang, ganti dengan yang jelas-jelas saja. Hilang mumet saya,” tandas Susi.
(dim)
Sumber: CNN Indonesia
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
Terhibur (0.0%)
Terinspirasi (0.0%)
Senang (0.0%)
Tidak Peduli (0.0%)
Terganggu (0.0%)
Takut (0.0%)
Marah (0.0%)
Sedih (0.0%)
comments