Untuk mengendalikan inflasi pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal



KONTAN.CO.ID - Jakarta. Jika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan beberapa kebijakan tertentu yang dipakai untuk menekan dampak dari inflasi tersebut.  Mengutip dari Modul Ekonomi Paket C Kemendikbud Ristek, inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan daya beli uang menurun.  Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, dimana daya beli uang meningkat sehingga harga barang atau jasa menurun. Namun tidak semua kenaikan harga barang dan jasa bisa dikategorikan sebagai inflasi. Jika kenaikan harga barang dan jasa tidak mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya, maka peristiwa tersebut tidak masuk dalam kategori inflasi.  Baca Juga: Mengenal Inflasi, Mulai dari Pengertian, Penyebab, hingga Dampaknya Artinya jika kenaikan harga barang dan jasa membuat harga-harga barang atau jasa lain ikut meningkat, hal tersebut dikatakan sebagai inflasi.  Contoh dari inflasi adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan inflasi karena mempengaruhi naiknya harga barang dan jasa lainnya.  Untuk mengatasi inflasi, pemerintah bisa menggunakan dua cara yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 

Kebijakan moneter untuk menekan inflasi

Kebijakan untuk mengatasi dampak inflasi yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar.  Bank Sentral merupakan instansi yang memegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang ditunjuk pemerintah untuk memegang otoritas ini.  Bersumber dari situs Bank Indonesia, Bank Sentral memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7.  Tujuan dari kebijakan moneter diantaranya sebagai berikut ini:
  • Menjaga stabilitas ekonomi
  • Menjaga stabilitas harga
  • Meningkatkan kesempatan kerja
  • Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran
Kebijakan moneter memiliki beberapa instrumen yang melekat dalam kebijakannya, diantaranya: 
  • Kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy: Mengurangi atau menambah uang yang beredar dengan menjual atau membeli syarat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  • kebijakan diskonto atau discount policy: Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum.
  • Menjual surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka)
  • Cadangan kas atau cash ratio policy: Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank
  • Kebijakan kredit selektif: Memperketat persyaratan pemerian kredit kepada masyarakat atau syarat Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition (5C).
  • Kebijakan dorongan moral atau moral suasion: Bank Sentral mempengaruhi jumlah uang beredar dengan pengumuman, pidato, dan edaran untuk bank umum dan pelaku moneter lainnya. 
Baca Juga: Hati-Hati, Ini Ketentuan Upload Berkas Persyaratan Mendaftar Sekolah Kedinasan 2022 Kebijakan moneter sendiri terbagi menjadi dua kebijakan, yakni: 1. Kebijakan uang ketat atau tight money policy
  • Bank Sentra akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan ini diantaranya: 
  • Menaikkan suku bunga (kebijakan diskonto)
  • Menjual surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka)
  • Menaikkan cadangan kas (kebijakan cash ratio)
  • Membatasi atau memperketat pemberian kredit
2. Kebijakan uang longgar atau easy money policy
  • Bank Sentral akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan melakukan hal-hal berikut ini:
  • Menurunkan suku bunga (kebijakan diskonto)
  • Membeli surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka)
  • Menurunkan cadangan kas (kebijakan cash ratio)
  • Mempermudah pemberian kredit


tim | CNN Indonesia

Jumat, 04 Feb 2022 14:51 WIB

Pemerintah bisa menekan laju dari inflasi dengan melakukan beberapa upaya. Berikut 3 cara mengatasi inflasi dan penjelasannya. (Ilustrasi Foto: iStockphoto/blackred)

Jakarta, CNN Indonesia --

Laju inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak buruk pada sebuah negara lantaran memengaruhi kenaikan harga barang dan jasa secara umum.

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Berikut 3 cara mengatasi inflasi beserta penjelasannya.

Inflasi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika tidak dikendalikan, inflasi akan tidak terkontrol sehingga dapat berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi sebuah negara.


Inflasi yang tidak terkendali akan menurunkan daya beli masyarakat lantaran harga barang secara umum mengalami kenaikan.

Tak hanya bagi masyarakat saja, namun inflasi yang berlangsung terus-menerus rentan menciptakan uncertainty atau ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi.


Pengertian Inflasi

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi bisa diartikan sebagai penurunan harga barang dan juga jasa yang terjadi secara umum dan terus-menerus.


Cara Mengatasi Inflasi

Cara mengatasi inflasi di Indonesia (Ilustrasi Foto: iStockphoto/number1411)

Pemerintah bisa menekan laju dari inflasi dengan melakukan beberapa cara. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini 3 cara untuk mengatasi inflasi disertai penjelasannya.

1. Kebijakan Fiskal

Cara pertama yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah.

Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman.


2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter menjadi salah satu daricara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter atau kebijakan keuangan bisa dilakukan dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter dengan tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat suatu negara.

Kebijakan moneter lainnya adalah dengan melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar.


3. Kebijakan Non-fiskal dan Non-moneter

Selain menggunakan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, pemerintah juga bisa menggunakan kebijakan non fiskal dan juga non moneter. Kebijakan nonfiskal dan nonmoneter ini dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Setidaknya terdapat 5 cara yang termasuk ke dalam kebijakan non-fiskal dan non-moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah.

a. Menambah hasil produksi

Pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan para pengusaha. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan para pengusaha bisa menggenjot produksi agar lebih banyak lagi.

Dengan banyaknya barang yang beredar di masyarakat, maka perputaran uang akan semakin cepat dan banyak, sehingga uang yang beredar menjadi kembali seimbang.

b. Mempermudah masuknya barang impor

Tak semua barang bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri, untuk itu mempermudah masuknya barang barang impor menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara menurunkan pajak dan juga mempermudah perizinan barang impor.

c. Menstabilkan pendapatan masyarakat

Menjaga pendapatan masyarakat agar tidak naik juga bisa menjadi salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan inflasi yang tak terkendali.

d. Menetapkan harga maksimum

Pada saat terjadi inflasi, harga barang cenderung naik tak terkendali. Hal inilah yang membuat daya beli dari masyarakat menurun. Dengan menetapkan harga maksimum, pemerintah mengharap agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik lagi.

e. Pengawasan distribusi barang

Distribusi barang yang terhambat juga menjadi salah satu faktor naiknya harga di suatu wilayah. Permintaan yang besar tidak diimbangi dengan jumlah barang yang terbatas akibat terhambatnya proses distribusi barang.

Dengan melakukan pengawasan sebagai salah satu cara mengatasi inflasi, diharapkan barang tersebut bisa cepat didistribusikan kepada masyarakat.

(ahd/fef)

Saksikan Video di Bawah Ini:

TOPIK TERKAIT

Selengkapnya

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA