Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28I ayat (4), "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah".
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 71, "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia".
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia
Pasal 10 ayat (1) huruf d, "Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menggunakan aplikasi online"
Rabu, 18 Mei 2016
Jakarta – Manusia dianugerahi hak-hak yang sangat mendasar dan hak-hak tersebut melekat dalam diri setiap manusia. Itulah yang dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.
Untuk itu HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian sambutan tertulis Sekjen Kemhan yang dibacakan Kepala Bagian Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setjen Kemhan Ida Siswanti, S.H., M.H., saat membuka Penyuluhan Hukum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di kantor Kemhan, Rabu (18/5).
Lebih lanjut Sekjen mengungkapkan bahwa kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Untuk itu setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan membela HAM setiap warga negara dan penduduknya.
Sementara itu Ketua Komnas HAM RI M. Indadun Rahmat, S.Ag., M.Si yang menjadi pembicara pertama memaparkan tentang HAM dan Perlindungannya oleh Negara. Dalam penjelasannya, Ketua Komnas HAM mengungkapkan bahwa HAM adalah tanggungjawab kita semua tetapi secara normatif pihak yang paling yang bertanggungjawab secara hukum adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Kita sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintahan secara hukum bertanggungjawab terhadap kemajuan perlindungan dan penegakan HAM.
Senada dengan Ketua Komnas HAM, Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM Sofyan, S.Sos, S.H., M.H., menjelaskan bahwa saat ini belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah terhadap upaya untuk menegakkan HAM dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan HAM secara efektif seperti diamanatkan konstitusi.
Hal ini juga disebabkan karena masih adanya pandangan dan anggapan sebagian masyarakat bahwa HAM merupakan produk budaya barat yang individualistik dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Selain itu masih ada anggapan bahwa HAM semata menjadi tanggungjawab pemerintah. Setiap warga negara dan penduduk bertangungjawanb atas HAM sesuai dengan Perpres No.25 tahun 2015
Penyuluhan Hukum tentang HAM yang dihadiri perwakilan satuan kerja di Kemhan mengangkat tema, “Pemahaman Mengenai HAM Dapat Mencegah Terjadinya Pelanggaran HAM Bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan” dan sebagai moderator Kol. Laut (KH) Dwiyono, S.H., M.Hum. (ERA/SGY)
RIO, ARIYANTO (2014) KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Andalas.
Abstract
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Rio Ariyanto, 0910113329, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 halaman, 2013) ABSTRAK Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini peran Pemerintah sangat dipertanyakan untuk penegakan Hak Asasi Manusia, dan pada Pasal 71 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan Hukum Internasional. Dalam penulisan skripsi ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Pertama bagaimana upaya kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia? Kedua bagaimana pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini? Dalam penelitian ini metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dapat dilihat dengan adanya upaya-upaya dari Pemerintah seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia ini dimaksud untuk memperkuat upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia yang sejalan dengan kebijakan nasional di bidang Hak Asasi Manusia dan peningkatan kesadaran hukum. Dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini, Pemerintah belum sukses dalam menjalankan tugasnya, di mana masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dan tindakan diskriminasi yang masih dilakukan oleh para aparat penegak hukum kita. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa Pemerintah harus menjalankan kewajibannya sebagai pejabat dan penegak hukum dengan lebih sungguh-sunguh lagi, walaupun upaya pemajuan dan perlindungan terhadap HAM telah banyak dilakukan. Hal ini sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak terulang kembali di masa sekarang dan masa yang akan datang.
Actions (login required)
| View Item |
Tokoh yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya adalah.
Mengapa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian; padahal menging … at bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 184 KUHAP! Jelaskan pendapat Anda!
Perbedaan keberagaman suku bangsa dan budaya diIndonesia Dalam hal upacara/ritual kematian anggota sukunya! .
bagaimanakah jiwa, semangat, dan ni lai-nilai kejuangan pada masa perjuangan mengisi kemerdekaan?
1. Paham yang dikembangkan Mpu Tantular yang melihat bahwa keberagaman memiliki arah dan tujuan yang sama yaitu kedamaian dan ....
Jelaskan dampak yang diperoleh negara Indonesia atas prestasi para atlet dalam Olimpiade Tokyo 2020
tolong bantuan kalianJakarta - Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center membuka hotline pengaduan masyarakat. Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan … menyebut pihaknya baru saja menerima laporan pengaduan adanya non muslim yang juga terpapar paham radikalisme. "Kami mengambil peran sesuai dengan kemampuan kami, kami membuka hotline pengaduan yang awalnya sebenarnya kami tidak percaya saya kira hanya segelintir masyarakat terutama kalangan anak muda yang terpapar. Kami buat pengaduan lalu kami banyak mendapatkan laporan dari masyarakat dan ternyata laporannya bukan hanya muslim saja," kata Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022). "Minggu ini kami mendapatkan laporan bahkan yang non muslim bergabung dan orang tuanya sampai histeris karena tidak percaya kalau putrinya tiba-tiba sudah bergabung di kelompok NII," sambungnya. Ken mengatakan ketika laporan pengaduan diterima, NII Crisis Center bakal melakukan identifikasi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui asal jaringan keterlibatan. "Kita terima kita identifikasi dari jaringan mana ada jaringan NII, ada jaringan juga yang sekarang pecah termasuk salah satunya adalah Khilafatul Muslimin ada kesatuan akhlak, Alquran suci, Islam syahadat, Islam baiat dan lain sebagainya, tapi pada dasarnya memang yang kami dapatkan semuanya latar belakangnya dari NII, karena doktrinya mereka pada dasarnya akar batang buah iman hijrah jihad mereka katakan masuklah ke dalam Islam secara kafah jadi orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam," jelasnya. Kemudian, dia mengatakan pihaknya bakal melakukan investigasi guna memilih pola rehabilitasi yang tepat. Menurutnya, investigasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan seseorang dalam kelompok radikal tersebut. "Setelah mendapatkan laporan identifikasi baru kami investigasi sejauh mana jaringan dia semasih di dalam kelompok tersebut, dia masih baru atau yang lama. Ini untuk menentukan bagaimana pola nanti rehabilitasi," ujarnya. Dia mengatakan setelah investigasi dilakukan seseorang yang terpapar paham radikalisme bakal direhabilitasi. Dalam rehabilitasi itu akan diberikan pemahaman yang benar mengenai Pancasila. "Lalu setelah investigasi, kami rehabilitasi, reideologi tentunya dengan konsep Pancasila karena kami pada dasarnya bergabung karena memahami Pancasila dengan cara yang salah dan ketika kami sadarkan dengan dialog dengan konsep Pancasila alhamdulillah mereka mau bergabung," ujarnya. Lebih lanjut, dia menyebut ada pula NII yang bergabung dengan organisasi Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) secara legal. Dia menyebut NII juga telah melakukan aktivitas menggunakan senjata api. "Kami sedikit kewalahan karena cukup banyak angka yang bergabung bahkan saat ini ada beberapa jaringan NII yang kita dapatkan datanya, ini mohon maaf sudah menggunakan senjata api dan mereka legal bergabung kepada organisasi Perbakin. Nah ini juga menurut saya menjadi evaluasi agar penerimaan anggota-anggota nanti bisa dicegah," ucapnya. a.apa opini atau pendapat mu tentang berita tersebut!b.apa yg harus dilakukan masyarakat maupun pemerintah agar kejadian yg di berita tersebut tidak terjadi?
selain potensi, keberagaman juga dapat menimbulkan perpecahan bangsa.jelaskan mengapa bisa demikian!! tolong di jawab!!
apa nya termasuk dalam persatuan dan permuasaratan ? ....adalah
jelaskan cara kita memperkuat komitmen kebangsaan