Sebutkan hasil sidang ppki pertama

Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945. /Pixabay/1imono

TRENGGALEKPEDIA.COM - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia alias PPKI punya tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa Kolonial. Berikut ini hasil sidang PPKI yang digelar tiga kali sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Bukan satu satunya organisasi yang disebut PPKI yang pernah Indonesia miliki untuk persiapan kemerdekaan. Karena juga sebelumnya pernah ada BPUPKI yang dibubarkan lebih dahulu oleh tentara  Jepang.

PPKI sendiri terbentuk pada 7 Agustus 1945 dengan sang Revolusi Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Saat awal terbentuknya, PPKI terdiri dari 21 anggota dan bertambah menjadi 27 orang anggota.

Sebab itu, dalam perjalanannya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI menggelar sampai tiga kali sidang.

Dilansir dari Kemdikbud, sidang pertama yang dilakukan oleh  PPKI berlangsung pada 18 Agustus 1945 atau sehari sesudah kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga: Panitia yang Bertugas untuk Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, Sejarah PPKI dan BPUPKI

>

Selang satu sehari, tepatnya pada 19 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang keduanya. Selanjutnya dari 3 kali siding tersebut membuahkan beberapa poin penting bagi Indonesia.

Supaya kamu makin tahu sama apa saja hasil sidang PPKI, simak  selengkapnya berikut ini yuk?

Sidang Pertama PPKI

Seperti yang sudah disinggung di atas tadi, bahwa sidang pertama PPKI berlangsung pada  sehari setelah Kemerdekaan pada18 Agustus 1945. Sidang tersebut membahas  pemimpin negara dan dasar negara. Ada beberapa poin penting perlu di ketahui dari sidang pertama, yaitu:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
3. Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR

Hasil Sidang Kedua PPKI

Sidang yang kedua berlangsung pada 19 Agustus 1945 membahas penyusunan pemerintah pusat dan juga susunan pemerintahan daerah. Sidang ini melahirkan beberapa poin penting nih. Di antaranya sebagai berikut:

PENGESAHAN Undang-undang Dasar 1945, pengangkatan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wapres RI serta Pembentukan Komite Nasional merupakan hasil sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945.

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, M.Hum., menjelaskan, selama ini masyarakat keliru dalam memahami. Menurut mereka, pada 17 Agustus 1945 Indonesia telah menjadi negara, setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi.

Tapi sebenarnya Indonesia masih belum menjadi negara. “17 Agustus 1945 itu hanya pernyataan kemerdekaan,” ucap Reza.

Sehari setelah pembacaan proklamasi, Indonesia baru menjadi sebuah negara. Melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Seperti yang disinggung di atas, hasil sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 di antaranya, pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hasil ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Baca juga:  Apa Sih Tujuan Pembentukan PPKI?

Hasil Pertama, yakni pengesahan UUD 1945. Kegiatan itu mengandung landasan idealisme bernegara maka harus disahkan. UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, rancangan batang tubuh UUD 1945 dibuat oleh organisasi BPUPKI.

Selain mengesahkan UUD 1945, sidang ini juga melakukan revisi bagian dari Piagam Jakarta. Revisi dilakukan dengan perubahan kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Masyarakat Indonesia tidak semua menganut agama Islam, maka dari itu kalimat tersebut direvisi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan perancangan Pancasila. Ada lima orang tokoh yang terlibat di antaranya: KH. Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kasman Singodimejo, Mohammad Hatta, dan Teuku Mohammad Hasan.

Hasil sidang kedua yakni mengangkat Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI berdasarkan usulan dari Otto Iskandardinata. Kedua Founding Father itu terpilih secara aklamasi untuk memimpin Indonesia. Setelah itu keduanya pun disahkan dengan mengadakan pelantikan.

Hasil ketiga dalam Sidang Pertma PPKI ini yaitu dibentuknya Komite Nasional. Fungsi pembentukan Komite Nasional ini untuk meringankan tugas Presiden serta Wakil Presiden. Mengapa seperti itu? Karena Republik Indonesia belum memiliki lembaga DPR dan MPR.

Itulah hasil sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945. Seperti pesan Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah).

Presiden Indonesia Pertama Soekarno

puti aini yasmin Rabu, 19 Januari 2022 - 11:51:00 WIB

JAKARTA, iNews.id - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar tiga kali sidang. Pada setiap sidangnya melahirkan hasil keputusan. Apa saja?

Dikutip dari buku 'IPS Terpadu' terbitan Esis, PPKI menggelar sidang sebanyak tiga kali, yakni sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945, sidang kedua pada 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945.

BACA JUGA:
Tugas BPUPKI dan Sejarah Pembentukan dan Tujuannya Lengkap

Apa Saja Hasil Sidang PPKI 1 Sampai 3?

Hasil sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 adalah disahkan Rancangan Pembukaan UU Dasar Negara Indonesia, susunan pemerintahan dan pengesahan Batang Tubuh UU Dasar.

Hasil sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 adalah pembentukan dua belas departemen dan empat menteri negara. Serta menetapkan pembagian wilayah republik Indonesia, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku.

Hasil sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945 adalah pembahasan komite nasional indonesia (KNI) yang berfungsi sebagai DPR, partai nasional, hingga badan keamanan rakyat. Adapun, BKR mencakup bekas anggota PETA, Heiho, Keisatsutai (polisi), Seinendan, Keibodan, KNIL, dan Laskar Rakyat.

Namun, pembentukan BKR menimbulkan pro kontra. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan isi sebagai berikut

"untuk memperkuat perasaan keamanan umum, diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat, Jakarta, 5 Oktober 1945"

Nah, jadi sudah jelaskan hasil sidang PPKI pertama sampai ketiga ada apa saja?

Editor : Puti Aini Yasmin

TAG : Buku Bersejarah sejarah ppki presiden soekarno sidang

​ ​ ​

KOMPAS.com - Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945.

PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sejak dibentuk, PPKI melakukan sebanyak tiga kali sidang, yaitu pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945.

Berikut ini hasil sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga.

Baca juga: PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang, dan Tugasnya

Hasil sidang PPKI pertama

Berikut ini hasil sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, atau tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

UUD 1945 disahkan

Dalam sidang pertamanya, PPKI telah membentuk kesepakatan yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 dianggap sebagai suatu landasan penting yang harus disahkan guna memajukan Indonesia.

Oleh sebab itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadikannya acuan dalam membentuk peraturan-peraturan di Indonesia.

Baca juga: Pembentukan BPUPKI dan PPKI

Merevisi Piagam Jakarta

Selain mengesahkan UUD 1945, PPKI juga membenahi sebagian dari isi Piagam Jakarta.

Salah satu kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya", diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", karena tidak rakyat Indonesia adalah Muslim.

Soekarno dan Moh Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden

Dalam sidang pertama PPKI juga dibahas mengenai pengangkatan Soekarno dan Moh Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia.

Pengusulan Soekarno dan Moh Hatta disampaikan oleh Otto Iskandardinata, salah satu pahlawan nasional Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan dengan cara aklamasi atau pemilihan umum (pemilu).

Setelah banyak yang menyetujui usulan tersebut, Soekarno dan Moh Hatta segera dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia secara sah.

Membentuk Komite Nasional

Hasil sidang PPKI 18 agustus 1945 menyatakan bahwa presiden akan dibantu oleh Komite Nasional.

Alasan Komite Nasional dibentuk karena belum ada DPR ataupun MPR pada awal kemerdekaan.

Baca juga: Komite Nasional Indonesia (KNIP): Tujuan Pembentukan dan Tugasnya

Hasil sidang kedua PPKI

Setelah sidang PPKI pertama selesai diselenggarakan, dilanjutkan dengan sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945.

Dalam sidang PPKI kedua ini, fokus utama yang dibahas adalah tentang wilayah Indonesia dan pemerintahannya.

Hasil sidang PPKI kedua adalah sebagai berikut.

Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi

Hasil sidang PPKI kedua adalah terbaginya wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerah, yaitu gubernur, sebagai berikut.

No	Provinsi	Nama Gubernur
1	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pudja Suroso
2	Jawa Barat	Sutarjo Kartohadikusumo
3	Jawa Tengah	R Panji Suroso
4	Jawa Timur	RA Suryo
5	Sumatera	Teuku Mohammad Hassan
6	Kalimantan	Ir Pangeran Mohammad Nor
7	Maluku	Dr GSSJ Latuharhary
8	Sulawesi	Mr J Ratulangi

Baca juga: Daftar Anggota PPKI

Dibentuk Komite Nasional Daerah

Setelah provinsi dibagi, dibentuklah Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi yang ada.

Kurang lebih masih sama seperti Komite Nasional, tugas Komite Nasional Daerah adalah untuk membantu presiden.

Dibentuk departemen dan menteri

Hasil sidang kedua PPKI lainnya adalah merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian.

Departemen tersebut juga akan dibantu dengan menteri-menteri yang dipilih. Ada 12 kementerian di setiap kabinet dan empat menteri negara nondepartemen.

Berikut ini nama-nama departemen dan para menterinya pada kabinet pertama Indonesia.

No	Nama Menteri	Departemen
1	AA Maramis	Keuangan
2	Abikusno Tjokrosujoso	Perhubungan
3	Prof Dr Mr Soepomo	Kehakiman
4	Ki Hajar Dewantara	Pengajaran
5	Abikusno Tjokrosujoso	Pekerjaan Umum
6	Mr Achmad Soebardjo	Luar Negeri
7	RAA Wiranata Kusumah	Dalam Negeri
8	Mr Iwa Kusuma Sumantri	Sosial
9	Dr Buntaran Martoatmojo	Kesehatan
10	Ir Surachman Tjokroadisurjo	Kemakmuran
11	Soeprijadi	Keamanan Rakyat
12	Mr Amir Syarifuddin	Penerangan
13	R Otto Iskandardinata	Non-departemen
14	Wachid Hasjim	Non-departemen
15	Mr RM Sartono	Non-departemen
16	Dr M Amir	Non-departemen

Baca juga: Mengapa Golongan Pemuda Menolak Proklamasi lewat PPKI?

Hasil sidang PPKI ketiga

Sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945, dengan hasil sebagai berikut.

Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Pada 29 Agustus 1945, PPKI resmi membentuk KNIP dengan tujuan untuk pemilu di masa mendatang.

Fungsi KNIP adalah sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketika baru awal terbentuk, jumlah anggota KNIP ada sebanyak 137 orang, terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia.

Ketua dari KNIP pada masa itu adalah Kasman Singodimedjo.

Baca juga: Partai Nasional Indonesia (PNI): Pendirian, Tokoh, dan Perkembangan

Perencanaan membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)

Salah satu hasil selanjutnya dari sidang ketiga PPKI adalah perencanaan pembentukan PNI.

PNI dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat.

Ketua dari PNI adalah Soekarno. Namun, PNI yang direncanakan dijadikan Partai Tunggal Negara Indonesia harus dibatalkan pada akhir Agustus 1945.

Akibatnya, rancangan ini tidak jadi terlaksana.

Dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Untuk menjaga keamanan Indonesia, PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945.

Setelah BKR dibentuk, organisasi lainnya seperti Heiho, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.