Jakarta -
Dalam dunia industri dan bisnis, dikenal istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Istilah ini merupakan status yang diberikan pada pengusaha untuk kemudian mendapatkan hak dan kewajiban tertentu yang bisa digunakan dan harus dijalankan dengan baik.
Lalu, sebenarnya apa fungsi dari pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai status yang dapat dimiliki oleh pengusaha ini? Melansir dari situs klikpajak.id, berikut pengertian, syarat, dan keuntungan status PKP.
Pengertian PKP
Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak perorangan atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Meski demikian,tidak semua pengusaha diwajibkan untuk memiliki status PKP. Status ini tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Kecuali jika pengusaha kecil tersebut secara sukarela mengajukan dan memilih untuk menjadi PKP.
Fungsi Pengukuhan PKP
Bicara mengenai PKP, erat kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Dalam penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib pajak akan memiliki beberapa kewajiban dan hak yang tidak dapat dimiliki sebelum status ini diberikan.
Setidaknya, berikut adalah kewajiban pengusaha kena pajak:
- Melakukan pemungutan PPN dan PPnBM yang terutang.- Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM terutang.
- Melaporkan PPN dan PPnBM yang masih terutang.
Selain itu, terdapat konsekuensi yang harus dihadapi oleh pengusaha dengan status PKP. Berikut adalah konsekuensi menjadi Pengusaha Kena Pajak:
- Pembayaran pajak semakin besar. Hal ini seiring dengan perluasan kewajiban pajak yang menjadi tanggungannya.
- Sedikit mengurangi daya saing yang dimiliki karena otomatis harga jual meningkat. Harga ini naik karena harus melakukan pemungutan PPN dari lawan transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
Keuntungan Status PKP
Tentu kewajiban ini hadir dengan kompensasi berupa hak yang juga bisa didapatkan oleh Wajib Pajak Badan maupun WP Pribadi ketika mendapatkan status PKP.
Keuntungan ini dapat berdampak baik pada jangka waktu singkat dan jangka waktu panjang. Asalkan pengusaha dengan status ini dapat benar-benar menjaga ketaatan pajak dan menjalankan kewajiban dengan baik.
Berikut adalah hak menjadi Pengusaha Kena Pajak atau keuntungan penjadi pengusaha kena pajak bagi perusahaan:
1. Bisnis berbadan hukum
Dengan memiliki status PKP, WP dapat menunjukkan bahwa pengelolaan bisnis dan industri yang dilakukan sudah baik dan legal secara hukum. Selain itu, hal tersebut juga menandakan usaha yang dijalankan memiliki ketaatan pajak yang baik.
2. Kredibilitas usaha yang didirikan
Status PKP yang dimiliki akan meningkatkan kredibilitas yang dimiliki perusahaan serta nilainya di dunia industri. Setidaknya, status PKP hanya akan dimiliki usaha atau industri yang melakukan kewajiban pajaknya dengan tertib.
3. Peluang kerjasama bisnis besar
Kesempatan dan hak melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah serta mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah.
4. Meningkatkan efisiensi produksi
Secara ekonomis, beban produksi dan investasi pada BKP dan JKP yang dimiliki akan ditanggung oleh konsumen akhir. Artinya, kestabilan ekonomi akan lebih terjamin dan sirkulasi finansial akan semakin sehat.
Syarat Menjadi PKP
1. Omzet dalam satu tahun buku mencapai Rp4.800.000.000. Pengusaha dengan omzet kurang dari nilai tersebut bisa mengajukan status ini, namun harus benar memilih dan mengajukan status ini dengan memahami semua konsekuensinya.
2. Dapat melalui proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat di mana WP terdaftar.
3. Memenuhi syarat berkas dan kelengkapan dokumen pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.
(fdl/fdl)
PajakOnline.com—Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) merupakan nomor identitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Keberadaan NPPKP tentu memiliki fungsi, yakni:
1. Bukti legalitas serta kredibilitas agar dapat mengikuti kegiatan transaksi yang berhubungan dengan pemerintah.
2. Identitas dari Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP.
Tidak sedikit yang menganggap bahwa NPWP dan NPPKP itu sama. Meskipun keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan, namun nyatanya keduanya merupakan hal yang berbeda. Perbedaannya ialah NPWP merupakan identitas Wajib Pajak pribadi/badan serta merupakan identitas atau bukti keikutsertaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
Sedangkan, NPPKP merupakan identitas Wajib Pajak pribadi/badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Kemudian, kewajiban yang harus dilakukan bagi pemilik NPPKP ialah:
1. Memungut PPN dan PPnBM terutang. 2. Menyetorkan PPN kurang bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM terutang.
3. Melaporkan PPN dan PPnBM terutang.
Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP) terletak dalam surat pengukuhan PKP beserta identitas Wajib Pajak lainnya seperti nama, NPWP, KLU, status usaha hingga kewajiban pajak. Bagi Anda yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Ken Pajak (PKP) maka Anda dapat memperoleh NPPKP.
Namun, untuk mendapatkannya Anda harus mengajukan nomor pengukuhan PKP dengan melampirkan sejumlah dokumen berikut:
1. Wajib Pajak Pribadi
– Fotokopi KTP bagi WNI. – Fotokopi paspor, KITAS/KITAP bagi WNA yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. – Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
– Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat Pemeritah Daerah setingkat Lurah/Kepala Desa.
2. Wajib Pajak Badan
– Fotokopi akta pendirian dan perubahan bagi WP Badan dalam negeri atas surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. – Fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat Pemeritah Daerah setingkat Lurah/Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adala WNA. – Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
– Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemeritah Daerah setingkat Lurah/Kepala Desa.
3. Wajib Pajak Badan Berbentuk Kerja Sama Operasional (KSO) – Fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk KSO yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. – Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota KSO. – Fotokopi kartu NPWP Orang Pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota KSO atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA. – Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
– Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemerintah Daerah setingkat Lurah/Kepala Desa.(Atania Salsabila)
Satu bulan yang lalu, mama saya diundang oleh teman dekatnya untuk menghadiri acara pernikahan anaknya. Karena undangan tersebut sangat mendadak, maka … teman-teman saya menyarankan untuk membeli tiket pesawat dan hotel secara online saja karena lebih mudah dan cepat. Akhirnya saya memesan tiket pesawat dan hotel untuk satu orang guna pergi ke Lombok, NTB melalui aplikasi pemesanan online yang sudah ternama. Harga tiket pesawat untuk satu orang pulang-pergi (PP) adalah sebesar Rp 725.000. sesuai dengan yang ada di aplikasi tersebut. Dan untuk harga hotel bintang tiga. 1 malam seharga Rp 335.000. Total biaya yang saya bayar adalah sebesar Rp 1.166.000 (ditambah PPN). Setelah semua pembayaran selesai. mama saya berangkat. Tidak ada masalah di tiket pesawatnya namun sangat disayangkan ketika melakukan check-in di hotel, resepsionisnya mengatakan bahwa mama saya kekurangan pembayaran padahal di aplikasi sudah tertera total biaya ditambah PPN. Ketika mama saya menanyakan biaya terkait apa, resepsionisnya mengatakan biaya service charge dan biaya lain-lain sebesar Rp 125.500. Sehingga mau tidak mau mama saya membayar kekurangan tersebut agar bisa check-in ke kamar hotel tersebut. Setelah membaca artikel diatas, jelaskan tahapan konsumsi jasa pada tahap pra-pembelian berdasar pada artikel tersebut!
Sebuah perusahaan biro perjalanan di Jakarta mengajak seluruh karyawannya untuk mengikuti sebuah perjalanan ke Bandung. Perusahaan tersebut baru saja … meluncurkan sebuah produk perjalanan baru. Seluruh karyawan diajak ke Bandung untuk dapat langsung merasakan produk baru tersebut. Seluruh peserta perjalanan dapat merasakan langsung bagaimana produk baru tersebut dilaksanakan, sehingga para peserta memiliki pengalaman yang dapat diceritakan kepada orang lain. Manajer pemasaran dari perusahaan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari internal marketing dari perusahaan tersebut. Berdasar ilustrasi di atas, mengapa kegiatan tersebut merupakan bagian dari internal marketing? Apa yang diharapkan oleh manajer pemasaran perusahaan tersebut?
Pertanyaan: Geoffrey Whitehead mengatakan bahwa di seluruh kantor terdapat lima bidang kegiatan utama, coba saudara analisa kegiatan utama yang dimaks … ud! (Petunjuk: Kemukakan terlebih dahulu kegiatan utama didalam kantor PT. Lesmana Menguraikan kegiatan utama didalam kantor PT. Lesmana Menguraikan pentingnya fungsi manajemen dalam kantor) 20 2. Ruang lingkup organisasi tergantung pada tujuan organisasi yang bersangkutan dan kegiatan- kegiatan yang harus dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan. Pertanyaan: Coba saudara analisa, bagaimana penerapan ruang lingkup organisasi dalam sebuah perkantoran untuk mencapai sebuah tujuan! (Petunjuk: Kemukakan terlebih dahulu unsur-unsur organisasi Menguraikan pemahaman terkait ruang lingkup organisasi Menguraikan kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup organisasi perkantoran Berikan pendapat tentang upaya yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi). isi sudah lengkap pembhasan. pesan di no yg blakang 6211. ceknkomen
mengapa pemerintah tidak ikut campur tangan dalam menentukan pasar monopoli
Strategi apa yang akan dilakukan BAG. PRODUKSI untuk 3 (tiga) minggu kedepan.
Apakah resiko stress dimasa depan yang mungkin saja dialami oleh karyawan atau bisa juga dialami oleh anda dapat diprediksi oleh Manajemen SDM pada sa … at perekrutan itu memungkinkan?
penerapan e-commerce yang menjadi trendsetter di masa pandemi?
Upaya pemerintah daerah Kabupaten Lingga untuk memajukan daerahnya diantaranya memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang dil … akukan oleh tiap-tiap pemerintah kecamatan. Berdasarkan data kependudukan tersebut, kemudian pemerintah kecamatan mengidentifikasi mata pencaharian masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah (UKM). Selanjutnya berdasarkan pendataan UKM masyarakat tersebut, pemerintah Kabupaten Lingga menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disalurkan ke tiap-tiap Kecamatan. Peran pemerintah daerah dalam hal ini yang diwakili oleh pemerintah Kecamatan dan Dinas Sosial. Tujuan diberikannya dana kepada KUBE pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dan menjadi suntikan motivasi bagi anggota masyarakat lainnya untuk berwirausaha dengan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki mereka, untuk lebih berdaya, tanpa terus menerus mengharapkan uluran bantuan dari pemerintah. Tentukan: Kegiatan pemerintah yang terkait dengan fungsi pelayanan!
Setiap pelaku memiliki peran masing – masing dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan gambar tersebut, kaitkanlah hubungan antara rumah tangga konsumsi, ru … mah tangga produksi dan pemerintah dalam kegiatan ekonomi! Uas Ekonomi mikro
3. Menurut Anda, dalam mengembangkan bisnis di era digital, Sosial Media apa yang paling efektif untuk promosi !