Pengertiandefinisi.com – Kata administrasi keuangan pasti sudah sering terdengar di telinga kita. Kata administrasi keuangan yang kita ketahui biasanya ditafsirkan sebagai proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, baik organisasi sektor privat maupun organisasi sektor publik. Keberadaan administrasi keuangan pun menjadi salah satu hal yang mutlak ada di dalam sebuah organisasi, karena setiap organisasi pasti memiliki sumber keuangan berikut dengan alokasinya, sehingga administrasi keuangan pasti dibutuhkan. Salah satu pengertian administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi ataupun perusahaan tertentu. Dengan adanya administrasi keuangan yang baik, maka akan tercipta suasana kerja yang lebih nyaman serta produktif. Hal ini juga akan mendorong terciptanya keuangan yang lebih tertata dan lebih baik bagi suatu perusahaan tertentu. Tidak perlu khawatir dengan rumitnya rumus dan ketentuan yang ada karena hasilnya akan sangat baik bagi bisnis.
Dua LingkupPengertian Administrasi Keuangan
Seperti ilmu-ilmu lainnya, administrasi keuangan pun memiliki pemahaman dan tafsiran yang berbeda antara satu ahli dengan ahli lainnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena seyogyanya ilmu akan terus berubah dan berkembang. Sedikitnya ada dua pengertian administrasi keuangan menurut ahli yang meliputi hal dibawah ini:
- Pengelolaan keuangan, dimana pengertian ini merujuk pada administrasi keuangan secara luas. Proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan maupun pemanfaatan keuangan, sehingga tugas pokok organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien adalah inti dari proses pengelolaan keuangan itu sendiri.
- Tata usaha keuangan, dimana pengertian ini merujuk pada administrasi keuangan secara sempit. Seluruh kegiatan yang termasuk dalam proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang berdasarkan aktivitas penatabukuan adalah inti dari tata usaha keuangan.
Mengacu pada kedua lingkup pengertian administrasi keuangan di atas, dipastikan terdapat beberapa komponen yang termasuk di dalam administrasi keuangan, terutama jika dilihat sebagai sesuatu yang cakupannya lebih luas dibandingkan dari kegiatan tata usaha keuangan. Beberapa komponen tersebut terdiri dari penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan, pencarian keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan dan penyimpanan keuangan. Apabila seluruh komponen tersebut berfungsi maka akan membentuk kinerja administrasi keuangan yang baik, sehingga tujuan organisasi ataupun perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
Selain penjabaran tentang pengertian administrasi keuangan, manfaat dari adanya administrasi keuangan pun patut diketahui. Sedikitnya terdapat tiga manfaat yang didapatkan dengan adanya administrasi keuangan, yakni: (1) Teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan di dalam sebuah organisasi; (2) Pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik; (3) Berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Beberapa manfaat tersebut pun sejalan dengan pengertian umum administrasi keuangan yang telah dibahas pada paragraf pertama, dimana administrasi keuangan diperlukan untuk mengelola seluruh aktifitas yang melibatkan keuangan demi tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien.
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA • ADMINISTRASI A. Pengertian Administrasi Administrasi berasal dari bahasa latin yaitu administrate artinya melayani.Administrasi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan ketatausahaan. Sedangkan dalam arti luas yaitu menurut : Sondang P. Siagian Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama diantara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Herbert Spence Administrasi adalah sebagai egiatan daripada sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. B. Unsur-unsur administrasi : 1. Adanya sekelompok orang 4. Adanya pembagian tugas 2. Adanya kerja sama 5. Adanya kegiatan yang rutin 3. Adanya tujuan C. Skema Administrasi D. Tujuan Individu dan Organisasi 1. Meningkatkan organisasi 2. Memberikan pelayanan 3. Memperoleh keuntungan • KEUANGAN NEGARA/KEUANGAN DAERAH A. Pengertian Keuangan Negara Pengertian keuangan Negara/daerah dikemukakan oleh beberapa ahli.Menurut M. Hadi, administrasi keuangan RI. 1980 : “Administrasi keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud.” Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa : “Keuangan Negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan tujuan ekonomi yang pokok,pertumbuhan, eadilan, dan efisiensi”. Dari beberapa pengertian datas dapat disimpulkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara termasuk didalamnya hak dan kewajiban yang timbul didalamnya, baik kekayaan itu berada dalam pengelolaan bank-bank pemerintah, yayasan yayasan pemerintah, dengan status hokum public, ataupun privat, badan badan usaha Negara dan badan usaha lainnya dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta terikat dalam perjanjian dengan penyertaan pemerintahataupun penunjukkan pemerintah. B. Unsur Unsure Keuangan Negara Pendapat para pakar saling melengkapi bahwa unsure unsure keuangan Negara mencakup: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2. Kebijaksanaan kebijaksanaan APBN 3. Akibat dari kebijaksanaan kebijaksanaan tersebut dibidang ekonomi 4. Kegiatan mencari dan menggunakan dana untuk mencapai tujuan. 5. Hak dan kewajiban Negara 6. Uang dan barang yang dapat dijadikan milik Negara 7. Keuangan yang di kelola oleh pemerintah pusat, daerah, badan badan usaha lainnya. C. Telaah Yuridis Dasar dasar hokum keuangan Negara terdapat pada : 1. UUD 1945 2. UU RI No.17 tahun 203 tentang keuangan Negara 3. UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 4. UU Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah 5. PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah 6. Kep Mentri Dalam Negeri N0. 29 Tahun 2002 D. Struktur APBD Struktur APBD terdiri dari : 1. Pendapatan daerah Pendapatan daerah berfungsi sebagai sumber penerimaan keuangan daerah dan sebagai pilar atau soko guru otonomi daearah. Kelompok dan jenis anggaran pendapatan daerah Kelompokanggaran pendapatan daerah: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Dana perimbangan c. Lain lain pendapatan yang sah Jenis kelompok pendapatan daerah sebagai berikut : a. Jenis kelompok PAD terdiri atas : Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pemeriksaan daerah Lain lain pendapatan yang sah b. Jenis kelompok dana perimbangan terdiri atas : Bagi hasil pajak/bukan pajak DAU DAK 2. Belanja daerah Bagian kelompok dan jenis anggaran belanja daerah Bagian anggaran belanja daerah terdiri dari : a. Belanja aparatur daerah b. Belanja pelayanan public Kelompok anggaran belanja daerah Bagian belanja aparatur daerah dan pelayanan public masing masing satuan kerja/kelompok terdiri atas : a. Belanja administrasi umum Belanja pegawai/personalia Belanja barang dan jasa Belanja perjalanan dinas Belanja pemeliharaan b. Belanja operasi dan pemeliharaan (OP) Belanja pegawai/personalia Belanja barang dan jasa Belanja perjalanan dinas Belanja pemeliharaan c. Belanja modal Belanja modal gedung Belanja tanah Selain satuan kerja / kelompok diatas, susunan belanja daerah juga mncakup : a. Belanja tidak tersangka b. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Jenis dan pengelompokkan belanja Jenis belanja terbagi 2 yaitu : a. Belanja langsung Belanja langsung mempunyai karakteristik sebagai berikut : Dianggarkan untuk setiap program/kegiatan yang diusulkan oleh satuan kerja Dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program/kegiatan Variabilitas jumlah belanja langsung dipengaruhi langsung oleh target kinerja/tngkat pencapaian b. Belanja tidak langsung Belanja tidak langsung mempunyai karakteristik sebagai berikut: Dianggarkan setap bulan dalam satu tahun (bukan setiap program/kegiatan) Tidak dapat diukur/dibandingkan secara langsung dengan output program/kegiatan Variabilitas jumlah belanja tidak langsung tidak dipengaruhi langsung oleh target belanja/tingkat pencapaian 3. Pembiayaan Kelompok pembayaan terdiri atas : a. Penerimaan daerah Pembiayaan berupa penerimaan daerah antara lain terdiri atas : Sisa perhitungan anggaran tahun lalu Penerimaan pinjaman/obligasi Transfer dari dana cadangan Penerimaan piutang, dan Hasil penjualan ast daerah yang dipisahkan b. Pengeluaran daerah Pembiayaan berupa pengeluaran daerah antara lain terdiri atas : Transfer dana cadangan Pembiayaan utang/pinjaman Penyertaan modal/investasi Dana sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan • HUBUNGAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN NEGARA Hubungannya adalah dalam tata kelola keuangan negara harus sesua dengan aturan yang berlaku. • RUANG LINGKUP ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA 1. Pemerintah yang memegang pimpinan dibidang keuangan 2. Penguasa penguasa yang menjalankan peng umum serta pejabat pejabatyang ditunjuk untuk menjalankan khusus keuangan. 3. Wilayah berlakunya system pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan. 4. Hal hal menyangkut pertanggungjawaban dan penawasan keuangan. 5. Prosedur yang ditempuh dalam menghadapi ketidakcocokan angaran. ANGGARAN A. Pengertian Anggaran Anggaran adalah alatmanajemen dalam melaksanakan fungsi fungsi manajemen seperti POAC. 1. Mardiasmo Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dengan ukuran financial. 2. Yuwono Anggaran adalah suatu rencana terperinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif biasanya dalam ukran yang menunjukkan perolehan dan pengunaan sumber sumber suatu organisasi. B. Fungsi Anggaran 1. Angaran sebagai alat perencanaan 2. Anggaran sebaai alat pengendalian 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal 4. Anggaran sebagai alat politik 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 6. Anggaran sebagai alat penilai kinerja 7. Anggaran sebagai alat motivasi C. Karakteristik dari Anggaran 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen 4. Usulan anggaran dianalisis dan disetujui 5. Sekali disetujui angaran hanya dapat diubah secara berkala 6. Sekala berkala anggaran keuangan dianalsis dan dijelaskan D. Hubungan Keuangan Negara dengan Ilmu-ilmu lainnya E. Fungsi Negara menrut Adam Smith itu ada tiga : 1. Ketahanan nasional 2. Keadilan social 3. Pekerjaan umum F. Kelemahan mekanisme pasar 1. Collective goods adalah barang atau jasa yang tidak dapat disediakan melalui jual beli dipasar. 2. Publik goods dan private goods a. Public goods adalah Semua berhak memperoleh tanpa melakukan pengorbanan. b. Private goods adalah sesuatu yang harus dibayar untuk memperoleh barang dan jasa. G. Dengan adanya public goods dan private goods maka timbullah : 1. Exclusion principle adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak bersedia melakukan pembiayaan dapat dikecualikan atau dikeluarkan dari pemanfaatan barang atau jasa tersebut. 2. Perbedaan biaya privat dan social serta manfaat privat dan social. 3. Adanya resiko yang sangat besar. 4. siSifat sifat monopoli 5. Adanya inflasi dan deflasi 6. Berkembangnya perusahaan dan pabrik pabrik. 7. Adanya distribusi pendapata yang tidak merata H. Kegiatan pemerintah yang harus dilakukan : 1. Mengalokasikan factor factor produksi barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat 2. Mendistribusikan pendapatan 3. Menstabilkan perekonomian 4. Kegatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi I. Pengeluaran pemerintah selalu meningkat dengan alasan : 1. Adanya perang 2. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat 3. Adanya urbanisasi yang mengikuti perkembangan ekonomi 4. Perkembangan demokrasi 5. Adanya ketidak efisienan pemborosan pada pemerintah 6. Adanya pembangunan ekonomi 7. Adanya program kesejahteraan masyarakat 8. Adanya bencana alam ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) A. APBN terdiri dari : 1. Penerimaan pemerintah Adalah sebagai penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil pajak, hasi penjualan barang yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dsb. a. Pajak adalah iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan berdasar UU tanpa jasa timbal yang secara langsung dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah. Fungsi fajak a. Memiliki fungsi anggaran (beudetair) b. Fungsi regularend (fungsi pengatur) Pengelompokkan pajak Berdasarkan golongannya terdiri atas : a. Pajak langsung b. Pajak tidak langsung Menurut sifatnya a. Pajak subjektif b. Pajak objektif Menurut lembaga pemungutnya a. Pajak pusat b. Pajak daerah Struktur pajak di Indonesia a. Pajak penghasilan b. PPN dan PPnBM c. PBB d. Pajak daerah dan retribusi e. BPHTB f. Bea Materai Sstem pemungutan pajak a. Officer assessment system Cirri-cirinya : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adalah piskus/pengelola pajak. b. Wajib pajak bersifat pasiv c. Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan SKP b. Self assessment system Cirri cirinya : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak oleh wajib pajak b. Wajib pajak bersifat aktiv c. Utang pajak timbul/piskus hanya mengawasi c. With holding system Cirri cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak ada pada pihak ketiga. Hambatan terhadap pemungutan pajak a. Perlawanan pasiv b. Perlawanan aktiv b. Retribusi c. Keuntungan dari perusahaan perusahaan Negara d. Denda denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah e. Sumbangan masyarakat f. Pencetakan uang kertas g. Hasil dari undian Negara h. Pinjaman i. Hadiah UTANG NEGARA A. Macam dan cirri utang Negara : a. Refroductive debt and dead weight debt b. Pinjaman sukarela dan pinjaman paksa c. Pinjaman dalam negeri dan luar negeri d. Suku bunga pinjaman B. Sumber pinjaman Negara a. Individu sebagai kreditur dalam masyarakat b. Dari sector perusahaan c. Bank umum sebagai kreditur d. Bank sentral sebagai kreditur C. Beban dari utang Negara Jenis jenis beban utang Negara : a. Utang dalam negeri b. Utang luar negeri KEBIJAKAN FISKAL A. Pengertian kebijakan fiscal Kebijakan fiscal adalah kebijakan yang digunakan untuk mencapai kebutuhan dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah. B. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiscal : a. Pajak umum b. Retribusi c. Penggunaan kekayaan Negara d. Kebijakan utang e. Kebijakan transfer C. Macam kebijakan fiscal a. Pembiayaan fungsional b. Pengelolaan anggaran c. Stabilisasi anggaran otomatis d. Anggaran belanja seimbang D. Tujuan kebijakan fiscal a. Untuk menjaga kestabilan dalam skala mikro dan untuk mencegah pengangguran dalam skala mikro. b. Stabilitas harga/mempertahankan kestabilan harga. E. Proses Penyusunan APBN F. Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 1. Dasar penyusunan RKP adalah Renja KL, Renja daerah (RKPD) 2. Kementerian perencanaan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan 3. Hasil musyawarah tersebut digunakan untuk memutakhirkan rencana RKP. 4. RKP digunakan sebagai bahan kebijakan umum dan prioritas anggaran DPR G. Siklus Anggaran 1. Penyusunan RAPBN oleh pemerintah 2. Penyampaian RAPBN kepada DPR/pengesahannya 3. Pelaksanaan APBN 4. Pengawasan APBN oleh BPK 5. Pertanggung jawaban oleh pemerintah/perhitungan anggaran Negara (PAN)
6. Persetujuan RUPAN menjadi UU.