Sebutkan beberapa ketentuan kewenangan dalam mengubah undang-undang dasar oleh majelis

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

Bahasa Indonesia English Arabic Chinese

MPR adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 ,perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih  lanjut dengan undang-undang.  MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR;
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

A. Garner, Bryan. Black Law Dictionary, Eighth Edition. United States Of America, 2004.

Anam, Khoirul. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Yogyakarta: Inti Media, 2011.

A.S.S. Tambunan. MPR (Perkembangan dan Pertumbuhannya, Suatu Pengamatan dan Analisis). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Asshidiqie, Jimly. Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta : UII Press, 2005.

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konpress, 2005.

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.

Azhary. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.

Buyung Nasution, Adnan. Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi. Jakarta: Aksara Karunia, 2004.

Basalim, Umar. Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi, cet.I. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.

C.F. Strong. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian Tentang Sejarah dan BentukBentuk konstitusi Dunia. Dahlan Thaib. dkk, Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Huda, Ni’matul. UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

K.C. Wheare. Konstitusi-Konstitusi Modern, Penerjemah Muhammad Hardani, cet.II. Surabaya: Pustaka Eureka, 2005.

Mahendra, Yusril Ihza. Dinamika Tata Negara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan perwakilan dan Sistem Kepartaian), cet.I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mahkamah konstitusi. Cetak Biru : Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya. Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2004.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet.XXVII. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2005.

MPR. Majelis Permusyawartan Rakyat Republik Indonesia ( Sejarah, Realita, dan Dinamika). Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR-RI, 2009.

R.Saragih, Bintan. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987.

Saefroedin Bahar, dkk. Risalah Sidang BPUPKI – PPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992.

Soemantri, Sri. Undang-Undang Dasar 194 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya. Bandung: UNPAD Press, 2002.

Sekretariat Jenderal MPR-RI. Risalah Sidang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999- 2002) Tahun Sidang 2000, Buku I. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.

Sekretariat Jenderal MPR-RI. Risalah Sidang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku II. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.

Sekretariat Jenderal MPR-RI. Risalah Sidang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku III. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.

Sekretariat Jenderal MPR-RI. Risalah Sidang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001,Buku I. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.

Syahuri, Taufiqurrohman. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.

T.A. Legowo,dkk, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia ( Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945). Jakarta: FORMAPPI, 2005.

Tim Kajian Unibraw. Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Kontek Dalam Negara Yang Sedang Berubah. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Tim Penyusun. Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan 1999-2002), Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan..

Yamin, Muhammad. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Siguntang, 1971

Dalam kehidupan sehari-hari musyawarah dilaksanakan pada lingkungan sekolah adalah….

Sebutkan para anggota Panitia Sembilan!​

Menurut bunyi alenia keempat pembukaan UUD 1945 ditegaskan secara implisit bahwa​

Jelaskan jumlah buku yang ada pada lambang Garuda Pancasila!​

Jelaskan nilai juang musyawarah dalam proses perumusan Pancasila​

contoh bagaimana cara agar saya terpilih menjadi ketua OSIS​

Sebutkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu?​

norma kesusilaan pada cerita bawang merah bawang putih​

Aturan aturan yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk bertindak, kata lain dari aturan aturan adalahA. Struktur kognitifB. Orientasi dasarC. Norma N … ormaD. Idiologi​

Dalam kehidupan negara selain UUD, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum yaitu aturan dasar yang timbul dan … terpelihara dalam.... * 3 points Peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara Merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan negara Penyusunan peraturan perundang-undangan Praktik penyelenggaraan negara

Dalam kehidupan sehari-hari musyawarah dilaksanakan pada lingkungan sekolah adalah….

Sebutkan para anggota Panitia Sembilan!​

Menurut bunyi alenia keempat pembukaan UUD 1945 ditegaskan secara implisit bahwa​

Jelaskan jumlah buku yang ada pada lambang Garuda Pancasila!​

Jelaskan nilai juang musyawarah dalam proses perumusan Pancasila​

contoh bagaimana cara agar saya terpilih menjadi ketua OSIS​

Sebutkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu?​

norma kesusilaan pada cerita bawang merah bawang putih​

Aturan aturan yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk bertindak, kata lain dari aturan aturan adalahA. Struktur kognitifB. Orientasi dasarC. Norma N … ormaD. Idiologi​

Dalam kehidupan negara selain UUD, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum yaitu aturan dasar yang timbul dan … terpelihara dalam.... * 3 points Peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara Merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan negara Penyusunan peraturan perundang-undangan Praktik penyelenggaraan negara