Utang negara adalah utang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah suatu negara, sering disebut sebagai utang luar negeri. Utang negara Indonesia sendiri kini turun sebesar USD415,0 miliar pada akhir Mei lalu. IDXChannel - Utang negara adalah utang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah suatu negara, sering disebut sebagai utang luar negeri. Dalam rangka mengumpulkan uang, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor asing. Utang negara Indonesia sendiri kini turun sebesar USD415,0 miliar pada akhir Mei lalu. Mengutip laman Kementerian Keuangan, Jumat (16/7/2021), adapun alasan negara harus berhutang yakni ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. BACA JUGA: Saat ini pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif dimana Belanja Negara lebih besar daripada Pendapatan Negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Besaran dana yang didapat ini tidak lepas Dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Edisi Juni 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, ada 21 daftar negara yang memberi utang ke Indonesia. BACA JUGA: Berikut urutannya dari jumlah yang paling tinggi sampai terendah: 1. Singapura, USD68,015 juta BACA JUGA: 2. Amerika Serikat, USD30,816 juta 3. Jepang, USD28,154 juta BACA JUGA: 4. China, USD21,448 juta 5. Hong Kong, USD13,244 juta BACA JUGA: 6. Negara Asia lain, USD10,396 juta 7. Korea Selatan, USD6,480 juta 8. Negara-negara sindikasi, USD5,846 juta 9. Belanda, USD5,744 juta 10. Jerman, USD5,565 juta 11. Amerika lainnya, USD4,721 juta 12. Perancis, USD4,111 juta 13. Inggris, USD3,886 juta 14. Eropa lainnya, USD3,048 juta 15. Australia, USD2,338 juta 16. Swiss, USD2,211 juta 17. Afrika, USD775 juta 18. Austria, USD497 juta 19. Spanyol, USD279 juta 20. Belgia, USD70 juta 21. Oceania, USD32 juta Selain berbagai negara, RI juga mempunyai utang ke sejumlah lembaga keuangan dunia seperti ADB (Asian Development Bank) hingga IMF yaitu Dana Moneter Internasional. Jika ditotal keseluruhan, jumlah utang Indonesia ke organisasi internasional ini mencapai USD36,115 juta, sesuai catatan Statistik ULN Indonesia untuk data April 2021. (NDA) Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2020 tembus US$416,6 miliar atau Rp5.855 triliun (kurs Rp14.055 per dolar AS). Utang tumbuh 3,9 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya, yakni 3,3 persen. Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono mengatakan utang tersebut terdiri dari dua sumber. Pertama, utang sektor publik yang dihimpun pemerintah dan BI sebesar US$206,5 miliar. Kedua, utang luar negeri sektor swasta yang mencapai US$210,1 miliar. Erwin menjelaskan kenaikan utang tersebut, yakni peningkatan penarikan utang luar negeri pemerintah.
ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT "Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai utang luar negeri berdenominasi rupiah," ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (19/1). Untuk utang pemerintah, BI mencatat posisi utang luar negeri mencapai US$203 miliar atau tumbuh 2,5 persen (yoy). Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan Oktober yang hanya 0,3 persen (yoy). Menurutnya, pertumbuhan utang pemerintah ditopang kepercayaan investor, sehingga mendorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, tambahan utang tersebut disebabkan penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Utang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas," tuturnya. Sementara, utang luar negeri sektor swasta yang mencapai US$210,1 miliar, atau tumbuh 5,2 persen (yoy). Berbeda dengan utang pemerintah, utang sektor swasta melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,4 persen (yoy). Penurunan penarikan utang itu, lanjutnya, dipicu perlambatan pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan dari 8,3 persen menjadi 7,2 persen pada November kemarin. Perlambatan juga dipicu utang luar negeri lembaga keuangan yang mengalami kontraksi 1,4 persen. Dengan komposisi itu, sambung Erwin, utang luar negeri Indonesia sampai saat ini masih sehat. Ini tercermin dari rasio utang luar negeri yang masih terkendali di level 39,1 persen. Kesehatan rasio utang juga tercermin dari struktur utang luar negeri Indonesia yang 89,3 persennya berjangka panjang. "Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," jelasnya. [Gambas:Video CNN] (ulf/bir)
Pemerintah mengembangkan dan menerbitkan instrumen Sukuk Negara untuk pasar internasional, yaitu Sukuk Negara Indonesia (SNI) atau yang dikenal dengan Sukuk Global/Valas. SNI adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional, memberikan tingkat imbalan tetap (fixed coupon), serta dapat diperdagangkan (tradable).
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai 6.074,56 triliun. Dengan begitu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68%. Kemudian, selama ini Indonesia juga banyak mengeluarkan surat utang. Namun aset tersebut tak tercatat dalam neraca keuangan negara. Salah satu bentuknya adalah proyek hibah yang pembiayaannya berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Terkait hal itu, Okezone telah merangkum beberapa fakta, Jakarta, Minggu (24/1/2021). 1. Utang RI Tembus Rp6.075 Triliun, Sri Mulyani: Akibat Covid-19 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kenaikan angka utang tersebut terjadi karena pemerintah banyak memberikan stimulus lantaran ekonomi sedang bergejolak akibat Covid-19. "Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional," kata seperti dikutip pada buku APBN Kita, Minggu (17/1/2021). Baca Juga: Dapat Utang Rp7 Triliun dari Bank Dunia, Sri Mulyani: Kita Pakai Buat Krisis 2. Komposisi Utang Pemerintah untuk Menjaga Keseimbangan Makro Ekonomi Kemenkeu memastikan komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60%. 3. Komposisi Utang Indonesia Komposisi utang saat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Secara rinci, pembiayaan utang itu didapatkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1.177,2 triliun atau naik 163% dari tahun sebelumnya. Sementara pinjaman hanya Rp49,7 triliun atau minus 667% dari periode 2019. Untuk pembiayaan investasi selama 2020 terealisasi Rp104,7 triliun, dari target pemerintah dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp257,1 triliun. Pembiayaan investasi ini diberikan pemerintah ke sejumlah BUMN maupun BLU akibat pandemi Covid-19. Investasi kepada BUMN mencapai Rp31,3 triliun, BLU Rp31,3 triliun, dan lembaga atau badan lainnya Rp25 triliun. Pemberian pinjaman selama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun, kewajiban penjaminan Rp3,6 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp70,9 triliun.
4. Sri Mulyani Incar Utang Baru Rp342 Triliun di Awal 2021 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan dapat memperoleh utang baru Rp342 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) hingga kuartal I-2021. Nantinya lelang Surat Utang Negara (SUN) akan dilakukan dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021. "Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020)," tulis keterangan dari Dirjen Pengelolaan Pembiyaaan Resiko di Jakarta, Rabu (30/12/2020). 5. Dapat Utang Rp7 Triliun dari Bank Dunia, Sri Mulyani: Kita Pakai Buat Krisis Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal pinjaman dari Bank Dunia USD500 juta atau setara Rp7 triliun. Pinjaman ini untuk memperkuat ketahanan keuangan dan fiskal Indonesia. Pinjaman ini akan membantu negara untuk membangun dan memperkuat respon dalam hal keuangan akibat bencana alam, risiko iklim, dan guncangan terkait kesehatan. Sri Mulyani mengatakan berbagai guncangan maupun bencana terus mengancam kemajuan pembangunan Indonesia. Dari tahun 2014 hingga 2018 pemerintah pusat menghabiskan antara USD90-500 juta setiap tahun untuk tanggap bencana dan upaya pemulihan, sementara itu selama periode yang sama pemerintah daerah menghabiskan sekitar USD250 juta. Biaya yang harus dikeluarkan untuk bencana diperkirakan akan terus meningkat akibat perubahan iklim dan pertumbuhan kawasan perkotaan, sehingga menambah beban belanja pemerintah. Kebutuhan saat ini sangat besar, seiring berbagai dampak keuangan, fiskal, dan sosial yang dialami Indonesia akibat pandemi Covid-19. “Kesiapan keuangan terhadap bencana, guncangan iklim, dan krisis kesehatan seperti COVID-19 menjadi semakin penting bagi Indonesia. Dukungan ini akan membantu pemerintah menjalankan respons secara lebih tepat sasaran dan tepat waktu, mengurangi dampak bencana dan membantu menjaga kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia,” ucap Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (22/1/2021). 6. Sering Disorot soal Utang, Sri Mulyani Ngadu ke Menteri Agama Bendahara Negara itu mengatakan bahwa selama ini Indonesia banyak mengeluarkan surat utang. Namun aset tersebut tak tercatat dalam neraca keuangan negara. Salah satu bentuknya adalah proyek hibah yang pembiayaannya berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). "Ini saya sering disorot masalah instrumen utang nih, Pak Menag. Barangkali bagus ikut menjelaskan pada konstituen bahwa instrumen ini ada gunanya, tidak selalu juga tercatat hasilnya di dalam neraca kita," kata Sri Mulyani secara virtual, Rabu (20/1/2021). 7. Kemenag Mendapatkan Pembiayaan Proyek Infrastruktur dari SBSN Kementerian Agama mendapatkan pembiayaan proyek infrastruktur dari SBSN. Selanjutnya proyek tersebut dihibahkan ke madrasah atau pesantren yang bukan milik negara. Namun hal itu diperbolehkan. Nantinya, Kementerian Agama bisa melakukan pencatatan tersebut di pembukuannya. "Jadi Pak Menteri Agama, nanti di neraca kita, kita banyak mengeluarkan surat utang, tapi asetnya enggak masuk ke neraca," bebernya. 8. Sri Mulyani Minta Menag Jelaskan Soal Kegunaan Intrumen Utang Dia pun meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ikut menjelaskan soal manfaat instrumen utang. "Karena kalau umpamanya kita berikan bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, orangnya jadi sehat, tapi tidak muncul angkanya di dalam neraca, tapi utangnya muncul, Pak," tandasnya.
|
Mengapa utang Indonesia semakin meningkat
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketajaman Inc.
