Apa saja penyelewengan penyelewengan dalam sistem tanam paksa atau cultuurstelsel yang menyebabkan penderitaan rakyat?

Tulisan ini ditulis untuk memperingati HUT Kabupaten Lebak ke - 192 tahun. 

Dominasi pemerintahan Belanda makin menjadi - jadi setelah Rafles mengakhiri masa jabatannya di tanah Hindia Belanda pada tahun 1816. Sistem tanam paksa terus digencarkan oleh pemerintah Belanda yang terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya tokoh yang bernama Johannes Van Den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial. 

Van den Bosch berpendapat untuk untuk memperbaiki ekonomi di Belanda harus dilakukan penanaman tanaman yang laris dipasar dunia seperti tebu, nila, kopi, tembakau. Sesuai dengan keadaan di negri jajahan, maka sistem penanaman harus dikembangkan dengan memanfaatkan kebiasaan kaum inlander, yaitu dengan "kerja rodi". Dengan arti kata tersebut penanaman yang dilakukan petani bersifat wajib.

Van den Bosch menggunakan prinsipnya bahwa daerah jajahan itu fungsinya sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negri induk. Konsep itulah yang kemudian dikenal dengan nama tanam paksa atau cultuurstelsel. Raja Willem setuju dengan usulan yang diberikan oleh Van den Bosch dan kemudian Van den Bosch diangkat menjadi gubernur Jenderal di Jawa pada tahun 1830.

Merujuk pada lembaran Staatsblad Tahun 1834 no. 22 penduduk harus menyediakan lahan, tanah yang disediakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak, hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda, penduduk yang bekerja rodi berada dalam pengawasan langsung para penguasa Pribumi dan Belanda. 

Menurut dengan peraturan yang sudah dibuat terlihat tidak terlalu memberatkan rakyat, bahkan rakyat pun boleh mengajukan suara apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Van den Bosch juga membentuk organisasi dan menggunakan kekuasaan lokal untuk mengawasi pelaksanaan sistem tanam paksa, disinilah pentingnya peran pejabat bumi putra, kaum priyayi dan kepala desa yang pada akhirnya para penguasa pribumi tersebut dijadikan alat kolonial dan masyarakat sudah kehilangan pimpinan mereka yang menjadi tempat berlindung di negara sendiri. 

Para penguasa pribumi ini juga mendapatkan bonus dari pemerintah Belanda, besarannya bonus itu tergantung dari besar kecilnya setoran kepada pemerintah Belanda. Semakin besar setoran petani kepada pemerintah Belanda maka semakin besar bonus yang didapat oleh penguasa pribumi. Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. 

Semakin hari tanam paksa membawa penderitaan bagi rakyat Lebak. Banyak yang jatuh sakit bahkan meninggal. Mereka dipaksa untuk terus bekerja dan dibayar dengan upah kecil atau bahkan sama sekali tidak diberikan upah, dan juga mulai timbulnya kelaparan di berbagai daerah. Pelaksanaan tanam paksa telah mengeruk keuntungan dan kekayaan di tanah Hindia Belanda bahkan hutang - hutang lama VOC dapat dilunasi oleh Kerajaan Belanda. 

Pelaksanaan tanam paksa sudah melanggar hak asasi manusia dan bila disisi positifnya, petani kita mulai dikenalkan dengan beberapa varietas tanam baru yang dijadikan komoditas ekspor. Dimata masyarakat Belanda sendiri mulai mempertimbangkan baik buruknya dampak dari sistem tanam paksa. 

Pihak yang pro dengan tanam paksa adalah kelompok konservatif yang selalu menjungjung tinggi derajat Kerajaan Belanda, mereka setuju karena tanam paksa telah mendatangkan keuntungan untuk negeri Belanda. Sedangkan pihak yang kontra adalah kelompok masyarakat yang menganut paham liberalisme. 

Paham liberalisme yang membuat Multatuli tidak lelah mengkritik keras pemerintah Belanda untuk mengakhiri sistem tanam paksa dengan cara ia mengirimkan surat kepada atasannya yang bernama residen C.P. Brest van Kempen, dan menceritakan situasi yang terjadi di Lebak, Eduard Douwes Dekker kemudian melihat bagaimana orang bekerja membersihkan rumput tanpa diupah. Selain itu, jelang perjamuan agung di kediaman adipati, Douwes Dekker mendengar cerita soal adanya kerbau-kerbau yang diambil paksa oleh orang-orangnya bupati tanpa bayar kepada si rakyat jelata pemilik kerbau.

Dalam kondisi itu, rakyat petani diperas dua kali, oleh pemerintah Belanda dan oleh penguasa feodal. Eduard Douwes Dekker sendiri bagian dari pemerintah Belanda, gajinya dibayar uang negara yang di antaranya diperoleh dari hasil bumi yang disetor rakyat. Eduard Douwes Dekker tentu tahu adanya kewajiban seperlima hasil panen disetor kepada pemerintah dalam rangka tanam paksa. Dan dengan aksi penjarahan kerbau dan kerja tanpa bayar itu, di mata Douwes Dekker dan orang-orang waras, makin membuat rakyat petani makin menderita.

Meski dianggap berlebihan oleh sebagian pihak, Eduard Douwes Dekker kemudian menggambarkan dalam laporan kepada atasannya dan terutama dalam novel legendarisnya, Max Havelaar pada tahun 1860. Dalam buku tersebut Edward mengkritik keras pemerintah Belanda terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak. Oleh karena itu secara berangsur-angsur tanam paksa mulai dihapuskan dan mulai diterapkan sistem ekonomi liberal yang tidak membebani rakyat. 

Walaupun sendirian, jika perlu, aku akan menegakkan keadilan, dengan atau tanpa bantuan orang lain. (Edward Douwes Dekker)

Sumber :

Tirto.id

Historia.id

Buku paket Sejarah Indonesia kelas XI kurikulum 2013 edisi revisi 2017, Kemendikbud. 

Staatsblad Tahun 1834 no. 22