Apa maksud pada tahun t

Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan perpajakan pada tahun ini akan mencapai Rp 1.784 triliun atau tumbuh 15,3% dibandingkan realisasi tahun lalu. Penerimaan pajak maupun kepabeanan dan cukai akan kembali melampaui target, berkat kenaikan harga komoditas.

Outlook penerimaan perpajakan tersebut setara 118% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp 1.510 triliun. Kenaikan signifikan terjadi pada penerimaan pajak sebesar yang melampaui Rp 220 triliun dari target dan penerimaan kepabeanan dan cukai yang melampaui Rp 54 triliun di atas target.

"Pada tahun 2022 ini, kita masih menikmati harga komoditas yang sangat tinggi, sehingga kami juga harus pastikan bahwa itu akan tercermin dalam penerimaan juga," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam rapat Panja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (13/6).

Febrio merincikan, penerimaan pajak tahun ini diperkirakan sebesar Rp 1.485 triliun atau tumbuh 16% dibandingkan tahun lalu. Sementara, penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai Rp 299 triliun atau tumbuh 11% dibandingkan tahun lalu.

Baca Juga

Outlook pertumbuhan penerimaan perpajakan pada tahun ini akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang berhasil tumbuh 20,4%. Tingginya penerimaan perpajakan pada tahun lalu bukan hanya karena adanya booming harga komoditas tetapi juga pemulihan ekonomi yang makin kuat.

Meski demikian, outlook penerimaan tahun ini memang jauh lebih baik ketimbang pada tahun pertama pandemi atau 2020, dimana penerimaan perpajakan terkontraksi 16,9%. Selain itu, perkiraan ini juga jauh di atas rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan selama 2017-2019 sebesar 6,5%.

Advertising

Advertising

Febrio juga memberikan catatan outlook penerimaan tersebut turut dibayangi ketidakpastian dalam perekonomian global. Bukan hanya ketidakpastian yang timbul dari kebijakan moneter dan keuangan global, tetapi juga disrupsi yang terjadi pada aktivitas perdagangan internasional.

Baca Juga

Praktek larangan ekspor seperti yang sempat dilakukan pemerintah Indonesia untuk ekspor CPO menjadi hal yang lumrah saat ini. Banyak negara melarang ekspor komoditas demi mengamankan pasokan domestiknya. Kondisi tersebut, kata dia, akan memberi ketidakpastian bukan hanya ke perekonomian tetapi juga penerimaan perpajakan. "kita tetap optimis akan tetapi kita juga tetap hati-hati menghadapi ketidakpastian tersebut," kata Febrio.

Hingga April 2022, penerimaan perpajakan tahun ini sudah mencapai Rp 676,1 triliun. Nilai tersebut setara 45% dari target dalam APBN dan pertumbuhan 49,1% dari realisasi tahun lalu.

Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 567,7 triliun, tumbuh 51,5% dari tahun sebelumnya. Sementara, penerimaan kepabeanan  dan cukai sudah sebesar Rp 108,4 triliun atau tumbuh 37,7%.

Reporter: Abdul Azis Said

Foto: Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan penerimaan perpajakan di tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.784 triliun, dengan rasio perpajakan menyentuh 9,55% terhadap PDB.

Kepala BKF Febrio Kacaribu menjelaskan penerimaan perpajakn telah kembali ke level pra pandemi. Pemulihan ekonomi dan harga komoditas turut mendorong kinerja penerimaan perpajakan 2021-2022.

"Sebelum pandemi 2022, rata-rata pertumbuhan perpajakan 2017-2019 tumbuh 6,5%. Tahun 2018 perpajakan tumbuh 13% disebabkan harga komoditas membaik (commodity boom)," jelas Febrio dalam rapat dengan Banggar DPR, Senin (13/6/2022).

Kemudian pada 2020, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.285,1 triliun atau anjlok minus 16,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah perpajakan melemah sangat tajam, pemerintah kata Febrio memiliki kebutuhan countercyclical sangat tajam untuk menjaga ekonomi dan masyarakat dari pandemi Covid-19.

Kemudian tahun 2021, peluang pertumbuhan ekonomi mulai membaik dan pemerintah menikmati harga komoditas, sehingga pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2021 tumbuh 20,4%, dengan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.547,9 triliun.

"Pemulihan ekonomi yang sangat kuat di 2021, namun kemudian Indonesia dihadapkan dengan virus corona varian Delta. Sangat berat, namun ada harga komoditas sangat tinggi, jadi kita menikmati pertumbuhan perpajakan yang sangat kuat," jelas Febrio.

Kemudian pada 2022 ini, Indonesia masih menikmati 'durian runtuh' dari harga komoditas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah meyakini, penerimaan perpajakan sampai akhir 2022 akan mencapai Rp 1.784 triliun atau tumbuh 15,3%. Dengan rasio perpajakan tahun ini diramal mencapai 9,55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Outlook 2022 tumbuh 15,3% ini kami berikan keputusan sangat strategis dan tetap dalam kondisi mitigasi yang kami hadapi," jelas Febrio.

Foto: Kemenkeu. (Tangkapan layar)
Kemenkeu. (Tangkapan layar)

Outlook penerimaan perpajakan 2022 sebesar Rp 1.7884 triliun dengan rincian Rp 299 triliun untuk kepabeanan dan cukai dan pajak Rp 1.485 triliun.

Kendati demikian, kata Febrio saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia masih terus hati-hati dengan ketidakpastian yang terjadi, tak hanya kebijakan moneter, namun juga dari aktivitas perdagangan dunia yang semakin terdisrupsi.

"Indonesia walaupun sempat kenalkan larangan ekspor beberapa komoditas dan terus kami berhasil jaga supply dalam negeri, saat ini sudah lepas lagi ekspor," ujarnya.


(cap/mij)

TAG: pajak apbn komoditas bkf

Post :   |   11 November 2013   |   14:00 WIB   |   Dilihat 79321 kali

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai purcashing power parity index(ppp).

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Suseda. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

  • Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Suseda (=A).
  • Mendeflasikan nilai A dengan IHK yang sesuai (=B).
  • Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan International Comparison Project (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.

Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai banyaknya komoditi.

  • Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
  • Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

 

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

di mana,

C(i) = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

Z    = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 547.500,- per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per hari

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]

dimana :

X(1)     : Indeks harapan hidup

X(2)     : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah)

X(3)     : Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut ;

Indeks X(i) = X(i) - X(i) min / [X(i) maks - X(i) min]

dimana :

X(1) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)

X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i)

X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi Shortfall per tahun (annual reduction in shortfall). Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (=r) dapat dirumuskan sebagai berikut :

dimana,

IPM(t)       : IPM pada tahun t

IPM(t+n)  : IPM pada tahun t + n

IPMideal   : 100

Untuk melihat keeratan hubungan antara variabel tidak bebas dengan masing-masing variabel bebasnya, dapat dilakukan uji korelasi yaitu seberapa erat hubungan antara indikator-indikator penunjang/ pendukung IPM terhadap peningkatan/ kemajuan pencapaian angka IPM di suatu daerah. Ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur keeratan antara kedua variabel tersebut adalah Koefisien Korelasi Pearson yang dinotasikan dengan huruf r. Harga absolut dari r menunjukkan kekuatan dari hubungan linier, harga absolut terbesar yang mungkin adalah 1, yaitu terjadi bilamana titik-titik pengamatan tepat jatuh pada garis lurus. Bila kemiringan garis positif, maka harga r juga positif dan begitu pun sebaliknya. Kemiringan garis yang positif menunjukkan bahwa kenaikan nilai-nilai dari suatu variabel akan diikuti dengan menaiknya nilai-nilai variabel yang lain, demikian juga sebaliknya. Bila r bernilai nol, maka hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linier. Bisa saja dua variabel mempunyai hubungan yang sangat kuat, akan tetapi bila hubungannya tidak linier maka koefisien korelasinya akan sangat kecil.

Untuk mencari hubungan variabel X dan Y digunakan Koefisien Korelasi Pearson dengan persamaan sebagai berikut :

Untuk mengetahui besarnya kontribusi perubahan prediktor (X) terhadap perubahan respon (Y) maka digunakan Koefisien Determinasi (KD) yang merupakan kuadrat koefisien korelasi : KD = r2 x 100 %.

Sebelum hasil perhitungan koefisien korelasi “r” digunakan untuk mengambil keputusan maka perlu mengadakan pengujian terhadap keberartian koefisien tersebut. Keberartian korelasi ini diuji melalui hipotesis sebagai berikut :

Ho : r = 0 bahwa variabel X dan Y saling independen, dan hipotesis

H1 : r ≠ 0 bahwa variabel X dan Y tidak saling independen.

Selanjutnya dengan menggunakan distribusi t (Student) dinyatakan dalam bentuk rumus :

Kriteria pengujiannya adalah :

  1. Melihat tabel distribusi t (student) dengan derajat kebebasan df = n – 2.
  2. Berdasarkan tingkat keyakinan 95 % atau α = 0,05
  3. Jika statistik uji t lebih besar dari t tabel dengan df = n-2 maka hipotesis Ho : r = 0 ditolakatau terima H1 : r ≠ 0, yang berarti variabel X dan Y tidak saling independen.
  4. Tetapi jika statistik uji t lebih kecil dari t tabel dengan df = n-2 maka hipotesis Ho : r = 0 diterima (Ho : r = 0 benar) atau tolak H1 : r ≠ 0, yang berarti variabel X dan Y saling independen/bebas.

Untuk menguji hubungan angka IPM dengan indikatorindikator/komponen pendukungnya digunakan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

Dimana notasi X k menunjukkan variabel bebas ke-k. Β merupakan parameter yang tidak diketahui dan εI merupakan variabel acak bebas yang berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian konstan σ2. Model tersebut mengasumsikan bahwa terdapat distribusi normal dari variabel tidak bebas untuk setiap kombinasi nilai-nilai variabel bebas dalam model tersebut.

Dalam regresi linier berganda, biasanya ingin diketahui variabel-variabel bebas mana saja yang relatif lebih penting dibandingkan variabel-variabel lainnya. Untuk itu harus dilakukan prosedur pemilihan variabel. Terdapat beberapa prosedur untuk menghitung seluruh persamaan regresi yang mungkin, dimana prosedur-prosedur ini lebih sering digunakan dan tidak memerlukan perhitungan yang lebih banyak. Prosedur-prosedur tersebut antara lain pemilihan forward, eliminasi backward, dan pemilihan stepwise.

Dalam pemilihan forward, variabel bebas pertama yang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam persamaan adalah yang mempunyai korelasi positif atau negatif terbesar terhadap variabel tidak bebasnya. Kalau pemilihan forward dimulai dengan tanpa variabel bebas dalam persamaan maka pada eliminasi backward terjadi sebaliknya, yaitu dengan seluruh variabel bebas dimasukkan ke dalam persamaan dan kemudian direduksi satu per satu. Sedangkan metode pemilihan stepwise merupakan kombinasi dari prosedur forward dan eliminasi  backward. Prosedur yang digunakan pada analisis ini adalah pemilihan stepwise karena menurut penilaian penulis proses dan hasil pemilihan variabelnya relatif lebih baik dibandingkan prosedur lainnya.

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi agar diperoleh model persamaan terbaik. Langkah pertama yang dilakukan adalah menguji kenormalan distribusi variabel tidak bebasnya (Y) dengan menggunakan PLOT P-P. Kemudian langkah kedua, untuk memenuhi asumsi tidak terjadi heterokedastistas atau varian konstan maka dilakukan plot antar nilai ei dengan Y. Agar analisis dapat dilanjutkan maka asumsi berikutnya yang harus dipenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Jika ketiga asumsi tersebut diatas telah terpenuhi maka analisis regresi dapat dilanjutkan. 

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemerintah tidak akan cukup kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tanpa dukungan masyarakat. Namun, keberlanjutan pembangunan pun akan terhenti manakala masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam kondisi seperti ini, maka yang akan terjadi adalah instabilitas dan keterpurukan yang lebih jauh. Namun, seperti apakah bentuk konkret kebijakan investasi sosial itu? Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan investasi sosial dalam perencanaan pembangunan? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dulu perlu dipahami apa konsep investasi sosial dari perspektif konseptual dan praktis sebagai bahan perbandingan dalam mengadaptasikan model ini dalam pembangunan manusia di Indonesia.

Oleh Dewi Kurniasari, SE, M.Si

Penulis adalah Pengajar/Dosen Pada FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA